Monitorday.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong badan usaha milik negara untuk memprioritaskan belanja produk dalam negeri, khususnya dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui platform Pasar Digital UMKM (PaDi).

Menurut Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting, masih ada ruang untuk meningkatkan transaksi belanja produk dalam negeri oleh BUMN yang ternyata memiliki potensi besar.

“Pembelian produk UMKM oleh BUMN dinilai krusial karena sektor ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan menyumbang 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,” ujar Loto dalam acara business matching PaDi UMKM 2024, Kamis (27/6).

Loto juga menyampaikan bahwa PaDi UMKM mencatatkan peningkatan nilai transaksi dari BUMN ke UMKM, mencapai Rp11 triliun pada tahun 2020, yang meningkat secara signifikan menjadi Rp44 triliun pada tahun 2023.

Namun demikian, ia menekankan bahwa kontribusi belanja BUMN terhadap produk dalam negeri masih perlu ditingkatkan, mengingat belanja korporasi milik negara pada akhir 2023 mencapai Rp909 triliun, dengan hanya 5 persen dari total belanja tersebut diarahkan kepada produk UMKM.

Selain mendesak BUMN untuk memprioritaskan produk UMKM, Loto juga mengusulkan substitusi belanja produk impor dengan produk dalam negeri, jika memungkinkan, dengan preferensi khusus terhadap produk UMKM.

Ia juga menyoroti keunggulan belanja melalui platform PaDi UMKM yang dinilai lebih efektif, efisien, dan transparan dalam mencegah praktik penyalahgunaan anggaran.

“Praktik belanja di platform ini lebih transparan, mengurangi risiko praktik kurang baik dan fraud dalam pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.

PaDi UMKM, yang dikembangkan oleh Telkom Indonesia atas inisiasi Kementerian BUMN, merupakan ekosistem digital yang mempertemukan UMKM dengan pembeli potensial.

Saat ini, platform ini mencatatkan keberhasilan dengan mendaftarkan 115.362 usaha UMKM penjual, serta diikuti oleh 747 instansi usaha besar dan BUMN, dengan total produk mencapai 1,5 juta.

Dari sisi pembeli, PaDi UMKM melayani 98 BUMN, 10.492 instansi pembeli grup BUMN, 265 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta 181 instansi pembeli swasta.