Monitorday.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengambil alih kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai bagian dari restrukturisasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Whoosh.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan proses pengalihan saham dari Danantara ke Kemenkeu ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026. Setelah pengalihan selesai, pengelolaan KCIC tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), melainkan langsung di bawah koordinasi Kemenkeu.

“Pembahasan yang pertama adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ini diserahkan dari Danantara ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September sudah selesai,” ujar Purbaya usai bertemu COO Danantara Dony Oskaria di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Purbaya menegaskan pengambilalihan tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, KCIC akan dikelola melalui salah satu Special Mission Vehicle (SMV) milik Kemenkeu, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sehingga pembiayaan restrukturisasi tidak langsung ditanggung APBN.

“KCIC akan dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui salah satu SMV fiskal yang kami miliki. Jadi tidak langsung menjadi beban APBN,” katanya.

Ia menjelaskan, kebutuhan pendanaan, termasuk pembayaran utang, dapat ditopang dari keuntungan SMV yang ditunjuk untuk mengelola KCIC.

Dalam skema baru tersebut, struktur kepemilikan saham KCIC tidak berubah. Porsi 60 persen milik konsorsium BUMN Indonesia melalui PSBI akan dialihkan ke Kemenkeu, sedangkan 40 persen saham tetap dimiliki konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Purbaya juga menyebut mitra China masih berkomitmen melanjutkan kerja sama pengembangan kereta cepat. Bahkan, pemerintah membuka peluang memperpanjang jalur Whoosh hingga Jawa Timur.

“China masih ingin melanjutkan proyek ini. Bahkan kalau memungkinkan, proyek ini bisa diperpanjang sampai Jawa Timur,” ujarnya.

Restrukturisasi dilakukan setelah kinerja keuangan KCIC belum memenuhi target. Berdasarkan laporan keuangan interim semester I 2026, PT PSBI membukukan rugi bersih Rp5,13 triliun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui restrukturisasi KCIC yang mencakup penataan utang, restrukturisasi korporasi, dan pengelolaan aset. Pemerintah juga tengah memfinalisasi pembentukan Komite Kereta Cepat Nasional melalui Peraturan Presiden untuk memperkuat tata kelola proyek strategis tersebut.

Monitorday.com – Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Budi Waseso, menyatakan sertifikat Pramuka Garuda kini dapat menjadi jalur khusus bagi anggotanya untuk mendaftar ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurut Budi Waseso, peserta Pramuka Garuda dari golongan Penegak yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti mekanisme rekrutmen khusus tanpa melalui rangkaian tes umum. Skema serupa, kata dia, juga telah diterapkan untuk akses ke sejumlah perguruan tinggi.

“Setiap Pramuka Garuda, yang dari Penegak memenuhi syarat sebagai Pramuka Garuda, bila mau jadi polisi bisa langsung tanpa tes. Ke TNI juga begitu, termasuk perguruan tinggi, dan sekarang itu sudah berjalan,” ujar Budi Waseso usai ziarah ke Makam Bung Karno, Selasa (4/8/2026).

Budi menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kwarnas Gerakan Pramuka dengan TNI, Polri, dan sejumlah perguruan tinggi. Menurutnya, proses seleksi Pramuka Garuda telah diselaraskan dengan standar penilaian di masing-masing institusi sehingga kompetensi para peserta dinilai setara dengan hasil seleksi reguler.

Ia menilai kebijakan itu menjadi bentuk pengakuan terhadap kualitas pembinaan Pramuka Garuda sekaligus diharapkan mampu meningkatkan minat generasi muda mengikuti kegiatan kepramukaan.

Budi juga menegaskan Gerakan Pramuka tetap memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter generasi muda. Hal itu, menurutnya, tercermin dari tingginya partisipasi peserta dalam Jambore Nasional yang mencapai sekitar 24 ribu orang.

“Seleksi Pramuka Garuda ini menjadi contoh dalam mencari anggota terbaik dari yang baik-baik, dari tingkat kecamatan hingga provinsi,” katanya.

Ia menambahkan, Gerakan Pramuka masih relevan dengan sistem pendidikan nasional dan berharap revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka semakin memperkuat posisi Pramuka sebagai salah satu pilar pendidikan karakter di Indonesia.

Monitorday.com – Minat masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka membludak. Pada hari pertama pembukaan perebutan undangan (war ticket), Rabu (5/8/2026), sebanyak 128.331 orang mendaftar dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan tingginya jumlah pendaftar menunjukkan antusiasme publik yang sangat besar untuk menyaksikan langsung upacara kenegaraan di Istana Merdeka.

“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat luar biasa. Pada hari pertama kemarin tercatat 128.331 masyarakat mengikuti war ticket, yang tersebar di 36 provinsi, bahkan ada peserta dari mancanegara,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Peserta dari luar negeri tercatat berasal dari Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia.

