Monitorday.com –  Enam hari menjelang pembukaan World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026, Indonesia siap menjadi tuan rumah dialog global tentang masa depan ekonomi kreatif. Konferensi internasional yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, ini menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi kreatif global.

Hal ini disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, dalam konferensi pers WCCE 2026 di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Kamis (15/10).

“Bagi Indonesia, WCCE bukan sekadar forum internasional, melainkan kesempatan strategis untuk membawa potensi kreativitas kita ke panggung global. Penyelenggaraan WCCE ini juga merupakan wujud nyata amanat Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (RINDEKRAF) 2026–2045 serta RPJMN 2025–2029 untuk menempatkan ekonomi kreatif sebagai pilar utama pertumbuhan nasional,” ujar Teuku Riefky.

Mengusung tema “Inclusively Creative: Collective Continuity”, WCCE 2026 mengedepankan tiga prinsip utama, yakni inklusivitas, kolaborasi, dan keberlanjutan. Ketiganya menjadi landasan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif global yang membuka ruang dialog bagi para pelaku kreatif dari berbagai latar belakang dan negara, serta memberikan dampak positif yang berkesinambungan.

Salah satu agenda strategis konferensi ini adalah penyusunan Jakarta Vision on Creative Economy, dokumen yang diharapkan menjadi pijakan untuk mendorong pengajuan Resolusi Ekonomi Kreatif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memperkuat posisi sektor ekonomi kreatif dalam agenda pembangunan global pasca-Sustainable Development Goals (SDGs), yang berakhir pada 2030.

“Visi ini bukan sekadar deklarasi, melainkan pijakan kuat bagi kita untuk mengusulkan Resolusi Ekonomi Kreatif di PBB serta mendorong sektor ini masuk dalam agenda pembangunan dunia. Di saat yang sama, kami berkomitmen memperkuat jejaring ekosistem Ekraf, membuka peluang investasi, dan memperluas akses pasar yang manfaatnya dapat dirasakan hingga ke daerah,” tambah Menteri Ekraf.

Dokumen tersebut akan berfokus pada empat klaster strategis, yaitu teknologi, kecerdasan buatan (AI), dan transformasi digital; keberlanjutan, ekonomi sirkular, dan desain regeneratif; kekayaan intelektual dan hak pekerja kreatif; serta inklusivitas, ekosistem kreatif, dan pemberdayaan komunitas.

WCCE 2026 mencatat 1.395 partisipan dari 51 negara dan tujuh organisasi internasional yang telah mengonfirmasi kehadiran per 15 Oktober 2026. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Konferensi ini juga akan menghadirkan 45 pembicara dari 12 negara untuk berbagi perspektif dan membahas arah perkembangan ekonomi kreatif dunia.

Sejumlah pembicara yang hadir antara lain Co-founder MasterClass (Amerika Serikat); Co-founder sekaligus Vice President Global Partnerships World Creativity Organization (Swiss); Managing Partner HEVA Fund (Kenya); Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung; Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sjahrir; Director of Global Affairs Netflix; Head of Government Affairs and Public Policy YouTube, serta puluhan narasumber lain yang akan memformulasikan pengetahuan dan inspirasi baru terhadap tren ekonomi kreatif global.

WCCE merupakan inisiatif Indonesia yang dimulai pada 2018 dan diselenggarakan melalui kerja sama Kementerian Ekraf dan Kementerian Luar Negeri. Sejak pertama kali digelar di Bali, forum ini berlanjut di Dubai pada 2021, kembali ke Bali pada 2022, diselenggarakan di Tashkent pada 2024, dan kini berlangsung di Jakarta pada 2026.

“Khusus untuk persiapan WCCE tahun 2026 ini Kemlu berupaya dan juga bekerjasama erat dengan Kementerian Ekraf guna memastikan apa yang dihasilkan dari pertemuan WCCE kali ini memiliki relevansi dan nilai tambah dari ekonomi kreatif yang cukup kuat khususnya dalam menyesuaikan dengan kondisi ekonomi global sehingga ekonomi kreatif akan memberikan manfaat serta nilai tambah yang luas sebagai pertumbuhan ekonomi global, regional maupun nasional dengan memperhatikan aspek pertumbuhan maupun pembangunan berkelanjutan,” ujar Plt. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Kamapradipta Isnomo.

