Monitorday.com – Menjelang musim haji tahun 2025, Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran penerbangan jemaah haji Indonesia.

Melalui penyediaan bahan bakar avtur dan layanan operasional 24 jam, perusahaan siap melayani keberangkatan dan kepulangan jemaah dari 13 bandara embarkasi di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyampaikan bahwa sebanyak 95.700 kiloliter (KL) avtur telah disiapkan untuk mendukung dua fase utama operasional haji: keberangkatan yang berlangsung pada 2 Mei hingga 1 Juni, serta kepulangan dari 10 Juni hingga 11 Juli 2025.

“Sebanyak 95.700 KL avtur disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penerbangan haji selama dua fase tersebut,” ujar Heppy dalam keterangannya.

Tak hanya menjamin ketersediaan bahan bakar, Pertamina Patra Niaga juga menyiagakan lebih dari 150 armada pengisian dan ratusan tenaga kerja bersertifikasi untuk memastikan pengisian avtur berjalan lancar. Layanan after-sales 24 jam juga disiapkan di seluruh titik layanan untuk mendukung kelancaran operasional.

“Dengan segala kesiapan ini, kami berharap para jemaah haji tidak mengalami kendala dalam proses keberangkatan dan kepulangan, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan tenang,” tambah Heppy.

Senada dengan itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa pihaknya menjamin ketersediaan energi selama periode haji. “Seluruh stok avtur dan sarana fasilitas dalam kondisi aman,” jelasnya.

Sebagai informasi, penerbangan haji tahun ini akan dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia, Saudia Airlines, dan Lion Air, dengan keberangkatan dari 13 bandara embarkasi: Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.

Monitorday.com – Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, dan Menteri Luar Negeri Brasil, Mauro Vieira, membahas potensi kerja sama dalam pengembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah. Pertemuan bilateral ini berlangsung di sela-sela BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di Rio de Janeiro, menandakan komitmen kedua negara dalam memperkuat ketahanan pangan, pendidikan, dan sumber daya manusia (SDM).

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, kedua menteri menekankan keselarasan prioritas nasional, terutama dalam peningkatan kualitas SDM melalui distribusi makanan bergizi di sekolah. Brasil, yang telah sukses menjalankan Program Makanan Sekolah Brasil dengan menjangkau 40 juta siswa setiap hari, menjadi mitra strategis bagi Indonesia untuk mengadaptasi model serupa.

“Kami melihat peluang besar untuk berkolaborasi dengan Brasil, tidak hanya dalam ketahanan pangan, tetapi juga dalam pertukaran pengetahuan dan teknologi pangan berkelanjutan,” ujar Menlu Sugiono, dalam keterangan resminya Selasa (29/4/2025).

Sementara itu, Menlu Vieira menyambut positif kehadiran Indonesia di BRICS dan menyoroti peran aktif Jakarta dalam memperluas kerja sama selatan-selatan.

Sebagai anggota baru BRICS, Indonesia diharapkan dapat memperdalam kolaborasi dengan negara-negara anggota, termasuk Brasil, dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan global. Pertemuan ini juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempelajari keberhasilan Brasil dalam mengintegrasikan program makanan sekolah dengan kebijakan pertanian lokal, sehingga menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan.

Presiden Brasil sebelumnya telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT BRICS pada Juli 2025 di Rio de Janeiro. Kunjungan Prabowo ke Brasil pada November 2024 juga menjadi dasar eksplorasi kerja sama ini, di mana ia menyatakan minatnya untuk mengadopsi praktik terbaik Brasil dalam penyediaan makanan sekolah.

Meski belum ada pengumuman resmi mengenai bentuk bantuan teknis atau pendanaan, kedua negara sepakat untuk membentuk tim kerja guna merancang skema implementasi yang saling menguntungkan. Program ini tidak hanya bertujuan memerangi malnutrisi, tetapi juga mendorong partisipasi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani kecil.

Dengan kolaborasi ini, Indonesia berharap dapat mempercepat pencapaian target ketahanan pangan dan peningkatan SDM, sekaligus memperkuat posisinya di BRICS sebagai aktor kunci dalam isu pembangunan berkelanjutan.

Monitorday.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan komitmennya untuk mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi institusi yang sehat, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.

Hal ini disampaikan Erick Thohir seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (29/4), yang turut dihadiri Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

“Kita harus mendorong Danantara ini menjadi institusi korporasi yang sehat,” ujar Erick.

