Monitorday.com – Kementerian Koperasi memastikan para manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tetap menerima gaji bulanan meski belum seluruh unit koperasi resmi beroperasi.

Kebijakan ini diterapkan karena para manajer tetap bertugas mempersiapkan kegiatan usaha dari awal dengan skema penghasilan berkisar Rp6,8 juta hingga Rp9,3 juta per bulan, disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) serta tunjangan umum.

“Gajinya kisaran antara Rp6,8 juta sampai Rp9,3 juta sesuai UMK (upah minimum kabupaten/kota) dan ditambah tunjangan umum,” kata Destry dalam konferensi pers, Jumat (16/10/2026).

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan tahapan persiapan teknis dan operasional yang saat ini masih terus digulirkan di berbagai tingkatan wilayah penempatan.

Dari aspek ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 26.911 manajer telah menandatangani kontrak kerja dari total 28.624 peserta yang dinyatakan lolos seleksi hingga tahap sertifikasi.

Saat ini, baru 10.070 titik Kopdes Merah Putih yang telah masuk kategori beroperasi penuh, menunjukkan proses realisasi program masih bertahap di seluruh Indonesia.

Monitorday.com – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menyiapkan talenta unggul untuk mendukung kemajuan Indonesia.

Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda memiliki landasan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan tersedianya pendidikan menengah yang mampu menghasilkan lulusan berprestasi, memiliki karakter kuat, serta siap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri.

Pengembangan SMA Unggul Garuda juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.

SMA Unggul Garuda diselenggarakan melalui dua model, yaitu SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi. Kedua model tersebut memiliki pendekatan yang berbeda, namun berada dalam satu tujuan, yaitu memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi muda Indonesia yang unggul.

SMA Unggul Garuda Baru merupakan satuan pendidikan yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pendidikan unggul dengan dukungan fasilitas, lingkungan pembelajaran, serta pembinaan peserta didik yang terintegrasi. Pada skema SMA Unggul Garuda Baru, pemerintah mengembangkan sekolah di sejumlah wilayah strategis, yakni Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengembangan sekolah di berbagai wilayah tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan unggul agar tidak terbatas pada kelompok masyarakat atau wilayah tertentu.

Sementara itu, SMA Unggul Garuda Transformasi merupakan penguatan terhadap SMA atau madrasah aliyah yang telah ada dan memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 116 Tahun 2025. Dengan demikian, Garuda Transformasi tidak dibentuk sebagai satuan pendidikan baru, melainkan dikembangkan melalui program pengayaan untuk meningkatkan kapasitas sekolah yang telah berjalan.

Berdasarkan Perpres Nomor 116 Tahun 2025, pengayaan bagi SMA Unggul Garuda Transformasi mencakup penguatan manajemen sekolah, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta pembinaan peserta didik. Penguatan tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang semakin berkualitas dan mendukung peserta didik dalam mencapai prestasi akademik maupun nonakademik.

Melalui pendekatan transformasi tersebut, pemerintah tidak hanya membangun pusat-pusat pendidikan unggulan baru, tetapi juga memperluas dampak peningkatan mutu pendidikan dengan memanfaatkan dan memperkuat satuan pendidikan yang telah tersedia di berbagai daerah.

Program SMA Unggul Garuda dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada putra-putri terbaik Indonesia, termasuk peserta didik dari berbagai daerah dan latar belakang sosial ekonomi.

Pemerintah memandang bahwa setiap anak Indonesia memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi apabila memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas serta lingkungan belajar yang mendukung. Oleh karena itu, pengembangan SMA Unggul Garuda menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan tersebut.

Melalui pembinaan yang terarah, peserta didik didorong untuk mengembangkan kemampuan akademik, khususnya dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Di samping itu, penguatan karakter, kepemimpinan, kemandirian, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi menjadi bagian penting dalam proses pendidikan.

Pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera. Dalam konteks tersebut, pendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan kompetensi yang relevan dengan tantangan masa depan.

