Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed., menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap capaian siswa SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Sidoarjo dalam bidang akademik dan non-akademik.

Hal ini disampaikan dalam acara Tasyakuran Kelulusan Siswa Kelas XII Tahun Ajaran 2024/2025 yang digelar pada Sabtu (10/5/2025) di Auditorium KH Fachrudin, Smamda.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti sekaligus meresmikan Smamda Dormitory, sebuah fasilitas asrama baru yang dibangun secara mandiri dengan anggaran sebesar Rp23 miliar. Asrama ini menjadi bagian dari upaya Smamda untuk mewujudkan lingkungan pendidikan berstandar internasional.

“Ini adalah bukti nyata komitmen Smamda dalam menciptakan lingkungan belajar yang modern dan berkelas dunia,” ujar Mu’ti dalam sambutannya.

Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh ribuan siswa, orang tua, guru, dan tokoh Muhammadiyah dari berbagai wilayah. Hadir pula Prof. Dr. Bianto, M.Ag., Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur; Dr. Eko Hardiansyah, M.Psi., Sekretaris Dikdasmen PWM Jatim; serta Muhammad Zainul Arifin, S.Kom., M.M., Kepala SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Mu’ti mengutip Surah Luqman ayat 12, mengingatkan pentingnya rasa syukur dalam meraih kesuksesan. Ia juga memberikan penghargaan khusus kepada Smamda Voice, grup paduan suara sekolah yang telah menorehkan prestasi di tingkat internasional.

“Prestasi ini menunjukkan kualitas luar biasa dari Smamda Sidoarjo sebagai salah satu sekolah Muhammadiyah terbaik,” tegasnya.

Mu’ti pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan staf Smamda atas dedikasi mereka dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan inovatif. Ia menekankan bahwa keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada sinergi antara guru, orang tua, dan komunitas sekolah.

Menutup sambutannya, Mu’ti berpesan agar para siswa terus semangat belajar, berani berinovasi, dan yakin akan potensi diri mereka sebagai generasi penentu masa depan bangsa.

“Teruslah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lakukan yang terbaik dan yakini bahwa Anda bisa,” pungkasnya.

Monitorday.com – Pendidikan, sebagai pilar utama dalam pembentukan karakter bangsa, kini menghadapi ancaman serius dalam bentuk ide pengiriman siswa yang dianggap “nakal” ke barak militer. Usulan kontroversial ini, yang pertama kali digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama dari pengamat pendidikan. Sebuah gagasan yang seharusnya memupuk kepribadian anak bangsa, malah berisiko merusak esensi pendidikan itu sendiri.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menegaskan bahwa program tersebut adalah kesalahan besar. Menurutnya, ide mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer menunjukkan kegagalan sistem pendidikan nasional yang seharusnya mampu memberikan solusi tanpa harus mengalihkan tanggung jawab kepada institusi militer. “Ini merupakan tamparan keras bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar Ubaid dengan nada kecewa.

Pernyataan Ubaid Matraji tidak hanya menyoroti kegagalan sistem pendidikan, tetapi juga mencerminkan ketidaksesuaian antara tujuan pendidikan dan lembaga yang diusulkan. Militer, yang dirancang untuk menjaga keamanan negara, tidak seharusnya berperan dalam membentuk karakter anak-anak. Pendidikan karakter yang harusnya dilakukan di sekolah justru teralihkan, mengarah pada pendekatan yang lebih keras dan tidak sesuai dengan dunia anak-anak yang penuh dengan dinamika dan eksperimen.

Ubaid berpendapat bahwa anak-anak yang dikategorikan sebagai nakal sebenarnya hanya menunjukkan gejala khas usia mereka, yang membutuhkan pendampingan, bukan pemisahan atau pemaksaan dalam lingkungan yang keras. “Kalau tidak nakal itu bukan anak-anak namanya, itu orang dewasa,” ujarnya. Pendidikan karakter harusnya menekankan pada pembinaan nilai-nilai moral dan etika, bukan pada pengurusan masalah perilaku dengan cara-cara militeristik.

