Connect with us

News

Di Forum Kopi A1, Prof Rokhmin Bahas Strategi Pembangunan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045

Published

on

Monitorday.com – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MSc menyampaikan tugas dan fungsi Kementeraian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat menjadi narasumber pada acara Forum Kopi A1 “Ekologi Dan Ekonomi Biru, Apa Pentingnya?” secara daring pada Rabu, 21 Agustus 2024,

Antara lain: Pertama, mengatasi Permasalahan Internal Sektor KP: Kemiskinan nelayan, kontribusi sektor KP bagi PDB rendah (2,85%), pembangunan perikanan budidaya dan industri pengolahan perikanan serta industri bioteknologi perairan masih rendah, overfishing dan underfishing, IUU fishing, destructive fishing, kerusakan ekosistem pesisir, dll.

“Kedua , membantu memecahkan permasalahan dan tantangan bangsa: PHK, pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, stunting, IPM dan daya saing rendah, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5 persen per tahun dalam dekade terakhir, global warming, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Serta mendayagunakan potensi pembangunan KP untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri mengangkat tema “Strategi Pembangunan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan kalau pada 1945 – 1955 sekitar 70 persen rakyat Indonesia masih miskin, pada 1970 jumlah rakyat miskin menurun menjadi 60 persen. Pada 2004 tingkat kemiskinan turun lagi menjadi 16 persen, tahun 2014 mejadi 12 persen, dan tahun 2019 tinggal 9,2 persen. Dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang.

Namun, bila PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar itu dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 274 juta orang, maka per Maret 2021 GNI (Gross National Income) atau Pendapatan Nasional Kotor Indonesia baru mencapai 3.870 dolar AS per kapita. “Artinya, hingga saat ini (sudah 76 tahun merdeka), status pembangunan (kemakmuran) Indonesia masih sebagai negara berpendapatan-menengah bawah (lower-middle income country). Belum sebagai negara makmur (high-income country) dengan GNI perkapita diatas 12.695 dolar AS, yang merupakan Cita-Cita Kemerdekaan NKRI 1945,” terangnya.

“Menurut World Bank, ukuran ekonomi atau PDB Indonesia saat ini mencapai 1,1 triliun dolar AS atau terbesar ke-16 di dunia. Dari 200 negara anggota PBB, hanya 18 negara dengan PDB US$ lebih 1 triliun,” jelas Anggota Dewan Pakar MN-KAHMI itu.

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menerangkan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).

Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan koefisien Gini antara sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2024), yakni pengeluaran Rp 582.932/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya (pangan dan non-pangan) dalam sebulan.

Sementara menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).

Tak kalah rumitnya, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, permasalahan bangsa lainnya adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya hanya 5,5% total luas lahan Indonesia dihuni oleh sekitar 55% total penduduk Indonesia, dan menyumbangkan sekitar 59% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).

Pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB menurut pulau, 2023 dan 2024 TW I masih di dominasi oleh kelompok provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB 2023 sebesar 57,05% dan 2024 TW I sebesar 57,70%.

Disisi lain, sambungnya, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” kata Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terang Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Yang mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.

“Berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, bahwa 30.8% anak-anak kita mengalami stunting growth (menderita tubuh pendek), 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi. Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebutnya.

Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).

Tak heran, bila kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) bangsa Indonesia hingga kini baru berada pada kelas-3 (lebih dari 75 % kebutuhan teknologinya berasal dari impor). Sementara menurut Unesco suatu bangsa dinobatkan sebagai bangsa maju, bila kapasitas Iptek-nya mencapai kelas-1 atau lebih dari 75 % kebutuhan Iptek-nya merupakan hasil karya bangsa sendiri.

“Menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%). Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%),” ujarnya.

Maka, kata Prof. Rokhmin Dahuri, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). “Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,” kata Prof Rokhmin Dahuri mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.

Kemudian, kata Prof Rokhmin Dahuri, soal daya saing kita parah. Dari rata- rata IQ warga Negara ASEAN, IQ kita hanya di ranking ke 136. “Daya literasi kita terburuk ke 2 di dunia, stunting, gizi buruk. Jadi, negara ini sakit sebenarnya,” tandasnya.

Hasil survei Program International for Student Assessment (PISA) 2022, yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar kelas 3 SLTP seluruh dunia, mengungkapkan, pada 2018 dari 78 negara yang disurvei, peringkat 1-10 ditempati negara non-Muslim. “Sedangkan Indonesia peringkat ke-69 dari 81 negara,” katanya.

TFP (Total Productivity Factor) Indonesia menurun 50% sejak 2010, jauh di bawah negara-negara ASEAN (World Bank, 2023). Hingga 2022, peringkat GII (Global Innovation Index) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.

Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi bangsa Indonesia hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24% (UNCTAD dan UNDP, 2021).

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan Blue Economy sebagai game changer dalam mengatasi permasalahan bangsa dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu: 1. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, dan 77% wilayahnya berupa laut. Wilayah pesisir dan laut Indonesia mengandung potensi Blue Economy berupa SDA terbarukan, SDA tidak terbarukan, dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat besar, sekitar US$ 1,4 trilyun per tahun (1,2 kali PDB Indonesia saat ini), dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sedikitnya 45 juta orang (30% total angkatan kerja). Hingga kini, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 35% total potensi Blue Economy nya.

Blue Economy dapat membangkitkan investasi dan bisnis yang lucrative (menguntungkan); dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (lebih 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), inklusif, dan berkelanjutan  Mengatasi pengangguran dan kemiskinan; ketimpangan ekonomi; dan memperkuat kedaulatan pangan, energi, farmasi, dan mineral.

Sebagian besar kegiatan Blue Economy berlangsung di wilayah perdesaan, pesisir, pulau kecil, laut, dan luar Jawa. Mengurangi disparitas pembangunan dan kemakmuran antar wilayah.

Secara geoekonomi dan geopolitik, letak Indonesia sangat strategis, dimana sekitar 45% total barang (berbagai komoditas dan produk) yang diperdagangkan di dunia dengan nilai ekonomi rata-rata US$ 15 trilyun per tahun dikapalkan melalui laut Indonesia (UNCTAD, 2016).

ARLINDO (Arus Lintas Indonesia) yang secara kontinu bergerak bolak-balik dari Samudera Pasifik ke S. Hindia berfungsi sebagai ‘nutrient trap’ (perangkap unsur-unsur hara)  Sehingga, perairan laut Indonesia merupakan habitat ikan tuna terbesar di dunia (the world tuna belt), memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi, dan potensi produksi lestari (MSY = Maximum Sustainable Yield) ikan laut terbesar di dunia, sekitar 12 juta ton/tahun (13,3% total MSY ikan laut dunia) (Dahuri, 2004; KKP, 2021; dan FAO, 2022).

Sebagai bagian utama dari ‘the World Ocean Conveyor Belt’ (Aliran Arus Laut Dunia) dan terletak di Khatulistiwa, Indonesia secara klimatologis merupakan pusat pengatur iklim global, termasuk dinamika El-Nino dan La-Nina (NOAA, 1998).

