Monitorday.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melibatkan seluruh lurah dalam agenda rapat internal di 44 kecamatan guna menjaring dan mendengarkan langsung berbagai keluhan serta persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput.

Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan akurasi data lapangan secara faktual di tengah mencuatnya tren penurunan intensitas aduan warga melalui kanal aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

"Lurah adalah ujung tombak pemerintahan paling bawah karena di tingkat lurah ada begitu banyak perizinan, regulasi yang ada di tingkat itu; dan sering kali, lalu, misalnya, kalau dulu, ya — kalau sekarang saya dengar sudah jarang — ketidakpuasan publik sering terjadi di tingkat itu (kelurahan)," ujar Pramono di Jakarta Pusat.

Pramono menilai penyusutan frekuensi laporan masyarakat di JAKI semestinya menjadi indikasi perbaikan masalah publik, tetapi pemerintah daerah tetap berkewajiban memverifikasi fakta objektif di tengah warga.

"Jangan hanya melaporkan yang baik-baik saja. Saya ingin tahu langsung dari bawah," tutur Pramono.

Agenda rapat koordinasi komprehensif tersebut dijadwalkan berlangsung mulai awal November dengan mekanisme bergilir di 44 kecamatan sebagai tuan rumah.

Monitorday.com – Perusahaan kecerdasan buatan Anthropic mengalokasikan anggaran keamanan sebesar 2,75 juta dolar AS untuk melindungi salah satu pendiri sekaligus Chief Executive Officer Dario Amodei sepanjang 2025. Biaya pengawalan tersebut tercatat melampaui empat kali lipat dari gaji pokok tahunannya yang bernilai 654.167 dolar AS.

Berdasarkan berkas penawaran umum perdana yang dirilis ke publik, perusahaan juga mengeluarkan 1,29 juta dolar AS untuk proteksi pribadi, pengamanan rumah, serta transportasi bagi sang adik yang menjabat sebagai presiden perusahaan, Daniela Amodei. Selain itu, terdapat biaya tambahan senilai 97.055 dolar AS untuk fasilitas penerbangan sewaan pribadi bagi Dario Amodei demi pemenuhan protokol keselamatan.

Dewan direksi Anthropic memutuskan penerapan sistem pengamanan 24 jam tanpa henti bagi keluarga pendiri setelah mempertimbangkan kajian risiko keamanan dan eskalasi sorotan publik. Langkah proteksi menyeluruh ini mencakup penyediaan pengawal pribadi, pengawasan kediaman, serta armada kendaraan khusus lengkap dengan pengemudi profesional.

"Meningkatnya perhatian publik terhadap AI telah meningkatkan risiko keamanan fisik dan informasi, dan kami telah mengalami ancaman terhadap keselamatan karyawan serta upaya untuk memperoleh informasi rahasia melalui sarana fisik atau digital."

Sejumlah ancaman nyata terhadap keselamatan staf dan eksekutif perusahaan mulai mencuat ke ruang publik dalam beberapa bulan terakhir. Pada April, seorang pria tak dikenal berhasil menyelinap ke lobi kantor pusat di San Francisco dan memperingatkan petugas bahwa salah satu pimpinan puncak akan dibunuh, diikuti ancaman daring terhadap keluarga karyawan dari seorang pelamar kerja bermasalah.

Rentetan insiden keamanan berlanjut pada Juni ketika seorang pelanggan yang menuntut pengembalian dana mengancam akan mendatangi kantor perusahaan sambil membawa senjata api. Berbagai peristiwa teror tersebut menegaskan tingginya risiko fisik yang kini membayangi para pengembang teknologi mutakhir di tengah pesatnya perkembangan industri kecerdasan buatan.

Monitorday.com – Perusahaan penyedia rekam medis elektronik, athenahealth, resmi membuka akses data kesehatan pasien ke asisten kecerdasan buatan eksternal. Integrasi perdana ini menggandeng Claude milik Anthropic melalui solusi server baru bernama athenaPatient MCP guna memberikan analisis personal berbasis riwayat klinis pasien.

