Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meraih Popular Government Institution Award 2026 dalam ajang 7th Indonesia Public Relations Summit (IPRS) 2026 di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja komunikasi publik kementerian yang dinilai aktif, adaptif, dan informatif.

Usai menerima penghargaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan komunikasi publik di era digital tak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, pemahaman, dan memperkuat persatuan.

Menurutnya, derasnya arus informasi membuat komunikator publik harus mampu membedakan “noise” dan “voice”. “Kita harus mampu membedakan mana yang sekadar kegaduhan untuk menarik perhatian dan mana yang benar-benar menjadi suara substantif yang bisa menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Abdul Mu’ti menekankan komunikasi publik harus berlandaskan akurasi, integritas, dan tanggung jawab untuk menangkal misinformasi serta disinformasi. Ia juga mengingatkan bahwa komunikasi yang baik harus mengedepankan empati dan tidak mengorbankan martabat seseorang demi menarik perhatian publik.

Selain kemampuan berbicara, Abdul Mu’ti menilai kemampuan deep listening atau mendengarkan secara mendalam sama pentingnya dalam membangun komunikasi yang efektif. Menurutnya, empati tercermin bukan hanya dari cara menyampaikan pesan, tetapi juga dari kemampuan memahami lawan bicara.

Sementara itu, Founder dan CEO The Iconomics Bram S. Putro mengatakan IPRS 2026 mengusung tema “Komunikasi Empati, Narasi, dan Strategi” sebagai respons atas tantangan komunikasi di era keterbukaan informasi. Menurutnya, empati menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan publik, mengelola krisis, dan menciptakan hubungan yang lebih bermakna.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya Kemendikdasmen membangun komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Monitorday.com – Perubahan demografi, tingginya Angka Tidak Sekolah (ATS), serta dinamika penyelenggaraan pendidikan menjadi tantangan yang harus dijawab oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong satuan pendidikan terus bertransformasi dengan menempatkan peningkatan mutu sebagai fokus utama pengembangannya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, saat memberikan arahan kepada para kepala sekolah, guru, dan pengelola satuan pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Cisaat, Jawa Barat, Rabu (5/8). Menurutnya, perubahan yang terjadi saat ini menuntut sekolah tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah peserta didik, tetapi mampu menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas.

“Era kita mengejar kuantitas sudah berlalu. Sekarang saatnya kita bergerak menuju mutu. Setiap satuan pendidikan harus memiliki visi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat tata kelola, serta membangun budaya belajar yang lebih baik,” ujar Fajar.

Fajar menegaskan bahwa transformasi satuan pendidikan harus dimulai dari kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan. Kepala sekolah dituntut memiliki visi yang jelas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu membangun kolaborasi dengan guru dan tenaga kependidikan dalam menghadirkan lingkungan belajar yang berkualitas.

Selain kepemimpinan sekolah, kualitas guru juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan kompetensi pendidik melalui berbagai kebijakan dan program peningkatan kapasitas agar mampu menjawab perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan peserta didik yang terus berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga menyoroti masih tingginya Angka Tidak Sekolah (ATS), khususnya di Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu daerah dengan jumlah ATS terbesar di Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar semakin banyak anak memperoleh kembali haknya untuk belajar. Pendidikan tidak hanya bertumpu pada jalur formal. 

Semua jalur pendidikan perlu dioptimalkan agar anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dapat kembali belajar sesuai dengan kebutuhannya,” katanya.

Untuk memperluas akses pendidikan, Kemendikdasmen terus mengembangkan berbagai layanan, termasuk pendidikan nonformal dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), sehingga pendidikan dapat menjangkau peserta didik dengan kondisi dan latar belakang yang beragam.

Fajar menambahkan bahwa satuan pendidikan swasta memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Pemerintah pun terus memperkuat kolaborasi dengan penyelenggara pendidikan masyarakat agar semakin banyak praktik baik yang dapat dikembangkan di berbagai daerah.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan penyempurnaan sejumlah kebijakan, termasuk melalui pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Salah satu arah pembaruan tersebut adalah memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat, sehingga setiap satuan pendidikan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Menutup arahannya, Fajar menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi penyelenggara pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadirkan layanan pendidikan yang semakin bermutu.

“Kalau kita ingin mutu pendidikan meningkat, maka kita harus bergerak bersama. Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak dalam menghadirkan layanan pendidikan yang semakin baik bagi anak-anak Indonesia,” tutup Fajar.

Monitorday.com – Kepala badan intelijen Israel, Mossad, Roman Gofman, memecat dua pejabat senior menyusul kegagalan rencana untuk menggulingkan pemerintahan Iran.