Lebih lanjut, Ubaid menyayangkan fenomena guru dan sekolah yang merasa kewalahan dalam menangani siswa bermasalah. Ia mengkritik bahwa banyak guru dan institusi pendidikan yang tidak lagi memahami esensi pendidikan yang sesungguhnya. “Jika guru angkat tangan, ya resign saja jadi guru. Kalau sekolah angkat tangan, ya tutup saja sekolah itu, buat apa?” kata Ubaid dengan tegas. Pendidikan harus menjadi ruang di mana siswa yang berperilaku menyimpang bisa dibimbing untuk kembali ke jalur yang benar, bukan justru dipaksa untuk mengikuti aturan yang lebih keras dari yang seharusnya.

Meskipun ada argumen yang mengatakan bahwa barak yang dimaksud bukanlah barak militer murni, melainkan fasilitas yang dilengkapi tenaga ahli seperti guru, psikolog, dan dokter, Ubaid tetap bersikeras bahwa pendekatan semimiliter dalam pendidikan tetap bermasalah secara filosofis. Ia khawatir bahwa program ini akan membuka jalan untuk normalisasi militerisme dalam berbagai aspek kehidupan, yang pada akhirnya justru merugikan nilai-nilai pendidikan yang seharusnya berkembang dalam sistem pendidikan sipil.

Ia menyoroti ketidaklogisan dari penggabungan fungsi militer dalam pendidikan. “Kenapa institusi militer? Kenapa urusan makan bergizi, tabung gas, dan pendidikan melibatkan militer? Ada apa dengan bau amis militerisasi?” tanyanya. Bagi Ubaid, ini adalah langkah mundur yang dapat merusak independensi sektor pendidikan.

Dalam menanggapi perbandingan dengan negara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat, Ubaid menegaskan bahwa konteks Indonesia sangat berbeda. Di negara-negara tersebut, militer memainkan peran besar karena ancaman dari negara lain, sementara Indonesia tidak sedang terlibat dalam konflik militer yang mengancam kedaulatan. Oleh karena itu, menurutnya, membawa militer ke dalam pendidikan Indonesia adalah langkah yang berlebihan dan tidak relevan.

Ubaid Matraji mengakhiri pembicaraan dengan menegaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia membutuhkan reformasi yang lebih mendalam, bukan solusi instan seperti pengiriman siswa ke barak militer. Pendidikan harus tetap menjadi arena bagi pembentukan karakter, bukan tempat untuk penahanan atau pemaksaan.

Monitorday.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran Nomor: A-079/DP-P XIVI2025 untuk seruan pembacaan “Qunut Nazilah untuk Palestina” di seluruh masjid, musholla, dan lembaga Islam.

Seruan ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza, Palestina, akibat serangan bertubi-tubi dari Israel.

Surat edaran yang ditandatangani oleh KH. Muhammad Faiz mengimbau seluruh ulama, khatib, imam masjid, serta jamaah shalat Jumat dan shalat berjamaah lainnya untuk rutin membaca Qunut Nazilah.

Doa ini diharapkan menjadi bentuk solidaritas dan dukungan moral bagi bangsa Palestina yang sedang menderita akibat serangan Israel.

MUI DKI Jakarta menyerukan kepada seluruh MUI tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan tingkat Kecamatan di DKI Jakarta untuk menggerakkan pembacaan Qunut Nazilah.

Dalam surat edaran tersebut, KH. Faiz berharap agar Allah SWT memberikan kekuatan kepada Palestina dan membuka pintu rahmat serta perdamaian bagi seluruh umat manusia.

Surat edaran ini juga ditembuskan kepada Ketua Umum MUI Pusat sebagai bagian dari koordinasi dan dukungan terhadap gerakan solidaritas untuk Palestina.

