Jakarta [MONITORDAY] — Jaringan aktivis 98 Resolution Network menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun masa pemerintahannya berhasil mengoreksi haluan ekonomi nasional yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada utang luar negeri dan modal asing.

Koordinator 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, mengutarakan bahwa orientasi pertumbuhan ekonomi tanpa industrialisasi dan partisipasi rakyat pada masa lalu telah menempatkan bangsa Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan di tingkat global.

“Orientasi pertumbuhan ekonomi tanpa industrialisasi dan partisipasi rakyat seperti ini telah menempatkan bangsa kita menjadi ‘bangsa kuli dan kuli diantara bangsa-bangsa’,” tegas Haris Moti di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Haris menjelaskan, guna mengakhiri ketergantungan modal asing yang kerap mendikte kebijakan negara, Presiden Prabowo melakukan konsolidasi modal dalam negeri melalui pembentukan Danantara. Badan tersebut diproyeksikan mengelola aset BUMN senilai 1 triliun dolar AS untuk menggerakkan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah memberlakukan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri paling singkat satu tahun serta menghentikan sistem anggaran defisit APBN.

“Presiden Prabowo membentuk Danantara dan bertekad menjadikannya sebagai konsolidator modal nasional dengan mengelolah aset senilai 1 triliun dolar dari BUMN yang akan menjadi sumber dana dalam menggerakkan pembangunan ekonomi,” lanjut Haris.

Tak hanya konsolidasi modal, langkah penegakan hukum terhadap transfer pricing, under invoicing, serta pendirian Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pintu tunggal ekspor komoditas strategis juga diapresiasi untuk mencegah kebocoran surplus kekayaan alam Indonesia.

“Kami selaku relawan dan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad mengawal dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut,” tutur Haris menegaskan komitmen pengawasan terhadap kedaulatan ekonomi nasional.

Monitorday.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi bertajuk MBG 2.0. Fokus program kini tak hanya mengejar perluasan jangkauan, tetapi juga memperkuat keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas pelaksanaan.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa perubahan tersebut menjadi langkah besar untuk membenahi cara kerja program seiring meningkatnya skala pelaksanaan MBG.

“Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi seaman apa? BGN mengambil keputusan besar, tidak sekadar memperbaiki, tapi merombak cara kerja,” ujar Tysa di Jakarta, Rabu.

Menurut Tysa, transformasi MBG 2.0 merupakan respons terhadap berbagai masukan masyarakat. Aspirasi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan standar layanan di lapangan.

Salah satu langkah utama ialah memperketat standar keamanan pangan. BGN mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna memastikan pengolahan dan penyajian makanan memenuhi persyaratan kebersihan.

BGN juga memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperjelas hubungan kerja, pembagian tanggung jawab, serta akuntabilitas para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Selain keamanan pangan, BGN membenahi basis data penerima manfaat dengan menyinkronkan data dari sistem kementerian dan lembaga terkait dengan kondisi faktual di lapangan.

Penajaman atau refocusing penerima manfaat dilakukan agar bantuan makanan benar-benar menjangkau sasaran yang tepat. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya di tengah besarnya skala program.

“Dengan skala program yang semakin besar, ketepatan data menjadi bagian penting dari tata kelola. Kita ingin memastikan makanan yang disiapkan sesuai dengan penerima manfaat yang benar-benar ada di lapangan,” kata Tysa.

Pembenahan data tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan luas, tetapi juga tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transformasi MBG 2.0 juga menyasar pola penyajian makanan. BGN telah menguji coba konsep MBG prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi.

Inovasi ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki pengalaman makan peserta didik, tetapi juga membangun kebiasaan positif, seperti kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama.

Melalui percontohan tersebut, BGN berupaya mengembangkan pola penyelenggaraan MBG yang tidak sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mendukung pembentukan perilaku positif di lingkungan sekolah.