Menurut Erick, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya awal dalam membangun sistem tata kelola BPI Danantara yang kuat, seiring proses pengalihan kewenangan dalam pengelolaan dana investasi nasional.

“Kami di Kementerian BUMN tentu perannya mirip seperti Menteri Keuangan dulu. Nah, ini mumpung kami baru, kami coba menjabarkan seluruhnya, termasuk bagaimana secara payung hukumnya nanti untuk pencegahan korupsi,” jelas Erick.

Ia menekankan bahwa selain sistem, kepemimpinan menjadi elemen penting dalam mencegah praktik korupsi di tubuh Danantara. Erick menyebut bahwa semangat bersih harus dimulai dari niat baik para pimpinan.

“Kalau niat baik itu datang dari diri kita sendiri, saya rasa itu yang paling mudah. Ini yang kami dorong—supaya terbentuk pola bukan hanya lewat sistem, tapi juga melalui kepemimpinan yang bersinergi dengan KPK,” tambahnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penguatan tata kelola Danantara demi memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan optimal.

“KPK akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN dan Danantara, agar keuangan negara benar-benar dikelola dengan baik dan memberi manfaat untuk bangsa, negara, dan masyarakat,” ujar Tanak.

Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa kolaborasi antarlembaga negara dapat menjadi fondasi dalam membangun institusi pengelola investasi yang transparan dan akuntabel di masa depan.

Monitorday.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Buku Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia, sebagai pedoman minimum bagi bank dalam mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi berbasis kecerdasan artifisial (AI) secara bertanggung jawab.

Peluncuran yang dilakukan secara daring pada Selasa ini menandai langkah penting dalam memperkuat transformasi digital sektor perbankan dengan tetap menjaga prinsip tata kelola yang baik dan mitigasi risiko.

“Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan kecerdasan artifisial dapat menghasilkan manfaat secara optimal, dengan tetap berada dalam koridor manajemen risiko yang efektif dan terkendali,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Dian menjelaskan, buku panduan tersebut menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan siklus hidup AI — mulai dari inisiasi, perancangan, pembangunan model, pengujian, implementasi, hingga evaluasi dan audit berkala.

Hal ini bertujuan agar penggunaan AI tetap transparan, akuntabel, dan selaras dengan nilai-nilai tata kelola yang berlaku di Indonesia.

Tiga prinsip utama yang menjadi landasan panduan ini adalah:

Keandalan (reliability) – memastikan sistem AI sejalan dengan tujuan strategis bank,

Akuntabilitas (accountability) – menjamin bahwa seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan, dan

Pengawasan manusia (human oversight) – mengutamakan peran manusia dalam pengambilan keputusan berbasis AI.

“Implementasi AI yang bertanggung jawab tidak cukup dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dan terintegrasi dalam sistem tata kelola yang komprehensif,” tegas Dian.

Lebih lanjut, OJK juga menekankan perlunya integrasi sejumlah elemen dalam tata kelola AI, termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyiapan proses kebijakan dan prosedur yang patuh terhadap regulasi, serta penerapan teknologi yang aman dan adaptif terhadap risiko.

Panduan ini disusun berdasarkan regulasi nasional, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, juga mengacu pada standar internasional seperti regulasi dari Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Office of the Comptroller of the Currency (OCC) di AS, hingga Artificial Intelligence Act di Uni Eropa.

OJK berharap panduan ini dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan industri perbankan dalam menciptakan sistem AI yang inklusif, etis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Integrasi AI bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan transformasi budaya dan pola pikir organisasi. Maka dibutuhkan kerangka kerja strategis dan budaya inovatif,” pungkas Dian.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menanggapi keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang penyelenggaraan wisuda perpisahan di sekolah-sekolah di wilayah Jawa Barat.

Mu’ti menilai wisuda tetap dapat dilaksanakan selama tidak memberatkan dan disepakati bersama oleh orangtua serta siswa.

“Menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orangtua dan murid, ya masa sih tidak boleh,” ujar Mu’ti di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Bojongsari, Depok, Selasa (29/4).

Ia menekankan bahwa pelaksanaan wisuda tidak boleh dilakukan secara berlebihan maupun dipaksakan. Menurutnya, acara tersebut bisa menjadi bentuk rasa syukur atas kelulusan serta momen kebersamaan antara orangtua dan pihak sekolah.

“Karena bisa jadi orangtua itu tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda. Itu pun tidak semua orangtua juga datang, dengan berbagai alasan,” ujarnya.