Kondisi oseanografi, geomorfologi, dan klimatologi NKRI menjadikan Indonesia sebagai pusatnya energi kelautan dunia yang terbarukan (renewable), seperti arus laut, pasang surut, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) yang potensinya mencapai 10.000 megawatts, dan sampai sekarang baru dimanfaatkan kurang dari 5%.

SDA dan ruang pembangunan di daratan semakin menipis atau sulit untuk dikembangkan. Padahal, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan daya belinya, permintaan akan SDA, ruang pembangunan, dan jasa-jasa lingkungan bakal semakin berlipat ganda  Laut sebagai ‘development space’: kota, pemukiman, dan kegiatan ekonomi.

Suatu negara-bangsa akan lulus dari jebakan negara-mengah menjadi maju, makmur, dan berdaulat, bila ia mampu mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan pada keunggulan komparatif nya (Porter, 2013). Bagi Indonesia, keunggulan komparatif utamanya adalah geokonomi, SDA, dan jasa-jasa lingkungan kelautan.

Sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan Emporium Inggris, Amerika Serikat, dan akhir-akhir ini China adalah karena ketiga negara adidaya tersebut menguasai lautan, baik secara ekonomi maupun hankam. Maka, tepat yang dinubuatkan ahli strategi pertahanan dunia, AT. Mahan (1890), ‘who rules the waves, rules the world’. “ Siapa yang menguasai lautan, dia akan menguasai dunia,” ujar Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat itu.

Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

    Sejak pertengahan 1980-an, ungkap Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respons untuk mengoreksi kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme) dimana pembangunan ekonomi pada sisi lain justru melahirkan fakta bahwa 1,8 miliar orang masih miskin, 700 juta orang kelaparan, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, krisis ekologi, dan Pemanasan Global.

    Ekonomi Hijau didefinisikan sebagai ekonomi rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2011). Dan Ekonomi Biru merupakan penerapan Ekonomi Hijau di wilayah laut (in a Blue World) (UNEP, 2012). Sederhananya, Ekonomi Biru berarti penggunaan laut dan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan” (Uni Eropa, 2019).

    Ekonomi Biru adalah pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan manusia, dan sekaligus menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut (Bank Dunia, 2016). Ekonomi Biru adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang mapan dan sektor yang sedang berkembang (EC, 2020).

    “Ekonomi Biru juga mencakup manfaat ekonomi pesisir dan laut yang mungkin tidak dinilai dengan uang, seperti Perlindungan Pesisir, Keanekaragaman Hayati, Asimilator Sampah, Penyerap Karbon, dan Pengatur Iklim,” kata Duta Besar Kehormatan Jeju Islan dan Busan Metropolitan City Korea Selatan itu mengutip Conservation International, 2010.

    Prof Rokhmin Dahuri juga menyebut, Ekonomi Biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan: (1) infrastruktur, teknologi, dan praktik hijau; (2) mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif; (3) dan pengaturan kelembagaan yang proaktif untuk memenuhi tujuan ganda yaitu melindungi pantai dan lautan, dan pada saat yang sama meningkatkan kontribusi potensialnya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2012; PEMSEA, 2016)

    “Ekonomi Biru adalah kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di daratan (wilayah daratan atas) yang menggunakan sumber daya alam dari pantai dan lautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh umat manusia secara berkelanjutan,” kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip pendapatnya sendiri.

    Prof Rokhmin Dahuri mengungkapkan, potensi Blue Economy Indonesia sangat besar. Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2024 (Rp 3.400 triliun = US$ 212,5 miliar) atau 1,2 PDB Nasional saat ini. “Blue Economy Indonesia bisa menyediakan lapangan kerja untuk 45 juta orang atau 40 persen total angkatan kerja Indonesia,” tuturnya.

    Namun, potensi yang amat besar itu belum dimaksimalkan. Sebagai contoh, kata Prof Rokhmin Dahuri, pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 14% (Kemenko Marves, 2018). “Negara lain yang potensi kelautannya lebih sedikit (seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maladewa, Norwegia, dan Islandia), memberikan kontribusi lebih 30 persen,” papar ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

    Sayangnya, penerapan blue economy di Indonesia yang masih belum optimal padahal memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan bangsa. Prof. Rokhmin Dahuri memperkirakan ada sejumlah hal yang mendasarinya. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang enggan keluar dari zona nyaman. “Orang Indonesia senang di zona nyaman. Nyaman dengan budi daya konvensional lalu tidak ada pengembangan,” ujarnya.

    Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

    Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu menjabarkan, Selat Malaka (ALKI I) merupakan jalur transportasi laut yang menghubungkan raksasa ekonomi dunia, termasuk India, Timur-Tengah, Eropa, dan Afrika (di belahan Barat) dengan China, Korea Selatan, dan Jepang (di belahan Timur).

    ALKI-1 melayani pengangkutan sekitar 80% total minyak mentah yang memasok Kawasan Asia Timur. Jumlah kapal yang melintas mencapai 100.000 kapal/tahun.

    Terusan Suez (18.800 kapal/tahun) dan Terusan Panama (10.000 kapal/ tahun) (Calamur, 2017). Pendapatan Otoritas Terusan Suez rata-rata Rp 220 milyar/hari (Rp 80,7 trilyun/tahun).

    “Malangnya, sampai sekarang, Indonesia belum menikmati keuntungan ekonomi secuil pun dari fungsi laut NKRI sebagai jalur transportasi utama global,” tandasnya.

    Keanekaragaman hayati laut Indonesia, jelsnya, terbesar di Dunia (Koridor Laut Terbesar) – mengangkut 20 juta m3 air per detik dalam arus lintas Indonesia dari Pasifik ke Samudra Hindia – dengan pertemuan berikutnya dari kehidupan laut migrasi besar di semua jalur terbatas (Alor, Komodo, Banda, dll).

    Secara intrisik, geosaintifik Indonesia sangat menarik, Arus abadi sebagai bagian dari Global Conveyor Belt; Sumber energi terbarukan; Bebas Emisi Karbon; Aliran arus menciptakan habitat bagi 50% spesies ikan dunia, dan 75% terumbu dunia berkumpul di Indonesia.

    “Jika Potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi IPTEKS dan manajemen profesional, maka sektor-sektor ekonomi kelautan diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045,” terangnya.

