Survei Y-Publica: Kepuasan Publik Capai 82,2%, Dukungan Jokowi Pengaruhi Pilihan Pilpres

Monitorday.com – Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi mencapai rekor tertinggi. Temuan survei Y-Publica menunjukkan sebanyak 82,2 persen yang merasa puas dipimpin Jokowi, bahkan di antaranya 9,6 persen menyatakan sangat puas.

Sedangkan yang merasa tidak puas hanya 16,8 persen, sebagian di antaranya sebanyak 1,0 persen saja yang menyatakan sangat tidak puas. Sisanya masih ada yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 1,0 persen.

Kepuasan publik juga cenderung naik sejak survei bulan Maret 2020, meskipun sempat melorot setelah Indonesia dihantam gelombang kedua pandemi Covid-19. Pada pertengahan tahun 2023 kepuasan publik kembali rebound di atas batas psikologis 80 persen dan terus bergerak naik.

Kenaikan hingga mencatat rekor kepuasan terjadi ketika Indonesia memasuki tahun politik, yakni menjelang Pemilu 2024. Selama ini wacana keberlanjutan program Jokowi terus digaungkan, bahkan pernah memunculkan gagasan untuk memperpanjang pemerintahan hingga tiga periode.

Seiring dengan redupnya ide yang tidak didukung oleh konstitusi, Jokowi memutuskan untuk cawe-cawe dengan mengarahkan dukungan kepada figur-figur yang diharapkan mampu melanjutkan kepemimpinan pasca-2024.

Awalnya Jokowi meng-endorse Ganjar Pranowo yang mulai tampil dalam bursa calon presiden setelah kinerjanya moncer saat memimpin tanggap darurat dan pemulihan pandemi Covid-19 dalam kapasitasnya sebagai gubernur Jawa Tengah.

Ganjar yang juga merupakan kader PDIP pun didorong untuk bersaing memperebutkan tiket capres, di mana kalangan elite partai saat itu condong ingin mengusung Puan Maharani. Dukungan terhadap Ganjar baru diberikan setelah lolos “uji loyalitas” saat heboh Piala Dunia U20 lalu.

Jokowi yang merasa kecolongan terhadap manuver pencapresan Ganjar memutuskan mengalihkan dukungan sepenuhnya terhadap Prabowo Subianto. Mantan rival pada dua kali pemilu itu kemudian bergabung dalam pemerintahan Jokowi periode kedua dan menjabat posisi Menteri Pertahanan.

Tidak mau tanggung-tanggung, dukungan Jokowi semakin dibuktikan dengan majunya putera sulungnya yang mengikuti jejaknya sebagai walikota Solo dalam perhelatan Pilpres, dengan menjadi cawapres pendamping Prabowo.

Sementara itu kubu Anies Baswedan yang menggaungkan perubahan makin redup, setelah perpecahan di kalangan oposisi. Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan dan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo.

Praktis tinggal PKS sebagai satu-satunya oposisi pendukung Anies, sedangkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendampingnya membawa gerbong PKB yang merupakan bagian dari koalisi pemerintahan, bersama-sama dengan Nasdem.

Tingginya tingkat kepuasan publik menjelang pemilu yang bakal menentukan formasi kepemimpinan nasional pasca-Jokowi diperkirakan bakal berpengaruh terhadap preferensi publik dalam memberikan pilihan terhadap pasangan capres-cawapres.

“Kepuasan publik terhadap Jokowi sangat tinggi pada momentum politik menjelang Pemilu 2024 dapat mempengaruhi pilihan dalam ajang Pilpres,” kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam siaran persnya, dikutip Sabtu (02/12).

Menurut Rudi, pasangan capres-cawapres yang tampak paling didukung Jokowi dan bisa menjamin keberlanjutan program berpeluang kuat mendulang dukungan suara yang signifikan. “Cawe-cawe Jokowi akan dibuktikan, apakah pemilih akan mengikuti arah dukungan Jokowi,” tandas Rudi.

Selama dua periode pemerintahan Jokowi meletakkan pondasi yang kuat untuk mewujudkan mimpi besar membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045 mendatang, atau tepat 100 tahun peringatan kemerdekaan.

“Jokowi menggencarkan pembangunan infrastruktur untuk menghilangkan hambatan logistik, yang berarti pula memeratakan kue pembangunan ke daerah-daerah, hingga puncaknya tekad untuk memindahkan ibukota negara (IKN) ke Kalimantan,” tegas Rudi.

Keberlanjutan menjadi pertaruhan besar bagi Jokowi, sehingga cawe-cawe pun tak terhindarkan. “Capres-cawapres yang kurang kuat komitmennya soal keberlanjutan, atau bahkan menolak terutama soal IKN, cenderung bakal ditinggalkan oleh sebagian besar pemilih,” pungkas Rudi.

Survei Y-Publica dilakukan pada 15-22 November 2023 kepada 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.