Monitorday.com — Mantan komandan militer Korps Garda Revolusi Islam Iran, Mohammad Bagher Zolghadr, resmi diangkat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran yang baru pada Selasa (24/3).

Pengangkatan tersebut diumumkan oleh ajudan Presiden Iran, Mehdi Tabatabaei, mewakili Presiden Masoud Pezeshkian.

Zolghadr menggantikan Ali Larijani yang sebelumnya menjabat posisi tersebut sejak Agustus 2025. Larijani dilaporkan tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran pada 16 Maret lalu.

Kematian Larijani menambah daftar tokoh penting Iran yang gugur dalam eskalasi konflik terbaru. Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei juga dilaporkan tewas dalam serangan serupa pada 28 Februari.

Zolghadr dikenal sebagai figur berpengalaman di bidang keamanan. Selain pernah menjadi komandan di IRGC, ia juga menjabat sebagai wakil menteri dalam negeri urusan keamanan pada era Presiden Mahmoud Ahmadinejad.

Dalam kariernya, ia turut memegang berbagai posisi strategis yang berkaitan dengan keamanan internal serta pencegahan kejahatan di sistem peradilan Iran.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi yang kini dipimpinnya merupakan salah satu lembaga paling berpengaruh di Iran. Institusi ini memiliki peran sentral dalam merumuskan serta mengawasi kebijakan keamanan dan strategi nasional negara tersebut.

Monitorday.com – Pemerintah tengah mengkaji kebijakan baru yang berpotensi mengubah pola pembelajaran siswa di seluruh Indonesia. Langkah ini berkaitan dengan rencana penerapan efisiensi energi yang dijadwalkan mulai April 2026, di mana salah satu opsi yang muncul adalah penerapan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan final. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi energi harus disusun secara bertahap dengan mempertimbangkan data konsumsi energi dan mobilitas di setiap sektor.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar dampak negatif terhadap masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam skenario yang tengah dibahas, pemerintah akan menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Kegiatan yang membutuhkan praktikum atau interaksi langsung tetap akan diarahkan untuk dilakukan secara tatap muka.

Pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan efisiensi energi tidak akan mengganggu proses belajar-mengajar secara signifikan maupun pelayanan publik lainnya.

Namun demikian, sejumlah aspek masih menjadi perhatian, termasuk kesiapan akses internet bagi siswa serta keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang turut dipertimbangkan agar tidak terdampak kebijakan ini.

Dorongan untuk melakukan efisiensi energi tidak lepas dari dinamika global. Gangguan pada jalur distribusi minyak dunia, khususnya di Selat Hormuz akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, telah meningkatkan tekanan terhadap pasokan energi.

Sejumlah negara di Asia Tenggara telah lebih dulu mengambil langkah serupa. Filipina, misalnya, menerapkan minggu kerja empat hari di sektor pemerintahan, membatasi perjalanan dinas, serta mendorong kebijakan work from home.

Sementara itu, Thailand dan Vietnam mengimbau pembatasan mobilitas serta mendorong kerja jarak jauh. Myanmar bahkan menerapkan pembatasan aktivitas secara bergantian sebagai respons terhadap situasi tersebut.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa efisiensi energi menjadi strategi bersama di kawasan dalam menghadapi ketidakpastian pasokan global.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kualitas layanan publik tetap menjadi prioritas utama. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan diperkuat untuk memastikan kebijakan efisiensi energi tidak mengganggu sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.

Selain opsi belajar dari rumah, pemerintah juga mengkaji berbagai alternatif lain, seperti penerapan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara, optimalisasi platform digital, serta pembatasan perjalanan dinas yang tidak mendesak.

Di tengah berkembangnya wacana ini, masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Keputusan akhir terkait kebijakan pembelajaran dari rumah dan langkah efisiensi energi lainnya akan diumumkan setelah proses koordinasi lintas instansi selesai dilakukan.

Pemerintah menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan keseimbangan antara penghematan energi dan keberlangsungan layanan publik.

Monitorday.com | Pemerintah menilai situasi krisis global justru harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat agenda transformasi nasional. Hal itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam Arah internal kepada jajaran kedeputian bidang kesehatan dan pendidikan Kemenko PMK pada 23 Maret 2026.