BGN mencatat Program MBG telah menjangkau 57.491.334 penerima manfaat. Pelaksanaannya didukung oleh 26.385 SPPG yang beroperasi dan melibatkan 1.027.998 tenaga kerja.

Besarnya skala program membuat penguatan pengawasan, standar keamanan pangan, dan validitas data semakin krusial. Melalui MBG 2.0, BGN menargetkan pelaksanaan program yang lebih aman, terukur, dan tepat sasaran seiring meluasnya jangkauan layanan.

Transformasi ini menandai pergeseran fokus MBG: bukan hanya memperbanyak penerima, melainkan memastikan kualitas makanan, keamanan proses penyajian, dan ketepatan penyaluran manfaat tetap terjaga.

Monitorday.com – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,8 triliun untuk membiayai sejumlah program bantuan dan insentif hingga akhir 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung bantuan pangan, bantuan subsidi upah (BSU), serta program diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) demi menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berbagai program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menopang konsumsi masyarakat menjelang akhir tahun.

“Tadi kami sampaikan, plus program-program yang akan dilaksanakan, satu yang terkait dengan pembukaan rekening koran, yang kedua terkait dengan bantuan pangan yang 10 kilo untuk 3 bulan, yang ketiga bantuan subsidi upah,” ujar Airlangga seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Airlangga menjelaskan, bantuan pangan yang disiapkan berupa beras sebanyak 10 kilogram selama tiga bulan. Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan subsidi upah kepada pekerja yang memenuhi kriteria penerima.

Selain bantuan langsung, pemerintah menyiapkan berbagai program diskon untuk periode Natal dan Tahun Baru. Insentif tersebut diharapkan dapat meringankan pengeluaran masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi selama musim liburan.

“Diskon Natal Tahun baru juga seluruhnya sudah disiapkan. Dananya sekitar Rp31,8 triliun,” kata Airlangga.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Airlangga juga melaporkan kondisi makroekonomi Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi, masih relatif mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Pemerintah berharap kombinasi bantuan pangan, subsidi upah, dan diskon akhir tahun dapat menjaga konsumsi rumah tangga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dengan anggaran sekitar Rp31,8 triliun, rangkaian program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum aktivitas ekonomi hingga penghujung 2026.

Monitorday.com– Ledakan investasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mengubah peta industri semikonduktor global. Samsung Electronics dari Korea Selatan dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) berada di tengah gelombang permintaan yang didorong pembangunan pusat data, pengembangan model AI berskala besar, dan kebutuhan komputasi berperforma tinggi. Proyeksi laba fantastis yang beredar untuk kuartal III 2026 mencerminkan besarnya ekspektasi pasar terhadap industri chip. Namun, angka sekitar US$80 miliar untuk Samsung dan US$46,7 miliar untuk TSMC perlu dibedakan secara tegas antara laba, pendapatan, dan proyeksi analis sebelum dapat diperlakukan sebagai hasil keuangan resmi.

Ledakan AI mengubah peta industri semikonduktor

Kinerja kedua perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan AI tidak hanya menguntungkan perusahaan pengembang model seperti Nvidia, penyedia komputasi awan, atau operator pusat data. Produsen komponen yang memasok kebutuhan infrastruktur tersebut juga memperoleh manfaat besar. Samsung memiliki posisi penting dalam bisnis memori, sedangkan TSMC menjadi produsen cip kontrak utama bagi perusahaan teknologi dunia. Ketika kebutuhan pemrosesan AI meningkat, permintaan terhadap memori berkapasitas tinggi, prosesor canggih, dan teknologi manufaktur presisi ikut terdorong.

Laporan Reuters pada 8 Oktober 2026 menyebut Samsung memperkirakan laba operasional kuartal III mencapai 107,4 triliun won, setara sekitar US$80,17 miliar. Angka itu hampir sembilan kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut terutama dikaitkan dengan kuatnya penjualan cip memori dan ketatnya pasokan untuk infrastruktur AI. Namun, angka itu merupakan estimasi awal laba operasional, bukan laba bersih perusahaan. Reuters juga mencatat adanya risiko dari perlambatan kenaikan harga memori dan persaingan produsen lain.