Rangkaian utama WCCE 2026 akan berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski dan CGV Grand Indonesia. Agenda dimulai dengan Friends of Creative Economy Meeting pada 21 Oktober, dilanjutkan Ministerial Meeting pada 22 Oktober, serta sesi pleno, Creative Sessions, dan B2B Matchmaking pada 22–23 Oktober.

Selain konferensi, WCCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan publik di kawasan SCBD melalui tiga area Creativillage. Kegiatan ini melibatkan 20 mitra dan asosiasi kreatif Indonesia, dengan target 20.000 pengunjung.

Aktivasi tersebut tersebar di Ashta District 8 yang berfokus pada arsitektur, desain, dan fesyen; MGP Space yang menghadirkan film, musik, gim, dan kuliner; serta WCCE Weekland di SCBD Park yang memberi ruang bagi pelaku usaha lokal. Sementara itu, jamuan delegasi dijadwalkan berlangsung di Akasta pada 21 Oktober dan Treasury 78 pada 22 Oktober.

Rangkaian kegiatan ini juga beriringan dengan peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional pada 24 Oktober melalui program OktoberKreasi. Inisiatif tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan karya, memperluas jejaring, serta membuka peluang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, melalui Wakil Kepala Bakom RI, Fadli Tri Hartono, menyampaikan dukungan terhadap penyebarluasan informasi WCCE 2026 agar masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut.

“Badan Komunikasi Pemerintah akan mendukung penuh penyebaran informasi WCCE 2026 ini. Kami akan memastikan pesan-pesan kuncinya sampai ke masyarakat dengan bahasa yang tentunya mudah dipahami. Seperti ditegaskan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, kami akan membuat dialog yang intensif dengan seluruh rekan-rekan media. Mari kita sukseskan WCCE 2026 bersama-sama,” jelasnya.

Pemerintah mengundang media, komunitas, dan masyarakat luas untuk turut menjadi bagian dari WCCE 2026. Partisipasi berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan menunjukkan bahwa kreativitas tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga kekuatan untuk membangun ekonomi nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Menteri Perindustrian mengapresiasi komitmen pengelola kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik atas keberhasilannya menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan.

Kawasan industri terintegrasi tersebut tercatat mempekerjakan sekitar 70 persen tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal Kabupaten Gresik dan wilayah Jawa Timur.

"Tenaga kerja yang terserap di industri yang ada di JIIPE ini 70 persennya adalah warga lokal di Gresik dan Jawa Timur," ujar Sarmuji.

Penyerapan tenaga kerja lokal dinilai menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata kawasan industri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional.

Keberadaan industri manufaktur terpadu ini tidak hanya memacu peningkatan kapasitas produksi nasional, melainkan juga membuka peluang kerja bagi warga setempat agar dapat berkontribusi langsung pada pertumbuhan industri.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik diharapkan terus memperkuat kesiapan sumber daya manusia lokal, baik lulusan sekolah menengah kejuruan maupun perguruan tinggi, agar kompetensinya sesuai dengan kebutuhan spesifik industri di JIIPE.

Monitorday.com – Usulan penyedia indeks global MSCI untuk menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia dua tingkat menjadi Standalone Market memicu penghentian perdagangan sementara atau trading halt pertama di Bursa Efek Indonesia dalam sembilan bulan terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan langsung tersungkur hingga 8,01 persen pada pembukaan perdagangan.

Langkah drastis penyedia indeks global tersebut diambil setelah para pelaku pasar dan manajer dana internasional menilai belum ada perubahan signifikan dalam beberapa bulan terakhir terkait implementasi regulasi serta transparansi di bursa saham domestik.

Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, menyatakan bahwa kepanikan pasar yang terjadi berada di luar dugaan analis, kendati terkikisnya kepercayaan investor terhadap efektivitas regulasi pasar modal Indonesia sudah dirasakan sebelumnya.

“Kita analis pun tidak expect akan sebegininya,” kata Liza.

“Terlepas dari reformasi yang telah diumumkan, masih terdapat kekhawatiran yang signifikan terkait disfungsi pasar, termasuk dugaan aksi jual-beli yang terkoordinasi yang terus berlangsung, dan kurangnya bukti atas keseriusan penegakan regulasi,” jelas MSCI dalam keterangan resminya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, memandang bahwa berbagai upaya pembenahan aturan bursa selama ini belum menyentuh akar masalah dan dinilai hanya dilakukan pada level administratif.