Menko PMK menyampaikan kembali Arahan Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Menurut Presiden, tekanan situasi global saat ini menjadi faktor pendorong percepatan berbagai rencana strategi pemerintah.

“… krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita memaksakan akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Tapi sekarang akan mempercepat,” kutip Menko PMK.

Selain persoalan kemandirian pangan dan energi, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Menko PMK menekankan pentingnya menjaga proses pembelajaran siswa tetap berjalan normal dan optimal agar tidak terjadi learning loss.

Hasil koordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Agama menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah menilai kualitas pendidikan siswa harus dijaga melalui proses belajar yang berkelanjutan. Di sisi lain, layanan medis esensial di sektor kesehatan juga dipastikan tetap beroperasi secara penuh.

Menko PMK mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat muncul wacana penerapan metode hybrid yang memadukan pembelajaran luring dan dare. Namun, setelah tulisan lintas menteri, pembelajaran yang berani dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak dalam situasi saat ini.

Ia juga menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas utama Presiden, disertai dengan berbagai program strategi seperti revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda. Upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan, kata dia, harus dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Kemendikdasmen, Kementerian Agama, maupun Kemendiktisaintek.

Di sisi lain, transformasi pemerintahan juga terus didorong melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kinerja birokrasi, serta penguatan pelayanan publik. Efisiensi anggaran dan tata kerja menjadi fokus, termasuk dengan memangkas perjalanan dinas yang tidak esensial, mengoptimalkan keberanian, serta menerapkan pengaturan kerja fleksibel (FWA) secara terukur.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta percepatan pembangunan yang berkeadilan harus diperkuat dengan cara kerja yang lebih cerdas dan efisien,” ujar Menko PMK.

Monitorday.com – Ketegangan di Timur Tengah memasuki babak baru setelah Iran secara tegas mengajukan sejumlah syarat untuk mengakhiri konflik bersenjata dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Sikap ini menegaskan bahwa jalur diplomasi masih terbuka, namun dengan tuntutan yang tidak bisa ditawar.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyampaikan bahwa ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi agar perang dapat dihentikan. Pertama, pengakuan atas hak-hak sah Iran dalam konteks kedaulatan dan kepentingan nasional. Kedua, pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan selama konflik berlangsung. Ketiga, jaminan internasional yang kuat agar agresi serupa tidak terulang di masa depan. 

Selain tiga poin utama tersebut, tekanan terhadap kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan juga menjadi sorotan penting. Iran menuntut adanya perubahan signifikan dalam kebijakan keamanan regional, termasuk penarikan pasukan AS dari Timur Tengah sebagai bagian dari upaya menciptakan stabilitas jangka panjang.

Pernyataan ini muncul di tengah eskalasi konflik yang masih berlangsung sejak serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah wilayah di Iran pada akhir Februari 2026. Serangan tersebut memicu balasan dari Teheran yang menargetkan fasilitas militer dan kepentingan strategis lawan di kawasan.

Iran menegaskan bahwa perang tidak akan berhenti hanya dengan tekanan militer, melainkan harus melalui kesepakatan yang menjamin keadilan dan keamanan bagi semua pihak. Pemerintah Iran juga menilai bahwa tanpa adanya pengakuan hak dan jaminan internasional, konflik berpotensi terus berulang dan memperburuk situasi kawasan.

Di sisi lain, sikap Amerika Serikat yang masih mempertahankan kehadiran militernya di Timur Tengah menjadi salah satu hambatan utama dalam proses deeskalasi. Washington disebut belum menunjukkan sinyal kuat untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Situasi ini membuat prospek perdamaian masih penuh ketidakpastian. Namun, langkah Iran mengajukan syarat secara terbuka dinilai sebagai sinyal bahwa pintu negosiasi tetap terbuka, meski dengan posisi tawar yang tegas.

Konflik yang terus memanas ini juga meningkatkan kekhawatiran global, terutama terkait dampaknya terhadap stabilitas geopolitik dan keamanan energi dunia.