    Adapun permasalahan dan tantangan pembangunan Blue Economy Indonesia, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, antara lain: 1. nelayan dan pelaku usaha kelautan miskin, kontribusi bagi perekonomian rendah. Semua sektor kelautan (kecuali ESDM) dilakukan secara tradisional dan berskala Kecil dan Mikro, tingkat pemanfaatan SD, produktivitas, dan efisiensi usaha (bisnis) umumnya rendah

    investasi & bisnis kelautan yang besar, modern, dan menguntungkan, umumnya minim nasionalismenya. Sebagian besar profit nya dibawa ke Jakarta atau negara asalnya (regional leakage), gaji karyawan rendah, dan lingkungan hidup umumnya rusak.

    tingkat pemanfaatan sektor ekonomi kelautan lainnya belum optimal. Kontribusi bagi perekonomian bangsa (PDB, nilai ekspor, PNBP, dan lapangan kerja) pun masih rendah (10,4%).

    nelayan dan pembudidaya terjebak dalam kemiskinan structural. Posisi nelayan dan pembudidaya ikan dalam sistem tata niaga (rantai nilai) perikanan sangat marginal.

    rendahnya akses nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kelautan. Kepada sumber pemodalan (kredit bank), teknologi, infrastruktur, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya -> Kemiskinan Struktural.

    sektor kelautan kalah dalam konflik penggunaan ruang. Sektor kelautan bersifat ‘low and slow -yielding economy’ kalah dengan sektor lain yang bersifat ‘high and quick –yielding economy’.

    maritime boundary conflicts, 8. overfishing di beberapa perairan, sedangkan di sejumlah perairan lain mengalami underfishing, 9. IUU (Illegal, Unregulated, And Unreported) Fishing, Dandestructive Fishing

    Pencemaran Dan Degradasi Fisik Ekosistem. termasuk plastic pollution, dan kerusakan lingkungan lainnya, 11. Kecelakaan dan keamanan di laut, 12. Dampak negatif perubahan iklim global, tsunami, dan bencana alam lain

    Rendahnya kualitas SDM. Seperti knowledge, skills, dan etos kerja para nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan lainnya.

    Kebijakan politik ekonomi kurang kondusif. Kriminalisasi petambak udang Karimunjawa, menurunkan minat investasi dan bisnis di budidaya tambak udang, dan membuat produk udang Indonesia banyak ditolak di negara-negara importir.

    Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama). “Sayangnya alokasi APBN untuk KKP 2024 hanya Rp 6 Trilyun, 60% nya untuk gaji dan belanja ASN,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001–2004 itu.

    Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen, dibanding beberapa negara Asia, seperti Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), China (5,6 persen), Filipina (5,5 persen), dan Malaysia (4,6 persen). “Konsekuensinya, nelayan dari negara tersebut lebih kompetitif dibanding Indonesia,” sebut Prof Rokhmin Dahuri.

    Menuju Indonesia Emas 2045

    Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan peta jalan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi-RI stagnan di angka sekitar 5%, masih jauh dari potensi ekonomi-RI yang sesungguhnya, 8% – 10% per tahun (Mc. Kinsey, 2022; FE-UI, 2024).

    “Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sangat dominan bergantung pada konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat, sekitar 56%; dan ekspor bahan mentah,” terangnya mengutip Prof. Chatib Basri, 2024.

    Sedangkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mestinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 – 2024 berkisar 6 – 7 persen per tahun; 2024 – 2029 tumbuh sekitar 8%; 2029 – 2034 tumbuh sekitar 7%; dan 2034 – 2045 timbuh sekitar 6,5% .

    Angka pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai dengan kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 41 – 48 persen. Sayangnya, kontribusi investasi terhadap PDB hingga kini baru mencapai 35% (Prof. Chatib Basri, 2024).

    “Hal ini disebabkan karena ICOR Indonesia masih terlalu tinggi, alias tidak efisien (mahal) dan tidak efektif akibat birokrasi pemerintah yang sarat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme); dan Iklim Investasi yang kurang kondusif,” katanya.

    Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini kurang 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    Mengutip PBB, 2008, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, “Transformasi Ekonomi Struktural meliputi: (1) realokasi faktor-faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; dan (2) realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini juga berarti pengalihan sumber daya (faktor produktif) dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Hal ini juga terkait dengan kapasitas negara untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri.”

    Adapun kebijakan dan program transformasi struktural, terdiri: 1. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur/pengolahan (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) secara proporsional yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

    Dari dominasi impor dan konsumsi (menggunakan) barang impor, ke dominasi investasi dan produksi di dalam negeri serta ekspor barang dan jasa yang berdaya saing tinggi (Top Quality, Lower Price; dan Regular and Sustainable Supply).

    Modernisasi sektor primer (pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultur, kehutanan, perikanan, dan ESDM) supaya lebih produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    Revitalisasi industri manufakturing yang ada saat ini (existing) dan unggul sejak zaman ORBA seperti: Mamin, Perkebunan, Kehutanan, TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), Otomotif, dan Semen, dan Pariwisata agar lebih produktif, efisien, mensejahterakan karyawan berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan sustaianable.

    Pengembangan industri manufakturing baru, seperti: Energi Baru dan Terbarukan (Solar Energy, Angin, Air, Panas Bumi, Bioenergy, Hidrogen, Pasang-Surut, Gelombang, dan Ocean Thermal Energy Conversion), semiconductor dan chips, baterai, kendaraan listrik, Blue Economy, Bioteknologi, Nanoteknologi, dan Ekonomi Kreatif.

    Pengembangan industri manufaktur di Luar Jawa, dan daerah-daerah yang masih tertinggal serta miskin, dengan skema “Kawasan Industri” dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang inklusif dan ramah lingkungan.

    Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 6) mesti berbasis pada: (1) Ekonomi Digital – Industry 4.0 (untuk ekonomi yang produktif, efisien, dan berdaya saing); (2) Green and Blue Economy (untuk ekonomi yang inovatif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan); dan (3) Pancasila sebagai pengganti Kapitalisme untuk memastikan pemerataan ‘kue pertumbuhan ekonomi’ (kesejahteraan) yang berkeadilan.

    Kebijakan pembangunan sektor ekonomi biru yang sedang berkembang/masa depan, yaitu: 1. Proyek Percontohan (Pemodelan) pengembangan sektor-sektor Ekonomi Biru yang Muncul (Masa Depan). Layak diterapkan dalam waktu dekat, Kerjasama dengan negara industri maju, Skema pendanaan: hibah, pinjaman lunak, dan APBN.

    Program “technological catch up” melalui transfer teknologi dan etos kerja, reverse engineering, dan lainnya, 3. Bangun Ekosistem Integrated Supply Chain Management System. untuk mendukung industri emerging sectors diatas supaya berjalan sukses: produktif, efisien, kompetitif, inklusif, ramah lingkungan, dan sustainable.

    Contoh sektor ekonomi biru yang sedang berkembang (masa depan) yang layak dikerjakan sekarang, antara lain: 1. Pangan fungsional. 2. Produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif biota laut. 3. Bioenergi dari mikroalga. 4. Energi laut: pasang surut, arus, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).

      Kapal bertenaga surya. 6. Industri air laut dalam. 8. Akuakultur cerdas: pengumpan digital berbasis suara untuk akuakultur tambak udang, dll. 9. Penangkapan ikan cerdas. 10. Bioplastik, 11. Desalinasi.

      Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di wilayah pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan, dengan model Kawasan Industri Maritim Terpadu dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) berskala besar (big-push development model)

        Kebijakan pembangunan sektor Ekonomi Biru yang sudah ada/telah ada, yaitu: 1. Perikanan Budidaya (Aquaculture), 2. Perikanan Tangkap (Capture Fisheries), 3. Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 4. Industri Bioteknologi Perairan, 5. Pariwisata Bahari, 6. Perhubungan Laut, 7. Industri dan Jasa Maritim.

        Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya

        Menurut definisi, kata Prof Rokhmin Dahuri, Akuakultur adalah produksi ikan, krustasea, moluska, invertebrata, alga, mikroba, tanaman, dan organisme lain melalui penetasan dan pemeliharaan di ekosistem perairan. (Parker, 1998)

        Sedangkan peran dan fungsi konvensional akuakultur menyediakan, antara lain: 1. Protein hewani: ikan bersirip, krustasea, moluska, beberapa invertebrata; 2. Rumput laut, 3. Ikan hias dan biota perairan lainnya, 4. Perhiasan: tiram mutiara dan organisme perairan lainnya.

        Peran dan fungsi akuakultur non-konvensional (masa depan), yaitu: 1. Pakan berbasis alga, 2. Produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif mikroalga dan makroalga, 3. Bahan baku dari biota akuatik untuk berbagai jenis industri seperti kertas, film, dan lukisan, 4. Biofuel dari mikroalga dan makroalga, 5. Pariwisata berbasis akuakultur, 6. Penyerap karbon untuk mengurangi pemanasan global

        Kebijakan Pembangunan Perikanan Tangkap

        Peningkatan produktivitas (CPUE = Catch per Unit of Effort) secara berkelanjutan (sustainable) melalui modernisasi teknologi penangkapan ikan dan pembatasan jumlah kapal di wilayah perairan untuk meningkatkan pendapatan nelayan menjadi lebih dari $480 per bulan.

        Pengembangan 5.000 kapal ikan modern (> 30 GT) dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan SDI di wilayah laut 12 mil – 200 mil (ZEEI), dan 2.000 Kapal Ikan Modern dengan ukuran > 200 GT untuk laut lepas > 200 mil (International Waters atau High Seas).

        Modernisasi armada kapal ikan tradisional yang ada saat ini, sehingga pendapatan nelayan ABK > US$ 480 (Rp 7,5 juta)/nelayan/bulan.

        Kurangi intensitas laju penangkapan di wilayah overfishing, dan tingkatkan laju penangkapan di wilayah underfishing.

        Model pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan kawasan industri perikanan terpadu: Industri Pengolahan, Sarana Produksi, Perumahan Nelayan & Pembudidaya, Lembaga Ekonomi, dan Pelabuhan

        Industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yaitu: 1. Peningkatan kualitas dan daya saing. industri pengolahan hasil perikanan tradisional: ikan asap, pindang, kering (asin dan tawar), fermentasi (peda), terasi, petis, dll.

        Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan modern: live fish, fresh fish, pembekuan, pengalengan, breaded shrimps and fish, produk berbasis surimi, dll.

        Pengembangan produk-produk olahan perikanan baru (product development) dan
        Penyempurnaan packaging serta distribusi produk: Industri Bioteknologi Perairan, Pengembangan Bioprospecting, Ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut, Bahan baku untuk industri nutraseutikal, farmasi, kosmetik, Penggunaan dalam cat film, biofuel, dan industri lainnya.

        Genetic Engineering: Produksi induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya; Karakteristik unggul: SPF (Specific Pathogen Free), SPR (Specific Pathogen Resistance), cepat tumbuh, dan tahan iklim; Rekayasa Genetik Mikroorganisme; Rekayasa genetik bakteri untuk bioremediasi lingkungan tercemar

        Konservasi: genetik, spesies, dan ekosistem Indonesia mendominasi produksi rumput laut, tetapi sebagian besar menggunakannya di dalam negeri (59%). 15% digunakan untuk produksi agar dan karagenan. 26% diekspor (bernilai $400 juta, peringkat ke-5 dalam ekspor perikanan nasional).

        Namun, ada pasar global yang besar untuk makanan fungsional berbasis rumput laut, yang diperkirakan akan mencapai 35 juta ton pada tahun 2050. Potensi hilirisasi rumput laut untuk industri pakan dengan nilai US$ 1,1 miliar, industri aditif pakan US$ 1,2 miliar, dan industri biostimulan US$ 1,9 miliar.

        Untuk memanfaatkan potensi ini, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan produksi melalui praktik pertanian yang lebih baik, teknologi canggih, dan proyek budidaya skala besar di Teluk Awang, Lombok, NTB.

        Laporan Pasar Baru dan Berkembang Rumput Laut Global 2023 telah mengidentifikasi pangsa pasar baru yang akan berkembang pada tahun 2030 untuk produk hilir rumput laut dengan potensi pasar sebesar US$ 11,8 miliar, yaitu produk biostimulan, bioplastik, aditif pakan ternak, nutraceutical, protein alternatif, farmasi, dan tekstil.

        Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia masih mendominasi ekspor rumput laut kering. Sebanyak 66,61% produk ekspor rumput laut Indonesia didominasi oleh rumput laut kering, sedangkan rumput laut olahan (karagenan dan agar-agar) masih sebesar 33,39%. Pada tahun 2023, Indonesia memproduksi rumput laut basah sebanyak 10,7 juta ton.

        Pemanfaatan rumput laut olahan selama ini paling banyak digunakan untuk produk makanan dan minuman sebesar 77%, sedangkan untuk farmasi, kosmetik, dan lainnya hanya sebesar 23%. Industri ini perlu lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan pasar.2. Rekayasa Genetik (Genetic Engineering: Genome Editing, DNA Squencing and DNA Recombinant)

        Rekayasa Genetik dalam Bioteknologi Kelautan: Digunakan dalam akuakultur untuk ikan konsumsi (salmon, udang, nila, dll) dan hias (zebra, tetra, dll), Menghasilkan biota laut unggul: bebas penyakit (SPF), tahan penyakit (SPR), cepat tumbuh, Memodifikasi karakteristik biokimia dari daging ikan, jalur metabolisme (efisiensi pakan), dan ketahanan lingkungan.

        “Untuk peningkatan peran Ditjen. PSDKP dalam mewujudkan sektor KP sebagai prime mover menuju Indonesia Emas 2045, yakni: Membangun dan melaksanakan Sistem serta Mekanisme Kerja MCS (Monitoring, Controlling, and Surveillance) terhadap perancanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Ditjen. Perikanan Tangkap, Ditjen. Perikanan Budidaya, Ditjen. PDSKP, Ditjen. PRL, pencemaran laut, KKL, dan berbagai kegiatal illegal (criminal) di wilayah pesisir dan laut NKRI dalam rangka mewujudkan KP yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” tegas Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.

        Continue Reading
        Click to comment

        Leave a Reply

        Your email address will not be published. Required fields are marked *

        News

        Wanita Ini Jadi Korban Kekerasan Seksual Tentara Israel

        Ahmad Munawir

        Published

        on

        Monitorday.com – Mia Schem, seorang wanita Israel, sebelumnya disandera oleh faksi-faksi perlawanan Palestina di Gaza.

        Setelah dibebaskan, Mia diduga mengalami pemerkosaan oleh instruktur gym Israel bernama Nati Avidan.

