Monitorday.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Penghentian sementara dilakukan lantaran pelaku usaha tidak memiliki dokumen persyaratan dasar berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan reklamasi dan pembangunan jeti.

“Benar, kami stop sementara aktivitas reklamasi dan penggunaan jeti, karena hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan sudah jelas bahwa pelaku usaha belum memiliki dokumen PKKPRL,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengonfirmasi kejadian tersebut, Kamis (5/3).

Dia menambahkan bahwa tindakan ini merupakan wujud negara hadir menegakkan peraturan serta mencegah potensi bertambahnya kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya yang diakibatkan oleh pemanfaatan ruang laut ilegal.

“Pemanfaatan ruang laut termasuk sumberdaya yang ada di dalamnya harus berpihak kepada ekologi, sehingga kelestariannya tetap terjaga,” tegas Ipunk

Melengkapi pernyataan Ipunk, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto menjelaskan pelanggaran dilakukan oleh tiga pelaku usaha, di antaranya PT. BTIIG dengan luas ruang laut yang dilakukan reklamasi seluas 2,799 ha, PT. WXT dengan reklamasi seluas 7,714 ha, dan PT BI reklamasi seluas 1,336 ha.

Penghentian sementara dilaksanakan pada Sabtu 28 Februari dan Senin 2 Maret lalu. Penghentian sementara kegiatan terhadap ketiga pelaku usaha tersebut merupakan tindakan lain Polsus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran.

Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selanjutnya, akan dilakukan proses pengenaan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa telah menetapkan lima kebijakan ekonomi biru untuk menjaga ekosistem kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber pangan, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara. Pengawasan terhadap aktivitas menetap di ruang laut termasuk untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut itu sendiri.

Monitorday.com – Amerika Serikat dilaporkan mengalami kerugian peralatan militer senilai hampir US$2 miliar atau sekitar Rp31,4 triliun hanya dalam empat hari pertama sejak dimulainya operasi militernya terhadap Iran, Sabtu (4/3).

Data yang dihimpun dari kompilasi estimasi open-source intelligence (OSINT) yang dirilis oleh Anadolu Agency menunjukkan kerugian tersebut dipicu oleh serangkaian serangan balasan Iran menggunakan rudal dan drone, serta insiden salah sasaran atau friendly fire.

Eskalasi yang berlangsung cepat itu dilaporkan menghantam sejumlah fasilitas militer dan diplomatik milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, termasuk sedikitnya tujuh pangkalan strategis.

Hingga Rabu (4/3/2026), total kerugian aset militer AS diperkirakan mencapai US$1,902 miliar. Beberapa kerusakan utama meliputi:

1. Sistem Radar Peringatan Dini AN/FPS-132 – US$1,1 miliar
Kerugian terbesar berasal dari hancurnya sistem radar peringatan dini canggih di Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar akibat serangan rudal Iran. Pemerintah Qatar dilaporkan telah mengonfirmasi kerusakan pada fasilitas tersebut.

2. Komponen Radar AN/TPY-2 Sistem THAAD – US$500 juta
Citra satelit menguatkan klaim Iran mengenai serangan terhadap komponen radar sistem pertahanan rudal THAAD di kawasan industri Al‑Ruwais, Uni Emirat Arab.

3. Tiga Jet Tempur F-15E Strike Eagle – US$282 juta
Tiga jet tempur F‑15E Strike Eagle dilaporkan hilang pada Minggu akibat insiden friendly fire oleh sistem pertahanan udara Kuwait. Seluruh enam awak pesawat disebut selamat.

4. Terminal Komunikasi Satelit AN/GSC-52B – US$20 juta
Dua terminal komunikasi satelit hancur dalam serangan Iran terhadap markas Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain.

Serangan balasan Iran dilaporkan menargetkan infrastruktur militer AS di setidaknya enam negara Teluk.

Di Kuwait, tiga pangkalan utama menjadi sasaran, termasuk Pangkalan Udara Ali Al Salem, Camp Buehring, dan Camp Arifjan. Serangan di Camp Arifjan dilaporkan menewaskan enam personel militer AS.

Sementara di Irak, pangkalan militer AS di Bandara Internasional Erbil dibombardir berulang kali sepanjang akhir pekan. Citra satelit menunjukkan sedikitnya empat bangunan mengalami kerusakan parah.