Melalui protokol penghubung tersebut, pasien dapat mengotentikasi akun menggunakan kredensial portal athenahealth serta memegang kendali penuh atas informasi yang boleh diakses. Pengembang memastikan seluruh kredensial pengguna tidak dibagikan langsung kepada Claude dan informasi tetap terenkripsi demi menjamin keamanan data pribadi.

"Setelah koneksi terbentuk dan pasien menyetujui jenis data apa yang ingin mereka bagikan, selebihnya adalah urusan antara Claude dan pasien," ujar Chief Product and Operations Officer athenahealth, Paul Brient. "Pada intinya, ini bertujuan membantu pasien memperoleh manfaat nyata dari data layanan kesehatan mereka sendiri."

Langkah ini diambil seiring tren masyarakat yang kian masif memanfaatkan teknologi generatif guna menafsirkan hasil laboratorium hingga instruksi obat. Menanggapi tantangan tata kelola informasi medis, athenahealth membatasi akses athenaPatient MCP hanya bagi asisten cerdas yang tidak memanfaatkan data pasien untuk melatih model kecerdasan buatan mereka.

"Kami juga mendorong pasien untuk meninjau kebijakan privasi dan penggunaan data dari layanan apa pun yang mereka pilih untuk digunakan. Data layanan kesehatan layak mendapatkan standar tata kelola yang lebih tinggi daripada kebanyakan informasi, dan kami telah mendekati pekerjaan ini dengan prinsip tersebut," tutur Brient.

"Claude adalah koneksi pertama yang kami aktifkan untuk athenaPatient MCP, tetapi ini tidak dimaksudkan untuk menjadi satu-satunya," kata Brient. "Anthropic telah menjadi mitra kolaborasi peluncuran yang kuat karena pendekatannya terhadap pengembangan AI yang bertanggung jawab. Namun strategi kami tidak dibangun di sekitar satu model AI tertentu. Lanskap AI bergerak sangat cepat, dengan model dan alat baru yang masuk ke pasar hampir setiap pekan. Kami merancang athenaPatient MCP dengan mempertimbangkan realitas tersebut dan membangunnya di atas Model Context Protocol yang telah menjadi norma industri untuk interoperabilitas AI."

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia mematangkan langkah strategis penataan perdagangan komoditas dengan mewajibkan seluruh ekspor sumber daya alam strategis berjalan melalui mekanisme satu pintu di bawah naungan PT Danantara Sumberdaya Indonesia mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan terpusat ini dirancang guna memangkas perantara dan jalur logistik internasional, sehingga pengiriman komoditas unggulan nasional dapat langsung ditujukan ke negara pembeli demi menjaga transparansi nilai tambah ekonomi.

"Bagus, kami dengan DSI koordinasi bagus. Kami akan lewat satu pintu, lewat DSI," ujar Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Penerapan skema satu pintu tersebut ditujukan untuk meniadakan rute transit luar negeri yang selama ini dinilai berpotensi menguras nilai ekonomi komoditas tambang dan mineral Indonesia.

"Tidak perlu lagi lewat transit-transit di mana, bisa langsung ke negara tujuan," tegas Bahlil.

Kebijakan strategis ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, dengan masa transisi yang berlangsung mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Desember 2026 sebelum diberlakukan penuh.

Monitorday.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengeluarkan 82 saham dari dasar perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kebijakan ini diambil guna menjawab kekhawatiran penyedia indeks global MSCI terhadap transparansi dan tata kelola pasar modal domestik.

Saham-saham yang dikeluarkan tersebut diklasifikasikan memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi atau high shareholding concentration (HSC). Langkah pembersihan konstituen indeks ini mulai diberlakukan efektif untuk mendorong integritas pergerakan IHSG.

Melalui keputusan tersebut, jumlah konstituen IHSG mengalami penyusutan yang cukup signifikan. Total emiten yang aktif dihitung dalam pergerakan indeks acuan nasional tersebut kini terpangkas dari 963 emiten menjadi 881 emiten.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar turut terdepak dari jajaran konstituen akibat regulasi baru ini. Beberapa nama emiten besar yang tidak lagi dimasukkan dalam perhitungan mencakup DCI Indonesia, Bayan Resources, hingga Barito Renewables Energy.

Penyesuaian konstituen ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan bursa untuk menyajikan data pergerakan pasar yang lebih akurat, likuid, dan dapat diandalkan oleh para pelaku pasar.