Sementara itu, TSMC telah melaporkan hasil kuartal III pada 15 Oktober 2026. Perusahaan asal Taiwan tersebut membukukan pendapatan sebesar US$46,72 miliar dan laba bersih sekitar US$23,59 miliar. Pendapatannya meningkat 50,9 persen secara tahunan, sedangkan laba bersihnya tumbuh 68,7 persen. Margin laba bersih mencapai 51,1 persen, mencerminkan kuatnya posisi perusahaan dalam manufaktur cip canggih. Dengan demikian, angka US$46,7 miliar yang beredar merupakan pendapatan TSMC, bukan laba bersihnya.

Perbedaan model bisnis menjelaskan mengapa kedua perusahaan menikmati pertumbuhan dari sumber yang tidak sepenuhnya sama. Samsung memproduksi berbagai jenis cip memori, termasuk DRAM yang dibutuhkan untuk menyimpan data sementara ketika sistem AI bekerja. Salah satu segmen penting adalah high-bandwidth memory (HBM), yang memungkinkan perpindahan data berkecepatan tinggi antara memori dan prosesor AI. Sementara itu, TSMC berfokus pada manufaktur cip berdasarkan desain pelanggan, termasuk prosesor canggih yang digunakan untuk komputasi AI. Keberhasilan TSMC memperlihatkan pentingnya kemampuan manufaktur pada teknologi proses terdepan.

Pusat data menjadi mesin pertumbuhan baru

Pendorong utama permintaan cip adalah ekspansi pusat data AI. Perusahaan teknologi besar menginvestasikan dana dalam jumlah besar untuk membangun fasilitas komputasi, membeli akselerator AI, memperluas jaringan, dan meningkatkan kapasitas penyimpanan. Model AI generatif dan agen AI membutuhkan sumber daya komputasi yang besar, baik selama proses pelatihan maupun ketika melayani jutaan permintaan pengguna. Kondisi ini memperluas kebutuhan terhadap prosesor, memori, jaringan berkecepatan tinggi, dan sistem pendinginan. Reuters pada 13 Oktober 2026 juga menyoroti besarnya belanja infrastruktur AI serta manfaat yang mengalir kepada pemasok perangkat keras di Asia.

Meski demikian, rekor laba tidak berarti industri semikonduktor bebas risiko. Pembangunan fasilitas manufaktur membutuhkan investasi modal yang sangat besar, sementara perubahan teknologi dapat membuat sebagian kapasitas produksi kurang kompetitif. Produsen juga menghadapi risiko kelebihan pasokan jika ekspansi kapasitas berlangsung lebih cepat daripada pertumbuhan permintaan. Selain itu, perusahaan pengembang AI perlu membuktikan bahwa pendapatan dari produk dan layanan mereka dapat menutupi biaya infrastruktur yang terus meningkat. Apabila monetisasi AI tidak memenuhi ekspektasi, belanja modal berpotensi dikurangi dan berdampak pada rantai pasok cip global.

Peluang bagi Indonesia

Bagi Indonesia, pertumbuhan industri cip global menghadirkan peluang untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital. Pembangunan pusat data, layanan komputasi awan, aplikasi industri, dan solusi AI dapat menciptakan permintaan baru terhadap tenaga kerja digital serta layanan teknologi. Namun, Indonesia masih perlu memperkuat keterampilan semikonduktor, pendidikan teknik, riset, dan kemampuan mengembangkan perangkat lunak. Pengembangan industri pendukung, seperti perakitan elektronik, pengujian komponen, sistem pendinginan, dan infrastruktur pusat data, juga dapat menjadi bagian dari strategi peningkatan nilai tambah domestik.