Monitorday.com – Harga minyak dunia mengalami penurunan tajam hingga sekitar 14 persen setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menunda rencana serangan militer terhadap Iran. Keputusan tersebut langsung memicu gejolak di pasar energi global dan mempengaruhi pergerakan pasar keuangan internasional.

Penurunan harga terjadi pada perdagangan Senin (23/3/2026), ketika harga minyak mentah Brent anjlok hingga sekitar 15 persen ke kisaran 96 dolar AS per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) juga turun lebih dari 13 persen menjadi sekitar 85 dolar AS per barel. 

Keputusan penundaan serangan ini diumumkan Trump setelah adanya sinyal komunikasi yang disebutnya sebagai “pembicaraan produktif” dengan Iran. Langkah tersebut meredakan kekhawatiran pasar atas potensi gangguan pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah, yang selama ini menjadi salah satu pusat produksi energi dunia. 

Sebelumnya, harga minyak sempat melonjak tajam akibat meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, termasuk ancaman terhadap jalur vital distribusi energi global. Ketegangan ini bahkan sempat mendorong harga minyak mendekati level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, keputusan penundaan serangan membuat sentimen pasar berbalik arah secara cepat. 

Tak hanya pasar energi, gejolak juga terjadi di pasar keuangan global. Sejumlah indeks saham di Amerika Serikat dan Eropa mengalami penguatan setelah sebelumnya tertekan, seiring meredanya kekhawatiran akan eskalasi konflik. Investor melihat keputusan tersebut sebagai peluang deeskalasi, meskipun ketidakpastian masih membayangi. 

Meski demikian, para analis menilai penurunan harga minyak ini berpotensi hanya bersifat sementara. Situasi geopolitik di Timur Tengah masih sangat dinamis, dan setiap perkembangan baru dapat kembali memicu lonjakan harga minyak. Terlebih, kerusakan infrastruktur energi di kawasan tersebut masih menjadi faktor risiko yang signifikan bagi stabilitas pasokan global. 

Dengan kondisi tersebut, pasar energi dunia diperkirakan akan tetap berada dalam tekanan volatilitas tinggi dalam waktu dekat, sambil menunggu kepastian arah hubungan antara Amerika Serikat dan Iran.

Monitory.com – residen RI Prabowo Subianto menginstruksikan penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar pelayanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh pemerintah untuk memastikan kualitas layanan, terutama terkait kebersihan, keamanan pangan, dan standar gizi bagi masyarakat.

Presiden menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah melakukan pengecekan langsung di lapangan serta menerima berbagai masukan dan kritik terkait pelaksanaan program. Ia menegaskan bahwa dapur atau unit layanan yang tidak memenuhi kriteria akan langsung dihentikan sementara operasionalnya.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, pemerintah telah menghentikan sementara lebih dari 1.000 dapur SPPG. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelum kembali beroperasi. 

Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti menghentikan program MBG secara keseluruhan, melainkan bagian dari upaya pembenahan agar program dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. 

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerapkan sistem sertifikasi ketat bagi seluruh dapur SPPG. Setiap unit diwajibkan memenuhi standar kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta prosedur pengolahan yang sesuai ketentuan. Dapur yang tidak lolos sertifikasi tidak diperkenankan beroperasi hingga melakukan perbaikan. 

Selain pengawasan internal, pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Orang tua, sekolah, hingga masyarakat sekitar dapat melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program di lapangan.

Presiden juga menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola program pemerintah. Ia mengingatkan agar laporan yang disampaikan tidak hanya menampilkan hal-hal positif, tetapi juga mencerminkan kondisi sebenarnya sebagai bahan evaluasi.

Ke depan, pemerintah berkomitmen memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG agar benar-benar memberikan manfaat dalam pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak.

Monitorday.com – Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 1447 Hijriah kepada umat Muslim di Rusia, sekaligus menegaskan peran penting mereka dalam pembangunan negara.

Dalam pesan resminya yang dilansir dari RT News, Ahad (22/3), Putin menggambarkan Idulfitri bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga momen yang sarat nilai kemanusiaan.

