News
Usai Dilantik Prabowo, Menko Bahlil Fokus Percepat Hilirisasi dan Transisi Energi
Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada Bahlil Lahadalia untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil menyatakan akan menjalankan amanah tersebut dengan baik sesuai kewenangan dan arahan Presiden usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (01/10/2026).
Menko Bahlil mengatakan bahwa hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo yang perlu terus diperkuat dan dipercepat pelaksanaannya. Untuk itu, koordinasi melalui Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan diarahkan untuk mempercepat eksekusi program-program tersebut.
“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya Asta Cita adalah tentang Hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa sektor ESDM memiliki keterkaitan yang besar dengan agenda hilirisasi. Selain itu, Bahlil menyebut sekitar 90 persen dari total investasi hilirisasi berada di sektor ESDM.
“Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat tahap perkembangan. karena saya melihat bahwa fokus kita kan Hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM,” imbuh Bahlil.
Sementara itu, mengenai koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Bahlil menegaskan bahwa kementerian tersebut tetap merupakan kementerian teknis yang berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
“Kalau Menko kan Kemenko aja, Menteri Koordinator. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi kan dia Menteri Teknis. Jadi Kementeriannya Kementerian investasi dan Hilirisasi itu di dalam koordinasi Kemenko,” ujarnya.
Bahlil juga menegaskan bahwa dirinya akan menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). Menurutnya, setiap pembantu Presiden harus menjalankan tugas berdasarkan ketentuan dan mandat yang telah diberikan.
“Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden karena kita maknai semua kewenangan tentang ketatanegaraan itu oleh Bapak Presiden, dan dilimpahkan para pembantu-pembantunya dan sebagai pembantu Presiden yang baik akan taat, tunduk pada apa yang diperintahkan dan apa yang ada dalam Keppres tersebut,” kata Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menambahkan bahwa dalam sistem presidensial, pengangkatan menteri merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, seluruh keputusan yang telah ditetapkan Presiden perlu dihormati dan dilaksanakan oleh para pembantunya.
“Kita tahu bahwa dalam sistem presidensial, mengangkat memperhatikan menteri adalah hak prerogatif Bapak Presiden karena itu semua hal yang terjadi, yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kita harus hargai sebagai hak prerogatif Bapak Presiden,” pungkas Bahlil.
News
Kapolri Suyudi Prioritaskan Pelayanan Publik hingga Penegakan Hukum yang Adil
Monitorday.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan Polri dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (01/10/2026).
Kapolri Suyudi mengatakan langkah awal yang akan dilakukannya adalah konsolidasi internal sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah dijalankan kepemimpinan sebelumnya. Program yang dinilai baik akan diteruskan, sementara aspek yang masih perlu diperbaiki akan menjadi bagian dari pembenahan ke depan.
“Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik kita akan lanjutkan dan yang masih perlu diperbaiki kita akan perbaiki,” ujar Kapolri.
Kapolri Suyudi menjelaskan, pihaknya akan berfokus pada peningkatan pelayanan publik. Selain itu, Kapolri juga menempatkan penegakan hukum yang adil serta hubungan yang makin dekat dengan masyarakat sebagai fokus kepemimpinannya. Hal tersebut sejalan dengan program kerja yang diusungnya, yakni “Polisi Bersama Masyarakat”.
“Tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik. Kemudian juga penegakan hukum yang adil dan juga kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami yaitu polisi bersama masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Kapolri, kedekatan dengan masyarakat merupakan bagian mendasar dari tugas kepolisian. Polri harus hadir di tengah masyarakat sekaligus mampu memberikan respons dengan cepat terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban.
“Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat, harus berada di tengah-tengah masyarakat dan juga memberikan jawaban kepada masyarakat secara cepat dalam kerangka kamtibmas,” lanjutnya.
Dalam rangka konsolidasi internal, Suyudi mengatakan akan melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan di tubuh Polri untuk menentukan langkah-langkah prioritas. Pembenahan tersebut akan dilakukan dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengikuti strategi dan peta jalan Polri untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Kita akan mencoba belanja masalah dan juga akan melakukan langkah-langkah yang kami anggap penting, menjadi prioritas kami tentunya dalam kerangka hankamtibmas,” ucapnya.