Di Dubai, Uni Emirat Arab, asap tebal dilaporkan terlihat di area fasilitas rekreasi Angkatan Laut AS di Pelabuhan Jebel Ali, yang merupakan salah satu pelabuhan persinggahan tersibuk bagi armada Amerika di kawasan tersebut.

Selain itu, markas Armada Kelima AS di Bahrain dan pangkalan udara utama di Qatar juga dilaporkan mengalami kerusakan pada sistem komunikasi dan radar.

Krisis juga meluas ke fasilitas diplomatik Amerika di kawasan Timur Tengah.

Di Riyadh, Arab Saudi, dua drone dilaporkan menghantam kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, memicu kebakaran terbatas. Laporan media AS menyebutkan fasilitas intelijen di dalam kompleks tersebut turut terdampak.

Sementara itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuwait di Kota Kuwait diserang menggunakan rudal dan drone. Kedutaan tersebut kini ditutup untuk waktu yang belum ditentukan dan sebagian staf telah dievakuasi.

Serangan drone juga menyasar Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Dubai, yang menghantam area parkir dekat gedung utama. Otoritas setempat menyatakan api berhasil dipadamkan dengan cepat tanpa merusak struktur utama bangunan.

Serangan balasan ini disebut oleh markas pusat Angkatan Bersenjata Iran, Khatam al‑Anbiya Central Headquarters, sebagai operasi yang ditujukan khusus terhadap aset militer Amerika Serikat dan Israel di kawasan tersebut.

Monitorday.com– Kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang cenderung mengarah ke Amerika Serikat (AS) semakin menjadi perhatian publik Indonesia. Langkah-langkah seperti keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang diprakarsai oleh Donald Trump, serta penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada 19 Februari 2026, menandai pergeseran jelas Jakarta menuju Washington.

Pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai potensi biaya yang mungkin ditanggung oleh masyarakat Indonesia. Meskipun Prabowo sebelumnya menyatakan diplomasinya berakar pada ketahanan, otonomi, dan kepentingan nasional, manuver terbarunya mengindikasikan kesiapan untuk bersekutu erat dengan agenda Trump, bahkan jika itu berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia.

Motivasi di balik upaya Prabowo mendekatkan Indonesia dengan AS di bawah pemerintahan Trump dipertanyakan. Alih-alih secara jelas memajukan kepentingan nasional jangka panjang, upaya-upaya ini tampak didorong oleh perhitungan transaksional dan keuntungan jangka pendek.

Kedekatan ini juga mengingatkan kembali pada larangan masuk AS yang pernah dialami Prabowo selama satu dekade, terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1998. Larangan tersebut dicabut pada tahun 2020, saat ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia dan Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS.

Pencabutan larangan tersebut menuai kritik keras dari kelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International, yang menilai tindakan tersebut memberikan impunitas atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya. Anggota parlemen AS terkemuka, Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang hak asasi manusia AS yang dikenal sebagai Leahy Law, juga mengecamnya dengan menyatakan Prabowo secara hukum tidak memenuhi syarat untuk masuk ke negara itu.

Kedekatan Prabowo dengan Trump saat ini dipandang lebih dari sekadar diplomasi politik. Hal ini juga dapat diartikan sebagai bagian dari upaya “redemption pribadi” di panggung global, dari sosok yang pernah ditolak oleh Washington menjadi salah satu yang kini berdiri sejajar dengan Gedung Putih.

Monitorday.com – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga pasokan energi nasional menyusul penutupan jalur pelayaran strategis Selat Hormuz akibat konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario alternatif guna mengantisipasi dampak berkepanjangan terhadap pasokan energi global serta stabilitas energi dalam negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai memimpin rapat perdana Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu digelar atas arahan Presiden untuk membahas perkembangan situasi geopolitik dan dampaknya terhadap ketahanan energi nasional.

“Sekali lagi saya katakan ketegangan ini tidak bisa kita ramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat,” ujar Bahlil.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi terpenting di dunia dengan lalu lintas sekitar 20,1 juta barel minyak per hari. Jalur tersebut juga dilalui sebagian impor minyak mentah Indonesia dari kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, sekitar 20–25 persen impor minyak mentah Indonesia dari Timur Tengah melewati jalur tersebut. Sementara pasokan lainnya berasal dari sejumlah negara seperti Angola, Amerika Serikat, dan Brasil.

Untuk mengurangi risiko gangguan pasokan, pemerintah menyiapkan skenario pengalihan sebagian pembelian minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat.

