Monitorday.com – KRITIK tidak pernah surut selama Nadiem Anwar Makarim menjabat sebagai Menteri urusan pendikan sejak ia dilantik Oktober 2019 silam.

Selama empat tahun jadi menteri, mantan Bos Gojek ini terus jadi sorotan banyak pihak. 

Beberapa kebijakan yang jadi sumber kritik kemudian diubah bahkan dibatalkan. Tapi ada pula yang tetap dipertahankan.

Mulai dari kebijakan Merdeka Belajar, yang diluncurkan Desember 2019. Selain dianggap ganti menteri ganti kebijakan, Merdeka Belajar bahkan sudah bermasalah sejak istilah itu dimunculkan.

Merdeka Belajar diketahui sempat dipatenkan oleh Sekolah Cikal milik Najeela Shihab ke Kemenkumham.

Kebijakan lain yang juga dikritik adalah berkaitan dengan buku Kamus Sejarah. Buku yang berjenis ensiklopedia ini dinilai kontroversial karena dianggap menghapus beberapa tokoh agama.

Isu lain yang sempat menerpa Nadiem, adalah soal kurikulum pelajar dalam peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Yang jadi masalah, dalam PP tersebut, daftar kurikulum wajib dianggap tak komplet karena tidak memuat Pancasila dan Bahasa Indonesia.

Program Organisasi Penggerak atau POP juga sempat dikritisi di bulan Juli 2020. Tak tanggung-tanggung, kali ini suara-suara kritis itu datang dari ormas besar. Mulai dari NU, Muhammadiyah, hingga Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGRI) plus para politikus lintas partai.

Program itu disorot sebab hanya memberi sedikit peluang bagi ketiga organisasi di atas untuk terlibat dalam POP. Padahal mereka mengklaim punya jaringan yang luas di seluruh daerah Indonesia dan telah berkiprah dalam memajukan pendidikan sejak lama.

Program POP dengan dana lebih dari setengah triliun itu akhirnya dibatalkan dan dialihkan buat subsidi pulsa guru yang menjalani PJJ selama pandemi.

Terbaru, Nadiem kembali menuai kontroversi usai kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal [UKT] pada banyak perguruan tinggi negeri [PTN].

Runtutan kesalahan yang terjadi merupakan indikasi bahwa Nadiem gagal mengawal janji Presiden Jokowi-Ma’ruf.

Nadiem mungkin lupa, upaya peningkatan sumber daya manusia adalah salah satu janji dan agenda Jokowi-Maruf yang digaungkan sejak di awal periode [2019].

Tetapi faktanya, di bawah Menteri Nadiem Makarim masyarakat tidak melihat kebijakan pendidikan yang mendorong ke arah itu semua.

Tak hanya dengan Presiden Jokowi, Menteri Nadiem juga bersimpang kata dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Putra Sumitro Joyohadikusumo ini malah menganggap UKT di PTN harus dijamin serendah-rendahnya. Kalau bisa, kata Prabowo, malah gratis.

Nadiem pun tak lagi seperti yang dulu, sebagai Menteri Termuda. Ia kini telah bertransformasi menjadi Menteri Tergaduh!