Kapolri Suyudi juga mengungkapkan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian Presiden Prabowo, antara lain pemberantasan narkotika, penyelundupan, hingga judi daring. Menurutnya, Presiden secara konsisten mengingatkan agar persoalan-persoalan yang menjadi keresahan masyarakat tersebut mendapat perhatian serius.
“Yang pasti Bapak Presiden selalu mengingatkan pada kami semua, terutama dalam berbagai kegiatan seperti juga kemarin pada saat rapat bersama, terutama terkait dengan masalah-masalah narkotika, kemudian penyelundupan, judi online, dan hal-hal lain yang menjadi keresahan di tengah masyarakat,” ujar Kapolri Suyudi.
News
PMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansi, Naik ke 52,4 pada September 2026
Sektor manufaktur Indonesia kembali memasuki zona ekspansi pada September 2026 setelah PMI naik dari 49,8 menjadi 52,4, ditopang penguatan pesanan baru dan permintaan ekspor
Monitorday.com– aktivitas manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan pada September 2026. Berdasarkan survei S&P Global, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia meningkat menjadi 52,4 dari 49,8 pada Agustus. Angka di atas 50 menunjukkan sektor manufaktur berada dalam fase ekspansi.
Kenaikan tersebut menjadi perkembangan penting setelah manufaktur mengalami kontraksi pada Agustus. PMI September juga menjadi level tertinggi dalam tujuh bulan, sekaligus menunjukkan perbaikan kondisi bisnis yang paling kuat sejak Februari 2026.
Menurut S&P Global, peningkatan terutama didorong oleh kenaikan pesanan baru. Volume pesanan baru tumbuh pada laju tercepat sejak Februari, seiring meningkatnya permintaan dan dimulainya sejumlah proyek baru. Permintaan ekspor juga kembali meningkat untuk bulan kedua berturut-turut dan mencatat laju pertumbuhan tercepat sejak Mei 2022.
Kenaikan pesanan kemudian mendorong produksi manufaktur. Output meningkat pada laju tercepat sejak Februari, didukung permintaan pelanggan, proyek baru, peningkatan daya beli, serta bertambahnya variasi produk. Produsen juga menambah tenaga kerja untuk memenuhi peningkatan beban kerja.
Di sisi lain, peningkatan aktivitas produksi masih menghadapi tekanan kapasitas. Tunggakan pekerjaan meningkat pada laju terkuat dalam lima tahun, sementara persediaan barang jadi turun pada laju tercepat sejak Agustus 2020 karena perusahaan menggunakan stok untuk memenuhi pesanan.
Tekanan biaya input juga mulai mereda. S&P Global mencatat inflasi harga input berada pada level terendah dalam enam bulan, meskipun kenaikannya masih berada di atas rata-rata jangka panjang. Kondisi ini memberi ruang bagi produsen untuk meningkatkan pembelian bahan baku dan mempertahankan prospek produksi yang positif.
Perbaikan manufaktur tersebut menjadi salah satu sinyal perkembangan ekonomi Indonesia pada akhir kuartal III 2026. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mencatat bahwa ekspor industri pengolahan pada Januari-Agustus 2026 tumbuh 6,62 persen, menunjukkan peran industri pengolahan yang semakin penting dalam perdagangan Indonesia.
News
Prabowo Siapkan Bantuan Pangan dan Subsidi Upah Kuartal IV
Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/09/2026) membahas sejumlah program bantuan pemerintah yang disiapkan untuk dilaksanakan pada kuartal keempat tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers seusai rapat mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah program untuk menjaga daya beli masyarakat. Program tersebut antara lain pembukaan rekening bagi masyarakat, bantuan pangan, serta bantuan subsidi upah bagi para pekerja.
“Tadi rapat dengan Bapak Presiden terkait dengan program-program bantuan pemerintah yang disiapkan untuk kuartal keempat,” ujar Airlangga kepada para awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Airlangga menjelaskan, salah satu program yang dibahas adalah pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun. Program tersebut diarahkan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Pemerintah saat ini masih melakukan verifikasi jumlah calon penerima bersama kementerian terkait.