MUI DKI Jakarta mengajak seluruh umat Islam di wilayah DKI untuk terus mendoakan keselamatan dan perdamaian bagi Palestina.

Seruan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara serentak dan berkelanjutan hingga kondisi di Palestina benar-benar pulih dan damai.

Situasi di Gaza terus menjadi perhatian dunia, dengan jumlah korban sipil yang terus bertambah setiap harinya.

Dukungan doa bersama menjadi salah satu cara umat Islam menunjukkan solidaritas kepada Palestina.

Ulama dan pengurus masjid di DKI Jakarta diharapkan bisa melaksanakan seruan ini dengan penuh komitmen.

MUI DKI Jakarta percaya bahwa pembacaan Qunut Nazilah dapat memberikan kekuatan spiritual untuk perjuangan Palestina.

Seruan ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap nasib rakyat Palestina yang terjebak dalam konflik berkepanjangan.

Doa bersama ini diharapkan dapat menjadi sinergi antara umat Islam dalam mendukung perjuangan Palestina secara damai.

MUI DKI Jakarta berharap bahwa doa-doa ini bisa membawa perubahan positif dan memberikan harapan baru bagi Palestina.

Monitorday.com – Hamas mengucapkan selamat kepada Kardinal Robert Prevost yang terpilih sebagai paus baru.

Hamas mendorong Paus Leo XIV untuk mengikuti jejak Paus Fransiskus yang mendukung perjuangan Palestina.

Prevost, yang akan dikenal sebagai Paus Leo XIV, dipilih oleh para Kardinal sebagai paus Amerika pertama dalam sejarah.

Hamas menyampaikan ucapan selamat kepada Paus Leo XIV atas terpilihnya sebagai Kepala Gereja Katolik.

Hamas mendoakan Paus Leo XIV sukses dalam menjalankan misi spiritual dan kemanusiaannya, terutama terkait dengan agresi Israel.

Hamas menekankan pentingnya perhatian terhadap krisis yang dihadapi rakyat Palestina di Gaza akibat agresi Israel.

Hamas menghargai posisi kemanusiaan yang diambil oleh Paus Fransiskus, termasuk dukungannya untuk Palestina.

Paus Fransiskus dikenal dengan pernyataan solidaritas berulang kali terhadap Palestina dan pendirian terhadap pendudukan Israel.

Hamas berharap Paus Leo XIV melanjutkan jalan moral yang diambil Paus Fransiskus untuk berdiri bersama yang tertindas.

Paus Leo XIV diharapkan aktif dalam forum internasional untuk mengakhiri kejahatan genosida dan pembersihan etnis oleh Israel.

Hamas juga menyerukan tindakan untuk menghentikan pelanggaran terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Palestina.

Hamas menegaskan pentingnya menegakkan martabat manusia dan kesucian agama di seluruh dunia.

Paus Fransiskus dikenal sebagai pendukung Palestina dan terus berkomunikasi dengan umat Katolik di Gaza.

Setelah kematiannya, Paus Fransiskus menyumbangkan mobil paus miliknya untuk dijadikan klinik keliling di Gaza.

Paus Leo XIV belum banyak berkomentar tentang situasi di Gaza, sehingga belum jelas apakah ia akan meniru Paus Fransiskus.

Pernyataan Hamas ini mencerminkan harapan mereka agar Paus Leo XIV memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Monitorday.com – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa partainya menginisiasi terbentuknya koalisi permanen yang solid untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan stabilitas negara dalam menghadapi dinamika geopolitik yang tidak menentu. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan pidato pada Musda XI Golkar Jatim yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, pada Sabtu (10/5).

Bahlil menegaskan bahwa stabilitas negara sangat diperlukan untuk menjalankan pembangunan dengan baik.

“Tidak mungkin negara bisa berkembang tanpa adanya stabilitas,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Bahlil juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, seperti konflik yang terjadi di Ukraina dan Rusia, Palestina dan Israel, serta ketegangan antara India dan Pakistan. Ia juga menyoroti perang dagang yang berlangsung, yang semua ini menurutnya berpotensi mengganggu kestabilan internasional.

