Monitorday.com – Pemerintah mulai menata ulang tata kelola guru pada 2027. Sebanyak sekitar 242 ribu guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui seleksi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pengalihan status tersebut mulai berlaku 1 Januari 2027. Selain status kepegawaian, para guru juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat.

“Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi. Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat,” ujar Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama DPD RI di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Tak berhenti pada pengalihan status, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi menjadi PNS. Seleksi tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai 2027.

Kebijakan ini disiapkan untuk memberikan jalur karier yang lebih jelas bagi guru sekaligus menata kebutuhan tenaga pendidik secara nasional.

Di tengah penataan status guru, kebutuhan tenaga pendidik nasional masih besar. Pemerintah memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 464 ribu guru.

Untuk menutup kekurangan tersebut, rekrutmen guru melalui jalur CPNS akan dilakukan secara bertahap mulai 2027. Para guru yang direkrut ditargetkan mulai menjalankan penugasan sebagai pegawai pemerintah pusat pada 2028.

Pemerintah juga menyiapkan masa transisi bagi guru non-ASN. Mereka akan memperoleh dispensasi penugasan sehingga tetap dapat mengajar setelah 31 Desember 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

Penataan guru mendapat dukungan dari anggaran Kemendikdasmen 2027. Komisi X DPR RI telah menyetujui kenaikan pagu anggaran kementerian menjadi Rp89,10 triliun dari sebelumnya Rp61,10 triliun.

Tambahan anggaran sebesar Rp28 triliun tersebut antara lain dialokasikan Rp23 triliun untuk membiayai gaji dan tunjangan guru yang beralih dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Sementara itu, Rp5 triliun dialokasikan untuk Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Abdul Mu’ti mengatakan anggaran Kemendikdasmen 2027 juga akan diarahkan untuk sejumlah program prioritas, termasuk pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, pendidikan dasar tanpa biaya, bantuan perlengkapan sekolah, Sekolah Nasional Terintegrasi, Studio Guru, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kesejahteraan guru.

Selain menata tenaga pendidik, pemerintah memperketat pengawasan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026.

Kemendikdasmen telah memantau 138 satuan pendidikan, termasuk 20 sekolah yang berada di wilayah terdampak bencana.

Pengawasan mencakup administrasi, akuntabilitas keuangan, pengendalian pekerjaan, hingga kualitas hasil pembangunan.

“Hasil pemantauan Program Revitalisasi Tahun 2026 juga memberikan gambaran mengenai berbagai aspek pelaksanaan yang terus kami perkuat, khususnya dalam tertib administrasi, akuntabilitas keuangan, pengendalian pekerjaan, serta kualitas hasil pembangunan,” kata Abdul Mu’ti.

Pemerintah menegaskan revitalisasi sekolah tidak sekadar mengejar penyelesaian proyek. Kualitas bangunan dan manfaat fasilitas bagi siswa serta masyarakat menjadi bagian penting dari program tersebut.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump merespons dugaan Rusia mengembangkan senjata biologis setelah kematian seorang staf laboratorium di Siberia akibat infeksi misterius.

Trump mengatakan belum melihat alasan untuk menyimpulkan bahwa kematian tersebut berkaitan dengan pengembangan senjata biologis. Meski begitu, ia memastikan pemerintah AS akan mencari tahu lebih lanjut.

“Kami rasa tidak. Kita akan segera mengetahuinya, tapi kami rasa tidak,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Rabu (7/10), dikutip Anadolu Agency.

Trump menyebut otoritas Rusia telah menyatakan situasi di Siberia terkendali. Ia berharap penanganan yang dilakukan Moskow memang mampu mencegah persoalan tersebut berkembang.

“Kami berharap sistem ini sangat canggih, sangat cerdas, dan mereka mengatakan semuanya terkendali dengan baik. Jadi kami berharap tidak demikian,” ujarnya.

Kasus tersebut bermula dari kematian Darya Shipilova, staf perempuan berusia 28 tahun di Institut Anti-Wabah Irkutsk. Ia meninggal pekan lalu setelah mengalami pneumonia yang hingga kini belum diketahui penyebabnya.