Laporan Channel 12 dan Haaretz menyebut salah satu pejabat yang dicopot menjabat sebagai Kepala Direktorat Intelijen Mossad sejak Desember. Sementara satu pejabat lainnya memimpin divisi Iran di badan intelijen tersebut.

Mengutip Al Jazeera, kedua pejabat itu disebut menyusun rencana tertulis untuk menggulingkan kepemimpinan Iran dengan memobilisasi kelompok-kelompok minoritas agar melancarkan pemberontakan. Mereka juga dituduh merancang strategi memicu gelombang protes massal guna menjatuhkan pemerintahan Ayatollah.

Pemecatan ini terjadi ketika operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berlangsung sejak Februari belum menghasilkan target utama, yakni menggulingkan rezim di Teheran.

Di tengah kebuntuan tersebut, AS dan Iran sempat menyepakati gencatan senjata, meski pertempuran kembali pecah dalam beberapa pekan terakhir.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengklaim kesepakatan dengan Iran dapat tercapai dalam beberapa hari ke depan. Namun, Teheran membantah tengah membuka kembali perundingan dengan Washington.

Trump juga kembali mengancam Iran dengan serangan besar-besaran jika pemerintahan Ayatollah Mojtaba Khamenei tetap menolak bernegosiasi dengan Amerika Serikat.

Monitorday.com – Pemerintah resmi menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace yang semula dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Penundaan dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut belum akan diberlakukan dalam waktu dekat meski seluruh regulasi pendukung telah disiapkan.

“Penerapan pajak online mungkin kita tunda, tidak Agustus ini mulai berjalan,” kata Purbaya dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah tidak ingin kebijakan perpajakan justru menghambat konsumsi rumah tangga yang masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

“Saya selalu bilang, kalau daya beli ekonominya sudah membaik,” ujarnya saat menjelaskan syarat implementasi kebijakan tersebut.

Meski demikian, Kementerian Keuangan belum menetapkan jadwal baru pemberlakuan aturan tersebut. Pemerintah akan terus mengevaluasi kondisi ekonomi sebelum memutuskan waktu pelaksanaannya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk empat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut PPh Pasal 22, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Penunjukan itu efektif berlaku mulai 1 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Melalui aturan tersebut, marketplace yang ditunjuk diwajibkan memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang bertransaksi di platform mereka.

Pemerintah menegaskan PMK Nomor 37 Tahun 2025 tidak menciptakan jenis pajak baru. Regulasi tersebut hanya mengubah mekanisme pemungutan, dari sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut langsung oleh marketplace untuk menyederhanakan administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital.

Dalam aturan itu, tarif PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5 persen dari nilai peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pemungutan dilakukan saat pembayaran diterima melalui rekening escrow milik marketplace.

PMK tersebut juga memberikan pengecualian bagi pelaku usaha mikro. Wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22, sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace bahwa omzetnya tidak melebihi batas tersebut.

Selain itu, sejumlah transaksi juga dikecualikan dari pemungutan, antara lain penjualan pulsa dan kartu perdana, jasa ekspedisi mitra aplikasi, transaksi yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan, serta beberapa transaksi khusus lainnya.

Dengan penundaan ini, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace belum akan diterapkan hingga pemerintah menilai kondisi konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat telah cukup kuat untuk mendukung implementasinya.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penguatan sektor pendidikan merupakan fondasi utama untuk mendorong lahirnya inovasi, riset, dan berbagai terobosan yang akan menentukan daya saing Indonesia di masa depan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan taklimat dalam pertemuan dengan 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (06/08/2026).

Dalam sambutannya, Presiden menyoroti capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA) yang masih berada di bawah sejumlah negara. Meski demikian, Presiden Prabowo meminta agar hasil tersebut dipandang sebagai bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan nasional.

“Kita terima ini sebagai katakanlah peringatan, koreksi, dan kita cari bagaimana kita akan atasi. Kita pernah 2003-2006 cukup tinggi, habis itu kita merosot. Ini menurut pandangan mereka, dalam membaca, dalam matematik, dan sebagainya,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan bahwa tantangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan banyak negara lain karena luas wilayah dan besarnya jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani. Dengan ratusan ribu sekolah yang tersebar hingga daerah pegunungan, pulau-pulau terluar, dan wilayah terpencil, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

“Indonesia punya 388 ribu sekolah, kalau tidak salah nanti dicek. Ada di tengah gunung, ada di pulau terluar, jadi bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia. Jangankan Indonesia, mungkin Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara atau Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara bagaimana dia harus mengecek sekolah-sekolah di Miangas, di pulau-pulau terpencil,” imbuh Kepala Negara.