        Hadi Nasrallah, aktivis Palestina, mengungkapkan dugaan pemerkosaan tersebut melalui sebuah postingan di media sosial.

        Mia diduga dibius oleh Avidan sebelum tindakan keji tersebut terjadi.

        Hadi menyebutkan bahwa ini mencerminkan kondisi buruk masyarakat Israel yang lebih berbahaya daripada Hamas.

        Mia Schem sempat terkenal karena video permohonannya untuk dibebaskan bersama para sandera lainnya.

        Dalam video itu, Mia mengatakan bahwa dirinya dibawa ke Gaza dari Sderot pada pagi hari.

        Dia mengaku terluka di tangannya saat dibawa ke Gaza dan menjalani operasi selama tiga jam.

        Mia mengungkapkan bahwa para pejuang Palestina merawatnya dengan baik setelah ia terluka.

        Dia memuji kebaikan para pejuang Palestina yang memberinya perawatan medis dan makanan yang baik.

        Namun, setelah dibebaskan, Mia mengalami kekerasan dari seorang warga Israel sendiri.

        Netizen menanggapi insiden ini dengan mengkritik masyarakat Israel yang dianggap bobrok.

        Beberapa warganet berpendapat bahwa Mia merasa lebih aman selama ditawan oleh Hamas.

        Pernyataan itu memperlihatkan bagaimana masyarakat Israel dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan pejuang Palestina.

        Warganet lainnya menyebut kejadian ini sebagai bukti dari obsesi buruk sebagian orang Israel terhadap kekerasan seksual.

        Kasus ini menciptakan kecaman luas terhadap perilaku buruk yang terjadi di masyarakat Israel.

        Continue Reading

        News

        Terjadi Saat Shalat Jumat, Ratusan Muslim Dikhawatirkan Syahid Akibat Gempa Myanmar

        Ahmad Munawir

        Published

        on

        Monitorday.com – Gempa bumi dahsyat mengguncang Myanmar pada saat umat Muslim tengah melaksanakan shalat Jumat di bulan Ramadhan, menewaskan banyak jamaah yang sedang berkumpul di masjid-masjid. Htet Min Oo, salah satu korban, terperangkap di antara reruntuhan masjid yang runtuh, sementara dua bibinya terperangkap sepenuhnya di rumah mereka. Meskipun ada usaha dari tetangga untuk mengevakuasi, hanya satu bibi yang berhasil selamat.

        Di wilayah Mandalay, banyak masjid mengalami kerusakan parah, dengan lebih dari 50 masjid dilaporkan hancur. Seorang penduduk yang mencoba menyelamatkan korban yang terjebak di bawah puing-puing masjid mengatakan bahwa setidaknya 10 orang syahid di desa Sule Kone, dan lebih banyak korban mungkin jatuh di tiga masjid yang hancur di desa tersebut. Pembatasan dari pemerintah Myanmar menghambat usaha penyelamatan lebih lanjut.

        Muslim merupakan minoritas di Myanmar, dan sering menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, pemerintah Myanmar juga mempersulit perbaikan atau pembangunan masjid baru, menyebabkan banyak masjid bersejarah rusak tanpa perawatan yang memadai.

        Continue Reading

        News

        Zakat dari Harta Haram, Apa Hukumnya?

        Ahmad Munawir

        Published

        on

        Monitorday.com – Zakat diwajibkan hanya atas harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh secara haram, seperti dari riba, perjudian, korupsi, atau pencurian, tidak bisa disucikan dengan zakat.

        Ayat Al-Quran dan hadis juga menegaskan bahwa Allah hanya menerima harta yang halal. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 267, Allah memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang halal dan baik. Rasulullah ﷺ juga bersabda bahwa Allah tidak menerima kecuali yang baik.

        Zakat dari harta haram tidak akan mendapat pahala, bahkan dosa tetap ditanggung oleh pemiliknya. Oleh karena itu, zakat tidak bisa dikeluarkan dari harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Sebagai gantinya, pemilik harta haram wajib mengembalikannya kepada pemilik yang sah atau menyalurkannya untuk kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan syariat.

        MUI juga menyarankan agar umat Islam bertaubat, meminta ampun kepada Allah, dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Zakat hanya berlaku pada harta yang halal, dan harta haram harus disalurkan untuk kepentingan yang sesuai syariat.

        Continue Reading

        News

        Syaikh Usamah Ar Rifa’i Terpilih Jadi Mufti Agung Suriah

        Ahmad Munawir

        Published

        on

        Monitorday.com – Syeikh Usamah al-Rifai baru-baru ini diangkat kembali sebagai Mufti Agung Suriah, posisi otoritas keagamaan tertinggi di negara tersebut.

        Pengangkatan ini dilakukan setelah Presiden sementara Ahmad al-Sharaa memulihkan jabatan tersebut setelah jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024.

        Al-Rifai, yang juga Ketua Rabithah Ulama Syam, sebelumnya diangkat oleh oposisi pada 2021 setelah Bashar al-Assad mencabut jabatan Mufti Agung.

        Pengangkatan kembali al-Rifai ditegaskan oleh pemerintah Suriah sebagai bagian dari upaya membangun kembali lembaga negara pasca-rezim Assad.

        Dewan Fatwa baru yang dibentuk bersamaan dengan pengangkatan al-Rifai mencakup sejumlah ulama terkemuka, termasuk Abdul Fattah al-Bazm dan Wahbi Suleiman.

        Presiden al-Sharaa menjelaskan bahwa pemulihan jabatan mufti penting untuk membangun kembali institusi yang hancur akibat rezim yang jatuh.

        Al-Rifai kembali memimpin komunitas Islam Suriah pada saat penting transisi politik di negara tersebut.

        Meskipun demikian, pengangkatan ini menuai kontroversi, terutama terkait pandangannya tentang peran gender dan organisasi internasional di Suriah.

        Pada 2011, al-Rifai menuduh PBB dan LSM menyebarkan gagasan pembebasan perempuan yang dianggapnya mengancam nilai-nilai keluarga Suriah.

        Lahir di Damaskus pada 1944, al-Rifai adalah putra dari ulama terkenal, Syeikh Abdul Karim al-Rifai, dan memulai pendidikan agama di Universitas Damaskus.

        Pada akhir 1970-an, al-Rifai bergabung dengan Ikhwanul Muslimin dan meninggalkan Suriah pada 1981 setelah pengawasan pemerintah terhadap aktivitasnya.

        Di Arab Saudi, ia melanjutkan kegiatan ilmiah dan kembali ke Suriah pada 1993 setelah beberapa tahun di pengasingan.

        Setelah pembunuhan PM Lebanon Rafic Hariri pada 2005, Suriah mengalami periode keterbukaan politik yang singkat, yang memungkinkan al-Rifai memulai proyek sosial.

        Proyek “Maintain the Grace” yang dipelopori oleh al-Rifai bertujuan membantu orang miskin di Damaskus namun terbatas pada 2008.

        Al-Rifai menjadi pendukung aktif oposisi Suriah sejak 2011, menggunakan masjid untuk menyampaikan pesan perlawanan terhadap pemerintah Assad.