Badan pengawas kesehatan Rusia, Rospotrebnadzor, menyatakan Shipilova meninggal setelah mengalami pneumonia dengan penyebab yang belum teridentifikasi.

Muncul laporan bahwa Shipilova sempat memecahkan tabung reaksi yang berisi bakteri penyebab pes sebelum jatuh sakit. Namun, otoritas Rusia membantah terjadi kecelakaan semacam itu di laboratorium.

Kekhawatiran meningkat setelah lebih dari 200 orang yang melakukan kontak erat dengan Shipilova ditempatkan di bawah pengawasan medis.

Satu fasilitas rumah sakit juga menjalani karantina karena sebelumnya digunakan untuk merawat Shipilova.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (7/10) meminta informasi tambahan kepada Rusia setelah muncul laporan bahwa staf laboratorium lain mengalami pneumonia dengan penyebab yang belum diketahui.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) juga menyatakan sedang memantau perkembangan kasus tersebut.

Sejauh ini, belum ada bukti publik yang menunjukkan bahwa infeksi tersebut berkaitan dengan program senjata biologis Rusia. Dugaan itu muncul di tengah perhatian terhadap kematian staf laboratorium dan laporan mengenai kemungkinan paparan bakteri pes, sementara penyebab pasti penyakit masih dalam penyelidikan.

Monitorday.com – Pemerintah mulai menyiapkan perubahan besar dalam skema penyaluran subsidi. Bantuan yang selama ini diberikan dalam bentuk barang akan dialihkan secara bertahap menjadi uang tunai yang diterima langsung oleh masyarakat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan perubahan tersebut tidak akan dilakukan sekaligus.

“Ya nanti sambil jalan bertahap. Semua dilakukan bertahap,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Rencana itu merupakan bagian dari pembenahan sistem perlindungan sosial pemerintah agar bantuan lebih tepat sasaran dan manfaatnya langsung diterima masyarakat yang berhak.

Sebelumnya, pada 30 September 2026, Luhut mengatakan pemerintah menargetkan perubahan subsidi dari barang menjadi uang tunai dapat dilakukan dalam satu hingga dua tahun ke depan. Rencana tersebut juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah menyiapkan uji coba penyaluran bantuan tunai mulai 2027. Luhut sebelumnya menyebut uji coba bansos melalui transfer tunai ditargetkan berlangsung pada kuartal I-II 2027.

Perubahan skema subsidi tersebut bergantung pada kesiapan data penerima. Pemerintah kini masih melakukan pengolahan dan pemutakhiran data untuk memastikan bantuan hanya diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

Di saat yang sama, pemerintah mengembangkan sistem perlindungan sosial berbasis digital yang mengintegrasikan data penerima dari berbagai kementerian dan lembaga.

Sistem tersebut diharapkan dapat menekan persoalan salah sasaran sekaligus mencegah masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan.

Dengan skema tunai, pemerintah nantinya dapat menyalurkan bantuan secara langsung kepada penerima berdasarkan data sosial-ekonomi yang telah diverifikasi. Namun, pemutakhiran data dan kesiapan mekanisme penyaluran masih harus diselesaikan sebelum kebijakan diterapkan secara luas.

Peralihan menuju bantuan tunai tidak berarti seluruh program bansos berbentuk barang langsung dihentikan.

Pada 2026, pemerintah masih menjalankan sejumlah program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako.

Sekretariat Negara mencatat lebih dari 7 juta keluarga penerima manfaat menerima PKH dan lebih dari 12 juta KPM menerima bantuan sembako pada penyaluran triwulan III 2026.

Karena itu, rencana perubahan subsidi yang disampaikan Luhut merupakan arah kebijakan yang akan diterapkan secara bertahap, bukan tanda penghentian seluruh program bansos yang saat ini berjalan.

Pemerintah kini memusatkan perhatian pada satu hal: memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kesiapan data dan sistem digital akan menjadi penentu sebelum skema bantuan tunai diberlakukan lebih luas.

Monitorday.com – Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen pada 2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebutuhan investasi nasional dalam lima tahun ke depan diperkirakan menembus Rp13.000 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi RI Rosan Perkasa Roeslani mengatakan investasi menjadi salah satu tumpuan utama pemerintah untuk mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.