Dengan terbitnya aturan baru tersebut, pasar modal Indonesia diharapkan dapat memenuhi standar internasional serta memberikan perlindungan dan iklim investasi yang lebih sehat bagi para investor global maupun lokal.

Monitorday.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meluruskan kabar rencana penerapan pajak digital pada 9 November 2026 yang disebut-sebut menyasar transaksi transfer perbankan. DJP menegaskan, kebijakan tersebut bukan pajak baru dan tidak serta-merta membebani transfer uang pribadi maupun remitansi masyarakat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, kebijakan yang dimaksud merupakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Sistem ini dirancang untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari luar negeri agar lebih tertib, adil, dan berbasis teknologi.

Inge menegaskan, SPP-TDLN tidak mengubah tarif PPN maupun menjadikan seluruh transaksi luar negeri sebagai objek pajak. Pemungutan hanya berlaku terhadap transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian, mencegah pemungutan ganda, menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta memastikan penggunaan data dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Inge dalam keterangan tertulis, Senin (2/11).

DJP juga menepis kekhawatiran masyarakat terkait pajak transfer bank. Menurut Inge, transfer dana perbankan, pengiriman uang pribadi, maupun remitansi tidak otomatis dikenai PPN melalui sistem tersebut.

SPP-TDLN justru difokuskan untuk memastikan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen Indonesia dapat dipungut sesuai ketentuan. Bank dan lembaga pembayaran yang ditunjuk akan membantu mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria objek PPN.

Selain itu, sistem ini dirancang untuk menghindari pemungutan pajak berganda. Jika PPN atas transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang ditunjuk pemerintah, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

“SPP-TDLN dirancang untuk mencegah pemungutan ganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk, transaksi tersebut tidak dipungut kembali melalui SPP-TDLN,” jelas Inge.

Dari sisi konsumen, mekanisme ini diharapkan menyederhanakan administrasi perpajakan. Masyarakat tidak perlu mengurus sendiri penyetoran dan pelaporan PPN atas layanan digital luar negeri yang memang wajib dipungut pajak.

DJP menyebut penerapan sistem tersebut telah melalui pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi. Pengujian mencakup kesiapan teknologi, proses bisnis, pertukaran data, hingga integrasi dengan lembaga yang terlibat dalam pemungutan pajak.

Pada tahap awal, 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN atau issuer dalam penyelenggaraan SPP-TDLN. Sementara itu, calon issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi sebelum ditetapkan secara resmi.

DJP akan mengumumkan penunjukan lembaga tambahan melalui kanal resmi setelah seluruh tahapan persiapan rampung.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintah berencana menerapkan pajak digital pada 9 November 2026. Kebijakan tersebut disebut akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, hingga perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Hashim bahkan menyebut platform digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan dilibatkan dalam pemungutan serta penyetoran pajak yang selama ini belum tertagih.

“Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” kata Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Hashim, pemerintah akan memanfaatkan teknologi elektronik, teknologi informasi, hingga kecerdasan buatan (AI) untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dari berbagai transaksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Langkah tersebut, lanjutnya, diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Hashim menilai rasio penerimaan negara Indonesia yang mencakup pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih relatif rendah, yakni sekitar 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Monitorday.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya menjangkau puluhan juta penerima manfaat, tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja dalam skala besar. Hingga akhir Oktober 2026, program andalan pemerintah ini telah melibatkan sekitar 1,03 juta pekerja dan lebih dari 80.000 pemasok lokal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, MBG kini telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat. Dari total 27.485 dapur yang beroperasi, sebanyak 26.723 dapur telah berhasil diverifikasi.

“Program ini sendiri secara keseluruhan telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat serta melibatkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja dan lebih dari 80.000 pemasok lokal dari kalangan UMKM,” kata Sudaryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Di tengah ekspansi program yang masif, BGN menegaskan keselamatan pangan tetap menjadi prioritas utama. Sudaryono mengingatkan bahwa setiap insiden keamanan pangan, sekecil apa pun, tidak boleh dianggap remeh, terlebih karena mayoritas penerima manfaat merupakan anak-anak.