Prasetyo mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat. Menurutnya, besarnya minat tersebut mencerminkan semangat kebangsaan sekaligus keinginan masyarakat untuk menjadi bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan di Istana.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan pada hari pertama. Pemerintah, kata dia, kembali membuka perebutan undangan pada Kamis (6/8/2026) mulai pukul 10.00 WIB.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat yang kemarin belum mendapatkan kesempatan memperoleh undangan. Hari ini pukul 10.00 WIB akan kembali dibuka war ticket. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, masih ada kesempatan untuk mencoba kembali,” ujarnya.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait mekanisme perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku agar proses pendaftaran berjalan tertib dan lancar.

Monitorday.com – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah selatan Pulau Jawa pada Rabu (5/8/2026) pukul 21.55 WIB.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di laut, sekitar 79 kilometer barat daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tepatnya pada koordinat 8,12 Lintang Selatan dan 107,91 Bujur Timur.

BMKG mencatat gempa terjadi pada kedalaman 18 kilometer.

Hingga laporan awal diterbitkan, BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Monitorday.com – Pemerintah berencana menjadikan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan sejumlah layanan publik, seperti paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga layanan pertanahan.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya masyarakat yang dinilai memiliki kemampuan membayar iuran tetapi memilih tidak aktif.

Menurut Akmal, kelompok masyarakat yang mengurus paspor umumnya memiliki kemampuan ekonomi sehingga diharapkan turut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan program JKN melalui pembayaran iuran.

Ia menambahkan, penerapan syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan bukan hal baru. Saat ini, kepesertaan aktif telah menjadi salah satu persyaratan dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Ke depan, BPJS Kesehatan juga akan mendorong agar kepesertaan aktif menjadi persyaratan dalam layanan pertanahan.

Akmal menegaskan, rencana tersebut bukan semata-mata untuk meningkatkan jumlah peserta, melainkan memperkuat keberlanjutan pembiayaan JKN yang mengedepankan prinsip gotong royong. Melalui skema tersebut, peserta yang mampu membayar iuran diharapkan dapat membantu pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Monitorday.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) resmi memulai rangkaian program inkubasi usaha BRIncubator 2026 melalui kegiatan Kick-Off yang ditujukan bagi UMKM binaan Rumah BUMN BRI.

Program yang telah berjalan sejak 2018 itu merupakan bagian dari upaya BRI memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM melalui pembinaan yang terstruktur. Peserta yang mengikuti BRIncubator telah melalui proses kurasi dan akan memperoleh pendampingan sesuai dengan tahap perkembangan usahanya.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan, program tersebut dirancang untuk membantu pelaku UMKM menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompetitif melalui penguatan kapasitas dan kapabilitas usaha.

Menurutnya, pembinaan mencakup pengembangan pola pikir kewirausahaan, strategi bisnis, literasi keuangan, digitalisasi usaha, hingga pembekalan mengenai peluang ekspor. Dengan demikian, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan naik kelas.

BRIncubator 2026 berfokus pada tiga kategori usaha, yakni Food & Beverage, Fashion & Beauty, serta Home Decor & Craft. Program ini bertujuan mempersiapkan UMKM agar mampu menembus pasar nasional maupun ekspor melalui pendampingan intensif dan pengembangan bisnis.

Akhmad berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas peluang pasar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para mitra, narasumber, pendamping, serta tim Rumah BUMN yang terus mendukung pemberdayaan UMKM di berbagai daerah.

Monitorday.com – Pemerintah mengubah strategi pemerataan konektivitas nasional dengan tidak lagi hanya mengandalkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS). Ke depan, penyediaan akses internet akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah melalui kombinasi berbagai teknologi, seperti fiber optik, satelit, BTS, hingga solusi telekomunikasi lainnya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, pendekatan tersebut dipilih karena kondisi geografis, jumlah penduduk, dan kebutuhan layanan digital di setiap daerah berbeda sehingga memerlukan teknologi yang lebih fleksibel dan efektif.

Menurut Nezar, pemerintah akan memetakan kebutuhan setiap wilayah untuk menentukan teknologi yang paling sesuai. Daerah yang sulit dijangkau BTS, misalnya, dapat dilayani melalui satelit atau jaringan telekomunikasi alternatif.

“Yang mungkin tidak bisa ditembus dengan BTS, mungkin lewat satelit atau moda jaringan telekomunikasi yang lain,” kata Nezar saat menerima audiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Nezar mencontohkan Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah dengan tingkat konektivitas yang cukup tinggi. Dari total 841 desa, sebanyak 803 desa atau sekitar 95,5 persen telah memiliki akses internet.

Meski demikian, pemerintah masih mengidentifikasi 269 titik blankspot di provinsi tersebut yang memerlukan percepatan penanganan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), serta operator telekomunikasi.

Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi hambatan dalam pemerataan akses digital. Karena itu, sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk memperluas jangkauan internet, terutama di wilayah yang masih mengalami blankspot maupun kualitas sinyal yang rendah.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi mengatakan pemerintah daerah juga menerapkan strategi serupa dengan mengombinasikan fiber optik, Very Small Aperture Terminal (VSAT), dan satelit agar penyediaan akses internet lebih efektif sesuai kondisi wilayah.

Ririn berharap pemerintah pusat terus memperkuat dukungan melalui sinkronisasi data, kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pemerataan konektivitas di Kalimantan Timur maupun daerah lainnya.

Monitorday.com – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) resmi membuka pendaftaran undangan bagi masyarakat yang ingin mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026.

Pendaftaran berlangsung pada 5–7 Agustus 2026 melalui laman pandang.istanapresiden.go.id dan dibuka setiap hari mulai pukul 10.00 WIB.

Calon peserta diwajibkan menyiapkan KTP atau Kartu Identitas Anak (KIA), nomor telepon aktif, alamat email aktif, serta swafoto formal terbaru sambil memegang identitas diri untuk proses pendaftaran secara daring.

Kemensetneg menetapkan sejumlah persyaratan bagi peserta, yakni berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 12 tahun pada 17 Agustus 2026, dalam kondisi sehat, telah memenuhi ketentuan vaksinasi nasional, serta tidak membawa balita. Setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya dapat digunakan untuk satu kali pendaftaran.

Setelah mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, peserta harus melakukan konfirmasi melalui tautan yang dikirim ke alamat email. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi dapat mengambil undangan fisik dengan menunjukkan identitas diri.

Pemerintah menyediakan 8.100 undangan bagi masyarakat untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka. Selain mengikuti Upacara Detik-detik Proklamasi, penerima undangan juga berkesempatan menyaksikan pagelaran seni dan budaya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menghadiri upacara HUT RI melalui mekanisme pendaftaran resmi.

Pada peringatan HUT ke-81 RI tahun ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan Hari Kemerdekaan mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, yang mencerminkan semangat pembangunan menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Monitorday.com – Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. kembali melemah pada perdagangan Rabu (5/8/2026). Berdasarkan data di situs resmi Logam Mulia per pukul 08.30 WIB, harga emas Antam ukuran 1 gram turun Rp4.000 menjadi Rp2.599.000 per batang.

Penurunan ini memperpanjang koreksi harga emas Antam setelah pada perdagangan sebelumnya juga mengalami pelemahan. Harga saat ini menjadi yang terendah sejak 9 Januari 2026 atau dalam kurun tujuh bulan terakhir.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga turun Rp4.000 menjadi Rp2.370.000 per gram.

Dalam transaksi pembelian emas batangan, pembeli dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 0,5 persen bagi non-NPWP.

Sementara itu, transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP. Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback.

Monitorday.com – Bank Dunia menunjuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Ketua Bersama Independen (Independent Co-Chair) dalam proses pengisian kembali pendanaan (replenishment) ke-22 Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association/IDA22).

Dalam peran tersebut, Sri Mulyani akan memimpin upaya menghimpun dukungan kebijakan dan pendanaan bagi negara-negara termiskin di dunia bersama Paschal Donohoe, Managing Director sekaligus Chief Knowledge Officer Grup Bank Dunia.

Penunjukan Sri Mulyani dilakukan melalui proses seleksi oleh komite pencarian yang terdiri atas perwakilan negara donor dan negara peminjam. Bank Dunia menilai Sri Mulyani sebagai salah satu tokoh paling berpengalaman di bidang pembiayaan pembangunan internasional.

Saat ini, Sri Mulyani menjabat sebagai Blavatnik World Leaders Fellow 2025–2026 di University of Oxford. Sebelumnya, ia merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia serta pernah menduduki posisi Managing Director dan Chief Operating Officer Bank Dunia.

Menurut Bank Dunia, pengalaman tersebut memberikan Sri Mulyani keahlian mendalam di bidang kebijakan pembangunan dan pembiayaan multilateral. Ia juga pernah masuk dalam daftar 100 Perempuan Paling Berpengaruh di Dunia versi Forbes.

IDA merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar di dunia untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di negara-negara berpendapatan rendah. Lembaga ini menyediakan pinjaman berbunga rendah atau tanpa bunga serta hibah untuk membiayai berbagai program pembangunan, memperkuat ketahanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses replenishment IDA diselenggarakan setiap tiga tahun untuk menghimpun komitmen pendanaan baru sekaligus mengevaluasi arah kebijakan IDA. Siklus IDA22 akan dimulai pada Mid-Term Review di Tashkent, Uzbekistan, pada Desember 2026, sementara pertemuan penggalangan komitmen pendanaan (pledging meeting) dijadwalkan berlangsung pada Desember 2027.

Hasil IDA22 akan menentukan besaran pembiayaan konsesional yang tersedia bagi 78 negara hingga 2031. Sejak berdiri pada 1960, IDA telah menyalurkan lebih dari US$632 miliar untuk investasi pembangunan di 115 negara.