“Lima tahun ke depan, target investasi dalam rangka kita memenuhi pertumbuhan 8 persen itu adalah Rp13.000 triliun lebih,” kata Rosan di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Besarnya kebutuhan investasi tersebut mengacu pada target yang ditetapkan Bappenas untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Menurut Rosan, peran investasi terhadap perekonomian Indonesia terus membesar. Dalam satu dekade terakhir, total investasi yang masuk ke Indonesia mencapai sekitar Rp9.100 triliun.

Kontribusi investasi terhadap perekonomian yang sebelumnya berada di kisaran 28-29 persen kini meningkat mendekati 38-39 persen. Kenaikan itu mencerminkan semakin vitalnya investasi dalam menopang aktivitas ekonomi nasional.

Dari sisi realisasi, investasi juga menunjukkan tren positif. Pada 2024, realisasi investasi mencapai sekitar Rp1.714 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1.931 triliun pada 2025.

Namun, pemerintah tidak ingin sekadar mengejar besarnya nilai investasi. Kualitas modal yang masuk dan dampaknya terhadap masyarakat menjadi perhatian utama.

Rosan menegaskan investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian.

“Yang paling penting tentunya adalah bagaimana dana yang masuk itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Rosan mencatat investasi pada tahun lalu telah menciptakan sekitar 2,4 juta lapangan pekerjaan. Karena itu, pemerintah akan mendorong masuknya investasi berkualitas yang tidak hanya menambah modal, tetapi juga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Dan kalau kita lihat lagi, tentunya investasi yang kita masukan adalah investasi yang berkualitas,” kata Rosan.

Kalau ingin, saya juga bisa membuat versi yang lebih bergaya portal berita nasional, dengan lead yang lebih “menggigit” dan judul yang lebih provokatif.

Monitorday.com – Lima pelajar Indonesia menorehkan prestasi di panggung internasional. Delegasi Indonesia pada International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) 2026 berhasil membawa pulang tiga medali perunggu, satu Honorable Mention, dan gelar Winner of the Poster Competition.

Prestasi tersebut diraih melalui proses pembinaan berjenjang yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas).

Tiga medali perunggu masing-masing diraih Muhammad Zhafif dari SMAS Kharisma Bangsa, Tangerang Selatan; Khalil Azyumardi Abnel dari MAN 1 Pekanbaru; dan Yugo Deandra Wirayudha dari SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas.

Sementara itu, Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta meraih Honorable Mention.

Prestasi lainnya datang dari Muhammad Faiz Rahman dari SMAS Pesantren Unggul Al Bayan, Kabupaten Sukabumi. Bersama tim, Faiz berhasil memenangkan Poster Competition lewat karya berjudul “VGOS in SEA, and the FUTURE of HUMANKIND.”

Kepala Puspresnas Maria Veronica Irene Herdjiono mengapresiasi perjuangan seluruh delegasi Indonesia. Menurutnya, prestasi internasional merupakan hasil dari proses panjang dalam mengasah potensi dan talenta pelajar.

“Capaian ini menjadi bukti bahwa talenta muda Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di tingkat dunia. Kemendikdasmen terus memperkuat pembinaan talenta secara berkelanjutan agar potensi tersebut dapat berkembang, berprestasi, dan pada saatnya memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia,” ujar Maria, Senin (5/10/2026).

Perjalanan para pelajar menuju IOAA 2026 tidak berlangsung singkat. Mereka terlebih dahulu mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Astronomi sebelum menjalani pembinaan dan seleksi lanjutan.

Dari rangkaian proses tersebut, lima pelajar terbaik akhirnya terpilih untuk membawa nama Indonesia ke ajang internasional.

Muhammad Zhafif menjadi salah satu peserta yang merasakan langsung proses panjang tersebut. Baginya, IOAA bukan sekadar arena menguji kemampuan akademik, tetapi juga kesempatan membangun jejaring dengan pelajar dari berbagai negara.

“Ajang tersebut merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Selain berkompetisi, kami membangun jejaring dengan murid dari seluruh dunia,” kata Zhafif.