Monitorday.com – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras untuk periode Oktober–Desember 2026 melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebanyak 33,2 juta warga dari kelompok kesejahteraan terbawah atau desil 1–4 menjadi sasaran program ini, dengan total bantuan 30 kilogram beras per penerima.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, distribusi bantuan mulai berjalan pekan ini. Penyaluran melalui KDKMP ditujukan untuk memperkuat pengawasan di tingkat desa sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.

“Bantuan sosial berupa bantuan pangan sudah disiapkan untuk Oktober, November, dan Desember, pada pekan ini sudah jalan. Dan ini akan masuk atau dilakukan distribusi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Zulkifli di Lampung Selatan, Kamis (15/10/2026).

Pemerintah menyiapkan sekitar 1 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Bantuan juga diharapkan membantu masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi tekanan ekonomi akibat musim kemarau.

Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras per bulan. Karena distribusi dilakukan sekaligus untuk Oktober, November, dan Desember 2026, total beras yang diterima mencapai 30 kilogram per orang.

“Karena langsung disalurkan tiga bulan total per orang mendapatkan 30 kilogram, sebab satu bulan dapat 10 kilogram per orang. Jadi jumlah total keseluruhan itu mencapai 1 juta ton beras ini juga untuk mengatasi kemarau,” ujar Zulkifli.

Program ini menyasar masyarakat dalam kelompok desil 1–4, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan pengelompokan penerima bantuan.

Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat menjaga ketersediaan pangan rumah tangga, terutama ketika musim kemarau berpotensi menekan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai titik penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan distribusi di tingkat lokal.

Zulkifli mengatakan, kepala desa dan pengurus koperasi akan dilibatkan untuk memastikan beras diterima oleh warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

“Karena yang akan menjadi pengawas adalah kepala desa, kepala koperasi di desa masing-masing. Nanti mereka akan memeriksa secara langsung bantuan pangan disalurkan sesuai sasaran atau tidak. Jangan sampai tidak sampai sasaran sebab penerima adalah warga desanya sendiri,” katanya.

Pemerintah menegaskan bantuan beras tersebut diberikan secara gratis. Warga yang memenuhi kriteria penerima dapat mengambil bantuan melalui koperasi yang ditunjuk.

“Nanti minggu depan kiriman beras bantuan langsung ke sini,” ujar Zulkifli.

Pelibatan perangkat desa dan pengurus koperasi diharapkan menekan risiko salah sasaran sekaligus memudahkan pengawasan karena penerima bantuan merupakan warga di wilayah setempat.

Selain menyalurkan beras gratis, KDKMP akan menjadi tempat penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Menurut Zulkifli, pemerintah menyiapkan hingga 1 juta ton beras subsidi untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran. Beras SPHP tersebut akan dijual melalui koperasi desa agar masyarakat memiliki alternatif beras dengan harga lebih terjangkau.

“Lalu kalau harga di pasaran naik, kita siapkan juga 1 juta ton beras subsidi di sini. Harganya Rp12.500 karena dapat subsidi dari pemerintah. Jadi masyarakat khususnya ibu-ibu tidak perlu pusing karena harga naik karena ada beras SPHP di koperasi,” katanya.

Adapun rincian satuan berat, ketentuan harga, dan penerapan harga di setiap wilayah perlu mengacu pada informasi resmi pemerintah.

Kehadiran beras SPHP di KDKMP diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pangan terjangkau sekaligus mendukung stabilisasi pasokan dan harga beras.

Fungsi KDKMP juga diproyeksikan meluas ke layanan ekonomi lainnya, termasuk rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui koperasi desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyatakan rencana tersebut ditargetkan terealisasi pada 2026. Menurut Ferry, usulan penyaluran gaji PNS melalui KDKMP telah diajukan kepada Kementerian Keuangan dan memperoleh persetujuan serta dukungan anggaran, sebagaimana disampaikan dalam keterangannya.

“Sekarang (tahun ini),” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (14/10/2026).

“Mulai sekarang kok, mulai diajukan ke Kementerian Keuangan dan akan siap dibayarkan,” lanjutnya.

Meski demikian, mekanisme teknis, cakupan penerima, serta jadwal pelaksanaan penyaluran gaji melalui KDKMP masih perlu mengacu pada kebijakan dan pengumuman resmi kementerian terkait.