SMA Unggul Garuda diharapkan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang mampu melahirkan talenta-talenta unggul, terutama di bidang sains dan teknologi, sekaligus memiliki integritas, wawasan kebangsaan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Melalui SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi, pemerintah berupaya membangun ekosistem pendidikan yang saling melengkapi. SMA Unggul Garuda Baru menjadi bagian dari pengembangan pusat pendidikan unggul baru, sementara Garuda Transformasi mendorong peningkatan mutu melalui penguatan sekolah yang telah ada.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, serta seluruh pemangku kepentingan, Program SMA Unggul Garuda diharapkan dapat memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas dan melahirkan generasi muda yang siap melanjutkan estafet pembangunan serta membawa Indonesia semakin maju dan berdaya saing.

Monitorday.com –  Enam hari menjelang pembukaan World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026, Indonesia siap menjadi tuan rumah dialog global tentang masa depan ekonomi kreatif. Konferensi internasional yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, ini menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi kreatif global.

Hal ini disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, dalam konferensi pers WCCE 2026 di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Kamis (15/10).

“Bagi Indonesia, WCCE bukan sekadar forum internasional, melainkan kesempatan strategis untuk membawa potensi kreativitas kita ke panggung global. Penyelenggaraan WCCE ini juga merupakan wujud nyata amanat Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (RINDEKRAF) 2026–2045 serta RPJMN 2025–2029 untuk menempatkan ekonomi kreatif sebagai pilar utama pertumbuhan nasional,” ujar Teuku Riefky.

Mengusung tema “Inclusively Creative: Collective Continuity”, WCCE 2026 mengedepankan tiga prinsip utama, yakni inklusivitas, kolaborasi, dan keberlanjutan. Ketiganya menjadi landasan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif global yang membuka ruang dialog bagi para pelaku kreatif dari berbagai latar belakang dan negara, serta memberikan dampak positif yang berkesinambungan.

Salah satu agenda strategis konferensi ini adalah penyusunan Jakarta Vision on Creative Economy, dokumen yang diharapkan menjadi pijakan untuk mendorong pengajuan Resolusi Ekonomi Kreatif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memperkuat posisi sektor ekonomi kreatif dalam agenda pembangunan global pasca-Sustainable Development Goals (SDGs), yang berakhir pada 2030.

“Visi ini bukan sekadar deklarasi, melainkan pijakan kuat bagi kita untuk mengusulkan Resolusi Ekonomi Kreatif di PBB serta mendorong sektor ini masuk dalam agenda pembangunan dunia. Di saat yang sama, kami berkomitmen memperkuat jejaring ekosistem Ekraf, membuka peluang investasi, dan memperluas akses pasar yang manfaatnya dapat dirasakan hingga ke daerah,” tambah Menteri Ekraf.

Dokumen tersebut akan berfokus pada empat klaster strategis, yaitu teknologi, kecerdasan buatan (AI), dan transformasi digital; keberlanjutan, ekonomi sirkular, dan desain regeneratif; kekayaan intelektual dan hak pekerja kreatif; serta inklusivitas, ekosistem kreatif, dan pemberdayaan komunitas.

WCCE 2026 mencatat 1.395 partisipan dari 51 negara dan tujuh organisasi internasional yang telah mengonfirmasi kehadiran per 15 Oktober 2026. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Konferensi ini juga akan menghadirkan 45 pembicara dari 12 negara untuk berbagi perspektif dan membahas arah perkembangan ekonomi kreatif dunia.

Sejumlah pembicara yang hadir antara lain Co-founder MasterClass (Amerika Serikat); Co-founder sekaligus Vice President Global Partnerships World Creativity Organization (Swiss); Managing Partner HEVA Fund (Kenya); Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung; Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sjahrir; Director of Global Affairs Netflix; Head of Government Affairs and Public Policy YouTube, serta puluhan narasumber lain yang akan memformulasikan pengetahuan dan inspirasi baru terhadap tren ekonomi kreatif global.

WCCE merupakan inisiatif Indonesia yang dimulai pada 2018 dan diselenggarakan melalui kerja sama Kementerian Ekraf dan Kementerian Luar Negeri. Sejak pertama kali digelar di Bali, forum ini berlanjut di Dubai pada 2021, kembali ke Bali pada 2022, diselenggarakan di Tashkent pada 2024, dan kini berlangsung di Jakarta pada 2026.