Mu’ti menambahkan bahwa keputusan terkait pelaksanaan wisuda sebaiknya dikembalikan kepada sekolah dan orangtua, dengan prinsip tidak memaksakan, menghindari pemborosan, dan menjunjung kesederhanaan.

“Sekali lagi ya prinsipnya, jangan berlebih-lebihan, jangan memaksakan, dan semuanya harus dalam batas-batas yang wajar,” tegasnya.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terkait pelarangan kegiatan wisuda sekolah yang menuai pro dan kontra, termasuk viralnya perdebatan antara Gubernur Jabar dan sejumlah siswa.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Dikdasmen Tahun 2025 dengan tujuan menyamakan persepsi, membangun kerangka kerja bersama, serta memperkuat komitmen kolektif dalam mengatasi tantangan pendidikan nasional.

Mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, kegiatan yang berlangsung di Jakarta pada Selasa ini menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam sambutannya menekankan bahwa keberhasilan transformasi pendidikan nasional membutuhkan sinergi lintas sektor.

“Kegiatan ini kami selenggarakan sebagai bagian dari upaya Kemendikdasmen untuk mendorong partisipasi, peran serta, dan dukungan dari seluruh pihak dalam menyukseskan program-program kami untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Abdul Mu’ti.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, turut menyampaikan dukungannya terhadap Konsolnas 2025. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi semua pemangku kepentingan guna memperkuat pendidikan dasar dan menengah yang inklusif dan merata.

“Membangun sinergi antar-pemangku kepentingan pendidikan dalam upaya mencapai target-target pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dasar menengah, sangatlah penting untuk menyatukan visi dan strategi,” jelas Hetifah.

Konsolnas 2025 akan membahas berbagai isu strategis, antara lain wajib belajar 13 tahun, pemerataan kesempatan pendidikan, revitalisasi satuan pendidikan, hingga sistem penerimaan murid baru (SPMB).

Topik lainnya termasuk Rapor Pendidikan dan Tes Kemampuan Akademik (TKA), tata kelola dan status kepegawaian guru, layanan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pendidikan inklusif, pendidikan karakter, pelestarian bahasa daerah, serta penyusunan Rencana Strategis Kemendikdasmen 2025–2029.

Dengan agenda yang komprehensif, Konsolnas 2025 diharapkan mampu memperkuat koordinasi nasional dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Korupsi masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan demokrasi di berbagai negara. Praktik ini tak hanya memperlemah institusi publik, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Namun di tengah tantangan global tersebut, sejumlah negara berhasil menegakkan integritas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahannya.

Transparency International kembali merilis Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2024, yang mengukur tingkat korupsi sektor publik di 180 negara melalui skala 0 hingga 100, di mana skor lebih tinggi menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah.

Berikut 10 negara dengan skor CPI tertinggi tahun ini:

1. Denmark (Skor: 90)

Negara Skandinavia ini menempati posisi teratas sebagai negara paling bebas korupsi. Dengan sistem hukum yang kuat dan kebijakan antikorupsi tanpa toleransi, Denmark konsisten menindak segala bentuk praktik ilegal, termasuk di level tertinggi pemerintahan.

2. Finlandia (Skor: 88)

Finlandia mempertahankan reputasinya sebagai salah satu negara terbersih dari korupsi. Keterlibatan aktif masyarakat sipil, sistem peradilan independen, dan budaya transparansi menjadi kunci keberhasilannya.

3. Singapura (Skor: 84)

Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara dalam 10 besar, Singapura menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi melalui sistem meritokrasi, akuntabilitas tinggi, serta lembaga hukum yang tegas dan efisien.

4. Selandia Baru (Skor: 83)

Negara ini dikenal dengan undang-undang antikorupsi yang ketat dan sistem hukum yang menjunjung tinggi integritas. Hukuman berat dan tekanan sosial menjadi penghalang kuat terhadap perilaku koruptif.

5. Luksemburg (Skor: 81)

Kerangka hukum yang efektif dan kebebasan pers menjadi kekuatan utama Luksemburg dalam mencegah dan memberantas korupsi di sektor publik.

6. Norwegia (Skor: 81)

Norwegia menunjukkan komitmen nyata terhadap pemerintahan bersih melalui keterbukaan informasi, integritas pejabat publik, dan pengawasan aktif dari media serta masyarakat.