Dengan penyaluran bantuan beras, penjualan beras SPHP, hingga rencana perluasan layanan keuangan, pemerintah mendorong KDKMP menjadi pusat kegiatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Keberhasilan program ini akan ditentukan oleh akurasi data penerima, kelancaran distribusi, efektivitas pengawasan, serta transparansi pelaksanaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Monitorday.com – Pemanfaatan teknologi digital di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak boleh menggeser aktivitas bermain, gerak fisik, dan interaksi sosial. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengingatkan agar penggunaan Papan Interaktif Digital (PID) tetap disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Peringatan itu disampaikan Fajar saat meninjau penggunaan Interactive Flat Panel (IFP) di TK IT Mekar Insani, Yogyakarta, Kamis (15/10/2026). Menurut dia, teknologi memang dapat membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi tidak bisa menggantikan pengalaman belajar secara langsung.

“Memang saya sarankan, meskipun ada PID, aktivitas pembelajaran di TK ini tidak harus full digital, tetapi juga dikombinasikan dengan kegiatan luar ruang. Dengan begitu, anak-anak tetap memiliki interaksi fisik dan kegiatan bermain sehingga bisa berinteraksi lebih baik dengan teman-temannya,” ujar Fajar.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pemantauan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan perangkat digital tidak sekadar tersedia di sekolah, tetapi benar-benar dimanfaatkan sesuai karakteristik dan tahap perkembangan peserta didik.

Kepala TK IT Mekar Insani, Zenny Savitri, mengatakan sekolahnya menerima PID pada pertengahan 2025. Perangkat tersebut digunakan untuk mendukung pembelajaran tematik, termasuk mengenalkan anggota tubuh melalui gambar dan lagu interaktif.

“Alhamdulillah, manfaatnya sangat besar bagi pembelajaran kami. Anak-anak menjadi lebih tertarik ketika materi disampaikan menggunakan PID,” kata Zenny.

Meski dinilai efektif menarik perhatian anak, sekolah tidak menggunakan perangkat tersebut sepanjang kegiatan belajar. Guru biasanya memanfaatkan PID selama sekitar 15 menit untuk memperkenalkan materi, kemudian melanjutkan pembelajaran melalui interaksi langsung.

“Anak-anak itu harus konkret. Jadi, setelah menggunakan PID, kami tetap berinteraksi langsung dengan mereka agar materi yang dipelajari lebih mudah dipahami,” jelasnya.

Zenny berharap distribusi PID diperluas ke lembaga pendidikan lain di bawah pengelola yang sama, termasuk kelompok bermain dan tempat penitipan anak.

Keseimbangan antara penggunaan layar dan aktivitas fisik juga sejalan dengan panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menekankan pentingnya aktivitas fisik, pembatasan waktu sedentari di depan layar, dan tidur berkualitas bagi anak di bawah lima tahun.

Dalam praktiknya, guru dapat menggunakan PID untuk memperkenalkan konsep melalui gambar, suara, dan lagu, lalu mengajak anak mempraktikkannya lewat permainan, gerakan, serta percakapan.Pendekatan ini menempatkan teknologi sebagai alat bantu, bukan pusat pembelajaran.

Anak usia dini tetap membutuhkan ruang untuk bergerak, bereksplorasi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial.Pesan pemerintah pun jelas: digitalisasi PAUD bukan soal seberapa lama anak berhadapan dengan layar, melainkan bagaimana teknologi membantu mereka belajar tanpa kehilangan pengalaman bermain dan berinteraksi secara nyata.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik empat wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Pengangkatan para wakil menteri tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

Dalam pelantikan tersebut, Presiden Prabowo mengangkat dua wakil menteri di lingkungan Kementerian Pertahanan, serta masing-masing satu wakil menteri di Kementerian Pertanian dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun empat pejabat yang dilantik yakni:

1. Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi;

2. Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan;

3. Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian; serta 

4. M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Para wakil menteri yang dilantik mengikuti dan mengucapkan sumpah secara serentak sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan amanah serta tanggung jawab kenegaraan yang dipercayakan kepada mereka.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah jabatan, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh para wakil menteri yang baru dilantik. Penandatanganan berlangsung di hadapan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta para undangan yang hadir.

Rangkaian pelantikan kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada para wakil menteri yang baru mengemban amanah. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadi yang pertama menyampaikan ucapan selamat, disusul oleh para undangan yang hadir.

Turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan tersebut di antaranya sejumlah pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, serta undangan lainnya. 