Oleh karena itu, Golkar berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam jangka panjang dan memastikan bahwa semua program yang telah direncanakan dapat berjalan sukses. “Golkar akan selalu konsisten mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sampai kapan pun, dan memastikan semua program-program yang sudah direncanakan berjalan sukses,” lanjut Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa Golkar sedang menginisiasi perubahan konsep politik Indonesia, termasuk di dalamnya soal Pilkada dan Pilpres. Partai Golkar, kata Bahlil, ingin menciptakan sistem politik yang lebih adil dan sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. “Saya sudah membicarakan hal ini dengan beberapa partai koalisi, terutama Gerindra,” tuturnya.

Menurut Bahlil, sistem politik yang ada saat ini di Indonesia perlu diubah karena dianggap menimbulkan banyak perpecahan di kalangan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa sistem pemilu yang ada selama ini justru memicu persaingan yang tidak sehat dan merugikan banyak pihak. “Sistem pemilu kita yang sudah ada, saat ini, menyebabkan banyak perpecahan, bahkan antar kandidat dan pemilih. Pemilu jadi ajang lomba yang mengorbankan banyak hal, seperti persahabatan dan hubungan antarwarga,” ujarnya.

Bahlil menggambarkan situasi ini dengan menyebutkan bagaimana pemilihan kepala daerah sering kali menyebabkan perpecahan yang sangat tajam di tingkat masyarakat. “Setelah pilkada, banyak tetangga yang tadinya rukun jadi tidak berbicara lagi. Bahkan, ada yang bercerai gara-gara perbedaan pilihan politik,” tambahnya.

Meskipun belum menjelaskan secara rinci tentang konsep perubahan sistem politik yang ia usulkan, Bahlil menekankan bahwa sistem yang ada saat ini menimbulkan kecenderungan untuk menciptakan “politik penyu,” di mana masing-masing kandidat lebih memikirkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kerja sama yang sehat. Ia mengingatkan bahwa sistem seperti ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung.

Bahlil menegaskan bahwa melalui pembentukan koalisi permanen dan perubahan sistem politik yang lebih adil, Golkar berharap dapat menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan kondusif untuk pembangunan negara ke depan.

Monitorday.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak Indonesia, kini menjadi sorotan.

Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG, Tigor Pangaribuan, mengungkapkan bahwa keberhasilan program ini diharapkan bisa berkontribusi dalam mengurangi berbagai masalah sosial, termasuk tawuran antar pelajar.

Hal itu disampaikan Tigor dalam diskusi yang digelar pada Sabtu, 10 Mei 2025, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurutnya, salah satu faktor pemicu tawuran di kalangan pelajar adalah kurangnya asupan gizi yang memadai.

“Dengan anak-anak diberikan makan cukup, gizi cukup, mudah-mudahan jumlah tawuran berkurang,” ujar Tigor dengan optimisme. Ia menjelaskan bahwa pemberian gizi yang baik diharapkan dapat mengurangi tingkat agresivitas di kalangan pelajar, yang selama ini kerap menjadi akar masalah terjadinya tawuran.

Lebih jauh, Tigor menambahkan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah sosial sesaat, tetapi juga untuk menciptakan perubahan jangka panjang. “Dalam 20 tahun ke depan, kemampuan intelektual para siswa di Indonesia akan semakin baik jika program ini berjalan dengan baik,” tuturnya. Program MBG ini diyakini mampu menghasilkan generasi yang lebih cerdas dan siap menghadapi tantangan zaman.

Pentingnya ketahanan gizi bagi anak-anak Indonesia juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo, yang menyatakan bahwa bangsa yang kuat harus didukung oleh ketahanan di berbagai sektor, termasuk pangan dan gizi. “Jika kita laksanakan programnya sebaik mungkin, misi beliau akan terwujud,” ujar Tigor, mengutip pesan Presiden Prabowo tentang pentingnya memastikan kecukupan gizi untuk anak-anak demi masa depan yang lebih cerah.

