Monitorday.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasinya terhadap Badan Bank Tanah yang mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan Bandara Naratetama di Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia.

“Kami mengapresiasi Badan Bank Tanah dalam percepatan penyediaan lahan seluas 621 hektare untuk pembangunan bandara,” kata Basuki Hadimuljono, yang juga Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), saat meninjau lokasi pembangunan bandara di Penajam (26/6).

Menurut Basuki, tanpa adanya percepatan penyediaan lahan oleh Badan Bank Tanah, proyek pembangunan bandara tidak akan terlaksana. “Kami ucapkan terima kasih,” tambahnya.

Peninjauan dilakukan di Kelurahan Pantai Lango dan Kelurahan Gersik, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk memastikan pembangunan bandara berjalan lancar dan sesuai target.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni yang mendampingi Basuki meminta semua pihak untuk mendukung pembangunan Kota Nusantara dan terus berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN setempat.

Badan Bank Tanah hadir untuk menjamin ketersediaan lahan bagi kepentingan umum dan pembangunan nasional. Pimpinan Proyek Badan Bank Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara, Syafran Zamzami, menegaskan komitmen mereka untuk menyediakan lahan sebagai lokasi pembangunan Bandara Naratetama.

“Kami berkomitmen menjamin ketersediaan lahan untuk ekonomi berkeadilan dan mendukung pembangunan nasional,” ujar Syafran. Ia menambahkan bahwa Bandara Naratetama akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi warga Kabupaten Penajam Paser Utara.

Badan Bank Tanah saat ini memiliki aset lahan seluas 18.758 hektare di 30 kabupaten dan kota di Indonesia, dengan status HPL. Di Kabupaten Penajam Paser Utara, tersedia 4.161 hektare, di mana 621 hektare disediakan untuk pembangunan bandara dan 1.758 hektare untuk reforma agraria.

Sisa area akan digunakan untuk kawasan komersial, pelabuhan, pendidikan, dan pengembangan fasilitas umum.