“Jadi tadi dibahas program untuk di kuartal keempat, antara lain pembukaan rekening kepada warga negara yang di atas 17 tahun dan diarahkan pada desil sampai dengan desil 4. Nah nanti angkanya sedang di cross-check dengan kementerian terkait,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah mengonfirmasi penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram untuk tiga bulan. Bantuan tersebut akan diberikan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,5 triliun.
“Yang kedua, konfirmasi bantuan pangan yang besarnya 10 kilogram untuk 3 bulan dan nanti akan diserahkan 1 kali untuk Oktober dan Desember. Dan ini diberikan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat. Ini desilnya 1 sampai 4 dan kebutuhan anggarannya kira-kira Rp17,5 triliun,” kata Airlangga.
Program lain yang turut dibahas dalam rapat adalah pemberian kembali bantuan subsidi upah. Menurut Airlangga, bantuan tersebut akan diberikan untuk periode tiga bulan dengan nilai Rp300 ribu per bulan dan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja.
“Dan yang ketiga adalah pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah ini diberikan 1 kali untuk 3 bulan dan perbulannya sebesar 300 ribu dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp12 triliun,” ujarnya.
Melalui persiapan sejumlah program tersebut, pemerintah berupaya menjaga daya beli sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari pada tiga bulan terakhir tahun 2026.
News
Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$3,55 Miliar pada Agustus 2026
Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar US$3,55 miliar pada Agustus 2026, didorong oleh kinerja ekspor yang tetap tumbuh di tengah dinamika ekonomi global
Monitorday.com– Indonesia kembali membukukan surplus neraca perdagangan pada Agustus 2026 sebesar US$3,55 miliar. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas perdagangan eksternal Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah perubahan permintaan global dan pergerakan harga komoditas.
Berdasarkan data yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja tersebut terutama ditopang oleh peningkatan ekspor. Nilai ekspor Indonesia pada Agustus tumbuh 6,72 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap sejumlah produk Indonesia di pasar internasional masih terjaga.
Surplus perdagangan terjadi ketika nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor. Kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap posisi eksternal perekonomian Indonesia, meskipun perkembangan selanjutnya tetap bergantung pada harga komoditas, permintaan negara mitra dagang, nilai tukar rupiah, serta kebutuhan impor domestik.
Menurut laporan Reuters, surplus US$3,55 miliar pada Agustus merupakan capaian yang lebih besar dari perkiraan pasar dan menjadi surplus bulanan terbesar sejak September 2025. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri masih menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi Indonesia.
Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu menjaga daya saing ekspor sekaligus memperkuat industri pengolahan di dalam negeri. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dapat membuat ekspor tidak hanya bergantung pada komoditas mentah, tetapi semakin banyak berasal dari produk manufaktur dan produk bernilai tambah.
Kinerja perdagangan Agustus juga menjadi bagian penting dalam membaca kondisi perekonomian Indonesia pada paruh kedua 2026. Surplus yang tetap terjaga memberikan ruang bagi perekonomian untuk menghadapi perubahan kondisi global, sementara tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekspor berlangsung berkelanjutan.
News
Perempuan Pertama Jabat PM Maroko, Intip Profil Fatima Ezzahra El Mansouri
Monitorday.com – Raja Maroko Mohammed VI menunjuk Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai perdana menteri baru. Penunjukan ini mencatat sejarah karena El Mansouri menjadi perempuan pertama yang memimpin pemerintahan di Maroko.
Dalam pernyataan resmi Kerajaan Maroko pada Selasa (29/9), Mohammed VI menugaskan El Mansouri untuk membentuk pemerintahan baru.
El Mansouri menyebut penunjukan tersebut sebagai momen bersejarah bagi negaranya.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara kita, seorang perempuan mengemban tanggung jawab memimpin pemerintahan,” kata El Mansouri, dikutip Al Jazeera.
Ia menambahkan, pencapaian tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan bagi dirinya, tetapi juga bagi perempuan Maroko.
El Mansouri tercatat sebagai perempuan kedua yang memimpin pemerintahan di dunia Arab setelah Najla Bouden, yang menjabat sebagai perdana menteri Tunisia pada Oktober 2021 hingga Agustus 2023.
El Mansouri lahir di Marrakesh pada 1976. Ia menempuh pendidikan hukum dan meraih diploma lanjutan dari Universitas Montpellier, Prancis.