        Pada 27 Agustus 2011, masjid yang ia kelola diserang oleh pasukan keamanan Suriah, menyebabkan dirinya dan jamaah lainnya terluka.

        Setelah pindah ke Turki pada 2012, al-Rifai membentuk Rabithah Ulama Syam, yang mencakup lebih dari 40 badan Islam dan syariah dari berbagai faksi Suriah.

        Di Turki, ia melanjutkan pengajaran dan mendirikan lembaga pendidikan, serta ditunjuk sebagai kepala Dewan Islam Suriah oleh Presiden Erdoğan pada 2014.

        Sebagai Mufti Agung Suriah, al-Rifai dikenal karena kritiknya terhadap ideologi takfiri dan sektarianisme, khususnya yang melibatkan ISIS dan Iran.

        Setelah jatuhnya rezim Assad, al-Rifai diangkat kembali sebagai Mufti Agung pada 28 Maret 2025 oleh Presiden Ahmad al-Sharaa.

        Continue Reading

        News

        Hari Ini Jasa Marga Berlakukan Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak

        Hendi Firdaus

        Published

        on

        Monitorday.com – Pengelola jalan tol Jasa Marga memberlakukan sistem contraflow di ruas Tol Jagorawi arah Puncak, Jawa Barat, mulai dari KM 44+500 hingga KM 46+500 pada Rabu (2/4/2025). Kebijakan ini diterapkan atas diskresi kepolisian untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama libur Lebaran.

        “Untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas wisata dan silaturahmi di Ruas Tol Jagorawi arah Puncak pada masa libur Lebaran 2025/1446 H, Jasa Marga menerapkan contraflow mulai pukul 06.35 WIB,” ujar Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Alvin Andituahta Singarimbun, di Jakarta.

        Jasa Marga mengimbau para pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan mengikuti rekayasa lalu lintas yang berlaku. Selain itu, pengendara diingatkan untuk memastikan kecukupan saldo kartu elektronik guna menghindari antrean di gerbang tol serta selalu mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.

        Sementara itu, kondisi jalur utama Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada hari kedua Lebaran, Selasa (1/4/2025), terpantau ramai lancar. Pemudik bercampur dengan warga lokal yang melakukan perjalanan silaturahmi, sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan di beberapa titik.

        Kepadatan lalu lintas terutama terlihat di jalur Puncak-Cianjur, Jalan Raya Bandung-Cianjur, dan Jalan Raya Cianjur-Sukabumi. Kendaraan yang melintas didominasi oleh pemudik yang terlambat pulang kampung serta warga lokal yang mengunjungi sanak saudara atau tempat wisata.

        Di beberapa titik rawan macet, seperti Pertigaan Hanjawar, Kebun Raya Cibodas, dan Pasar Cipanas, arus kendaraan tersendat sehingga petugas melakukan rekayasa lalu lintas dan penyekatan guna mencegah kemacetan total.

        Untuk mengurai kepadatan, petugas mengarahkan kendaraan ke jalur alternatif seperti Pacet-Cianjur yang tembus ke Cipanas dan Hanjawar atau sebaliknya.

        Tingginya aktivitas warga yang melakukan silaturahmi serta kunjungan ke tempat wisata, seperti Kebun Raya Cibodas, Taman Bunga Nusantara, dan berbagai destinasi wisata di kawasan Puncak, turut berkontribusi terhadap peningkatan volume kendaraan di jalur utama Cianjur.

        Dengan adanya rekayasa lalu lintas dan sistem contraflow, diharapkan arus kendaraan tetap terkendali selama periode libur Lebaran.

        Continue Reading

        News

        Gibran Sebut Didit Prabowo Sebagai Pemersatu Tokoh Bangsa

        Hendi Firdaus

        Published

        on

        Monitorday.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memuji Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau yang akrab disapa Didit Prabowo, putra Presiden Prabowo Subianto, sebagai sosok pemersatu berbagai tokoh di Indonesia.

        “Saya lihat Mas Didit, selaku putra Presiden Prabowo, harus kita apresiasi. Beliau punya semangat mengumpulkan semua tokoh, baik tokoh-tokoh besar maupun tokoh-tokoh muda,” ujar Gibran di Solo, Jawa Tengah, Selasa (1/4/2025).

        Menurutnya, upaya Didit dalam membangun komunikasi dengan berbagai pihak merupakan langkah luar biasa yang patut diapresiasi.

        “Saya kira itu luar biasa sekali. Beliau sowan ke sana kemari menggandeng semua, terutama anak-anak muda. Saya kira itu patut diapresiasi,” tambahnya.

        Gibran juga menyambut baik wacana pertemuan antara para presiden Indonesia dari periode sebelumnya, yang menurutnya bisa difasilitasi oleh Didit Prabowo.

        “Boleh banget, dan saya kira Mas Didit ini tokoh yang bisa diterima oleh semua pihak,” katanya.

        Terkait kunjungan Didit ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang juga ayahanda Gibran, pada hari pertama Lebaran, Wapres mengaku telah mendengar langsung rencana tersebut dari Didit.

        “Kemarin waktu open house di Jakarta, memang beliau ingin mampir ke Sumber, malah keduluan,” ujarnya.

        Sebelum berkunjung ke rumah Jokowi di Solo, Didit Prabowo juga sempat bertemu dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya di Jakarta pada hari yang sama.

        Langkah Didit dalam membangun komunikasi dengan berbagai tokoh dinilai sebagai upaya positif dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika politik yang berkembang.

        Continue Reading

        News

        Polemik UU TNI!Mantan Panglima GAM Justru Pro

        Di tengah perdebatan sengit tentang revisi UU TNI, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Sayed Mustafa Usab, memberikan perspektif yang berbeda. Ia menyoroti bagaimana polemik ini cenderung diarahkan pada trauma sejarah daripada substansi aturan.

        Published

        on

        Monitorday.com – Pengesahan revisi UU TNI menuai pro dan kontra. Di satu sisi, ada kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru. Di sisi lain, ada argumen bahwa revisi ini justru bertujuan memperkuat peran TNI dalam mendukung jalannya pemerintahan tanpa mengabaikan batasan aturan yang ada.

        Sayed Mustafa Usab, mantan Panglima GAM, menilai bahwa polemik ini terlalu dibesar-besarkan dengan sentimen historis. Menurutnya, tidak ada upaya sistematis untuk menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Justru, revisi ini mengatur dengan lebih jelas bagaimana prajurit TNI bisa ditempatkan di lembaga sipil tanpa membawa struktur militer mereka.

        “Penempatan TNI di lembaga sipil tentunya berdasarkan kemampuan dan kelayakan mereka,” ujar Sayed. Ia menegaskan bahwa mekanisme seleksi tetap berlaku, dan mereka yang ditunjuk harus mengundurkan diri dari status militer aktif.

        Sayed juga menyoroti bahwa kekhawatiran tentang TNI menguasai ranah sipil terlalu berlebihan. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah, bukan di TNI itu sendiri. “Pemerintah yang menerima atau menolak, bukan TNI yang menentukan sendiri,” katanya.