Monitorday.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3 kilogram mulai digunakan sebagai alternatif LPG subsidi pada 2027. Saat ini, proyek tersebut masih menjalani evaluasi teknis dan bisnis sebelum masuk tahap uji coba terbatas di masyarakat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan prototipe CNG 3 kg telah menjalani pengujian selama satu bulan di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Evaluasi masih berlangsung untuk memastikan kesiapan teknologi, keamanan tabung, serta mekanisme distribusi dari hulu hingga konsumen.

“Jadi ini nanti akan memakan waktu beberapa bulan lagi sehingga kita harapkan di 2027 sudah bisa diimplementasikan, Insyaallah,” ujar Laode di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Setelah evaluasi selesai, pemerintah berencana melanjutkan proyek ke tahap uji coba terbatas di sejumlah kota besar. Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang menjadi wilayah yang dibidik karena dinilai memiliki infrastruktur jaringan pipa gas yang memadai. Jawa Barat juga masuk dalam sasaran percontohan awal.

Pemerintah menegaskan, selesainya pengujian laboratorium belum berarti CNG 3 kg siap dipasarkan secara luas. Kesiapan distribusi dan proses bisnis masih harus dipastikan sebelum implementasi dilakukan.

Proyek yang diberi nama Tabung Merah Putih ini pada tahap awal menggunakan sekitar 15 tabung prototipe impor dari China. Tabung tersebut mengadopsi teknologi tipe 4 berbahan komposit plastik dan fiberglass, yang lebih ringan dibandingkan tabung baja konvensional.

Desain ini ditujukan untuk memudahkan penggunaan di rumah tangga, terutama agar tabung pengganti LPG tidak lebih berat dan merepotkan konsumen.

“Material tabung ini sudah sampai ke tipe 4. Tipe 1 semua logam, kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti nggak merasa kok penggantinya berat,” kata Laode.

Meski prototipe awal masih diimpor, ESDM membuka peluang produksi dalam negeri jika kebutuhan meningkat. Pengadaan selanjutnya direncanakan melalui skema bisnis antarbadan usaha atau business to business (B2B), tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengembangan CNG 3 kg berlangsung di tengah rencana pemerintah memangkas alokasi LPG dalam RAPBN 2027 menjadi 8 juta metrik ton, dari usulan awal 8,945 juta metrik ton.

Sekretaris Jenderal ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan pengurangan kuota tersebut merupakan bagian dari upaya menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI pada 24 September 2026, subsidi energi 2027 disepakati sebesar Rp261,5 triliun, turun Rp11,44 triliun dari usulan awal.

“Kan nanti tahun depan sudah mulai ada ini juga CNG dan seterusnya,” ujar Erani.

Selain CNG, pemerintah menyiapkan alternatif lain untuk mengurangi ketergantungan pada LPG, antara lain kompor listrik, perluasan jaringan gas rumah tangga (jargas), dan pengembangan transmisi pipa.

ESDM memastikan harga jual CNG 3 kg direncanakan setara dengan LPG 3 kg agar peralihan energi tidak menambah beban pengeluaran masyarakat.

Di sisi lain, penggunaan CNG diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga 30 persen karena memanfaatkan pasokan gas domestik, sehingga ketergantungan terhadap LPG impor dapat dikurangi.

Pemerintah berharap implementasi pada 2027 menjadi salah satu langkah untuk menekan impor LPG yang diproyeksikan mencapai 8,677 juta ton hingga akhir 2026, atau 108,46 persen dari kuota.

Namun, realisasi target tersebut masih bergantung pada hasil evaluasi, kesiapan infrastruktur, dan keberhasilan uji coba di masyarakat. Dengan demikian, CNG 3 kg belum menjadi pengganti LPG subsidi secara langsung, melainkan alternatif yang masih disiapkan pemerintah.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengajak para pejabat yang baru dilantik untuk membangun birokrasi yang ramah, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah untuk menghadirkan kemudahan dan solusi, bukan menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (14/10).

Adapun pejabat yang dilantik sebanyak 162 orang yang terdiri atas satu orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yakni Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta, Abdullah Faqih; satu orang Pejabat Fungsional Ahli Utama, Abdul Gani; 46 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku eselon II; 69 orang administrator; serta 45 orang pengawas.

Dalam sambutannya, ia turut mengucapkan selamat kepada para pejabat yang menerima amanah baru sekaligus menyampaikan apresiasi kepada jajaran yang telah berkontribusi terhadap berbagai capaian kementerian selama dua tahun terakhir.