Karier politiknya dimulai sejak usia muda. Pada 2009, El Mansouri mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat wali kota Marrakesh.
Setelah masa jabatan pertamanya berakhir, ia kembali memimpin Dewan Kota Marrakesh setelah pemilihan umum 2021. El Mansouri juga memiliki pengalaman di parlemen setelah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama beberapa periode.
Pada Oktober 2021, ia masuk ke pemerintahan nasional dan dipercaya sebagai Menteri Perencanaan Tata Ruang Nasional, Pembangunan Perkotaan, Perumahan, dan Kebijakan Perkotaan.
Penunjukan sebagai perdana menteri kini menempatkan El Mansouri di posisi tertinggi dalam pemerintahan Maroko sekaligus menandai babak baru bagi keterwakilan perempuan dalam politik negara tersebut.
News
Standar Jalan Tol Diperketat, Aturan Baru Ditargetkan Terbit Oktober
Monitorday.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Peraturan Menteri PU tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol terbit pada Oktober 2026. Aturan baru ini akan memperketat standar layanan yang wajib dipenuhi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), sekaligus menyesuaikan regulasi dengan amanat PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan rancangan aturan tersebut telah melewati sejumlah tahapan, mulai dari persetujuan izin prakarsa, konsultasi publik hingga harmonisasi dengan Kementerian Hukum.
Namun, pemerintah masih menyelesaikan ketentuan mengenai sanksi administratif berupa denda yang masuk kategori penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Roy sebelumnya menyebut aturan tersebut ditargetkan diundangkan pada pekan ketiga Oktober 2026. Target itu bergantung pada penyelesaian persetujuan PNBP dan harmonisasi akhir.
Salah satu perubahan penting dalam rancangan aturan adalah peningkatan frekuensi pemeriksaan tingkat ketidakrataan permukaan jalan atau International Roughness Index (IRI).
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati mengatakan survei IRI yang sebelumnya dilakukan setahun sekali akan ditingkatkan menjadi empat kali setahun atau setiap tiga bulan.
Peningkatan frekuensi pemeriksaan ditujukan agar kondisi jalan tol dapat dipantau lebih rutin. Rancangan aturan juga memperkuat sanksi administratif bagi BUJT yang tidak memenuhi SPM sesuai regulasi maupun Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
BPJT mendefinisikan SPM sebagai ukuran jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dicapai dalam penyelenggaraan jalan tol.
Dalam rancangan regulasi baru, SPM mencakup delapan aspek dengan total 54 indikator, yakni:
- Kondisi jalan tol;
- Kecepatan tempuh rata-rata;
- Aksesibilitas;
- Mobilitas;
- Keselamatan;
- Unit pertolongan, penyelamatan, dan bantuan pelayanan;
- Lingkungan;
- Tempat istirahat dan pelayanan (TI/TIP).
Pada aspek kondisi jalan, indikator yang dinilai mencakup kekesatan dan kerataan permukaan, lubang, retak, rutting, fungsi drainase, median, hingga bahu jalan.
Tingkat ketidakrataan permukaan jalan dalam rancangan standar ditetapkan paling tinggi 4 meter per kilometer. Sementara kerusakan berupa lubang, retak, maupun rutting harus ditangani maksimal dalam waktu 2 x 24 jam.
Pengetatan SPM tidak hanya menyasar kondisi fisik jalan. Pemerintah juga memasukkan aspek keamanan, keselamatan, dan fasilitas pengguna.
Ketentuan yang disiapkan mencakup penggunaan CCTV, penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta penambahan fasilitas layanan publik di tempat istirahat dan pelayanan.
Dari sisi kecepatan, parameter SPM yang dijelaskan BPJT pada 2026 menetapkan kecepatan tempuh rata-rata minimal 40 kilometer per jam untuk jalan tol dalam kota dan 60 kilometer per jam untuk jalan tol luar kota.
Sebelum aturan baru diterbitkan, SPM jalan tol masih mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. Regulasi yang ditetapkan pada 17 Oktober 2014 itu masih tercatat berlaku dalam basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu, PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol telah berlaku sejak 20 Mei 2024. Peraturan tersebut menggantikan PP Nomor 15 Tahun 2005 beserta sejumlah perubahannya.