“Sebanyak 25 persen dari total crude yang kita pesan dari Middle East akan dialihkan,” kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia relatif aman karena tidak berasal dari kawasan konflik. Pasokan bensin dengan oktan RON 90, 93, 95, dan 98 dipasok dari negara di luar Timur Tengah, termasuk kawasan Asia Tenggara melalui kontrak jangka panjang.

Namun pada komoditas LPG, ketergantungan impor masih cukup besar. Kebutuhan impor LPG nasional mencapai 7,3 juta ton per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi 7,8 juta ton pada 2026.

Sekitar 70 persen LPG Indonesia dipasok dari Amerika Serikat, sementara 30 persen lainnya berasal dari Timur Tengah. Pemerintah membuka opsi pengalihan tambahan guna mengurangi potensi gangguan distribusi.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga mengungkapkan dua kapal yang melintasi Selat Hormuz terdampak situasi keamanan. Pemerintah saat ini berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur diplomasi.

“Kita sedang upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan tidak bisa, kita sudah menyiapkan alternatif sumber crude dari tempat lain,” ujarnya.

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah juga berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), asumsi Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel.

Namun harga minyak saat ini telah berada di kisaran 78–80 dolar AS per barel.

Pemerintah tengah menghitung dampak kenaikan harga tersebut terhadap subsidi energi sekaligus potensi tambahan penerimaan negara, mengingat produksi minyak nasional berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Monitorday.com — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI resmi membuka pendaftaran program Mudik Gratis BUMN 2026 mulai 27 Februari hingga 9 Maret 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Keberangkatan peserta dijadwalkan serentak pada 17 Maret 2026.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan program ini merupakan bentuk partisipasi BNI dalam inisiatif Mudik Gratis yang digagas oleh Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

“Program Mudik Gratis BUMN ini merupakan kontribusi nyata BNI dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode Lebaran sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas melalui penyediaan angkutan massal yang aman dan nyaman,” ujar Okki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pada tahun ini, BNI menyediakan empat rute keberangkatan dari Jakarta, yakni:

• Jakarta–Purwokerto
• Jakarta–Semarang
• Jakarta–Yogyakarta (via Solo)
• Jakarta–Malang (via Surabaya)

Seluruh perjalanan akan melalui Tol Cikampek dan Tol Trans Jawa dengan titik keluar menyesuaikan kota tujuan masing-masing.

Syarat dan Cara Pendaftaran

Program ini diperuntukkan bagi nasabah aktif BNI, debitur BNI, maupun Agen46. Pendaftaran dilakukan melalui kantor cabang BNI di wilayah Jabodetabek.

Calon peserta wajib membawa KTP asli beserta fotokopi dan menunjukkan aplikasi wondr by BNI. Selain itu, peserta juga diwajibkan mengikuti akun media sosial resmi BNI.

Setiap nasabah dapat mendaftarkan maksimal empat orang peserta, dengan ketentuan satu tiket berlaku untuk satu orang.

BNI berharap program ini dapat menghadirkan pengalaman mudik yang lebih tertib dan terorganisasi, sekaligus menekan penggunaan kendaraan pribadi yang kerap memicu kepadatan lalu lintas serta meningkatkan risiko kecelakaan.

“Kami berharap program ini dapat memberikan pengalaman perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para pemudik di musim Lebaran kali ini,” tambah Okki.

Sebagai bank milik negara, BNI menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi melalui berbagai program sosial dan layanan publik yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Monitorday.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditegaskan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan nutrisi siswa. Pemerintah menyebut program ini sebagai bagian integral dari penguatan pendidikan karakter sekaligus penggerak ekonomi rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (3/3/2026).

Menurut Abdul Mu’ti, MBG terintegrasi dalam gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH), yang mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur lebih awal.

“Program MBG membantu meningkatkan motivasi belajar siswa, menghadirkan pengalaman menyenangkan saat makan bersama, sekaligus membuka akses pangan bergizi bagi murid dari keluarga sosio-ekonomi rendah,” ujarnya, merujuk riset kolaboratif dengan LabSosio UI.

Secara nasional, MBG telah menjangkau 49,6 juta murid atau sekitar 93 persen dari total 53,4 juta siswa di Indonesia. Program ini berjalan di 288.845 sekolah, setara 66,5 persen dari total satuan pendidikan.

Pemerintah juga mendistribusikan modul edukasi dan pedoman pelaksanaan MBG yang terintegrasi dengan pendidikan karakter ke seluruh sekolah pelaksana.