“Khusus untuk persiapan WCCE tahun 2026 ini Kemlu berupaya dan juga bekerjasama erat dengan Kementerian Ekraf guna memastikan apa yang dihasilkan dari pertemuan WCCE kali ini memiliki relevansi dan nilai tambah dari ekonomi kreatif yang cukup kuat khususnya dalam menyesuaikan dengan kondisi ekonomi global sehingga ekonomi kreatif akan memberikan manfaat serta nilai tambah yang luas sebagai pertumbuhan ekonomi global, regional maupun nasional dengan memperhatikan aspek pertumbuhan maupun pembangunan berkelanjutan,” ujar Plt. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Kamapradipta Isnomo.

Rangkaian utama WCCE 2026 akan berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski dan CGV Grand Indonesia. Agenda dimulai dengan Friends of Creative Economy Meeting pada 21 Oktober, dilanjutkan Ministerial Meeting pada 22 Oktober, serta sesi pleno, Creative Sessions, dan B2B Matchmaking pada 22–23 Oktober.

Selain konferensi, WCCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan publik di kawasan SCBD melalui tiga area Creativillage. Kegiatan ini melibatkan 20 mitra dan asosiasi kreatif Indonesia, dengan target 20.000 pengunjung.

Aktivasi tersebut tersebar di Ashta District 8 yang berfokus pada arsitektur, desain, dan fesyen; MGP Space yang menghadirkan film, musik, gim, dan kuliner; serta WCCE Weekland di SCBD Park yang memberi ruang bagi pelaku usaha lokal. Sementara itu, jamuan delegasi dijadwalkan berlangsung di Akasta pada 21 Oktober dan Treasury 78 pada 22 Oktober.

Rangkaian kegiatan ini juga beriringan dengan peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional pada 24 Oktober melalui program OktoberKreasi. Inisiatif tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan karya, memperluas jejaring, serta membuka peluang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, melalui Wakil Kepala Bakom RI, Fadli Tri Hartono, menyampaikan dukungan terhadap penyebarluasan informasi WCCE 2026 agar masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut.

“Badan Komunikasi Pemerintah akan mendukung penuh penyebaran informasi WCCE 2026 ini. Kami akan memastikan pesan-pesan kuncinya sampai ke masyarakat dengan bahasa yang tentunya mudah dipahami. Seperti ditegaskan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, kami akan membuat dialog yang intensif dengan seluruh rekan-rekan media. Mari kita sukseskan WCCE 2026 bersama-sama,” jelasnya.

Pemerintah mengundang media, komunitas, dan masyarakat luas untuk turut menjadi bagian dari WCCE 2026. Partisipasi berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan menunjukkan bahwa kreativitas tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga kekuatan untuk membangun ekonomi nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Pengawasan sekolah bukan hanya soal memeriksa kelengkapan administrasi. Hal yang lebih penting adalah memastikan kebijakan pendidikan benar-benar berdampak pada kegiatan belajar di sekolah. Mulai dari cara kepala sekolah memimpin, kemampuan guru mengajar, hingga pengalaman belajar yang dirasakan murid, semuanya perlu menjadi perhatian.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Tahun 2026 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/10). “Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada APSI serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Pengawas sekolah merupakan penjaga mutu sekaligus penghubung antara kebijakan pemerintah dan praktik nyata di satuan pendidikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup dilihat dari terbitnya aturan atau terlaksananya program. Hasilnya harus tampak dalam pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengawas perlu lebih banyak mendampingi sekolah untuk mencari solusi dan melakukan perbaikan, bukan hanya memeriksa kekurangan.

Wamen Atip juga mengingatkan pentingnya penggunaan data dalam menjalankan fungsi pengawasan. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Rapor Pendidikan dapat membantu pengawas memahami kondisi sekolah serta menentukan bentuk pendampingan yang dibutuhkan. Data tersebut perlu dibaca sesuai dengan keadaan di lapangan agar langkah perbaikan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi. “Budaya mutu tidak terbentuk dalam satu kunjungan atau satu kegiatan. Budaya mutu tumbuh melalui kebiasaan yang dijaga dan dievaluasi secara terus-menerus,” tuturnya.