Dengan aturan baru ini, pemerintah tidak hanya memperbarui standar pelayanan jalan tol, tetapi juga memperkuat pengawasan dan mekanisme penegakan aturan terhadap BUJT.
Jika target penerbitan tercapai, regulasi tersebut akan menjadi instrumen baru untuk mengukur kualitas jalan tol secara lebih luas—mulai dari kondisi fisik dan kelancaran perjalanan hingga keselamatan, fasilitas pertolongan, serta layanan bagi pengguna.
News
Komisi II DPR Bentuk Panja RUU Pemilu
Monitorday.com – Komisi II DPR RI resmi membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
Pembentukan panja diputuskan dalam rapat internal Komisi II DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Keputusan tersebut menandai dimulainya pembahasan revisi UU Pemilu melalui mekanisme panja.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pembentukan panja telah disahkan secara formal dalam rapat internal.
“Kami tadi telah menggelar rapat internal di Komisi II DPR yang hari ini secara formil telah mengesahkan panja penyusunan RUU Pemilu,” kata Rifqinizamy kepada wartawan di kompleks parlemen.
Setelah panja terbentuk, Komisi II akan menyusun agenda dan tahapan pembahasan. Rifqinizamy mengatakan jadwal kerja panja akan dibahas dalam rapat pada Senin (5/10/2026).
“Kami akan sampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui rekan-rekan media,” ujarnya.
RUU Pemilu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Dalam proses penyusunannya, Komisi II juga telah membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan. Partisipasi publik disebut menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pembahasan revisi aturan pemilu.
Revisi tersebut mencakup perubahan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi itu mengatur sejumlah aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari penyelenggara dan pelaksanaan hingga pelanggaran, sengketa, serta tindak pidana pemilu.
Sebelumnya, Rifqinizamy memastikan panja RUU Pemilu akan dibentuk pada 2026. Komisi II mendapat tugas menyiapkan naskah akademik dan draf rancangan revisi sebagai bagian dari proses legislasi.
Pembahasan RUU Pemilu juga akan berjalan bersamaan dengan sejumlah rancangan undang-undang lain yang menjadi tanggung jawab Komisi II. Rifqinizamy menyebut terdapat 16 RUU yang akan digodok, terdiri atas 15 RUU mengenai kabupaten/kota dan RUU Administrasi Kependudukan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan revisi UU Pemilu perlu dibahas secara hati-hati. Menurut dia, seluruh ketentuan dalam regulasi tersebut perlu dikaji agar perubahan yang dibuat dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemilu sekaligus memberikan kepastian hukum.
Dengan terbentuknya panja, revisi UU Pemilu kini memasuki tahap pembahasan formal di Komisi II DPR. Agenda kerja dan jadwal pembahasan berikutnya akan ditentukan dalam rapat pada awal Oktober 2026.
News
Prabowo Siapkan Pendidikan dan Rehabilitasi Berbasis Teknologi untuk Pengguna Narkoba
Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (29/09/2026). Dalam rapat tersebut, Kepala Negara memberikan arahan mengenai pengembangan model pendidikan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, terutama remaja dan anak muda.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo mendorong pemerintah untuk merumuskan pendekatan yang dapat membantu pengguna narkoba pulih sekaligus kembali menjalani kehidupan yang produktif.
“Bapak Presiden mengarahkan bagaimana model kurikulum, pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya,” ujar Brian dalam keterangan pers seusai rapat.
Menurut Brian, sejumlah perguruan tinggi telah mengembangkan praktik rehabilitasi dengan dukungan teknologi dan pendekatan pendidikan. Masukan juga disampaikan oleh dokter dari RSCM serta peneliti Universitas Indonesia. Pengalaman tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun konsep rehabilitasi.
“Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktik-praktik baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi, sehingga nantinya proses rehabilitasi pengguna narkoba, apalagi terutama yang remaja-remaja, anak-anak muda, itu dipastikan betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan mereka,” kata Brian.
Presiden Prabowo, lanjutnya, juga meminta agar praktik baik dari negara lain dipelajari. Perhatian diberikan pada model pendidikan dan rehabilitasi yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi.