Ia menilai perjalanan dari OSN hingga kompetisi internasional turut membentuk kemampuan sekaligus karakternya.

“Prestasi di OSN tentunya merupakan sebuah privilege. Perjalanan panjang yang saya lalui, mulai dari mengikuti OSN hingga meraih prestasi di ajang internasional, tidak hanya memberikan banyak ilmu dan pengalaman, tetapi juga sangat membantu dalam membentuk karakter saya,” ujarnya.

Kebanggaan juga dirasakan keluarga Zhafif. Sang ayah, Muhammad Joni, mengapresiasi pencapaian putranya sekaligus pembinaan yang diberikan Kemendikdasmen dan Puspresnas.

“Alhamdulillah, kami sebagai orang tua sangat bersyukur atas prestasi yang diraih Zhafif di ajang IOAA. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikdasmen dan Puspresnas yang telah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada Zhafif hingga dapat meraih prestasi di tingkat internasional,” ucapnya.

Yugo Deandra Wirayudha juga menyebut IOAA 2026 sebagai pengalaman yang tidak terlupakan. Ia menilai pembinaan Puspresnas membantu para peserta mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di tingkat dunia.

“IOAA menjadi salah satu pengalaman dan memori yang tidak terlupakan bagi saya. Pembinaan yang diberikan Puspresnas juga sangat membantu, khususnya dalam mempersiapkan diri untuk berkompetisi di tingkat internasional,” kata Yugo.

Prestasi tersebut menjadi bagian dari upaya Kemendikdasmen membangun ekosistem Manajemen Talenta Murid secara berkelanjutan.

Pemerintah menempatkan kompetisi internasional bukan semata sebagai tujuan akhir, melainkan bagian dari proses pembentukan kompetensi, karakter, pengalaman, serta kemampuan pelajar untuk memberi kontribusi bagi masyarakat.

IOAA 2026 digelar di Hanoi, Vietnam, dengan pusat kegiatan akademik di Phenikaa University. Kompetisi bidang astronomi dan astrofisika untuk pelajar pendidikan menengah itu diikuti 320 peserta dari 66 negara.

Di tengah persaingan tersebut, lima pelajar Indonesia berhasil membawa pulang prestasi sekaligus menegaskan potensi talenta muda Indonesia di level dunia.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat kepada 800 perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) seluruh Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (07/10/2026).

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan laporan kegiatan. 

Dalam laporannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum untuk menyamakan visi, serta memperkuat soliditas dan sinergi jajaran TNI dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Arahan Presiden, menurutnya, akan menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan ke depan. 

“Di tengah dinamika lingkungan strategis dan tantangan yang makin kompleks termasuk ancaman siber, informasi, dan hibrida, arahan Bapak Presiden akan menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan, serta memperkuat kesiapan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan,” ucap Panglima TNI. 

Senada, Kapolri turut menyampaikan bahwa kegiatan ini turut menjadi momentum untuk menerima arahan, kebijakan, dan penekanan Presiden. Taklimat Presiden hari ini, kata Kapolri, dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan kepemimpinan di satuan masing-masing. 

“Polri siap terus mendukung kebijakan dan program prioritas pemerintah sesuai tugas fungsi dan kewenangan Polri dari atas sampai bawah dimanapun berada. Khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat,” kata Kapolri. 

Sementara itu, dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pada pertemuan ini Kepala Negara ingin memberi gambaran tentang keadaan yang dihadapi sebagai bangsa dan negara. Termasuk juga dengan memberikan gambaran terkait perkembangan negara dan bangsa Indonesia. 

“Sengaja saya mengundang para perwira tinggi menjelang pemeritahan yang saya pimpin dua tahun. Saya ingin memberi suatu gambaran keadaan yang kita hadapi sebagai bangsa dan sebagai negara,” ucap Presiden. 

Taklimat tersebut menjadi ruang bagi jajaran pimpinan TNI-Polri untuk menyelaraskan pemahaman mengenai tantangan bangsa dan menjadikan arahan Presiden Prabowo sebagai pedoman pelaksanaan tugas di seluruh Indonesia.

Monitorday.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyinggung bukti ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan sebagai dasar pemenuhan syarat pendidikannya.