Pemerintah dan pelaku usaha perlu memastikan bahwa investasi AI menghasilkan manfaat ekonomi yang luas, bukan hanya peningkatan konsumsi teknologi impor. Perguruan tinggi, lembaga riset, dan perusahaan dapat bekerja sama untuk menyiapkan tenaga ahli dalam desain cip, rekayasa perangkat keras, pengelolaan pusat data, dan keamanan sistem AI. Pada saat yang sama, perusahaan perlu mempertimbangkan efisiensi energi, ketersediaan air, keamanan data, serta kelayakan investasi jangka panjang. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi digital tanpa harus langsung menguasai seluruh tahapan produksi semikonduktor.

Pada akhirnya, lonjakan kinerja Samsung dan TSMC memperlihatkan bahwa ledakan AI memiliki dampak ekonomi yang melampaui industri perangkat lunak. Memori, prosesor, dan kemampuan manufaktur cip kini menjadi fondasi penting bagi perkembangan teknologi global. Namun, angka keuangan harus dibaca secara cermat: sekitar US$80 miliar merupakan estimasi laba operasional Samsung, sedangkan US$46,7 miliar merupakan pendapatan TSMC pada kuartal III 2026. Bagi Indonesia, pelajaran strategisnya jelas: peluang AI tidak hanya terletak pada penggunaan aplikasi, tetapi juga pada kemampuan membangun sumber daya manusia, infrastruktur, dan industri pendukung yang mampu menangkap nilai tambah dari pertumbuhan tersebut.

Jakarta [MONITORDAY] – Jaringan relawan dan aktivis 98 Resolution Network memberikan penegasan terkait dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mengoreksi serta menata ulang kebijakan ekonomi nasional.

Koordinator 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menyatakan bahwa pelembagaan demokrasi politik sejak awal reformasi tidak akan efektif jika tidak berjalan simultan dengan agenda demokratisasi ekonomi. Menurutnya, ketimpangan yang terjadi selama ini dipicu oleh dikuasainya sumber daya ekonomi oleh segelintir kelompok.

“Praktek demokrasi semu terjadi ketika rakyat hanya difasilitasi ‘pengeras suara’ dan ‘mimbar’ untuk bebas berkumpul dan berpendapat, tapi di saat yang sama tidak dilibatkan secara setara dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi dan kekayaan negara,” ujar Haris Moti di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Haris menjelaskan, langkah utama yang ditempuh Presiden Prabowo dalam dua tahun masa jabatannya adalah mengembalikan norma dasar Pasal 33 UUD 1945 sebagai rujukan utama seluruh kebijakan pembangunan. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang semula terpusat pada segelintir pihak kini dikembalikan ke dalam hak menguasai negara demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kemandirian nasional.

“Jangan sampai rakyat yang mati-matian berjuang, tapi yang mengkonsumsi nangkanya hanya segelintir atau 1 persen orang atau kelompok, sementara 99 persen rakyat hanya kena ‘getahnya’ saja,” tegas Haris mengutip pesan kebangsaan Bung Karno terkait pentingnya pemerataan ekonomi.

Sejumlah program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, perumahan subsidi, hingga pembentukan Danantara dinilai menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat dan pembentukan modal nasional. Selain itu, kemajuan regulasi sosial seperti UU Pelindungan Tenaga Kerja, UU Reformasi Agraria, hingga Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang pelindungan ekosistem transportasi digital turut diapresiasi.

“Kami selaku relawan dan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad mengawal dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut,” pungkas Haris Moti menuturkan komitmen organisasinya.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto meminta anggota Kabinet Merah Putih yang belum mendapat peran besar dalam pemerintahan untuk bersabar. Ia mengibaratkan kabinet seperti tim sepak bola yang memiliki pemain inti, pemain cadangan, hingga pendukung yang masing-masing akan mendapat kesempatan sesuai kebutuhan.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Ia menegaskan bahwa seluruh anggota kabinet memiliki peluang untuk berkontribusi, meski tidak semuanya langsung mendapat peran utama sejak awal pemerintahan.

