Monitorday.com – Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan meningkatkan sinergi antarkementerian serta pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan tema Penyediaan Kapal Pinisi untuk Mendukung Pariwisata di wilayah baru tersebut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Hartanto, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyediakan layanan Kapal Pinisi yang dilengkapi dengan fasilitas restoran.

“Kami berperan dalam menyediakan infrastruktur sektor transportasi laut dengan menyediakan Kapal Pinisi,” kata Hartanto, Jumat (21/6).

Hartanto menekankan bahwa Kapal Pinisi dipilih karena merupakan warisan budaya nusantara yang dapat menjadi ikon serta memperkuat identitas nasional di Ibu Kota Nusantara.

Kapal ini beroperasi dengan penggerak mesin dan layar, sesuai dengan visi IKN sebagai kota hijau yang mencerminkan keragaman dan identitas Indonesia.

“Pembangunan IKN bukan hanya untuk memindahkan pusat administrasi negara, namun juga untuk distribusi pembangunan dan pemerataan ekonomi. Pariwisata menjadi salah satu sektor potensial yang dapat menggerakkan roda perekonomian daerah,” ungkap Hartanto.

Dalam FGD tersebut, ditetapkan dua rute layanan kapal: pertama dari Pelabuhan Semayang – Jembatan Pulau Balang (passing) – Dermaga PT. ITCI KU (memutar) – Pelabuhan Semayang, dan rute sebaliknya. Waktu pelayaran total adalah 3 jam 30 menit.

Layanan ini akan berlangsung dari 1 Agustus hingga 31 Desember 2024, dengan target minimal 50 voyage.

“Diharapkan IKN akan menjadi tujuan utama wisatawan yang mencari pengalaman bahari unik, serta berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal dan pelestarian budaya maritim,” kata Hartanto.

Saat ini, Ditjen Perhubungan Laut menginisiasi penyediaan dua unit kapal Pinisi. Kapal dengan fasilitas restoran ini diharapkan menjadi simbol komitmen terhadap pengembangan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

“Kami berharap Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, khususnya Dinas Pariwisata, dapat mendukung kelancaran operasi kapal Pinisi dari segi kesiapan dan promosi layanan,” tambah Hartanto.

FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan, Direktur Kepelabuhanan, Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, serta perwakilan dari asosiasi dan instansi terkait.