7. Swiss (Skor: 81)

Selain terkenal sebagai pusat keuangan dunia, Swiss juga memiliki mekanisme antikorupsi yang ketat dan sistem transparansi keuangan yang kuat.

8. Swedia (Skor: 80)

Negara ini dikenal dengan pelayanan publik yang efisien dan akuntabel. Pemerintah Swedia mengedepankan transparansi dan pengawasan internal sebagai pilar pemberantasan korupsi.

9. Belanda (Skor: 78)

Dengan sistem regulasi ketat dan badan antikorupsi yang efektif, Belanda berhasil mempertahankan reputasinya sebagai negara dengan tata kelola pemerintahan yang bersih.

10. Australia (Skor: 77)

Australia melengkapi daftar 10 besar negara terbersih dari korupsi. Pemerintahannya dikenal dengan transparansi anggaran, pengawasan lembaga yang ketat, dan sistem hukum yang efektif.

CPI 2024 menunjukkan bahwa integritas pemerintahan bukan hanya bergantung pada regulasi semata, tetapi juga pada budaya sosial, keterlibatan masyarakat, dan sistem peradilan yang independen.

Negara-negara yang berhasil menekan korupsi membuktikan bahwa komitmen kolektif terhadap transparansi mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berdaya saing.

Monitorday.com – Sejumlah negara di Eropa Barat, termasuk Spanyol, Portugal, dan sebagian wilayah Prancis, mengalami pemadaman listrik besar-besaran secara serentak pada Senin (28/4).

Insiden ini menyebabkan lumpuhnya berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, perkantoran, layanan transportasi kereta, hingga lalu lintas, sehingga memaksa pemerintah menetapkan status keadaan darurat.

Menurut jaringan listrik nasional Portugal, Redes Energéticas Nacionais (REN), gangguan berasal dari wilayah pedalaman Spanyol akibat variasi suhu ekstrem yang memicu fenomena “getaran atmosfer terinduksi”.

Fenomena ini menyebabkan osilasi anomali pada saluran tegangan sangat tinggi (400 kV), sehingga mengakibatkan kegagalan sinkronisasi sistem kelistrikan antarnegara.

“Osilasi ini menyebabkan kegagalan sinkronisasi antara sistem kelistrikan, yang memicu gangguan beruntun pada jaringan Eropa yang saling terhubung,” ujar pernyataan resmi REN, dikutip dari The Guardian.

Taco Engelaar, Direktur Pelaksana Neara—perusahaan penyedia perangkat lunak kelistrikan—menguatkan bahwa perbedaan suhu menyebabkan perubahan kecil pada parameter konduktor, sehingga menciptakan ketidakseimbangan frekuensi dalam sistem.

Sementara itu, operator jaringan listrik Spanyol, Red Eléctrica de España (REE), menjelaskan bahwa padamnya listrik disebabkan oleh penurunan drastis pasokan listrik yang menyebabkan jaringan interkoneksi antara Spanyol dan Prancis terputus.

“Ketidakseimbangan serius dalam pembangkitan listrik menyebabkan sistem kelistrikan kolaps,” ujar Kepala Operasi Sistem REE, Eduardo Prieto, dikutip dari Reuters.

Di tengah spekulasi publik mengenai kemungkinan serangan siber atau sabotase, para pejabat tinggi Eropa kompak membantah dugaan tersebut.

Mantan Perdana Menteri Portugal sekaligus Presiden Dewan Eropa, António Costa, menegaskan tidak ditemukan bukti serangan siber. Pernyataan senada disampaikan Wakil Presiden Senior Komisi Eropa, Teresa Ribera, yang menyebut insiden ini tidak menunjukkan unsur kesengajaan.

Perdana Menteri Portugal saat ini, Luis Montenegro, juga memastikan tidak ada indikasi sabotase.

Namun demikian, rumor tetap beredar luas. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bahkan dikabarkan telah menghubungi Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, untuk membahas situasi ini.

Hingga Senin malam, sistem kelistrikan mulai dipulihkan secara bertahap di Spanyol dan Portugal. Pemerintah di masing-masing negara terus memantau kondisi dan menyelidiki penyebab teknis secara lebih mendalam untuk mencegah insiden serupa terulang kembali.

Bandung, 29 April 2025 — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat sebanyak 32 perjalanan kereta cepat Whoosh terganggu sepanjang 2025 akibat benang layangan yang tersangkut pada jaringan listrik aliran atas (LAA) maupun pantograf kereta.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menyampaikan bahwa gangguan tersebut tidak hanya memperlambat perjalanan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan dan merusak infrastruktur penting yang menunjang operasional Whoosh.