Gibran menegaskan dirinya tidak mungkin menempuh pendidikan hingga jenjang Strata 1 (S1) di Singapura jika belum menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

“Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran kepada wartawan seusai membuka pameran INACRAFT di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

MK juga menegaskan persoalan keabsahan dan pemenuhan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan lembaga yang memiliki mandat untuk menilainya.

Gibran menyatakan menghormati seluruh proses dan keputusan MK. Ia tidak ingin memperpanjang polemik mengenai persoalan tersebut dan memilih kembali fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

“Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” ujar Gibran.

Terkait dokumen pendidikan dari luar negeri yang menjadi sorotan dalam putusan MK, Gibran mengatakan persoalan tersebut akan segera ditindaklanjuti.

“Itu nanti segera kami follow up,” katanya.

Dalam putusan yang dibacakan di Gedung MK, Mahkamah menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

MK juga menyatakan sejumlah dokumen akademik yang muncul dalam persidangan, termasuk certificate of attendance, tidak dinilai sebagai bukti kelulusan atau tamat pendidikan.

Namun, temuan tersebut tidak berujung pada pembatalan atau pendiskualifikasian Gibran sebagai Wakil Presiden. Amar putusan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Gibran kini menyatakan akan melanjutkan tugasnya sebagai Wakil Presiden dan fokus mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sekitar 800 pejabat tinggi TNI dan Polri di Lapangan Tengah, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu pagi.

Sejumlah pejabat telah tiba di Istana, di antaranya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Suharyanto mengatakan para pejabat dipanggil untuk menerima langsung arahan dari Presiden Prabowo.

“Nanti kita dengar ya, arahan Bapak Presiden,” kata Suharyanto.

Informasi yang dihimpun menyebutkan pertemuan tersebut diagendakan untuk taklimat atau pengarahan Presiden kepada jajaran TNI dan Polri.

Pemanggilan ratusan pejabat tinggi TNI-Polri ini berlangsung hanya dua hari setelah Prabowo memimpin upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Dalam pidatonya saat itu, Prabowo menekankan agar TNI tetap menjadi tentara rakyat. Ia juga meminta TNI mampu menghadapi berbagai ancaman di tengah situasi dunia yang dinilainya semakin penuh gejolak dan ketidakpastian.

Sebelumnya, Prabowo juga melakukan perubahan penting di pucuk pimpinan Polri. Pada 1 Oktober 2026, ia melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri di Istana Negara.

Pemanggilan pejabat TNI dan Polri ke Istana bukan kali pertama dilakukan Prabowo. Pada awal Februari 2026, Presiden juga mengumpulkan jajaran pejabat kedua institusi tersebut untuk menerima pengarahan di Jakarta.

Monitorday.com – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengesahan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDI.

Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir.

“Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan.

Seluruh fraksi dan anggota DPR yang hadir menyatakan setuju. RUU SDI pun resmi menjadi undang-undang.

UU SDI mengatur Data Dasar Nasional (DDN) yang dikuasai negara. Data tersebut nantinya menjadi rujukan utama untuk perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, penyaluran bantuan sosial, hingga kebutuhan strategis nasional.

Undang-undang ini terdiri dari 20 bab dan 141 pasal. Pengaturannya mencakup tata kelola SDI melalui rencana induk, arsitektur, manajemen, serta siklus pengelolaan data.

UU SDI juga menjadi payung hukum pembentukan lembaga penyelenggara Satu Data Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kewenangan pengelolaan data diatur berjenjang, mulai dari pemerintah pusat hingga desa dan kelurahan.

Tak hanya itu, regulasi tersebut mengatur standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk, katalog data nasional, interoperabilitas, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Teknologi seperti blockchain dan kecerdasan artifisial (AI) juga masuk dalam kerangka pengaturan SDI.

Sturman mengatakan penerapan SDI diharapkan dapat mengakhiri persoalan perbedaan data antar-kementerian dan lembaga. Satu rujukan nasional dinilai penting agar pemerintah memiliki dasar data yang sama ketika mengambil kebijakan.

“Kalau Satu Data Indonesia sudah kita lakukan, artinya tidak ada lagi data yang simpang siur. Tidak ada lagi data yang masing-masing kementerian berbeda-beda terhadap satu masalah,” ujar Sturman, dikutip dari situs DPR RI.