Ketua Umum APSI, Agus Sukoco, turut mengajak pengawas sekolah untuk terus belajar dan meningkatkan profesionalisme. Menurutnya, pengawas harus mampu menjadi teladan bagi kepala sekolah dan guru, sekaligus membantu mereka menjalankan tugas dengan lebih baik. Peran tersebut membutuhkan kompetensi yang terus dikembangkan agar pengawasan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Wamen Atip juga menyoroti perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) yang membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan. Pengawas perlu memiliki literasi data dan digital yang memadai agar dapat mendampingi guru dalam memanfaatkan teknologi. Penggunaan AI juga perlu disertai sikap kritis dalam memeriksa informasi dan menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan pembelajaran.

Meski teknologi semakin banyak digunakan di sekolah, peran guru tetap tidak tergantikan. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing murid, memberi inspirasi, dan membentuk karakter. Pengawas dapat membantu sekolah memastikan pemanfaatan teknologi tetap mendukung tujuan tersebut.

Rakernas APSI 2026 mengangkat tema “Menguatkan Budaya Mutu Manajerial dan Akademik Pengawas Sekolah Melalui Pemantauan, Penilaian, dan Pembinaan”. Melalui forum ini, para pengawas diharapkan dapat menerapkan hasil pembahasan dalam praktik pendampingan di daerah masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan.

Monitorday.com – Menteri Perindustrian mengapresiasi komitmen pengelola kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik atas keberhasilannya menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan.

Kawasan industri terintegrasi tersebut tercatat mempekerjakan sekitar 70 persen tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal Kabupaten Gresik dan wilayah Jawa Timur.

"Tenaga kerja yang terserap di industri yang ada di JIIPE ini 70 persennya adalah warga lokal di Gresik dan Jawa Timur," ujar Sarmuji.

Penyerapan tenaga kerja lokal dinilai menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata kawasan industri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional.

Keberadaan industri manufaktur terpadu ini tidak hanya memacu peningkatan kapasitas produksi nasional, melainkan juga membuka peluang kerja bagi warga setempat agar dapat berkontribusi langsung pada pertumbuhan industri.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik diharapkan terus memperkuat kesiapan sumber daya manusia lokal, baik lulusan sekolah menengah kejuruan maupun perguruan tinggi, agar kompetensinya sesuai dengan kebutuhan spesifik industri di JIIPE.

Monitorday.com – Usulan penyedia indeks global MSCI untuk menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia dua tingkat menjadi Standalone Market memicu penghentian perdagangan sementara atau trading halt pertama di Bursa Efek Indonesia dalam sembilan bulan terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan langsung tersungkur hingga 8,01 persen pada pembukaan perdagangan.

Langkah drastis penyedia indeks global tersebut diambil setelah para pelaku pasar dan manajer dana internasional menilai belum ada perubahan signifikan dalam beberapa bulan terakhir terkait implementasi regulasi serta transparansi di bursa saham domestik.

Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, menyatakan bahwa kepanikan pasar yang terjadi berada di luar dugaan analis, kendati terkikisnya kepercayaan investor terhadap efektivitas regulasi pasar modal Indonesia sudah dirasakan sebelumnya.

“Kita analis pun tidak expect akan sebegininya,” kata Liza.

“Terlepas dari reformasi yang telah diumumkan, masih terdapat kekhawatiran yang signifikan terkait disfungsi pasar, termasuk dugaan aksi jual-beli yang terkoordinasi yang terus berlangsung, dan kurangnya bukti atas keseriusan penegakan regulasi,” jelas MSCI dalam keterangan resminya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, memandang bahwa berbagai upaya pembenahan aturan bursa selama ini belum menyentuh akar masalah dan dinilai hanya dilakukan pada level administratif.

Monitorday.com – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras untuk periode Oktober–Desember 2026 melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebanyak 33,2 juta warga dari kelompok kesejahteraan terbawah atau desil 1–4 menjadi sasaran program ini, dengan total bantuan 30 kilogram beras per penerima.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, distribusi bantuan mulai berjalan pekan ini. Penyaluran melalui KDKMP ditujukan untuk memperkuat pengawasan di tingkat desa sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.