Untuk mendukung program tersebut, anggaran pendidikan 2026 diproyeksikan meningkat hingga di atas Rp100 triliun. Dana itu akan dialokasikan untuk revitalisasi sekitar 70 ribu sekolah serta penguatan digitalisasi pembelajaran melalui penggunaan papan interaktif digital.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya kecukupan gizi dalam membentuk kualitas sumber daya manusia.

“SDM unggul ditentukan oleh asupan yang cukup. Sekolah bagus saja tidak cukup jika anak kurang gizi atau stunting. Jika 82,9 juta penerima manfaat makan satu telur sehari, dampak ekonominya luar biasa,” kata Zulkifli.

Pernyataan tersebut menegaskan korelasi antara kecukupan protein dengan kecerdasan dan produktivitas generasi muda.

Dukungan terhadap MBG juga datang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi. Ia menyebut program ini sebagai bentuk perlindungan anak berbasis komunitas.

Kementerian PPPA melibatkan Ruang Bersama Indonesia, Forum Anak di 34 provinsi, serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk memastikan partisipasi anak dan pengasuhan berjalan optimal. Perempuan turut dilibatkan sebagai penggerak utama di dapur MBG dan pelaku UMKM lokal.

Sebagai pelaksana teknis, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat dampak ekonomi signifikan, khususnya di Jawa Tengah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut sebanyak 3.826 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dengan nilai perputaran uang mencapai Rp6 triliun.

“Setiap SPPG menerima Rp1 miliar per bulan. Sebanyak 70 persen dialokasikan untuk membeli bahan baku dari petani dan UMKM lokal. Ini suntikan ekonomi langsung ke desa,” jelasnya.

Program tersebut melibatkan 152.593 relawan, 12.598 pemasok, dan 1.837 koperasi di Jawa Tengah.

Dari sisi suplai protein, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat distribusi ikan melalui UMKM binaannya. Saat ini, pasokan disalurkan ke 128 SPPG di 15 provinsi, mencakup komoditas tuna, lele, nila, hingga patin.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, menyatakan program Seribu Kampung Nelayan Merah Putih akan semakin mendekatkan sentra produksi ikan dengan kebutuhan SPPG.

Menutup rapat koordinasi, Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program.

“Jika ada yang belum sempurna, kita perbaiki. Targetnya jelas: 100 persen anak Indonesia mendapatkan hak gizi layak sekaligus pendidikan karakter yang kuat,” tegasnya.

Dengan capaian luas dan dampak ekonomi yang signifikan, MBG kini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan berkarakter, sekaligus menggerakkan roda ekonomi dari desa.

Monitorday.com — Kursi kepemimpinan tertinggi Iran resmi terisi. Mojtaba Hosseini Khamenei ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran yang baru oleh Majelis Ahli Iran, Rabu (4/3/2026).

Mojtaba menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Penunjukan tersebut pertama kali dilaporkan oleh media Iran International dan dikonfirmasi sejumlah sumber dalam negeri.

Pemilihan Mojtaba dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Majelis Ahli, lembaga ulama yang berwenang menunjuk dan memberhentikan Pemimpin Tertinggi Iran.

Ali Khamenei, yang memimpin Iran selama 36 tahun, menjadi korban dalam serangan udara bertajuk Operation Epic Fury. Kompleks kediamannya di Teheran dilaporkan menjadi sasaran utama dalam operasi tersebut.

Serangan itu tidak hanya merenggut nyawa Khamenei, tetapi juga sejumlah anggota keluarganya. Putri, menantu, dan cucunya dilaporkan tewas di lokasi kejadian. Istrinya, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, sempat menjalani perawatan intensif sebelum akhirnya meninggal dunia beberapa hari kemudian.

Jenazah Ali Khamenei dijadwalkan dimakamkan di kota suci Mashhad. Sebelum prosesi pemakaman, pemerintah akan menggelar upacara penghormatan nasional di Teheran. Pengumuman tersebut disampaikan melalui kanal resmi Korps Garda Revolusi Islam. Hingga kini, tanggal pasti pemakaman masih dirahasiakan.

Sebelum penunjukan resmi dilakukan, pemerintahan Iran dijalankan sementara oleh Dewan Kepemimpinan Sementara. Dewan ini terdiri atas Alireza Arafi, Presiden Masoud Pezeshkian, dan Ketua Mahkamah Agung Gholamhossein Mohseni Ejei.