Data yang telah terintegrasi, lanjut dia, harus mudah digunakan sesuai aturan akses, tertata, tersimpan dengan aman, serta dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Namun, integrasi data tidak berarti seluruh informasi dapat dibuka tanpa batas. Sturman menekankan pentingnya pelindungan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan.

“Pelindungan data pribadi juga harus menjadi keyakinan kita,” katanya.

UU SDI juga mengatur penggunaan dan pengendalian akses data, standar keamanan, audit keamanan, serta audit kedaulatan data. Pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan data dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

Delapan poin utama yang diatur dalam UU SDI meliputi:

• Data Dasar Nasional (DDN) menjadi rujukan utama untuk pembangunan, kebijakan keuangan negara dan penganggaran, bantuan sosial, serta kebutuhan nasional lainnya.
• Penyelenggara SDI dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden dan menggantikan konsep Badan Satu Data Indonesia.
• Standar data yang seragam diwajibkan bagi seluruh instansi yang menghasilkan dan mengelola data.
• Pengelolaan data digital harus memperhatikan keamanan serta kedaulatan data nasional.
• Interoperabilitas data didorong agar data antarinstansi dapat saling terhubung dan digunakan bersama sesuai kebutuhan.
• Standar keamanan data ditetapkan oleh lembaga yang membidangi keamanan siber dan persandian.
• Partisipasi masyarakat dibuka melalui pemberian masukan, pelaporan dugaan penyalahgunaan, pengawasan, serta pemberian data secara sukarela.
• Penyelesaian sengketa data diutamakan melalui mekanisme di luar pengadilan, termasuk mediasi.

Dengan disahkannya UU SDI, pemerintah kini memiliki payung hukum baru untuk membangun tata kelola data nasional yang lebih terintegrasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar berjalan tanpa mengorbankan keamanan, kedaulatan, dan pelindungan data pribadi.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melawan korupsi, kecurangan, serta praktik-praktik yang merugikan kekayaan negara. Untuk itu, Kepala Negara menyampaikan apresiasi kepada jajaran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang terus bekerja dalam penyelamatan kekayaan negara.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini. Saya mengerti dan saya paham bahwa tantangan yang saudara hadapi tidak ringan,” ucap Presiden dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa (06/10/2026).

Menurut Presiden, upaya pemerintah untuk menertibkan berbagai praktik yang merugikan negara akan selalu menghadapi perlawanan dari sejumlah pihak yang menikmati kecurangan tersebut. Meski demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak menyerah dalam membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat.

“Pilihannya adalah pada diri kita. Apakah kita berani memilih jalan kebenaran? Atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah? Kekuatan yang tidak setia kepada bangsa ini? Kekuatan yang menghina rakyat? Kekuatan yang bekerja agar Indonesia terus miskin? Padahal kita negara yang sangat kaya,” katanya.

Presiden turut mengetahui adanya ancaman dan intimidasi yang dihadapi sejumlah anggota, termasuk terhadap keluarga satgas. Oleh karena itu, Kepala Negara pun menyampaikan penghargaan kepada jajaran yang tetap teguh menjalankan tugas meski menghadapi berbagai tekanan. 

“Saya terima kasih yang masih mau berjuang bersama saya. Berjuang untuk rakyat kita. Berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara. Mereka yang tidak punya apa-apa,” ujar Presiden.

“Percayalah, kebenaran akan menang. Percayalah, kita di atas jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu,” tambahnya. 

Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menyoroti upaya-upaya penyuapan terhadap pejabat negara yang masih menjadi tantangan dalam pembenahan institusi. Kepala Negara menegaskan bahwa upaya perbaikan akan terus dilakukan melalui pendekatan persuasif. 

“Kita berusaha memperbaiki dengan persuasif, dengan dakwah, dakwah kebenaran, dakwah kebangsaan, dengan bicara, dengan meyakinkan, di mana-mana saya diundang pasti saudara tahu apa pesan saya. Menteri-menteri yang ikut rapat dengan saya tahu sikap saya, tekad saya, kehendak saya,” tandasnya.