“Tadi Bapak Presiden juga memberikan petunjuk, ada bagaimana best practice di beberapa negara lain gitu ya, pendidikan itu betul-betul model pendidikan dan model rehabilitasi yang memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi, itu sudah bisa dilakukan ya, sehingga nantinya betul-betul permasalahan ini bisa diselesaikan,” ucap Brian.
Selain penguatan rehabilitasi, rapat tersebut turut menyoroti kemudahan akses narkoba di kalangan remaja. Brian mengatakan konsep yang akan disusun bersama perguruan tinggi diarahkan agar anak muda yang menjalani rehabilitasi dapat pulih dan kembali produktif.
“Jadi tidak hanya sembuh tetapi juga kemudian produktif. Jadi yang kita akan susun bersama, tadi bersama-sama nanti perguruan tinggi yang memang memiliki fakultas kedokteran, fakultas psikologis yang sudah banyak terlibat dalam proses rehabilitasi para pengguna atau pecandu narkoba,” tuturnya.
News
Inflasi September 2026 Naik Menjadi 3,28 Persen, Pangan dan Transportasi Jadi Pendorong
Indonesia mencatat inflasi tahunan sebesar 3,28 persen pada September 2026, meningkat dari 3,19 persen pada Agustus, dengan tekanan terutama berasal dari kelompok pangan, transportasi, serta perawatan pribadi.
Monitorday.com– Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada September 2026 mencapai 3,28 persen secara tahunan atau year-on-year. Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi Agustus yang berada di level 3,19 persen. Secara bulanan, inflasi September tercatat 0,30 persen, sedangkan inflasi sepanjang tahun berjalan mencapai 2,17 persen.
Kenaikan harga terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil 1,28 persen terhadap inflasi tahunan. Sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain ikan segar, daging ayam ras, cabai rawit, beras, minyak goreng, serta daging sapi. Kelompok tersebut mencatat inflasi sebesar 4,37 persen secara tahunan.
Kelompok transportasi juga memberikan tekanan terhadap harga dengan andil 0,58 persen. Kenaikan terutama berkaitan dengan harga bensin, tarif angkutan udara, serta pelumas atau oli mesin. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil 0,53 persen, antara lain dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan.
Dari sisi inflasi inti, BPS mencatat laju sebesar 2,84 persen secara tahunan pada September 2026. Secara bulanan, inflasi inti berada pada 0,10 persen, sedangkan secara tahun kalender mencapai 2,07 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga juga terjadi pada komponen yang mencerminkan perkembangan harga secara lebih mendasar.
Menurut Reuters, kenaikan inflasi September menjadi 3,28 persen sesuai dengan ekspektasi pasar dan masih berada dalam sasaran inflasi Bank Indonesia. Dibandingkan Agustus, kenaikannya relatif terbatas, dari 3,19 persen menjadi 3,28 persen.
Secara wilayah, seluruh provinsi mengalami inflasi tahunan pada September. Sulawesi Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 7,59 persen, sementara Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan inflasi terendah sebesar 2,55 persen.
Perkembangan inflasi September menjadi salah satu indikator penting bagi perekonomian Indonesia memasuki akhir 2026. Pergerakan harga pangan, energi, transportasi, dan nilai tukar akan tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas harga sekaligus daya beli masyarakat.
News
Indonesia Bawa Pulang 9 Penghargaan di WSC Shanghai 2026
Monitorday.com – Kontingen Indonesia meraih sembilan penghargaan dalam WorldSkills Competition (WSC) Shanghai 2026. Torehan itu terdiri atas satu medali perak, dua medali perunggu, dan enam Medallion for Excellence.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyambut langsung kepulangan delegasi Indonesia di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Ia mengapresiasi perjuangan para kompetitor serta eksper yang mendampingi mereka selama kompetisi keterampilan tingkat dunia tersebut.
“Pertama saya menyampaikan selamat atas prestasi yang sudah diraih oleh kontingen Indonesia di WorldSkills 2026. Kami juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan juga atas komitmen saudara-saudara sekalian untuk mengikuti program WorldSkills itu dengan sebaik-baiknya,” ujar Abdul Mu’ti.