“Yang cadangan jangan frustrasi. Pada saatnya saudara akan kita mainkan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, perjalanan pemerintahan saat ini bahkan belum mencapai jeda babak pertama jika dianalogikan dengan pertandingan sepak bola. Dengan masa jabatan lima tahun, dua setengah tahun pertama merupakan babak pertama, sedangkan dua setengah tahun berikutnya menjadi babak kedua.

“Ibarat ini pertandingan sepak bola, kita sesungguhnya belum sampai ke half-time,” katanya.

Prabowo pun meminta para pejabat yang merasa belum mendapat kesempatan untuk tidak terburu-buru atau gelisah menunggu giliran. Ia menilai perjalanan pemerintahan masih panjang sehingga ruang untuk mengambil peran dan memberikan kontribusi tetap terbuka.

“Jadi tenang-tenang saja para pemain cadangan yang saya sudah lihat gelisah. Kapan saya dimainkan?” kata Prabowo.

Selain mengingatkan soal pembagian peran dalam pemerintahan, Prabowo menyoroti kondisi kesehatan para pejabat kabinet. Ia mengaku prihatin karena sejumlah anggota pemerintahan sudah harus menjalani perawatan di rumah sakit, meski masa pemerintahan belum melewati babak pertama.

Untuk mengantisipasi masalah kesehatan, Prabowo meminta Menteri Kesehatan meningkatkan perhatian terhadap kondisi fisik para menteri, wakil menteri, dan kepala badan.

Ia mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan dilakukan secara lebih menyeluruh guna mendeteksi potensi gangguan kesehatan sejak dini.

“Saya minta Menteri Kesehatan, coba menteri-menteri, wakil menteri, kepala badan mungkin diundang check-up yang lebih teliti lagi,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga kebugaran, termasuk memperhatikan kebutuhan vitamin. Menurutnya, kesehatan para pejabat perlu dijaga agar mereka dapat menjalankan tugas pemerintahan secara optimal.

Melalui analogi tim sepak bola tersebut, Prabowo menekankan bahwa pembagian peran dalam kabinet merupakan bagian dari strategi pemerintahan. Ia meminta para pejabat tetap bersiap, menjaga kondisi kesehatan, dan menunggu kesempatan untuk berkontribusi lebih besar.

Jakarta [MONITORDAY] – DPP Partai Gerindra mengungkapkan hasil kajian internal sementara yang menyebut ada 42 menteri dan wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih dinilai tidak bekerja secara optimal. Kendati demikian, partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut masih merahasiakan daftar nama pejabat yang masuk dalam catatan evaluasi itu.

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menjelaskan bahwa angka 42 pejabat tersebut didapatkan berdasarkan penilaian indikator kinerja utama (Key Performance Indicator / KPI) serta bidang hasil utama (Key Result Area / KRA). Evaluasi komprehensif ini dilakukan secara internal oleh tim Gerindra untuk mengukur efektivitas kerja kabinet yang berjalan.

“Kami memiliki instrumen KPI dan KRA untuk mengukur kinerja masing-masing kementerian dan lembaga,” ujar Kamrussamad kepada media. Ia juga menegaskan, jika ada pejabat kabinet yang merasa tidak mampu mengejar target yang telah ditetapkan oleh Presiden, mereka dipersilakan untuk mengundurkan diri.

Meskipun publik penasaran mengenai siapa saja sosok di balik 42 nama tersebut, Gerindra menegaskan daftar lengkapnya tidak akan dipublikasikan ke publik. Hasil kajian internal ini akan diserahkan langsung secara tertutup kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai hak prerogatif presiden untuk melakukan evaluasi ataupun perombakan (reshuffle) kabinet di masa mendatang.

Langkah Gerindra ini memicu berbagai respons dari pengamat politik. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menilai bahwa akar masalah lambatnya kinerja kabinet tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada para menteri. Menurutnya, pola hubungan kerja yang sentralistik ikut memengaruhi keberanian para menteri dalam mengeksekusi kebijakan.