Ia menyebut, “Idulfitri sebagai momentum yang sarat dengan nilai-nilai luhur seperti kemurahan hati, kasih sayang, dan peningkatan kualitas moral umat.”

Menurutnya, perayaan ini punya makna lebih luas karena mampu memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat Rusia yang beragam.

Putin juga memberikan apresiasi kepada umat Muslim yang dinilai konsisten menjaga tradisi spiritual dan sejarah leluhur. Ia mencatat, suasana Idulfitri dirayakan secara luas—baik di lingkungan keluarga maupun komunitas—yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial bangsa.

Tak hanya itu, ia menyoroti aktivitas positif selama Ramadan. Mulai dari kegiatan amal, budaya, pendidikan, hingga program untuk anak-anak. Baginya, hal ini menunjukkan peran nyata umat Islam dalam memperkuat keluarga sekaligus membina generasi muda.

Putin juga mengapresiasi organisasi-organisasi Muslim yang aktif membangun dialog dengan pemerintah dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa keterlibatan mereka dalam berbagai inisiatif—baik patriotik, kemanusiaan, maupun pendidikan—telah memberi kontribusi penting bagi stabilitas Rusia.

Di akhir pesannya, Putin menyampaikan penghormatan kepada umat Muslim yang turut berjuang untuk negara dan mendukung keluarga para pahlawan.

Ia pun berharap seluruh Muslim di Rusia selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebaikan.
Diketahui, umat Islam di Rusia merayakan Idulfitri tahun ini pada 20 Maret 2026, menandai berakhirnya bulan suci Ramadan.

Monitorday.com – Harga minyak dunia kembali melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir, didorong oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran serius terhadap pasokan energi global.

Berdasarkan laporan terbaru, harga minyak mentah jenis Brent mendekati level 119 dolar AS per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) telah menembus angka 100 dolar AS per barel. Lonjakan ini terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan Teluk yang berdampak langsung pada distribusi energi dunia. 

Kenaikan harga tersebut dipicu oleh gangguan produksi dan distribusi minyak di sejumlah negara penghasil utama seperti Arab Saudi, Irak, dan kawasan Teluk lainnya. Serangan terhadap infrastruktur energi, termasuk ladang gas dan fasilitas industri, memperparah kondisi pasokan yang sudah ketat. 

Selain itu, jalur strategis Selat Hormuz—yang menjadi lintasan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia—berada dalam ancaman gangguan serius. Kondisi ini membuat pasar energi global sangat sensitif terhadap perkembangan geopolitik dan mendorong harga terus merangkak naik. 

Para analis menyebut situasi ini sebagai “badai sempurna”, di mana kombinasi konflik, penurunan produksi, dan terganggunya distribusi menciptakan tekanan besar terhadap harga minyak dunia. Bahkan, beberapa negara telah mempertimbangkan penggunaan cadangan strategis untuk menstabilkan pasar energi global. 

Lonjakan harga minyak ini berpotensi berdampak luas, mulai dari peningkatan biaya transportasi hingga risiko inflasi global. Negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi dipastikan akan merasakan tekanan paling besar, termasuk Indonesia.

Indonesia hingga saat ini belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan minyaknya secara mandiri. Salah satu penyebab utama adalah menurunnya produksi minyak dalam negeri akibat banyaknya sumur tua dan minimnya eksplorasi baru dalam beberapa dekade terakhir. Di sisi lain, konsumsi energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk.

Ketergantungan pada impor juga diperparah oleh keterbatasan teknologi dan investasi di sektor hulu migas. Banyak blok migas potensial belum tergarap optimal, sementara proses eksplorasi membutuhkan biaya besar serta risiko tinggi. Hal ini membuat produksi nasional tidak mampu mengejar kebutuhan domestik.

Selain itu, infrastruktur kilang minyak di Indonesia masih terbatas dan sebagian besar sudah berusia tua. Akibatnya, kapasitas pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar belum maksimal, sehingga Indonesia harus mengimpor tidak hanya minyak mentah tetapi juga produk BBM jadi.

Faktor kebijakan juga turut berpengaruh. Ketidakpastian regulasi dan iklim investasi yang belum sepenuhnya kompetitif membuat investor global cenderung berhati-hati untuk menanamkan modal di sektor energi Indonesia.