“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak-pun (yang mengalami insiden akibat keamanan pangan) masih terlalu banyak,” ujarnya.

BGN mencatat, sejak MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, pengelolaan program mengalami perubahan signifikan. Pada tahap awal, hanya sekitar 700 tenaga kerja yang harus mengendalikan operasional kurang lebih 27.000 dapur dengan dukungan infrastruktur yang masih terbatas.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan BGN memperketat pengawasan operasional. Langkah pembenahan dilakukan melalui penutupan ribuan dapur yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan serta penerapan sanksi terhadap pengelola yang melanggar ketentuan.

Salah satu bentuk pengetatan pengawasan adalah penghentian pencairan dana bagi dapur yang tidak melaporkan penggunaan anggaran harian secara transparan.

Ke depan, BGN mendorong transformasi melalui skema MBG 2.0. Dalam tahap ini, perluasan jangkauan program harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tata kelola, mulai dari standar kebersihan dapur, pengawasan operasional, hingga mutu makanan yang diterima masyarakat.

BGN menegaskan, keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari besarnya jumlah penerima manfaat maupun tenaga kerja yang terserap. Keamanan, kualitas makanan, dan akuntabilitas pengelolaan menjadi faktor penting untuk memastikan program tersebut mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (02/11/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai rapat menyampaikan bahwa sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan perkembangan positif. 

“Indeks Purchasing Manager, Indeks Indonesia di sektor manufaktur sudah masuk ke level ekspansi di 54. Itu meningkat dari bulan yang lalu 52,4 dan ini menandakan penguatan ekspansi sektor manufaktur dan level ekspansinya ini terkuat sejak Maret yang lalu, Maret 2024. Jadi ini level ekspansi yang tinggi,” ujar Airlangga.

Dari sisi perdagangan, Airlangga menyebut Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan pada September 2026 sebesar 3,36 miliar dolar AS. Capaian tersebut ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar 5,67 miliar dolar AS, meskipun terdapat defisit perdagangan migas sebesar 2,31 miliar dolar AS. Secara kumulatif, Airlangga mengatakan neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026 mencatatkan surplus sebesar 10,61 miliar dolar AS.

“Dari segi bulan Januari sampai September 2026, ini surplusnya neraca perdagangan kita 10,61 miliar. Dipicu oleh surplus non-migas sebesar 34,21 miliar dan walaupun defisit migas mencapai 23,6 miliar,” imbuh Airlangga.

Sementara, Airlangga mengatakan kinerja ekspor nasional juga menunjukkan pertumbuhan positif. 

“Nah sedangkan dari ekspor kita lihat secara total naik 5,58 persen year on year. Jadi tahun ini Januari-September 221,23 miliar (dolar AS). Kemudian dari segi non-migas ekspornya 212,27 (dolar AS),” ungkap Airlangga.

Di sisi stabilitas harga, Airlangga mengatakan inflasi Indonesia pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan dan 0,22 persen secara bulanan. Adapun inflasi tahun kalender (year-to-date) mencapai 2,4 persen.

“Jadi kalau year to date 2,4 persen, juga ini masih dalam range 2,5 plus minus 1 persen. Terutama kalau kita lihat inflasi ini sebabkan oleh volatile food, makanan minuman, cabai rawit, ikan segar. Kemudian juga didukung oleh inflasi di bidang transportasi. Termasuk angkutan udara namun kita punya program untuk diskon menjelang nataru (natal dan tahun baru). Jadi kenaikan itu nanti kita akan kompensasi dengan diskon,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan bahwa berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya tahan masyarakat sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan.

“Jadi ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia terjaga dan masih kuat sampai bulan ini, dan sampai akhir tahun diharapkan kondisi masih terjaga,” pungkas Airlangga.

Monitorday.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi melarang seluruh personelnya menggunakan rokok elektrik atau vape. Larangan tersebut berlaku bagi anggota Polri maupun aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kepolisian, baik saat bertugas maupun di luar jam kedinasan.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri. Surat edaran yang ditandatangani pada 30 Oktober 2026 tersebut langsung berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Ia menegaskan, larangan berlaku menyeluruh bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), mulai dari Mabes Polri hingga satuan kewilayahan.