“Bantuan sosial berupa bantuan pangan sudah disiapkan untuk Oktober, November, dan Desember, pada pekan ini sudah jalan. Dan ini akan masuk atau dilakukan distribusi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Zulkifli di Lampung Selatan, Kamis (15/10/2026).

Pemerintah menyiapkan sekitar 1 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Bantuan juga diharapkan membantu masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi tekanan ekonomi akibat musim kemarau.

Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras per bulan. Karena distribusi dilakukan sekaligus untuk Oktober, November, dan Desember 2026, total beras yang diterima mencapai 30 kilogram per orang.

“Karena langsung disalurkan tiga bulan total per orang mendapatkan 30 kilogram, sebab satu bulan dapat 10 kilogram per orang. Jadi jumlah total keseluruhan itu mencapai 1 juta ton beras ini juga untuk mengatasi kemarau,” ujar Zulkifli.

Program ini menyasar masyarakat dalam kelompok desil 1–4, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan pengelompokan penerima bantuan.

Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat menjaga ketersediaan pangan rumah tangga, terutama ketika musim kemarau berpotensi menekan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai titik penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan distribusi di tingkat lokal.

Zulkifli mengatakan, kepala desa dan pengurus koperasi akan dilibatkan untuk memastikan beras diterima oleh warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

“Karena yang akan menjadi pengawas adalah kepala desa, kepala koperasi di desa masing-masing. Nanti mereka akan memeriksa secara langsung bantuan pangan disalurkan sesuai sasaran atau tidak. Jangan sampai tidak sampai sasaran sebab penerima adalah warga desanya sendiri,” katanya.

Pemerintah menegaskan bantuan beras tersebut diberikan secara gratis. Warga yang memenuhi kriteria penerima dapat mengambil bantuan melalui koperasi yang ditunjuk.

“Nanti minggu depan kiriman beras bantuan langsung ke sini,” ujar Zulkifli.

Pelibatan perangkat desa dan pengurus koperasi diharapkan menekan risiko salah sasaran sekaligus memudahkan pengawasan karena penerima bantuan merupakan warga di wilayah setempat.

Selain menyalurkan beras gratis, KDKMP akan menjadi tempat penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Menurut Zulkifli, pemerintah menyiapkan hingga 1 juta ton beras subsidi untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran. Beras SPHP tersebut akan dijual melalui koperasi desa agar masyarakat memiliki alternatif beras dengan harga lebih terjangkau.

“Lalu kalau harga di pasaran naik, kita siapkan juga 1 juta ton beras subsidi di sini. Harganya Rp12.500 karena dapat subsidi dari pemerintah. Jadi masyarakat khususnya ibu-ibu tidak perlu pusing karena harga naik karena ada beras SPHP di koperasi,” katanya.

Adapun rincian satuan berat, ketentuan harga, dan penerapan harga di setiap wilayah perlu mengacu pada informasi resmi pemerintah.

Kehadiran beras SPHP di KDKMP diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pangan terjangkau sekaligus mendukung stabilisasi pasokan dan harga beras.

Fungsi KDKMP juga diproyeksikan meluas ke layanan ekonomi lainnya, termasuk rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui koperasi desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyatakan rencana tersebut ditargetkan terealisasi pada 2026. Menurut Ferry, usulan penyaluran gaji PNS melalui KDKMP telah diajukan kepada Kementerian Keuangan dan memperoleh persetujuan serta dukungan anggaran, sebagaimana disampaikan dalam keterangannya.

“Sekarang (tahun ini),” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (14/10/2026).

“Mulai sekarang kok, mulai diajukan ke Kementerian Keuangan dan akan siap dibayarkan,” lanjutnya.

Meski demikian, mekanisme teknis, cakupan penerima, serta jadwal pelaksanaan penyaluran gaji melalui KDKMP masih perlu mengacu pada kebijakan dan pengumuman resmi kementerian terkait.