Kepala Negara menilai bahwa kemajuan riset dan inovasi tidak dapat dilepaskan dari kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan investasi di sektor pendidikan sebagai prioritas strategis untuk menyiapkan generasi penerus yang mampu menghasilkan berbagai penemuan, inovasi, dan paten yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

“Untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, paten-paten, dan sebagainya, itu dasarnya pendidikan, dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita,” jelas Presiden Prabowo.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kepala Negara mengungkapkan sejumlah langkah yang tengah dipersiapkan pemerintah, mulai dari memperbaiki kondisi fisik sekolah hingga membangun sekolah-sekolah unggulan bagi peserta didik berprestasi. Sekolah unggulan tersebut akan menerapkan kurikulum International Baccalaureate (IB) agar lulusannya memiliki standar pendidikan yang setara dengan institusi terbaik di dunia dan mampu bersaing untuk melanjutkan studi di universitas-universitas terkemuka dunia.

“Kita kerja sama, kita undang universitas-universitas terbaik di dunia, kerja sama dengan universitas kita di sini. Entah joint, entah KSO (Kerja Sama Operasi), entah. Jadi kita ada dua cara,” imbuh Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan komitmen berkelanjutan. Di sisi lain, Kepala Negara mengakui bahwa investasi Indonesia di bidang riset dan pengembangan masih belum optimal sehingga perlu terus ditingkatkan.

“Tapi ini investasi jangka panjang. Kita koreksi diri kita sebagai bangsa. Investasi kita di bidang research dan development sangat sedikit, jauh dari yang seharusnya. Ini koreksi kita dan juga ke depan kita akan berusaha memperbaiki itu,” ujar Kepala Negara.

Untuk mendukung peningkatan investasi di bidang pendidikan dan riset, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat efisiensi pengelolaan keuangan negara. “Untuk itu tentunya kita perlu dana. Dana itu kita cari. Dana itu dari mana? dari penghematan hal-hal korup, praktek-praktek koruptif, praktek-praktek penipuan, fraud, under-invoicing, mismanagement,” pungkas Presiden Prabowo

Monitorday.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengambil alih kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai bagian dari restrukturisasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Whoosh.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan proses pengalihan saham dari Danantara ke Kemenkeu ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026. Setelah pengalihan selesai, pengelolaan KCIC tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), melainkan langsung di bawah koordinasi Kemenkeu.

“Pembahasan yang pertama adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ini diserahkan dari Danantara ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September sudah selesai,” ujar Purbaya usai bertemu COO Danantara Dony Oskaria di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Purbaya menegaskan pengambilalihan tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, KCIC akan dikelola melalui salah satu Special Mission Vehicle (SMV) milik Kemenkeu, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sehingga pembiayaan restrukturisasi tidak langsung ditanggung APBN.

“KCIC akan dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui salah satu SMV fiskal yang kami miliki. Jadi tidak langsung menjadi beban APBN,” katanya.

Ia menjelaskan, kebutuhan pendanaan, termasuk pembayaran utang, dapat ditopang dari keuntungan SMV yang ditunjuk untuk mengelola KCIC.

Dalam skema baru tersebut, struktur kepemilikan saham KCIC tidak berubah. Porsi 60 persen milik konsorsium BUMN Indonesia melalui PSBI akan dialihkan ke Kemenkeu, sedangkan 40 persen saham tetap dimiliki konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Purbaya juga menyebut mitra China masih berkomitmen melanjutkan kerja sama pengembangan kereta cepat. Bahkan, pemerintah membuka peluang memperpanjang jalur Whoosh hingga Jawa Timur.

“China masih ingin melanjutkan proyek ini. Bahkan kalau memungkinkan, proyek ini bisa diperpanjang sampai Jawa Timur,” ujarnya.

Restrukturisasi dilakukan setelah kinerja keuangan KCIC belum memenuhi target. Berdasarkan laporan keuangan interim semester I 2026, PT PSBI membukukan rugi bersih Rp5,13 triliun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui restrukturisasi KCIC yang mencakup penataan utang, restrukturisasi korporasi, dan pengelolaan aset. Pemerintah juga tengah memfinalisasi pembentukan Komite Kereta Cepat Nasional melalui Peraturan Presiden untuk memperkuat tata kelola proyek strategis tersebut.