Ketiganya bertugas memastikan stabilitas pemerintahan hingga Majelis Ahli menyelesaikan proses suksesi. Ali Khamenei sebelumnya tidak pernah secara terbuka menunjuk penerusnya, sehingga proses pemilihan berlangsung dalam situasi darurat.

Dengan terpilihnya Mojtaba, estafet kepemimpinan keluarga Khamenei berlanjut. Selama ini, Mojtaba dikenal sebagai figur berpengaruh di lingkaran elite kekuasaan Iran, meski jarang tampil di ruang publik.

Kematian Ali Khamenei dan pengangkatan Mojtaba diperkirakan akan memengaruhi peta geopolitik Timur Tengah. Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat dan Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penunjukan tersebut.

Di dalam negeri, proses suksesi yang berlangsung cepat dan relatif tertib dinilai menunjukkan soliditas struktur kekuasaan Iran di tengah tekanan eksternal. Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan baru.

Komunitas internasional kini menanti langkah pertama Mojtaba Khamenei, terutama dalam merespons ketegangan dengan Barat dan menentukan arah kebijakan strategis Iran ke depan.

[domian-capital] – Eskalasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah telah menempatkan China dalam posisi geopolitik paling sulit dalam satu dekade terakhir. Sebagai mitra strategis utama Iran sekaligus konsumen minyak mentah terbesar di dunia, Beijing kini terpaksa menyeimbangkan kecaman diplomatik terhadap Barat dengan tekanan ekonomi yang kuat terhadap Teheran guna mencegah keruntuhan pasar energi global.

Di balik retorika solidaritas, pemerintah China dilaporkan tengah melakukan upaya diplomasi pintu belakang yang intensif. Menteri Luar Negeri Wang Yi telah berkomunikasi langsung dengan otoritas di Teheran untuk memastikan bahwa respons militer Iran tidak menyasar infrastruktur energi kritis atau menutup Selat Hormuz. Data pelayaran menunjukkan bahwa sekitar 15 hingga 20 juta barel minyak per hari melewati jalur sempit tersebut, di mana lebih dari 25% dari total ekspor tersebut ditujukan langsung ke pelabuhan-pelabuhan di daratan China.

Secara resmi, Beijing mengambil sikap keras terhadap tindakan militer Amerika Serikat dan Israel. Kementerian Luar Negeri China melabeli serangan udara gabungan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan yang tidak dapat diterima dan memperingatkan bahwa “api perang” ini akan menciptakan ketidakstabilan permanen di kawasan. Bagi Beijing, serangan ini bukan sekadar konflik regional, melainkan ancaman langsung terhadap investasi infrastruktur senilai miliaran dolar di bawah payung Belt and Road Initiative yang menghubungkan China ke Teluk Persia.

Namun, di balik layar, urgensi ekonomi menjadi prioritas utama. Sejak serangan dimulai, harga minyak mentah Brent telah melonjak melewati ambang batas kritis, sebuah kondisi yang mengancam target pertumbuhan ekonomi China yang dipatok pada angka 5% untuk tahun ini. Jika Iran memutuskan untuk memblokade Selat Hormuz sebagai bentuk balasan terhadap AS, para analis ekonomi memperkirakan biaya logistik global akan naik sebesar 30% dalam hitungan hari, sebuah skenario yang ingin dihindari Beijing dengan segala cara.

Kekhawatiran China juga didorong oleh ketergantungan energi yang asimetris. Meskipun China memiliki perjanjian kerja sama strategis 25 tahun dengan Iran yang ditandatangani pada 2021, Beijing juga sangat bergantung pada stabilitas di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab—rival regional Iran yang juga menjadi pemasok energi utama bagi industri China. Kehancuran infrastruktur di salah satu sisi akan menyebabkan efek domino yang menghancurkan rantai pasok manufaktur global yang berpusat di China.

Saat ini, posisi strategis China adalah mencoba mempertahankan statusnya sebagai “broker perdamaian” yang rasional, kontras dengan pendekatan militeristik Amerika Serikat. Dengan memanfaatkan hubungan ekonomi yang erat, China mencoba membujuk Iran agar melakukan “perlawanan yang terkontrol” tanpa memicu perang total yang dapat melumpuhkan ekonomi dunia. Keberhasilan atau kegagalan diplomasi sunyi Beijing ini diyakini akan menjadi ujian terbesar bagi pengaruh China di Timur Tengah pasca-rekonsiliasi Arab Saudi-Iran tahun lalu.