“Sebetulnya problem utamanya itu bukan di menteri-menterinya, tapi ada pada presidennya,” ujar Ray dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Ray menyoroti bahwa evaluasi berkala memang diperlukan, namun komitmen terhadap pembagian wewenang yang jelas juga menjadi kunci agar kabinet dapat bergerak lebih cepat dan mandiri dalam mencapai target pemerintahan.

Monitorday.com – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) tetap dilakukan melalui sistem perbankan. Pemerintah belum mengubah mekanisme penyaluran gaji menjadi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), meski usulan tersebut telah diajukan Kementerian Koperasi.

“Akan tetap seperti sekarang, saya mentransfer tetap seperti sekarang,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Suahasil tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai usulan pembayaran gaji PNS melalui koperasi yang disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelumnya, Ferry mengungkapkan bahwa pengajuan rencana tersebut telah disampaikan kepada Kemenkeu. Pernyataan itu disampaikan seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu (14/10).

Ferry menyebut anggaran untuk mendukung rencana pembayaran gaji melalui koperasi tengah disiapkan. Namun, ia belum memerinci besaran anggaran, mekanisme penyaluran, maupun jadwal pelaksanaannya.

Belum ada pula penjelasan mengenai koperasi yang akan dilibatkan dalam skema tersebut. Dengan demikian, usulan itu masih memerlukan kejelasan lebih lanjut, sementara mekanisme pembayaran gaji PNS tetap berjalan melalui perbankan.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Oktober 2026, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia mencapai sekitar 6,7 juta orang. Angka tersebut mencakup PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Di sisi lain, PT Taspen (Persero) mencatat telah melayani 3,28 juta pensiunan dari total 9,13 juta peserta hingga Agustus 2026. Taspen didukung 46 mitra bayar dan 16.911 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Besarnya jumlah ASN dan luasnya jaringan layanan menunjukkan bahwa perubahan mekanisme pembayaran membutuhkan perencanaan serta kejelasan tata kelola agar penyaluran hak pegawai tetap berjalan lancar.

Penyaluran gaji PNS saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, dan Anggota Polri pada Bank Umum Secara Terpusat.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan mekanisme pembayaran gaji melalui rekening perbankan. Sementara itu, rencana pelibatan KDKMP masih menunggu kejelasan mengenai tindak lanjut usulan, skema pelaksanaan, dan landasan pengaturannya.

Untuk saat ini, pemerintah menegaskan pembayaran gaji PNS tetap dilakukan melalui mekanisme transfer perbankan seperti yang berlaku selama ini.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menerima saran dan rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyusul pengumuman terbaru Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengusulkan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.

Rekomendasi tersebut disampaikan langsung kepada Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10). Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat ekonomi, di antaranya Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah perlu melanjutkan reformasi pasar modal dan memperkuat penegakan aturan oleh regulator untuk merespons persoalan yang menjadi perhatian MSCI.

“Kami memberi saran untuk melanjutkan reformasi pasar modal yang memang sudah dijalankan dan melanjutkan enforcement oleh regulator yang memang juga sudah diumumkan,” kata Mari dalam konferensi pers seusai rapat di Istana Merdeka, Selasa malam.

Menurut Mari, perangkat hukum yang berlaku telah memberikan ruang bagi regulator untuk mengambil tindakan tegas. Karena itu, reformasi dan penegakan aturan dinilai perlu terus diperkuat guna menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia.

Selain perkembangan pasar modal, DEN juga menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi mengenai sejumlah agenda strategis nasional. Topik yang dibahas mencakup kesiapan menghadapi dampak El Nino dan La Nina, digitalisasi program perlindungan sosial, percepatan hilirisasi, tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM), serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, pembahasan dilakukan secara terperinci dengan melibatkan para pejabat terkait untuk mengonfirmasi data dan memastikan kesesuaian informasi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan.

Luhut mengapresiasi perhatian Prabowo terhadap data ekonomi yang disampaikan DEN dalam pertemuan tersebut.

