News
Di Forum Kopi A1, Prof Rokhmin Bahas Strategi Pembangunan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045

Published
8 months agoon
By
Natsir Amir
Monitorday.com – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MSc menyampaikan tugas dan fungsi Kementeraian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat menjadi narasumber pada acara Forum Kopi A1 “Ekologi Dan Ekonomi Biru, Apa Pentingnya?” secara daring pada Rabu, 21 Agustus 2024,
Antara lain: Pertama, mengatasi Permasalahan Internal Sektor KP: Kemiskinan nelayan, kontribusi sektor KP bagi PDB rendah (2,85%), pembangunan perikanan budidaya dan industri pengolahan perikanan serta industri bioteknologi perairan masih rendah, overfishing dan underfishing, IUU fishing, destructive fishing, kerusakan ekosistem pesisir, dll.
“Kedua , membantu memecahkan permasalahan dan tantangan bangsa: PHK, pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, stunting, IPM dan daya saing rendah, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5 persen per tahun dalam dekade terakhir, global warming, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Serta mendayagunakan potensi pembangunan KP untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri mengangkat tema “Strategi Pembangunan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan kalau pada 1945 – 1955 sekitar 70 persen rakyat Indonesia masih miskin, pada 1970 jumlah rakyat miskin menurun menjadi 60 persen. Pada 2004 tingkat kemiskinan turun lagi menjadi 16 persen, tahun 2014 mejadi 12 persen, dan tahun 2019 tinggal 9,2 persen. Dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang.
Namun, bila PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar itu dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 274 juta orang, maka per Maret 2021 GNI (Gross National Income) atau Pendapatan Nasional Kotor Indonesia baru mencapai 3.870 dolar AS per kapita. “Artinya, hingga saat ini (sudah 76 tahun merdeka), status pembangunan (kemakmuran) Indonesia masih sebagai negara berpendapatan-menengah bawah (lower-middle income country). Belum sebagai negara makmur (high-income country) dengan GNI perkapita diatas 12.695 dolar AS, yang merupakan Cita-Cita Kemerdekaan NKRI 1945,” terangnya.
“Menurut World Bank, ukuran ekonomi atau PDB Indonesia saat ini mencapai 1,1 triliun dolar AS atau terbesar ke-16 di dunia. Dari 200 negara anggota PBB, hanya 18 negara dengan PDB US$ lebih 1 triliun,” jelas Anggota Dewan Pakar MN-KAHMI itu.
Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menerangkan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).
Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan koefisien Gini antara sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2024), yakni pengeluaran Rp 582.932/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya (pangan dan non-pangan) dalam sebulan.
Sementara menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).
Tak kalah rumitnya, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, permasalahan bangsa lainnya adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya hanya 5,5% total luas lahan Indonesia dihuni oleh sekitar 55% total penduduk Indonesia, dan menyumbangkan sekitar 59% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB menurut pulau, 2023 dan 2024 TW I masih di dominasi oleh kelompok provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB 2023 sebesar 57,05% dan 2024 TW I sebesar 57,70%.
Disisi lain, sambungnya, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” kata Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.
Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terang Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.
Yang mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.
“Berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, bahwa 30.8% anak-anak kita mengalami stunting growth (menderita tubuh pendek), 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi. Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebutnya.
Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).
Tak heran, bila kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) bangsa Indonesia hingga kini baru berada pada kelas-3 (lebih dari 75 % kebutuhan teknologinya berasal dari impor). Sementara menurut Unesco suatu bangsa dinobatkan sebagai bangsa maju, bila kapasitas Iptek-nya mencapai kelas-1 atau lebih dari 75 % kebutuhan Iptek-nya merupakan hasil karya bangsa sendiri.
“Menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%). Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%),” ujarnya.
Maka, kata Prof. Rokhmin Dahuri, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). “Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,” kata Prof Rokhmin Dahuri mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.
Kemudian, kata Prof Rokhmin Dahuri, soal daya saing kita parah. Dari rata- rata IQ warga Negara ASEAN, IQ kita hanya di ranking ke 136. “Daya literasi kita terburuk ke 2 di dunia, stunting, gizi buruk. Jadi, negara ini sakit sebenarnya,” tandasnya.
Hasil survei Program International for Student Assessment (PISA) 2022, yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar kelas 3 SLTP seluruh dunia, mengungkapkan, pada 2018 dari 78 negara yang disurvei, peringkat 1-10 ditempati negara non-Muslim. “Sedangkan Indonesia peringkat ke-69 dari 81 negara,” katanya.
TFP (Total Productivity Factor) Indonesia menurun 50% sejak 2010, jauh di bawah negara-negara ASEAN (World Bank, 2023). Hingga 2022, peringkat GII (Global Innovation Index) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.
Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi bangsa Indonesia hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24% (UNCTAD dan UNDP, 2021).
Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan Blue Economy sebagai game changer dalam mengatasi permasalahan bangsa dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu: 1. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, dan 77% wilayahnya berupa laut. Wilayah pesisir dan laut Indonesia mengandung potensi Blue Economy berupa SDA terbarukan, SDA tidak terbarukan, dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat besar, sekitar US$ 1,4 trilyun per tahun (1,2 kali PDB Indonesia saat ini), dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sedikitnya 45 juta orang (30% total angkatan kerja). Hingga kini, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 35% total potensi Blue Economy nya.
Blue Economy dapat membangkitkan investasi dan bisnis yang lucrative (menguntungkan); dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (lebih 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), inklusif, dan berkelanjutan Mengatasi pengangguran dan kemiskinan; ketimpangan ekonomi; dan memperkuat kedaulatan pangan, energi, farmasi, dan mineral.
Sebagian besar kegiatan Blue Economy berlangsung di wilayah perdesaan, pesisir, pulau kecil, laut, dan luar Jawa. Mengurangi disparitas pembangunan dan kemakmuran antar wilayah.
Secara geoekonomi dan geopolitik, letak Indonesia sangat strategis, dimana sekitar 45% total barang (berbagai komoditas dan produk) yang diperdagangkan di dunia dengan nilai ekonomi rata-rata US$ 15 trilyun per tahun dikapalkan melalui laut Indonesia (UNCTAD, 2016).
ARLINDO (Arus Lintas Indonesia) yang secara kontinu bergerak bolak-balik dari Samudera Pasifik ke S. Hindia berfungsi sebagai ‘nutrient trap’ (perangkap unsur-unsur hara) Sehingga, perairan laut Indonesia merupakan habitat ikan tuna terbesar di dunia (the world tuna belt), memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi, dan potensi produksi lestari (MSY = Maximum Sustainable Yield) ikan laut terbesar di dunia, sekitar 12 juta ton/tahun (13,3% total MSY ikan laut dunia) (Dahuri, 2004; KKP, 2021; dan FAO, 2022).
Sebagai bagian utama dari ‘the World Ocean Conveyor Belt’ (Aliran Arus Laut Dunia) dan terletak di Khatulistiwa, Indonesia secara klimatologis merupakan pusat pengatur iklim global, termasuk dinamika El-Nino dan La-Nina (NOAA, 1998).
Kondisi oseanografi, geomorfologi, dan klimatologi NKRI menjadikan Indonesia sebagai pusatnya energi kelautan dunia yang terbarukan (renewable), seperti arus laut, pasang surut, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) yang potensinya mencapai 10.000 megawatts, dan sampai sekarang baru dimanfaatkan kurang dari 5%.
SDA dan ruang pembangunan di daratan semakin menipis atau sulit untuk dikembangkan. Padahal, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan daya belinya, permintaan akan SDA, ruang pembangunan, dan jasa-jasa lingkungan bakal semakin berlipat ganda Laut sebagai ‘development space’: kota, pemukiman, dan kegiatan ekonomi.
Suatu negara-bangsa akan lulus dari jebakan negara-mengah menjadi maju, makmur, dan berdaulat, bila ia mampu mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan pada keunggulan komparatif nya (Porter, 2013). Bagi Indonesia, keunggulan komparatif utamanya adalah geokonomi, SDA, dan jasa-jasa lingkungan kelautan.
Sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan Emporium Inggris, Amerika Serikat, dan akhir-akhir ini China adalah karena ketiga negara adidaya tersebut menguasai lautan, baik secara ekonomi maupun hankam. Maka, tepat yang dinubuatkan ahli strategi pertahanan dunia, AT. Mahan (1890), ‘who rules the waves, rules the world’. “ Siapa yang menguasai lautan, dia akan menguasai dunia,” ujar Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat itu.
Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
Sejak pertengahan 1980-an, ungkap Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respons untuk mengoreksi kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme) dimana pembangunan ekonomi pada sisi lain justru melahirkan fakta bahwa 1,8 miliar orang masih miskin, 700 juta orang kelaparan, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, krisis ekologi, dan Pemanasan Global.
Ekonomi Hijau didefinisikan sebagai ekonomi rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2011). Dan Ekonomi Biru merupakan penerapan Ekonomi Hijau di wilayah laut (in a Blue World) (UNEP, 2012). Sederhananya, Ekonomi Biru berarti penggunaan laut dan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan” (Uni Eropa, 2019).