Monitorday.com – Ketegangan politik di Amerika Serikat mencapai titik didih setelah sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat dan faksi “America First” di Partai Republik mulai menyalahkan Israel atas keterlibatan militer AS dalam konflik dengan Iran. Kelompok ini menuduh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memengaruhi kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump hingga menyeret Washington ke dalam ambang perang terbuka.

Kritik tajam muncul di tengah laporan meningkatnya operasi militer di Timur Tengah yang melibatkan aset strategis Amerika Serikat. Para politisi yang berseberangan kini bersatu dalam retorika yang menuntut transparansi lebih besar mengenai sejauh mana koordinasi keamanan antara Tel Aviv dan Gedung Putih mempengaruhi keputusan untuk menyerang target-target Iran.

“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat didikte oleh kepentingan negara lain, termasuk sekutu terdekat kita, yang pada akhirnya mempertaruhkan nyawa tentara Amerika di medan perang yang tidak perlu,” ujar salah satu senator senior Demokrat dalam pernyataan resminya.

Perpecahan ini menandai pergeseran signifikan di Capitol Hill, di mana dukungan terhadap Israel yang biasanya bersifat bipartisan kini mulai retak akibat kekhawatiran akan keterlibatan militer jangka panjang. Faksi Republik yang pro-isolasionis pun secara terbuka mempertanyakan manfaat strategis dari eskalasi ini bagi kepentingan domestik Amerika Serikat.

“Prioritas utama kita adalah keamanan nasional Amerika Serikat di atas segalanya, dan mendorong Presiden ke dalam perang dengan Iran demi agenda regional pihak lain adalah pengkhianatan terhadap prinsip ‘America First’,” tegas seorang anggota Kongres dari faksi loyalis Trump.

Hingga saat ini, pihak Gedung Putih dan pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. Namun, situasi ini memperjelas adanya tekanan domestik yang semakin kuat bagi Presiden Trump untuk menyeimbangkan hubungan aliansinya dengan janji kampanye untuk mengakhiri keterlibatan militer Amerika Serikat di luar negeri.

Monitorday.com – Pemerintah Iran menegaskan bahwa perang yang tengah berlangsung dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel akan berakhir apabila “agresi dihentikan”.

Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, kepada wartawan pada Selasa, saat meninjau sebuah sekolah dasar di Teheran yang dilaporkan terdampak serangan AS-Israel.

“Perang ini tidak dimulai oleh Iran, yang memilih diplomasi,” ujar Baghaei.

Menurut data pemerintah Iran, serangan besar-besaran yang dilancarkan AS dan Israel pada Sabtu (28/2) telah menewaskan hampir 800 orang. Korban disebut termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta sejumlah pejabat tinggi militer.

Serangan tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah AS dan Iran menyelesaikan putaran ketiga perundingan nuklir tidak langsung yang dimediasi oleh Oman.

Baghaei mengatakan, banyak pihak di dalam negeri menentang perundingan dengan AS, merujuk pada pengalaman sebelumnya ketika Iran tetap menjadi sasaran serangan meski proses diplomasi berlangsung.

Ia mendesak Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional untuk segera campur tangan sebelum konflik meluas ke kawasan lain.

“Iran telah bersumpah untuk bertempur dengan seluruh kekuatan kami dalam pertempuran ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah mempertahankan negara dari serangan.

Menurut Baghaei, selama satu setengah tahun terakhir Iran menerima banyak pesan yang saling bertentangan dan dinilai menyesatkan. “Sekarang adalah waktu untuk berperang dan membela tanah air. Apa pun yang mengalihkan perhatian kami harus disingkirkan,” katanya.

Baghaei juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai sikap “tidak bertindak dan acuh tak acuh” komunitas internasional terhadap pelanggaran hukum internasional.

Ia menyatakan dunia menyaksikan berbagai agresi tanpa memberikan respons memadai. “Jika negara-negara yang mengklaim menjunjung supremasi hukum dan berperan dalam membentuk sistem norma internasional serta Piagam PBB tidak bertindak, api pelanggaran hukum akan melanda semua negara,” ujarnya.

Sejauh ini, Iran dilaporkan telah meluncurkan 15 gelombang serangan rudal dan drone ke wilayah Israel serta aset-aset AS di kawasan Timur Tengah, termasuk di Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi.

Sejumlah negara tersebut mengecam serangan Iran dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Ketegangan yang terus meningkat di kawasan menimbulkan kekhawatiran meluasnya konflik dan dampak yang lebih besar terhadap stabilitas regional maupun global.