Dengan penyaluran bantuan beras, penjualan beras SPHP, hingga rencana perluasan layanan keuangan, pemerintah mendorong KDKMP menjadi pusat kegiatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Keberhasilan program ini akan ditentukan oleh akurasi data penerima, kelancaran distribusi, efektivitas pengawasan, serta transparansi pelaksanaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Monitorday.com – Pemanfaatan teknologi digital di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak boleh menggeser aktivitas bermain, gerak fisik, dan interaksi sosial. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengingatkan agar penggunaan Papan Interaktif Digital (PID) tetap disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Peringatan itu disampaikan Fajar saat meninjau penggunaan Interactive Flat Panel (IFP) di TK IT Mekar Insani, Yogyakarta, Kamis (15/10/2026). Menurut dia, teknologi memang dapat membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi tidak bisa menggantikan pengalaman belajar secara langsung.

“Memang saya sarankan, meskipun ada PID, aktivitas pembelajaran di TK ini tidak harus full digital, tetapi juga dikombinasikan dengan kegiatan luar ruang. Dengan begitu, anak-anak tetap memiliki interaksi fisik dan kegiatan bermain sehingga bisa berinteraksi lebih baik dengan teman-temannya,” ujar Fajar.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pemantauan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan perangkat digital tidak sekadar tersedia di sekolah, tetapi benar-benar dimanfaatkan sesuai karakteristik dan tahap perkembangan peserta didik.

Kepala TK IT Mekar Insani, Zenny Savitri, mengatakan sekolahnya menerima PID pada pertengahan 2025. Perangkat tersebut digunakan untuk mendukung pembelajaran tematik, termasuk mengenalkan anggota tubuh melalui gambar dan lagu interaktif.

“Alhamdulillah, manfaatnya sangat besar bagi pembelajaran kami. Anak-anak menjadi lebih tertarik ketika materi disampaikan menggunakan PID,” kata Zenny.

Meski dinilai efektif menarik perhatian anak, sekolah tidak menggunakan perangkat tersebut sepanjang kegiatan belajar. Guru biasanya memanfaatkan PID selama sekitar 15 menit untuk memperkenalkan materi, kemudian melanjutkan pembelajaran melalui interaksi langsung.

“Anak-anak itu harus konkret. Jadi, setelah menggunakan PID, kami tetap berinteraksi langsung dengan mereka agar materi yang dipelajari lebih mudah dipahami,” jelasnya.

Zenny berharap distribusi PID diperluas ke lembaga pendidikan lain di bawah pengelola yang sama, termasuk kelompok bermain dan tempat penitipan anak.

Keseimbangan antara penggunaan layar dan aktivitas fisik juga sejalan dengan panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menekankan pentingnya aktivitas fisik, pembatasan waktu sedentari di depan layar, dan tidur berkualitas bagi anak di bawah lima tahun.

Dalam praktiknya, guru dapat menggunakan PID untuk memperkenalkan konsep melalui gambar, suara, dan lagu, lalu mengajak anak mempraktikkannya lewat permainan, gerakan, serta percakapan.Pendekatan ini menempatkan teknologi sebagai alat bantu, bukan pusat pembelajaran.

Anak usia dini tetap membutuhkan ruang untuk bergerak, bereksplorasi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial.Pesan pemerintah pun jelas: digitalisasi PAUD bukan soal seberapa lama anak berhadapan dengan layar, melainkan bagaimana teknologi membantu mereka belajar tanpa kehilangan pengalaman bermain dan berinteraksi secara nyata.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik empat wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Pengangkatan para wakil menteri tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

Dalam pelantikan tersebut, Presiden Prabowo mengangkat dua wakil menteri di lingkungan Kementerian Pertahanan, serta masing-masing satu wakil menteri di Kementerian Pertanian dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun empat pejabat yang dilantik yakni:

1. Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi;

2. Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan;

3. Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian; serta 

4. M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Para wakil menteri yang dilantik mengikuti dan mengucapkan sumpah secara serentak sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan amanah serta tanggung jawab kenegaraan yang dipercayakan kepada mereka.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah jabatan, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh para wakil menteri yang baru dilantik. Penandatanganan berlangsung di hadapan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta para undangan yang hadir.