Ekonomi Biru adalah pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan manusia, dan sekaligus menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut (Bank Dunia, 2016). Ekonomi Biru adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang mapan dan sektor yang sedang berkembang (EC, 2020).
“Ekonomi Biru juga mencakup manfaat ekonomi pesisir dan laut yang mungkin tidak dinilai dengan uang, seperti Perlindungan Pesisir, Keanekaragaman Hayati, Asimilator Sampah, Penyerap Karbon, dan Pengatur Iklim,” kata Duta Besar Kehormatan Jeju Islan dan Busan Metropolitan City Korea Selatan itu mengutip Conservation International, 2010.
Prof Rokhmin Dahuri juga menyebut, Ekonomi Biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan: (1) infrastruktur, teknologi, dan praktik hijau; (2) mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif; (3) dan pengaturan kelembagaan yang proaktif untuk memenuhi tujuan ganda yaitu melindungi pantai dan lautan, dan pada saat yang sama meningkatkan kontribusi potensialnya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2012; PEMSEA, 2016)
“Ekonomi Biru adalah kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di daratan (wilayah daratan atas) yang menggunakan sumber daya alam dari pantai dan lautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh umat manusia secara berkelanjutan,” kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip pendapatnya sendiri.
Prof Rokhmin Dahuri mengungkapkan, potensi Blue Economy Indonesia sangat besar. Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2024 (Rp 3.400 triliun = US$ 212,5 miliar) atau 1,2 PDB Nasional saat ini. “Blue Economy Indonesia bisa menyediakan lapangan kerja untuk 45 juta orang atau 40 persen total angkatan kerja Indonesia,” tuturnya.
Namun, potensi yang amat besar itu belum dimaksimalkan. Sebagai contoh, kata Prof Rokhmin Dahuri, pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 14% (Kemenko Marves, 2018). “Negara lain yang potensi kelautannya lebih sedikit (seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maladewa, Norwegia, dan Islandia), memberikan kontribusi lebih 30 persen,” papar ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.
Sayangnya, penerapan blue economy di Indonesia yang masih belum optimal padahal memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan bangsa. Prof. Rokhmin Dahuri memperkirakan ada sejumlah hal yang mendasarinya. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang enggan keluar dari zona nyaman. “Orang Indonesia senang di zona nyaman. Nyaman dengan budi daya konvensional lalu tidak ada pengembangan,” ujarnya.
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu menjabarkan, Selat Malaka (ALKI I) merupakan jalur transportasi laut yang menghubungkan raksasa ekonomi dunia, termasuk India, Timur-Tengah, Eropa, dan Afrika (di belahan Barat) dengan China, Korea Selatan, dan Jepang (di belahan Timur).
ALKI-1 melayani pengangkutan sekitar 80% total minyak mentah yang memasok Kawasan Asia Timur. Jumlah kapal yang melintas mencapai 100.000 kapal/tahun.
Terusan Suez (18.800 kapal/tahun) dan Terusan Panama (10.000 kapal/ tahun) (Calamur, 2017). Pendapatan Otoritas Terusan Suez rata-rata Rp 220 milyar/hari (Rp 80,7 trilyun/tahun).
“Malangnya, sampai sekarang, Indonesia belum menikmati keuntungan ekonomi secuil pun dari fungsi laut NKRI sebagai jalur transportasi utama global,” tandasnya.
Keanekaragaman hayati laut Indonesia, jelsnya, terbesar di Dunia (Koridor Laut Terbesar) – mengangkut 20 juta m3 air per detik dalam arus lintas Indonesia dari Pasifik ke Samudra Hindia – dengan pertemuan berikutnya dari kehidupan laut migrasi besar di semua jalur terbatas (Alor, Komodo, Banda, dll).
Secara intrisik, geosaintifik Indonesia sangat menarik, Arus abadi sebagai bagian dari Global Conveyor Belt; Sumber energi terbarukan; Bebas Emisi Karbon; Aliran arus menciptakan habitat bagi 50% spesies ikan dunia, dan 75% terumbu dunia berkumpul di Indonesia.
“Jika Potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi IPTEKS dan manajemen profesional, maka sektor-sektor ekonomi kelautan diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045,” terangnya.