“Lingkupnya menyeluruh, mulai dari Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek),” ujar Isir dalam keterangannya, Minggu (2/11/2026).

Tidak hanya di lingkungan kantor, personel Polri juga dilarang menggunakan vape di luar kedinasan dan di luar jam kerja. Anggota yang melanggar ketentuan tersebut terancam sanksi sesuai peraturan internal dan mekanisme disiplin yang berlaku di institusi kepolisian.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, kebijakan ini bukan semata-mata untuk memperketat disiplin personel. Larangan tersebut juga menjadi langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika melalui perangkat rokok elektrik.

Polri menilai vape berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyelundupan dan peredaran narkotika, terutama melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge. Kandungan zat berbahaya tersebut tidak selalu dapat dikenali secara kasatmata karena bentuknya menyerupai cairan vape biasa.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian kepolisian adalah penyalahgunaan etomidate dalam bentuk cair. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025, zat tersebut telah diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II.

“Saat ini perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Polri tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengambil langkah pencegahan dari dalam institusi,” kata Isir.

Sejumlah kepolisian daerah mulai menjalankan aturan tersebut melalui sosialisasi dan pengawasan internal. Polda Kepulauan Riau dan Polda Sumatera Selatan, misalnya, telah memperketat pengawasan penggunaan vape di lingkungan kerja.

Bahkan, tamu yang membawa perangkat rokok elektrik diwajibkan mematikan dan menyimpan perangkat tersebut selama berada di lingkungan markas kepolisian daerah.

Melalui kebijakan ini, Polri ingin memastikan upaya pemberantasan narkotika dimulai dari lingkungan internal institusi. Kepolisian berharap larangan tersebut tidak hanya memperkuat kedisiplinan personel, tetapi juga menjadi contoh bagi lembaga lain dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

Monitorday.com – Rencana pemerintah menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) belum memasuki tahap pelaksanaan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) masih mengkaji kebutuhan anggaran, sumber pembiayaan, hingga skema penerapan kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Khairul Munadi, mengatakan pemerintah tengah menyusun berbagai skenario agar program kuliah gratis dapat diterapkan secara realistis dan berkelanjutan.

“Sedang disiapkan kajiannya, ya kan harus di-exercise ya. Kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan-kemungkinan,” ujar Khairul saat ditemui di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Menurut Khairul, pemerintah belum memutuskan apakah pembebasan biaya kuliah akan diberlakukan secara serentak atau bertahap. Seluruh opsi masih diperhitungkan, terutama terkait kemampuan anggaran negara dan keberlanjutan pembiayaan perguruan tinggi.

“Ya, termasuk skenario implementasinya, apakah kemudian dilakukan secara bertahap atau bagaimana? Ini semuanya masih dalam pembahasan,” katanya.

Kemdiktisaintek juga tengah menyerap masukan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan perguruan tinggi negeri. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kampus.

“Ya tentu saja. Kita pasti mendengarkan juga dari masukan ataupun pandangan dari berbagai pihak, sebelum nanti ada perumusan akhir yang pasti akan disampaikan kalau memang sudah,” ucap Khairul.

Rencana kuliah gratis di PTN merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 September 2026, Prabowo meminta jajarannya mempercepat persiapan program pendidikan tinggi negeri tanpa biaya kuliah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto sebelumnya menyebut pemerintah perlu menghitung seluruh sumber pendapatan perguruan tinggi. Komponen yang menjadi perhatian antara lain uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri, serta sumber pemasukan kampus lainnya.

Presiden juga telah menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk mengkaji rencana tersebut. Tim yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno itu melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Kemdiktisaintek.

Kajian tersebut ditargetkan menghasilkan perhitungan kebutuhan anggaran dan tahapan implementasi yang terukur. Pemerintah harus memastikan program kuliah gratis tidak membebani kemampuan fiskal negara maupun mengganggu keberlangsungan operasional perguruan tinggi.

Dengan belum adanya keputusan final, mahasiswa dan calon mahasiswa masih harus menunggu kepastian mengenai skema pembebasan biaya kuliah, kelompok penerima manfaat, serta jadwal penerapannya. Hingga kini, kuliah gratis di PTN masih sebatas rencana yang dalam tahap pengkajian pemerintah.