Monitorday.com – Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Budi Waseso, menyatakan sertifikat Pramuka Garuda kini dapat menjadi jalur khusus bagi anggotanya untuk mendaftar ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurut Budi Waseso, peserta Pramuka Garuda dari golongan Penegak yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti mekanisme rekrutmen khusus tanpa melalui rangkaian tes umum. Skema serupa, kata dia, juga telah diterapkan untuk akses ke sejumlah perguruan tinggi.

“Setiap Pramuka Garuda, yang dari Penegak memenuhi syarat sebagai Pramuka Garuda, bila mau jadi polisi bisa langsung tanpa tes. Ke TNI juga begitu, termasuk perguruan tinggi, dan sekarang itu sudah berjalan,” ujar Budi Waseso usai ziarah ke Makam Bung Karno, Selasa (4/8/2026).

Budi menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kwarnas Gerakan Pramuka dengan TNI, Polri, dan sejumlah perguruan tinggi. Menurutnya, proses seleksi Pramuka Garuda telah diselaraskan dengan standar penilaian di masing-masing institusi sehingga kompetensi para peserta dinilai setara dengan hasil seleksi reguler.

Ia menilai kebijakan itu menjadi bentuk pengakuan terhadap kualitas pembinaan Pramuka Garuda sekaligus diharapkan mampu meningkatkan minat generasi muda mengikuti kegiatan kepramukaan.

Budi juga menegaskan Gerakan Pramuka tetap memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter generasi muda. Hal itu, menurutnya, tercermin dari tingginya partisipasi peserta dalam Jambore Nasional yang mencapai sekitar 24 ribu orang.

“Seleksi Pramuka Garuda ini menjadi contoh dalam mencari anggota terbaik dari yang baik-baik, dari tingkat kecamatan hingga provinsi,” katanya.

Ia menambahkan, Gerakan Pramuka masih relevan dengan sistem pendidikan nasional dan berharap revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka semakin memperkuat posisi Pramuka sebagai salah satu pilar pendidikan karakter di Indonesia.

Monitorday.com – Minat masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka membludak. Pada hari pertama pembukaan perebutan undangan (war ticket), Rabu (5/8/2026), sebanyak 128.331 orang mendaftar dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan tingginya jumlah pendaftar menunjukkan antusiasme publik yang sangat besar untuk menyaksikan langsung upacara kenegaraan di Istana Merdeka.

“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat luar biasa. Pada hari pertama kemarin tercatat 128.331 masyarakat mengikuti war ticket, yang tersebar di 36 provinsi, bahkan ada peserta dari mancanegara,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Peserta dari luar negeri tercatat berasal dari Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia.

Prasetyo mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat. Menurutnya, besarnya minat tersebut mencerminkan semangat kebangsaan sekaligus keinginan masyarakat untuk menjadi bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan di Istana.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan pada hari pertama. Pemerintah, kata dia, kembali membuka perebutan undangan pada Kamis (6/8/2026) mulai pukul 10.00 WIB.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat yang kemarin belum mendapatkan kesempatan memperoleh undangan. Hari ini pukul 10.00 WIB akan kembali dibuka war ticket. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, masih ada kesempatan untuk mencoba kembali,” ujarnya.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait mekanisme perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku agar proses pendaftaran berjalan tertib dan lancar.

Monitorday.com – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah selatan Pulau Jawa pada Rabu (5/8/2026) pukul 21.55 WIB.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di laut, sekitar 79 kilometer barat daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tepatnya pada koordinat 8,12 Lintang Selatan dan 107,91 Bujur Timur.

BMKG mencatat gempa terjadi pada kedalaman 18 kilometer.

Hingga laporan awal diterbitkan, BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Monitorday.com – Pemerintah berencana menjadikan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan sejumlah layanan publik, seperti paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga layanan pertanahan.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya masyarakat yang dinilai memiliki kemampuan membayar iuran tetapi memilih tidak aktif.

Menurut Akmal, kelompok masyarakat yang mengurus paspor umumnya memiliki kemampuan ekonomi sehingga diharapkan turut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan program JKN melalui pembayaran iuran.

Ia menambahkan, penerapan syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan bukan hal baru. Saat ini, kepesertaan aktif telah menjadi salah satu persyaratan dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Ke depan, BPJS Kesehatan juga akan mendorong agar kepesertaan aktif menjadi persyaratan dalam layanan pertanahan.

Akmal menegaskan, rencana tersebut bukan semata-mata untuk meningkatkan jumlah peserta, melainkan memperkuat keberlanjutan pembiayaan JKN yang mengedepankan prinsip gotong royong. Melalui skema tersebut, peserta yang mampu membayar iuran diharapkan dapat membantu pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.