“Gangguan ini membuat kereta harus mengurangi kecepatan bahkan berhenti sementara untuk proses evakuasi dan pemeriksaan jalur sebelum dinyatakan aman melanjutkan perjalanan,” kata Eva di Bandung, Senin (28/4), seperti dikutip dari Antara.

Eva menjelaskan, benang layangan yang melilit komponen LAA atau pantograf bisa menyebabkan korsleting, kerusakan teknis, dan bahkan memerlukan penggantian komponen. Hal ini berdampak langsung terhadap ketersediaan sarana operasi serta kenyamanan penumpang.

“Dalam beberapa kasus, diperlukan perawatan intensif hingga penggantian komponen, yang tentu saja mengurangi jumlah kereta yang siap operasi,” ujarnya.

Guna mencegah insiden serupa, KCIC telah menyiagakan 530 petugas keamanan yang berjaga 24 jam di sepanjang jalur Whoosh, dengan penempatan setiap 500 meter. Jalur kereta cepat ini juga dilengkapi dengan sistem deteksi benda asing dan 1.396 kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di berbagai titik.

“KCIC juga sudah melakukan 34 kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan permukiman warga yang berada di sekitar jalur, sebagai upaya edukasi mengenai bahaya bermain layangan di area tersebut,” tambah Eva.

KCIC juga menggandeng komunitas pecinta layang-layang dan aparat keamanan setempat untuk bersama-sama menekan risiko gangguan dari aktivitas yang membahayakan operasional kereta cepat.

“Seluruh pihak diimbau untuk tidak bermain layangan dalam radius 500 meter dari jalur Whoosh dan ikut serta menciptakan lingkungan yang aman bagi transportasi masa depan Indonesia,” tegas Eva.

Monitorday.com – Rhenald Kasali resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris (Komisaris Utama) PT Pos Indonesia (Persero) sejak 20 April 2025. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Rhenald dalam pernyataan resminya pada Sabtu (26/4).

“Saya sudah mengundurkan diri sejak 20 April yang lalu,” ujar Rhenald.

Meski tidak merinci alasan spesifik di balik keputusannya, Rhenald menyebut dirinya kini tengah menerima penugasan baru dalam dunia bisnis internasional. Ia mengungkap bahwa saat ini sedang menangani perusahaan-perusahaan besar dengan skala strategis dan masif.

“Empat tahun di BUMN seperti PT Pos sudah cukup. Setelah ini tantangannya lain lagi,” katanya. “Kami juga tengah menangani perusahaan-perusahaan besar yang skalanya masif dan strategis, jadi perlu konsentrasi tinggi,” tambahnya.

Rhenald Kasali menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pos Indonesia sejak empat tahun terakhir. Sebelumnya, ia juga pernah memegang posisi serupa di PT Telkom Indonesia dan PT Angkasa Pura II.

Saat pertama kali bergabung dengan PT Pos, Rhenald dihadapkan pada tantangan besar seperti tekanan arus kas, sumber daya manusia (SDM) yang dinilainya sudah usang, serta penurunan signifikan dalam penggunaan jasa pos oleh masyarakat.

Ia mencatat bahwa mayoritas SDM saat itu masih merupakan petugas loket yang belum beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Untuk menjawab tantangan tersebut, Rhenald mendorong transformasi menyeluruh, mulai dari pengembangan teknologi, pembangunan jaringan kemitraan, hingga perubahan budaya kerja.

Di bawah kepemimpinannya, PT Pos Indonesia mulai bertransformasi menjadi perusahaan logistik dan berhasil mencetak laba. Meski demikian, ia menekankan bahwa perbaikan arus kas dan penguatan manajemen keuangan tetap harus menjadi perhatian utama.

Rhenald juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM. Ia mengungkap masih banyak pimpinan di PT Pos yang hanya berlatar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLA), namun membawahi lulusan sarjana. Menurutnya, situasi ini perlu segera diperbaiki agar organisasi dapat berjalan secara profesional.

Selain itu, ia menekankan pentingnya perbaikan dalam aspek branding, tata kelola perusahaan, serta membangun budaya meritokrasi di kalangan eksekutif.

Sebagai penggantinya, Budi Djatmiko telah ditunjuk untuk mengisi posisi Komisaris Utama PT Pos Indonesia.