Rangkaian pelantikan kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada para wakil menteri yang baru mengemban amanah. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadi yang pertama menyampaikan ucapan selamat, disusul oleh para undangan yang hadir.

Turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan tersebut di antaranya sejumlah pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, serta undangan lainnya. 

Monitorday.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3 kilogram mulai digunakan sebagai alternatif LPG subsidi pada 2027. Saat ini, proyek tersebut masih menjalani evaluasi teknis dan bisnis sebelum masuk tahap uji coba terbatas di masyarakat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan prototipe CNG 3 kg telah menjalani pengujian selama satu bulan di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Evaluasi masih berlangsung untuk memastikan kesiapan teknologi, keamanan tabung, serta mekanisme distribusi dari hulu hingga konsumen.

“Jadi ini nanti akan memakan waktu beberapa bulan lagi sehingga kita harapkan di 2027 sudah bisa diimplementasikan, Insyaallah,” ujar Laode di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Setelah evaluasi selesai, pemerintah berencana melanjutkan proyek ke tahap uji coba terbatas di sejumlah kota besar. Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang menjadi wilayah yang dibidik karena dinilai memiliki infrastruktur jaringan pipa gas yang memadai. Jawa Barat juga masuk dalam sasaran percontohan awal.

Pemerintah menegaskan, selesainya pengujian laboratorium belum berarti CNG 3 kg siap dipasarkan secara luas. Kesiapan distribusi dan proses bisnis masih harus dipastikan sebelum implementasi dilakukan.

Proyek yang diberi nama Tabung Merah Putih ini pada tahap awal menggunakan sekitar 15 tabung prototipe impor dari China. Tabung tersebut mengadopsi teknologi tipe 4 berbahan komposit plastik dan fiberglass, yang lebih ringan dibandingkan tabung baja konvensional.

Desain ini ditujukan untuk memudahkan penggunaan di rumah tangga, terutama agar tabung pengganti LPG tidak lebih berat dan merepotkan konsumen.

“Material tabung ini sudah sampai ke tipe 4. Tipe 1 semua logam, kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti nggak merasa kok penggantinya berat,” kata Laode.

Meski prototipe awal masih diimpor, ESDM membuka peluang produksi dalam negeri jika kebutuhan meningkat. Pengadaan selanjutnya direncanakan melalui skema bisnis antarbadan usaha atau business to business (B2B), tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengembangan CNG 3 kg berlangsung di tengah rencana pemerintah memangkas alokasi LPG dalam RAPBN 2027 menjadi 8 juta metrik ton, dari usulan awal 8,945 juta metrik ton.

Sekretaris Jenderal ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan pengurangan kuota tersebut merupakan bagian dari upaya menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI pada 24 September 2026, subsidi energi 2027 disepakati sebesar Rp261,5 triliun, turun Rp11,44 triliun dari usulan awal.

“Kan nanti tahun depan sudah mulai ada ini juga CNG dan seterusnya,” ujar Erani.

Selain CNG, pemerintah menyiapkan alternatif lain untuk mengurangi ketergantungan pada LPG, antara lain kompor listrik, perluasan jaringan gas rumah tangga (jargas), dan pengembangan transmisi pipa.

ESDM memastikan harga jual CNG 3 kg direncanakan setara dengan LPG 3 kg agar peralihan energi tidak menambah beban pengeluaran masyarakat.

Di sisi lain, penggunaan CNG diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga 30 persen karena memanfaatkan pasokan gas domestik, sehingga ketergantungan terhadap LPG impor dapat dikurangi.

Pemerintah berharap implementasi pada 2027 menjadi salah satu langkah untuk menekan impor LPG yang diproyeksikan mencapai 8,677 juta ton hingga akhir 2026, atau 108,46 persen dari kuota.

Namun, realisasi target tersebut masih bergantung pada hasil evaluasi, kesiapan infrastruktur, dan keberhasilan uji coba di masyarakat. Dengan demikian, CNG 3 kg belum menjadi pengganti LPG subsidi secara langsung, melainkan alternatif yang masih disiapkan pemerintah.