Mendikdasmen menekankan bahwa keberhasilan kementerian bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari kolaborasi, dedikasi, dan kebersamaan seluruh jajaran. Rotasi, mutasi, dan promosi merupakan bagian dari proses pengembangan organisasi untuk meningkatkan kinerja serta memperkuat pelayanan pendidikan.

Pada kesempatan tersebut, Mendikdasmen menyampaikan tiga pesan utama kepada para pejabat yang dilantik. Pertama, perkuat budaya ramah dan santun agar tidak berhenti sebagai program, tetapi tumbuh menjadi karakter setiap insan pendidikan. “Budaya tersebut perlu diwujudkan melalui sikap responsif, akuntabel, adaptif, serta semangat melayani dan membangun hubungan kerja yang harmonis,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Setiap pejabat diharapkan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menjadi teladan di lingkungan kerja maupun masyarakat, serta terus meningkatkan kapasitas diri. “Hubungan antarsesama perlu dibangun dengan semangat asah, asih, dan asuh,” pesannya.

Kedua, para pejabat dituntut menjadi pemimpin yang agile, bukan fragile. Pemimpin yang adaptif harus memiliki visi yang jelas, kecerdasan, ketangkasan, dan ketangguhan dalam menghadapi perubahan. Menurutnya, kemampuan menemukan terobosan, menyelesaikan persoalan di tengah keterbatasan, serta menjaga ketahanan mental menjadi bekal penting untuk menjawab tantangan pendidikan yang terus berkembang.

Ketiga, Mendikdasmen mendorong penguatan kolaborasi untuk menjaga dan meningkatkan capaian kementerian. “Kinerja yang baik hanya dapat dipertahankan melalui kerja bersama, kemitraan yang kuat, dan kesediaan untuk saling mendukung.”

“Mari kita bangun birokrasi yang tidak birokratis. Mari menjadi aparatur negara yang melayani masyarakat dan memudahkan semua urusan,” imbuhnya.

Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah, bukan alasan untuk menciptakan jarak dengan masyarakat. Pejabat boleh menjadi bagian dari kelompok pemimpin, tetapi tidak boleh bersikap elitis atau mempersulit urusan orang lain.

Menutup pesannya, Mendikdasmen menyampaikan terima kasih kepada keluarga para pejabat atas dukungan yang memungkinkan mereka menjalankan tugas, termasuk ketika harus bekerja di berbagai daerah dengan tantangan akses dan keterbatasan fasilitas.

Melalui amanah baru ini, seluruh pejabat diharapkan memperkuat komitmen untuk bekerja dengan integritas, mengedepankan kolaborasi, dan memastikan birokrasi pendidikan semakin dekat dengan masyarakat serta berdampak nyata bagi kemajuan pendidikan Indonesia.

Monitorday.com– Prospek perekonomian Indonesia pada 2026 masih menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2026, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,0% menjadi 5,1%. Menurut laporan Bisnis.com pada 13 Oktober 2026, proyeksi pertumbuhan tersebut mencerminkan ekspektasi bahwa aktivitas ekonomi domestik masih mampu menopang pertumbuhan nasional. Untuk 2027, IMF mempertahankan perkiraan pertumbuhan Indonesia sebesar 5,1%.

Namun, prospek pertumbuhan tersebut disertai tantangan dari sisi harga. IMF memperkirakan inflasi Indonesia mencapai 3,3% pada 2026, meningkat dibandingkan proyeksi sebelumnya. Kenaikan harga energi dan pangan global berpotensi menambah biaya produksi serta distribusi barang. Apabila tekanan harga berlangsung lebih lama, rumah tangga dapat menghadapi penurunan daya beli, terutama kelompok berpendapatan rendah yang memiliki porsi pengeluaran besar untuk kebutuhan pokok.

Risiko eksternal juga menjadi perhatian. Dalam laporan terbarunya mengenai kawasan Asia-Pasifik, IMF memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah dapat mempertahankan harga energi pada tingkat tinggi. Selain itu, kenaikan imbal hasil obligasi global dan ketidakpastian arah kebijakan moneter Amerika Serikat berpotensi meningkatkan volatilitas nilai tukar serta arus modal. Bagi Indonesia, kondisi tersebut penting dicermati karena pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor energi, bahan baku, dan barang modal.