Selain itu, Tigor juga menyoroti bagaimana ketahanan energi dan pangan menjadi kunci bagi ketahanan suatu negara. “Negara yang lapar akan lemah,” katanya, mengingatkan pentingnya menghindari ancaman kelaparan yang bisa menurunkan daya tahan bangsa. “Rakyat yang lapar itu rakyat yang marah, dipenuhi dengan kemarahan,” tambahnya, mengutip kata-kata Prabowo yang menekankan dampak negatif dari rasa lapar terhadap kestabilan sosial.

Program MBG ini, meski baru digulirkan, sudah menunjukkan dampaknya dalam menanggulangi beberapa masalah sosial. Dengan memberikan makan bergizi pada anak-anak, diharapkan mereka tidak hanya terhindar dari kelaparan, tetapi juga bisa tumbuh menjadi individu yang lebih sehat, berpendidikan, dan produktif. Di sisi lain, program ini juga menjadi salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia, mengingat bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa.

Namun, tantangan besar tetap ada. Pengawasan yang ketat dan implementasi yang merata di seluruh daerah menjadi kunci kesuksesan dari program ini. Tigor mengimbau agar semua pihak dapat berperan aktif dalam memastikan program MBG terlaksana dengan baik, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pihak sekolah.

Dengan semangat yang terus menggelora, Tigor dan para pemangku kebijakan berharap bahwa generasi masa depan Indonesia akan lebih kuat, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi intelektual dan sosial. Program MBG pun diharapkan mampu menjawab kebutuhan besar akan gizi yang cukup dan merata, sebagai dasar untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan produktif.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa India dan Pakistan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata penuh pada Sabtu (10/5), setelah hampir sepekan kedua negara bertetangga itu terlibat dalam eskalasi militer di wilayah perbatasan.

Pengumuman ini disampaikan Trump melalui akun media sosialnya, Truth Social. Ia menyebut kesepakatan tersebut dicapai usai rangkaian pembicaraan intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat.

“Setelah semalam penuh pembicaraan yang dimediasi oleh Amerika Serikat, saya dengan senang hati mengumumkan bahwa India dan Pakistan telah sepakat untuk MELAKUKAN GENCATAN SENJATA PENUH DAN SEGERA,” tulis Trump.

Trump juga mengapresiasi kedua pihak karena dinilai telah menunjukkan “akal sehat dan kecerdasan hebat” dalam menangani konflik bersenjata yang sempat melibatkan jet tempur, rudal, hingga drone tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil dari negosiasi intensif yang ia lakukan bersama Wakil Presiden J.D. Vance, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

“Saya dengan bangga mengumumkan bahwa Pemerintah India dan Pakistan telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata segera dan memulai pembicaraan menyeluruh mengenai berbagai isu di lokasi netral,” ujar Rubio melalui akun X-nya.

Rubio juga memuji sikap kenegarawanan para pemimpin kedua negara. “Kami mengapresiasi kebijaksanaan, kehati-hatian, dan kenegarawanan Perdana Menteri Modi dan Sharif dalam memilih jalan damai,” tambahnya, seperti dikutip AFP.

Kesepakatan ini diumumkan tidak lama setelah Pakistan melakukan serangan balasan terhadap sejumlah situs militer India, menyusul serangan terhadap tiga pangkalan udara Pakistan yang terjadi sebelumnya.

Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, turut mengonfirmasi kabar gencatan senjata tersebut. “Pakistan dan India telah sepakat gencatan senjata yang berlaku secepatnya. Pakistan selalu menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan di kawasan tanpa menjadikan kedaulatan dan integritas teritorialnya sebagai nilai tawar,” ujarnya melalui platform X.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua. Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan gedung baru SD Islam Pamotan di Rembang, Sabtu (10/5/2025).