Kondisi ini menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Ketika harga global melonjak seperti saat ini, beban subsidi energi meningkat dan berpotensi menekan anggaran negara.

Kenaikan harga ini terjadi akibat meningkatnya risiko gangguan produksi di kawasan Teluk, termasuk ancaman terhadap fasilitas energi dan jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz. Jalur ini diketahui menjadi lintasan utama bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, sehingga setiap eskalasi konflik langsung memicu kepanikan pasar.

Analis energi global menilai kondisi saat ini sebagai kombinasi krisis yang kompleks, di mana faktor geopolitik, penurunan produksi, dan distribusi yang terganggu bersatu mendorong harga minyak ke level tinggi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara produsen, tetapi juga negara importir, termasuk Indonesia.

Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup rentan terhadap fluktuasi harga minyak global karena belum mampu mencapai kemandirian energi, khususnya di sektor minyak dan gas. Hingga saat ini, kebutuhan minyak dalam negeri masih jauh lebih besar dibandingkan produksi nasional.

Salah satu penyebab utama adalah penurunan produksi minyak dalam negeri secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Banyak ladang minyak di Indonesia telah memasuki fase tua (mature fields), sehingga produksinya terus menurun secara alami. Upaya eksplorasi untuk menemukan cadangan baru juga belum menunjukkan hasil signifikan dalam skala besar.

Di sisi lain, konsumsi energi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan ekspansi industri. Ketimpangan antara produksi dan konsumsi inilah yang membuat Indonesia bergantung pada impor minyak mentah maupun bahan bakar jadi.

Selain faktor teknis, keterbatasan investasi menjadi kendala serius. Sektor hulu migas membutuhkan modal besar dan teknologi tinggi, sementara iklim investasi di Indonesia dinilai belum sepenuhnya kompetitif. Regulasi yang kerap berubah, proses perizinan yang panjang, serta ketidakpastian kebijakan menjadi pertimbangan bagi investor global.

Kemandirian energi Indonesia juga terhambat oleh infrastruktur yang belum memadai. Kilang minyak yang ada saat ini sebagian besar merupakan fasilitas lama dengan kapasitas terbatas. Akibatnya, Indonesia tidak hanya mengimpor minyak mentah, tetapi juga produk BBM karena keterbatasan kemampuan pengolahan dalam negeri.

Lebih jauh, ketergantungan terhadap energi fosil masih sangat tinggi. Transisi menuju energi terbarukan berjalan relatif lambat akibat berbagai kendala, mulai dari pembiayaan, teknologi, hingga kesiapan ekosistem industri. Padahal, diversifikasi energi merupakan kunci utama untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tata kelola energi yang belum optimal. Koordinasi antar sektor, perencanaan jangka panjang, serta konsistensi kebijakan masih menjadi tantangan. Tanpa pembenahan menyeluruh, upaya mencapai kemandirian energi akan sulit terealisasi.

Kondisi ini membuat Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak harga minyak dunia. Ketika harga global melonjak, beban subsidi energi meningkat dan berdampak langsung pada anggaran negara serta daya beli masyarakat.

Dengan tren harga minyak yang diperkirakan masih tinggi dalam waktu dekat, situasi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mempercepat reformasi sektor energi. Peningkatan produksi domestik, perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur kilang, serta percepatan transisi energi menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda jika Indonesia ingin benar-benar lepas dari ketergantungan energi impor.

Monitorday.com– Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan generatif (GenAI) dalam sistem pendidikan global memunculkan kekhawatiran serius terkait ketimpangan pengetahuan. Studi berjudul Generative AI and digital neocolonialism in global education: Towards an equitable framework menyoroti bagaimana teknologi ini tidak hanya menjadi alat bantu pembelajaran, tetapi juga berpotensi memperkuat dominasi epistemik Barat serta meminggirkan perspektif dari negara-negara Global South.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis-konstruktif dengan menguji model AI seperti ChatGPT-4 Turbo dan Gemini 1.5 melalui teknik zero-shot prompting. Uji coba dilakukan dalam berbagai konteks geografis, baik di Global North maupun Global South, untuk melihat bagaimana respons AI mencerminkan bias tertentu. Menurut studi yang dikutip sebagai sumber, hasil analisis menunjukkan adanya pola yang mengarah pada praktik neokolonialisme digital.