Luhut menegaskan, DEN berkomitmen menyediakan data yang kredibel dan akurat bagi Presiden serta jajaran pemerintah. Langkah ini diharapkan membuat kebijakan pemerintah lebih terukur dan tepat sasaran.

“Kami akan men-feeding Presiden dengan data-data yang akurat sehingga proses pengambilan keputusan Presiden nanti basisnya akan banyak dengan data,” ujar Luhut.

Ia menilai, penggunaan data yang kuat menjadi faktor penting untuk meningkatkan akurasi keputusan pemerintah, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga kepercayaan terhadap pasar keuangan nasional.

Sementara itu, usulan MSCI terkait perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian pemerintah. Kelanjutan reformasi dan penguatan penegakan aturan menjadi rekomendasi utama DEN dalam merespons perkembangan tersebut.

Monitorday.com – SEAMEO Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) memperkuat kolaborasi regional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengasuhan anak usia dini (PAUD) di Asia Tenggara. Langkah ini menjadi fokus Pertemuan Tahunan Governing Board ke-9 di Jakarta, Selasa (20/10/2026), yang mengevaluasi capaian program sekaligus menetapkan prioritas kerja sama ke depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti, yang membuka pertemuan tersebut, menegaskan pentingnya peran SEAMEO CECCEP dalam mendorong layanan PAUD yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan negara-negara anggota.

Menurut Suharti, penguatan PAUD menjadi semakin penting seiring penerapan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah. Pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak dari keluarga yang membutuhkan serta pendekatan Partisipasi Semesta yang melibatkan pemerintah, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, perluasan akses harus diiringi peningkatan kompetensi pendidik dan penyediaan lingkungan belajar yang aman serta inklusif. Pemerintah menargetkan semakin banyak anak usia 5–6 tahun memperoleh layanan PAUD bermutu sebelum memasuki sekolah dasar.

Direktur SEAMEO CECCEP, Vina Adriany, memaparkan capaian lembaga sepanjang tahun fiskal 2025/2026, mulai dari penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, advokasi kebijakan, hingga penguatan kemitraan regional.

Di tingkat Asia Tenggara, SEAMEO CECCEP turut mendorong penyebarluasan ASEAN–SEAMEO Joint Roadmap on Early Childhood Care and Education in Southeast Asia. Kerangka tersebut menjadi acuan bersama untuk memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yang merata, inklusif, dan berkualitas.

Agenda riset lembaga juga mencakup etnoparenting atau praktik pengasuhan berbasis nilai dan kearifan lokal, pendidikan anti-bias, serta penguatan numerasi anak usia dini. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung kompetensi pendidik turut dieksplorasi, dengan tetap menempatkan kebutuhan dan kepentingan anak sebagai prioritas.

Penguatan kapasitas tenaga profesional dilakukan melalui berbagai program lintas negara. Di antaranya, pelatihan guru di Malaysia menggunakan modul Our Happy Neighbourhood, pelatihan calon dosen PAUD di Kamboja pada 2025, serta pelatihan pendidikan inklusif bersama Hiroshima University. Webinar dan lokakarya regional juga dimanfaatkan untuk memperluas pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

Perwakilan Sekretariat SEAMEO, Alejandro Ibanez, menilai Pertemuan Governing Board berperan strategis dalam menerjemahkan prioritas regional menjadi langkah konkret. Menurut dia, penguatan kelembagaan, riset berbasis bukti, inovasi, kemitraan, dan pemantauan berkala menjadi kunci menjaga relevansi program di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola berbagi pengetahuan.

Vina juga mengapresiasi dukungan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen, Kurniawan, terhadap program SEAMEO CECCEP.

Melalui pertemuan tersebut, SEAMEO CECCEP berharap kolaborasi antarnegara dan mitra semakin kuat sehingga lebih banyak anak di Asia Tenggara mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar, tumbuh, dan berkembang secara optimal.