        Bahkan di Aceh, daerah yang pernah mengalami konflik berkepanjangan, Sayed melihat bahwa isu ini tidak terlalu mempengaruhi masyarakat. Menurutnya, yang lebih penting bagi rakyat Aceh saat ini adalah kesejahteraan, bukan perdebatan yang bernuansa politis.

        “Pemikiran pemberontakan seperti dahulu sudah tamat,” ujar Sayed. Ia menekankan bahwa tuntutan rakyat kini lebih kepada pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia, bukan pada perdebatan ideologis.

        Dinamika perdebatan soal revisi UU TNI mencerminkan bagaimana sejarah masih menjadi faktor besar dalam melihat kebijakan saat ini. Namun, seperti yang disampaikan Sayed, kebijakan harus dilihat dalam konteksnya saat ini, bukan hanya melalui lensa masa lalu.

        Continue Reading

        News

        Mudik Lebaran 2025, Mesin Penggerak Ekonomi

        Mudik Lebaran 2025 menjadi pendorong ekonomi nasional dan daerah. Lonjakan konsumsi di sektor transportasi, akomodasi, makanan, oleh-oleh, dan pariwisata meningkatkan perputaran uang dan kesejahteraan masyarakat.

        Published

        on

        Monitorday.com – Bau tanah basah selepas hujan di kampung halaman, suara takbir menggema di udara, dan senyum lebar para pemudik yang akhirnya tiba setelah perjalanan panjang—semua ini bukan sekadar ritual tahunan. Mudik Lebaran 2025 bukan hanya tentang nostalgia dan reuni keluarga, tetapi juga momentum emas bagi perekonomian nasional dan daerah.

        Sejak awal April, gelombang pemudik mulai membanjiri berbagai moda transportasi. Jalan tol, stasiun, terminal, hingga bandara dipenuhi lautan manusia yang pulang ke kampung halaman. Di balik hiruk-pikuk ini, ada roda ekonomi yang bergerak semakin kencang. Konsumsi masyarakat melonjak drastis, memberikan dorongan luar biasa bagi berbagai sektor. Transportasi mengalami lonjakan permintaan, tiket kereta dan pesawat ludes terjual, kendaraan pribadi memenuhi jalanan, sementara penjualan bahan bakar meningkat tajam. Hotel dan penginapan pun panen pelanggan, dari kelas melati hingga bintang lima. Di kota-kota tujuan mudik, bisnis makanan dan oleh-oleh kebanjiran pesanan, pusat perbelanjaan ramai, dan pasar tradisional hidup lebih semarak dari biasanya.

        Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa fenomena mudik kali ini adalah bukti nyata daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Industri makanan dan minuman mencatatkan pertumbuhan signifikan. Warung tegal di pinggir jalan hingga restoran mewah mengalami peningkatan pelanggan. Pedagang kaki lima merasakan rezeki berlipat, sementara UMKM yang memproduksi makanan khas daerah menikmati lonjakan penjualan. Ini bukan sekadar siklus tahunan, melainkan aliran darah segar bagi ekonomi rakyat.

        Dampak ekonomi mudik ini semakin kuat dengan dukungan dari berbagai sektor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemudik yang kembali ke daerah asal mereka membawa efek domino positif bagi perekonomian lokal. Pergerakan besar-besaran ini bukan hanya mempercepat perputaran uang, tetapi juga mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di daerah. Banyak pemudik yang memanfaatkan momen ini untuk berinvestasi atau bahkan membuka usaha kecil-kecilan setelah melihat peluang di kampung halaman mereka.

        Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, turut mengamini bahwa aktivitas mudik memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah. Ia mengungkapkan bahwa pergerakan pemudik mendorong konsumsi barang dan jasa, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Ia mencontohkan Dusun Bambu di Kabupaten Bandung, yang mencatat lonjakan pengunjung hingga 17.000 orang per hari selama libur Lebaran. Ini bukan hanya berkah bagi pengelola destinasi wisata, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata.

        Data historis menunjukkan bahwa mudik selalu menjadi pendorong ekonomi yang efektif. Pada 2024, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat perputaran uang selama libur Lebaran mencapai Rp157,3 triliun. Pergerakan pemudik pun terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2023 mencatat 123,8 juta pemudik, naik drastis dari 85,5 juta pada 2022. Tahun 2024 melonjak ke angka 193,6 juta orang, dan untuk 2025, Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik mencapai 146,48 juta orang. Lonjakan ini beriringan dengan meningkatnya konsumsi dan belanja masyarakat di berbagai sektor.

        Mudik Lebaran 2025 bukan hanya soal perjalanan pulang. Ini adalah fenomena ekonomi dengan dampak luas. Dari warung kopi di pinggir jalan hingga pusat perbelanjaan mewah, dari pedagang kaki lima hingga industri transportasi, semua merasakan dampaknya. Bagi pemerintah, ini adalah kesempatan untuk memastikan distribusi ekonomi yang lebih merata. Bagi para pemudik, ini bukan sekadar perjalanan, melainkan kontribusi nyata terhadap roda perekonomian bangsa. Lebaran bukan hanya soal kembali ke kampung halaman, tetapi juga momentum untuk menghidupkan ekonomi dari kota hingga desa.

        Continue Reading

        News

        Jadi Pahlawan Karhutla di Korea Selatan, Ini Sosok Sugiyanto

        Hendi Firdaus

        Published

        on

        Monitorday.com – Aksi heroik dilakukan oleh seorang nelayan asal Indonesia, Sugiyanto, yang turut serta dalam proses evakuasi warga lanjut usia (lansia) saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Yeongdok, Korea Selatan.

        Bersama kepala desa setempat, Yoo Myung-sin, Sugiyanto membantu menyelamatkan warga dari kobaran api yang mengancam pemukiman mereka.

        Mengutip Korea JoongAng Daily, Sugiyanto yang telah delapan tahun bekerja di Korea Selatan, berlari dari rumah ke rumah bersama Yoo Myung-sin pada pukul 11 malam waktu setempat.

        Mereka membangunkan warga yang masih tertidur dan segera mengevakuasi mereka ke tempat aman. Beberapa warga lansia bahkan harus digendong keluar dari rumah untuk menghindari bahaya.

        Seorang warga berusia 90 tahun mengenang momen menegangkan tersebut.

        “Jika bukan karena dia, kami semua pasti sudah meninggal. Saya tertidur saat menonton TV, tetapi saya terbangun karena mendengar teriakan,” ujarnya.

        “Ketika saya membuka pintu, Sugiyanto sudah ada di sana, dan dia menggendong saya keluar rumah.”

        Sugiyanto, yang memiliki seorang istri dan anak berusia lima tahun di Indonesia, mengaku telah menganggap desa tempat tinggalnya di Korea Selatan sebagai rumah kedua.

        “Saya harus kembali ke rumah setelah tiga tahun,” ujarnya dengan penuh haru.