Dalam temuan utamanya, peneliti mengidentifikasi enam dimensi yang memperkuat dominasi Barat dalam penggunaan GenAI di pendidikan. Dimensi tersebut meliputi ideologi kurikulum Barat, imperialisme budaya, kontrol pedagogis, marginalisasi bahasa lokal, kurangnya representasi ras dan etnis non-Barat, serta ketimpangan akses teknologi. Salah satu contoh konkret adalah ketika model AI memberikan jawaban yang menyamakan musim di Amerika Serikat dan Ghana, mencerminkan asumsi iklim berbasis Barat yang tidak sesuai dengan realitas lokal.

Selain itu, studi juga menemukan bahwa output GenAI kerap menggunakan referensi visual dan sumber pembelajaran yang berpusat pada Barat. Dukungan terhadap bahasa lokal dan pengetahuan Indigenous juga masih terbatas. Bahkan dari sisi ekonomi, model berbasis langganan dinilai memperparah ketimpangan, karena institusi pendidikan di negara berkembang harus menanggung biaya yang relatif lebih tinggi akibat perbedaan nilai mata uang.

Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan dua jalur utama untuk menciptakan penggunaan GenAI yang lebih adil. Jalur pertama berfokus pada desain teknologi, dengan mendorong pendekatan desain yang membebaskan, partisipasi lokal, serta kedaulatan data. Jalur kedua menyasar aspek pedagogi, yakni dengan mengembangkan model prompt engineering berbasis manusia yang memungkinkan pendidik mengkritisi dan menyesuaikan output AI sesuai konteks lokal.

Dengan demikian, menurut studi berjudul Generative AI and digital neocolonialism in global education: Towards an equitable framework yang dikutip sebagai sumber, GenAI tidak seharusnya diposisikan sekadar sebagai alat teknologi, melainkan sebagai ruang etis yang harus dikelola secara inklusif dan responsif terhadap keragaman budaya global. Upaya ini dinilai penting agar transformasi digital dalam pendidikan tidak justru memperdalam ketimpangan yang sudah ada.

Monitorday.com– Pelaksanaan uji coba Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk tingkat SD dan SMP masih menghadapi sejumlah kendala teknis di berbagai daerah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa gangguan seperti pemadaman listrik dan lambatnya akses sistem menjadi hambatan utama, terutama di wilayah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur.

Menurut Mu’ti, kendala tersebut terjadi karena pelaksanaan TKA saat ini masih dalam tahap uji coba atau try-out. Ia menjelaskan bahwa fase ini bertujuan untuk mengukur kesiapan sistem sebelum diterapkan secara nasional. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, pada Selasa, 17 Maret 2026.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama adalah sistem yang melambat saat diakses secara bersamaan oleh banyak peserta. Hal ini menjadi evaluasi penting untuk menentukan skema pelaksanaan ke depan, termasuk kemungkinan pembagian sesi atau shift ujian guna menghindari overload sistem.

Selain masalah jaringan, gangguan listrik juga sempat terjadi saat gladi bersih di NTT. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menyiapkan mekanisme ujian susulan bagi siswa yang terdampak. Menurut Mu’ti, kebijakan ini juga berlaku bagi peserta yang berhalangan hadir karena sakit atau alasan lainnya, sehingga tidak perlu mengulang ujian dari awal.

Dalam upaya memperkuat infrastruktur, Kementerian bekerja sama dengan berbagai pihak seperti PLN dan Telkom untuk memastikan kestabilan listrik dan jaringan internet. Bahkan, untuk sekolah yang belum memiliki akses internet memadai, pemerintah menyediakan dukungan teknologi seperti Starlink.

Mu’ti menegaskan bahwa seluruh kendala yang muncul selama masa uji coba telah didata secara sistematis. Menurut Kementerian Pendidikan, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan TKA secara penuh nantinya dapat berjalan lancar dan merata di seluruh Indonesia.