Dalam sambutannya, Fajar mengapresiasi kehadiran Bupati Rembang, Ketua DPRD, serta jajaran Dinas Pendidikan yang menunjukkan komitmen daerah terhadap kemajuan pendidikan. Ia juga mendorong para kepala daerah untuk proaktif menyosialisasikan kebijakan prioritas Kemendikdasmen.

“Tanpa kolaborasi yang baik, visi besar pendidikan bermutu untuk semua akan sulit dicapai,” ujar Fajar, lulusan doktoral Universitas Gadjah Mada.

Fajar mencontohkan salah satu kebijakan yang perlu dukungan lintas sektor adalah peluncuran Senam Anak Indonesia Hebat, bagian dari program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Program ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran meningkatnya masalah kesehatan mental dan obesitas pada anak-anak.

Bupati Rembang, Harno, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Wamendikdasmen dan menyatakan kesiapan daerahnya untuk berkolaborasi dalam memajukan pendidikan.

Selain meresmikan gedung baru SD Islam Pamotan dan meluncurkan senam anak bersama siswa, Fajar juga menyempatkan kunjungan ke SMK NU Lasem dan SMK Muhammadiyah Lasem untuk berdialog langsung dengan para kepala sekolah dan guru.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menjadikan pohon aren sebagai salah satu komoditas unggulan yang memiliki potensi besar dalam menyelesaikan masalah ketahanan pangan dan energi di Indonesia. Menurut Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, pohon aren sudah lama menjadi favorit Presiden karena berbagai manfaatnya yang luar biasa. Dari ujung batang hingga akarnya, hampir semua bagian dari pohon aren dapat dimanfaatkan, menjadikannya sumber daya alam yang sangat bernilai.

Raja Juli menyampaikan hal tersebut saat meninjau Perkebunan Aren di Dusun Cisarua, Garut, Jawa Barat, Sabtu (10/5/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan agar penanaman aren semakin berkembang, dan produktivitasnya meningkat untuk mendukung ketahanan energi dan pangan Indonesia.

“Pak Presiden sudah lama menjadikan aren sebagai pohon yang paling beliau sukai. Karena pohon ini memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan dari ujung hingga akar,” ujar Raja Juli, seraya menambahkan bahwa aren berpotensi menghasilkan bioetanol yang sangat berguna bagi kebutuhan energi nasional.

Raja Juli menjelaskan bahwa dari satu hektare kebun aren yang dikelola dengan baik, bisa menghasilkan 24 ribu kilo liter bioetanol. Jumlah tersebut, kata Raja, jika ditanam di 1 juta hektare lahan, bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM). “Bioetanol ini sangat baik, dan kita memiliki banyak lahan serta petani yang siap mengelola aren dengan baik,” tambahnya.

Program penanaman pohon aren juga merupakan inisiatif besar dari Presiden Prabowo, yang telah memerintahkan penanaman 300 ribu hektare pohon aren di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat mendukung swasembada energi di tanah air. Presiden Prabowo percaya, dengan memanfaatkan aren secara optimal, Indonesia bisa menciptakan ketahanan energi yang berkelanjutan.

“Ini adalah salah satu program favorit Pak Prabowo. Beliau sudah memerintahkan untuk mencari bibit yang pas dan mulai menanam aren dalam skala besar,” kata Raja Juli mengungkapkan lebih lanjut.

Selain potensi besar dalam bidang energi, pohon aren juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi di pasar ekspor. Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Willie Smits, mengungkapkan bahwa banyak bagian dari pohon aren yang memiliki nilai jual, seperti ijuk dan kolang-kaling. Willie menjelaskan bahwa satu pohon aren dapat menghasilkan sekitar 2 juta rupiah hanya dari ijuknya. “Kolang kaling-nya juga dapat mendukung ketahanan pangan, karena pohon aren tidak pernah kering meski dalam musim paceklik, berkat akarnya yang sangat dalam,” ungkap Willie.