        Setelah evakuasi berhasil dilakukan, Sugiyanto menerima telepon dari istrinya di Indonesia yang mengungkapkan rasa bangga atas tindakan heroiknya. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, dan Sugiyanto merasa lega telah berkontribusi menyelamatkan warga desanya.

        Aksi keberanian Sugiyanto mendapat apresiasi luas, membuktikan bahwa keberanian dan kepedulian dapat melintasi batas negara.

        Continue Reading

        News

        Tiket Pesawat Turun Saat Lebaran, Naik Pasca Lebaran!

        Harga tiket pesawat domestik turun saat Lebaran tetapi melonjak tajam setelahnya. Fenomena ini terus berulang, membuat penumpang terkejut setiap tahunnya.

        Published

        on

        Monitorday.com – “Selamat datang di penerbangan pasca-Lebaran! Kami senang Anda kembali bersama kami setelah perjalanan penuh haru dan rindu saat mudik. Harap tetap duduk dan kencangkan sabuk pengaman, karena kita akan segera memasuki zona turbulensi harga tiket yang mendadak naik tanpa aba-aba!”

        Para penumpang yang budiman, apakah Anda masih menikmati sisa ketupat dan opor ayam? Atau justru mulai mempersiapkan dompet yang tiba-tiba terasa lebih ringan karena tiket pulang ke perantauan kini lebih mahal daripada koper yang penuh oleh-oleh? Jika Anda merasa terjebak dalam fenomena ini, jangan khawatir, Anda tidak sendirian.

        Seperti biasa, harga tiket pesawat domestik memberikan kejutan khas Lebaran. Saat ribuan pemudik berbondong-bondong pulang ke kampung halaman, maskapai murah hati memberi “diskon” dengan harga yang lebih ramah di kantong. Namun, begitu masa cuti berakhir, harga tiket seolah-olah terkena efek jet lag: tiba-tiba melonjak tajam, bahkan lebih tinggi daripada semangat reuni keluarga yang baru saja Anda tinggalkan.

        Ambil contoh rute Medan-Jakarta. Jika Anda beruntung membeli tiket saat Ramadan, harga tiketnya hanya sekitar Rp 800 ribu. Namun, jika Anda baru memikirkan perjalanan pulang setelah Lebaran, bersiaplah merogoh kocek hingga Rp 7 juta, setara dengan harga tiket ke Eropa. Ada yang berkata, “Lebih baik naik kapal laut saja!” Sayangnya, waktu tempuhnya tidak secepat naik pesawat, kecuali Anda memang ingin menikmati liburan panjang yang tak terencana.

        Bagi yang berharap tiket rute Jakarta-Medan tetap murah, ada sedikit kabar baik—setidaknya lebih baik dibanding rekan-rekan dari Medan yang hendak kembali ke ibu kota. Tiket di harga Rp 1 juta masih bisa ditemukan, meski tetap lebih mahal dari harga saat Ramadan. Namun, jangan terlalu gembira dulu! Bisa jadi, harga tiket itu hanyalah anomali sementara sebelum kembali naik lebih tinggi dari angka THR yang baru saja Anda terima.

        Lalu, bagaimana dengan rute Medan-Yogyakarta? Oh, kisahnya tak jauh berbeda. Harga tiket pasca-Lebaran melonjak ke angka Rp 4,7 juta, padahal saat Ramadan hanya Rp 1,7 juta. Barangkali, maskapai menganggap bahwa wisata ke Jogja setelah Lebaran adalah pengalaman premium, lengkap dengan nuansa “back to reality” yang mendebarkan.

        Sementara tiket domestik makin mahal, tiket ke luar negeri justru memberikan kejutan berbeda. Rute Medan-Kuala Lumpur, misalnya, mengalami penurunan harga hingga Rp 800 ribu setelah Lebaran. Ini bisa menjadi opsi menarik bagi yang ingin liburan murah ke negeri tetangga dibanding pulang ke kota sendiri dengan harga yang lebih mahal. Jangan-jangan, sebentar lagi slogan “Liburan ke luar negeri lebih murah daripada pulang kampung” akan menjadi kenyataan?

        Tapi tenang saja, seperti dalam setiap penerbangan, turbulensi harga ini akan berlalu. Maskapai akan kembali “bermurah hati” setelah arus balik selesai dan bandara kembali lengang. Jadi, jika Anda masih di kampung halaman dan enggan merogoh kantong terlalu dalam, mungkin ada baiknya menunda kepulangan sedikit lebih lama. Toh, bekerja dari kampung halaman juga terdengar seperti ide yang menarik, bukan?

        Untuk sekarang, harap tetap duduk dengan nyaman, siapkan mental untuk harga tiket berikutnya, dan jangan lupa, tetaplah tersenyum meski dompet mulai menipis. Terima kasih telah terbang bersama maskapai realitas harga, dan semoga perjalanan Anda menyenangkan!

        Continue Reading

        Monitor Saham BUMN



        News7 hours ago

        Wanita Ini Jadi Korban Kekerasan Seksual Tentara Israel

        Sportechment7 hours ago

        Timnas U-17 Siap Tempur di Ajang Piala Asia 2025, Erick Thohir Kirim Pesan Ini

        Ruang Sujud8 hours ago

        Jejak Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

        News11 hours ago

        Terjadi Saat Shalat Jumat, Ratusan Muslim Dikhawatirkan Syahid Akibat Gempa Myanmar

        Ruang Sujud12 hours ago

        Peran Ulama dalam Membangun Peradaban Islam

        Sportechment14 hours ago

        Trump Bicara Soal Jelang TikTok Kena Banned 5 April

        Review14 hours ago

        Strategi Global, Dimana Posisi Indonesia?

        Sportechment14 hours ago

        Val Kilmer, Pemeran Batman Forever Meninggal Dunia di Usia 65 Tahun

        Review14 hours ago

        Jika Pilpres di 2026: Prabowo-Dedi Mulyadi, Duet Paling Tepat!

        News14 hours ago

        Zakat dari Harta Haram, Apa Hukumnya?

        Ruang Sujud16 hours ago

        Ulama dan Perkembangan Ilmu Keislaman di Nusantara

        News18 hours ago

        Syaikh Usamah Ar Rifa’i Terpilih Jadi Mufti Agung Suriah

        Sportechment19 hours ago

        Pengakuan Carlo Ancelotti Usai Real Madrid Kebobolan 4 Gol

        News19 hours ago

        Hari Ini Jasa Marga Berlakukan Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak

        News19 hours ago

        Gibran Sebut Didit Prabowo Sebagai Pemersatu Tokoh Bangsa

        Sportechment20 hours ago

        Bomber Inter Milan Absen Lawan AC Milan di Semifinal Coppa Italia, Lha Kok Kenapa?

        News20 hours ago

        Polemik UU TNI!Mantan Panglima GAM Justru Pro

        News20 hours ago

        Mudik Lebaran 2025, Mesin Penggerak Ekonomi

        Sportechment20 hours ago

        Momen Spesial Timnas Indonesia U-17 Rayakan Idulfitri di Jeddah

        News20 hours ago

        Jadi Pahlawan Karhutla di Korea Selatan, Ini Sosok Sugiyanto