Dari sisi domestik, konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah tetap menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan. Pemerintah perlu memastikan belanja negara memberikan dampak nyata terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya beli. Belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan kapasitas industri dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang apabila dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

Pada saat yang sama, pengelolaan fiskal perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong ekonomi dan kemampuan anggaran negara. Kenaikan harga energi dapat meningkatkan kebutuhan subsidi atau kompensasi, sementara pelemahan rupiah berpotensi memperbesar beban pembayaran kewajiban luar negeri. Karena itu, efisiensi belanja yang kurang produktif, penguatan penerimaan negara, dan ketepatan sasaran bantuan sosial menjadi penting untuk mempertahankan ruang fiskal menghadapi guncangan ekonomi.

Bank Indonesia juga menghadapi kebutuhan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar tanpa menghambat aktivitas ekonomi secara berlebihan. Kebijakan moneter perlu mempertimbangkan perkembangan inflasi, ekspektasi masyarakat, pergerakan rupiah, serta kondisi likuiditas dan kredit. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci agar stabilitas ekonomi tetap terjaga sekaligus mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan demikian, proyeksi pertumbuhan 5,1% memberikan gambaran bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan. Namun, angka tersebut merupakan perkiraan, bukan hasil yang sudah terealisasi. Tantangan utama pemerintah ke depan adalah memastikan pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka produk domestik bruto, tetapi juga dalam peningkatan produktivitas, kualitas pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan daya beli masyarakat

Jakarta, [MONITORDAY] – Bukan sembarang platform digital, aplikasi Rumah Pendidikan buatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) baru saja memborong dua penghargaan bergengsi sekaligus di tingkat internasional dan nasional!

Platform ini sukses menyabet predikat Winner (Juara 1) kategori e-Government di ajang WSIS Prizes 2026 yang diselenggarakan oleh International Telecommunication Union (ITU)—badan khusus PBB. Nggak berhenti di situ, Rumah Pendidikan juga mengantarkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti meraih penghargaan TOP Digital Education Innovation Figure 2026 pada ajang 6th TOP GPR Award 2026.

Lantas, apa sih sebenarnya Rumah Pendidikan sampai bisa dapat pengakuan selevel PBB dan lembaga kehumasan pemerintah (GPR)?

Sederhananya, Rumah Pendidikan adalah portal digital terintegrasi yang dirancang untuk merangkum semua kebutuhan belajar-mengajar dalam satu pintu. Mulai dari buku pelajaran digital, video pembelajaran interaktif, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hingga modul pelatihan guru dan data edukasi yang valid, semuanya ada di sini!

Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa platform ini diciptakan untuk memangkas keribetan. Selama ini ada lebih dari 950 aplikasi pendidikan yang terpisah-pisah, dan target besarnya adalah menyatukan semuanya ke dalam satu portal terpadu agar masyarakat tak perlu bongkar-pasang banyak aplikasi di HP.

Pengembangan platform raksasa ini dilakukan secara bertahap hingga 2029. Tahun 2025 ini berfokus pada integrasi portal utama (Ruang GTK, Murid, Sekolah, dan Bahasa), dilanjutkan penguatan ekosistem data di 2026–2027, hingga beroperasi penuh secara otomatis dan personal pada 2028–2029.

Cara pakainya pun sangat gampang dan ramah kantong. Kamu cukup mengunjungi situs resmi rumah.pendidikan.go.id via browser HP atau laptop, lalu buat akun gratis pakai email. Bagi pengguna Android, aplikasinya sudah bisa diunduh langsung di Google Play Store, sementara untuk versi iOS (App Store) saat ini sedang dalam tahap pengembangan.

Manfaatnya jelas terasa, terutama buat para tenaga pendidik dan sekolah. Guru, kepala sekolah, hingga dinas pendidikan tak perlu lagi buang-buang waktu mengurus administrasi di aplikasi yang berbeda-beda, sehingga bisa lebih fokus pada proses mengajar.

Bukan cuma praktis, konsolidasi teknologi terpusat ini diklaim mampu menghemat anggaran pengembangan teknologi pendidikan hingga lebih dari 60 persen! Inovasi cerdas inilah yang bikin Presiden Prabowo Subianto hingga lembaga internasional mengapresiasi langkah transformasi digital pendidikan Indonesia.

Penasaran mau coba fiturnya? Yuk, langsung kepoin dan rasakan kemudahan belajar dalam satu genggaman di situs resminya!