Dengan banyaknya manfaat yang terkandung dalam satu pohon aren, program ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, baik di sektor pangan maupun energi. Melalui penanaman aren yang masif, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Monitorday.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengeluarkan pernyataan keras terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap melanggar hukum dan mengancam ketertiban umum. Instruksi tersebut dikeluarkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yang memerintahkan agar ormas-ormas yang bertindak anarkis atau meresahkan warga dapat dibubarkan. Namun, di balik ketegasan pemerintah ini, muncul pertanyaan besar: apakah aparat kepolisian dan ormas-ormas tersebut benar-benar berfungsi dengan baik untuk membantu masyarakat dalam menciptakan ketertiban? Ataukah justru mereka menjadi bagian dari masalah yang lebih besar, di mana semua pengamanan dan ketertiban harus dibayar dengan harga tinggi?

Bima Arya menegaskan bahwa jika ada ormas yang melakukan tindakan kekerasan atau melanggar hukum, maka pembubaran menjadi langkah yang tak terhindarkan. “Bagi yang terindikasi melanggar, berbuat kekerasan, ujungnya bisa dibubarkan, ini perintah dari Presiden,” ujar Bima dalam kunjungannya di Kerobokan, Bali. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk menyediakan kanal pengaduan atau hotline bagi masyarakat yang merasa terganggu oleh aktivitas ormas. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melapor jika menemukan ormas yang bertindak di luar batas hukum.

Namun, apa yang terjadi di lapangan? Masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan ormas-ormas ini justru merasa lebih terjepit dalam ketidakpastian. Setiap kali terjadi masalah, mereka dipaksa untuk menghadapi biaya yang cukup besar untuk mendapatkan perlindungan. Polisi, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban, tampak seperti tidak mampu melakukan tugas mereka dengan maksimal. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat merasa harus “membayar” agar polisi bergerak. Hal ini semakin memperburuk ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan ormas yang seharusnya melindungi mereka.

Bima Arya juga menekankan bahwa penanganan ormas-ormas yang meresahkan harus dilakukan dengan koordinasi yang tepat antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan TNI. “Begitu ada indikasi ya silakan ditangani oleh kepala daerah, Bupati-Wali Kota, Gubernur koordinasi dengan Forkopimda,” tambahnya. Namun, bagi sebagian masyarakat, koordinasi ini terlihat seperti sebuah jargon belaka. Pasalnya, mereka seringkali merasa terpinggirkan dan bahkan harus menanggung beban yang tidak semestinya.

Tantangan terbesar dalam menangani ormas ini adalah ketidakmampuan sebagian besar ormas untuk berperan secara konstruktif dalam masyarakat. Banyak ormas yang justru berfungsi sebagai “biang kerusuhan” yang merusak ketentraman, sementara masyarakat menanggung akibatnya. Pembubaran ormas, meskipun telah dinyatakan sebagai opsi, tetap meninggalkan rasa skeptis apakah langkah tersebut benar-benar efektif atau hanya sekadar wacana tanpa realisasi.

Di Bali, Bima mengapresiasi adanya sistem sosial dan adat yang kuat di masyarakat, yang dianggap mampu menangkal keberadaan ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai setempat. “Di Bali kekerabatannya sangat kuat. Pecalang adat di sini kuat,” kata Bima. Namun, ia mengingatkan bahwa penolakan terhadap ormas tidak bisa dilakukan secara sepihak atau main hakim sendiri, dan harus tetap berada dalam koridor hukum.

Tapi, apakah masyarakat benar-benar merasa dilindungi oleh sistem hukum yang ada? Ataukah mereka justru merasa bahwa semua harus dibayar untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan? Ketidakmaksimalan polisi dan ormas dalam memberikan rasa aman menjadi masalah yang semakin mendalam. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan instruksi, namun pada praktiknya, masyarakat harus bertarung dengan rasa ketidakberdayaan karena biaya dan birokrasi yang menyulitkan.