Medali perak diraih Edsel Parama Mustapa pada bidang Software Applications Development. Dua medali perunggu masing-masing diperoleh Rash Asyari Amyris Thalib di bidang IT Network Systems Administration dan Fatima Rani Al Husna Prameswara pada Restaurant Service.
Sementara itu, enam Medallion for Excellence diraih Indonesia pada bidang Web Technologies, Industrial Control, Electronics, Mechatronics, Refrigeration and Air Conditioning, serta Automobile Technology.
Indonesia mengirimkan 20 kompetitor untuk bertanding dalam 17 bidang keahlian di Shanghai. Mereka didampingi 17 eksper dan technical delegate. Kemendikdasmen menyebut komposisi tersebut menjadi delegasi terbesar Indonesia sepanjang keikutsertaan di WorldSkills.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan capaian internasional Indonesia juga meluas. Jumlah bidang yang berhasil meraih penghargaan meningkat dari empat menjadi sembilan bidang.
Para kompetitor menjalani persiapan intensif selama sekitar lima hingga enam bulan sebelum berangkat ke Shanghai.
Edsel, misalnya, menghabiskan enam bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Software Applications Development. Ia rutin mengerjakan soal baru setiap hari sebagai bagian dari latihan.
“Dari awal saya tidak berekspektasi untuk mendapatkan. Tapi alhamdulillah saya bisa dapat,” ujar Edsel.
Dalam kompetisi tersebut, Edsel mengerjakan seluruh tahapan pengembangan aplikasi, mulai dari perencanaan, pembuatan hingga pengujian. Aplikasi berbasis Android yang dikembangkannya dirancang agar dapat diterapkan di dunia usaha dan industri.
Perjalanan panjang dilalui Fatima sebelum meraih medali perunggu. Ia berlatih sekitar dua setengah tahun sejak mengikuti Lomba Kompetensi Siswa, kompetisi tingkat ASEAN, seleksi daerah, seleksi nasional hingga masuk training center WSC Shanghai 2026.
Latihan bahkan dilakukan langsung di lingkungan industri. Pengalaman itu membuat Fatima terbiasa berinteraksi dengan tamu sekaligus memahami pola kerja profesional di bidang layanan restoran.
“Saya selalu berprinsip bahwa saya ingin memberikan yang terbaik. Alhamdulillah, mungkin ini bonus yang saya dapatkan,” kata Fatima.
Sementara Rash mengaku sempat pesimistis setelah menemukan sejumlah hal yang tidak berjalan sesuai harapan selama kompetisi. Namun, hasil akhir justru membawanya masuk tiga besar dan meraih medali perunggu.
“Saya sempat sudah merasa tidak akan dapat medali. Tapi ternyata setelah pengumuman dan masuk tiga besar, tentunya sangat senang sekali,” ujar Rash.
Kemendikdasmen menilai pengalaman dari WorldSkills tidak berhenti pada penghargaan yang dibawa pulang. Tatang mengatakan pengalaman para kompetitor akan didiseminasikan melalui penyelarasan Lomba Kompetensi Siswa, penguatan pusat pelatihan mitra, hingga penyusunan buku mengenai pengalaman Indonesia di panggung keterampilan dunia.
Eksper Indonesia Angga Friyanto juga menyoroti pentingnya aspek mental dalam menghadapi kompetisi internasional. Ia pernah menjadi kompetitor WorldSkills pada 2013 sebelum kemudian terlibat sebagai eksper dalam sejumlah penyelenggaraan berikutnya.
Menurut Angga, kemampuan teknis peserta Indonesia mampu bersaing dengan kompetitor dari negara lain. Namun, kepercayaan diri saat berhadapan dengan peserta dari berbagai negara masih perlu diperkuat.
Abdul Mu’ti berharap pencapaian di Shanghai menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kualitas pendidikan Indonesia.
“Capaian ini bukan akhir dari perjalanan panjang kita untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua dan bukan bagian akhir dari komitmen kita untuk terus mencerdaskan bangsa dan memajukan bangsa dan negara dengan pendidikan dan prestasi yang kalian dapat,” kata Abdul Mu’ti.
WSC Shanghai 2026 berlangsung pada 22-27 September 2026 dan mempertemukan talenta muda dari 68 negara dan wilayah dalam 64 bidang keahlian.