Adapun permasalahan dan tantangan pembangunan Blue Economy Indonesia, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, antara lain: 1. nelayan dan pelaku usaha kelautan miskin, kontribusi bagi perekonomian rendah. Semua sektor kelautan (kecuali ESDM) dilakukan secara tradisional dan berskala Kecil dan Mikro, tingkat pemanfaatan SD, produktivitas, dan efisiensi usaha (bisnis) umumnya rendah
investasi & bisnis kelautan yang besar, modern, dan menguntungkan, umumnya minim nasionalismenya. Sebagian besar profit nya dibawa ke Jakarta atau negara asalnya (regional leakage), gaji karyawan rendah, dan lingkungan hidup umumnya rusak.
tingkat pemanfaatan sektor ekonomi kelautan lainnya belum optimal. Kontribusi bagi perekonomian bangsa (PDB, nilai ekspor, PNBP, dan lapangan kerja) pun masih rendah (10,4%).
nelayan dan pembudidaya terjebak dalam kemiskinan structural. Posisi nelayan dan pembudidaya ikan dalam sistem tata niaga (rantai nilai) perikanan sangat marginal.
rendahnya akses nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kelautan. Kepada sumber pemodalan (kredit bank), teknologi, infrastruktur, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya -> Kemiskinan Struktural.
sektor kelautan kalah dalam konflik penggunaan ruang. Sektor kelautan bersifat ‘low and slow -yielding economy’ kalah dengan sektor lain yang bersifat ‘high and quick –yielding economy’.
maritime boundary conflicts, 8. overfishing di beberapa perairan, sedangkan di sejumlah perairan lain mengalami underfishing, 9. IUU (Illegal, Unregulated, And Unreported) Fishing, Dandestructive Fishing
Pencemaran Dan Degradasi Fisik Ekosistem. termasuk plastic pollution, dan kerusakan lingkungan lainnya, 11. Kecelakaan dan keamanan di laut, 12. Dampak negatif perubahan iklim global, tsunami, dan bencana alam lain
Rendahnya kualitas SDM. Seperti knowledge, skills, dan etos kerja para nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan lainnya.
Kebijakan politik ekonomi kurang kondusif. Kriminalisasi petambak udang Karimunjawa, menurunkan minat investasi dan bisnis di budidaya tambak udang, dan membuat produk udang Indonesia banyak ditolak di negara-negara importir.
Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama). “Sayangnya alokasi APBN untuk KKP 2024 hanya Rp 6 Trilyun, 60% nya untuk gaji dan belanja ASN,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001–2004 itu.
Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen, dibanding beberapa negara Asia, seperti Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), China (5,6 persen), Filipina (5,5 persen), dan Malaysia (4,6 persen). “Konsekuensinya, nelayan dari negara tersebut lebih kompetitif dibanding Indonesia,” sebut Prof Rokhmin Dahuri.
Menuju Indonesia Emas 2045
Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan peta jalan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi-RI stagnan di angka sekitar 5%, masih jauh dari potensi ekonomi-RI yang sesungguhnya, 8% – 10% per tahun (Mc. Kinsey, 2022; FE-UI, 2024).
“Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sangat dominan bergantung pada konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat, sekitar 56%; dan ekspor bahan mentah,” terangnya mengutip Prof. Chatib Basri, 2024.
Sedangkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mestinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 – 2024 berkisar 6 – 7 persen per tahun; 2024 – 2029 tumbuh sekitar 8%; 2029 – 2034 tumbuh sekitar 7%; dan 2034 – 2045 timbuh sekitar 6,5% .
Angka pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai dengan kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 41 – 48 persen. Sayangnya, kontribusi investasi terhadap PDB hingga kini baru mencapai 35% (Prof. Chatib Basri, 2024).
“Hal ini disebabkan karena ICOR Indonesia masih terlalu tinggi, alias tidak efisien (mahal) dan tidak efektif akibat birokrasi pemerintah yang sarat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme); dan Iklim Investasi yang kurang kondusif,” katanya.
Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini kurang 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Mengutip PBB, 2008, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, “Transformasi Ekonomi Struktural meliputi: (1) realokasi faktor-faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; dan (2) realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini juga berarti pengalihan sumber daya (faktor produktif) dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Hal ini juga terkait dengan kapasitas negara untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri.”
Adapun kebijakan dan program transformasi struktural, terdiri: 1. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur/pengolahan (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) secara proporsional yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).
Dari dominasi impor dan konsumsi (menggunakan) barang impor, ke dominasi investasi dan produksi di dalam negeri serta ekspor barang dan jasa yang berdaya saing tinggi (Top Quality, Lower Price; dan Regular and Sustainable Supply).
Modernisasi sektor primer (pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultur, kehutanan, perikanan, dan ESDM) supaya lebih produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Revitalisasi industri manufakturing yang ada saat ini (existing) dan unggul sejak zaman ORBA seperti: Mamin, Perkebunan, Kehutanan, TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), Otomotif, dan Semen, dan Pariwisata agar lebih produktif, efisien, mensejahterakan karyawan berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan sustaianable.
Pengembangan industri manufakturing baru, seperti: Energi Baru dan Terbarukan (Solar Energy, Angin, Air, Panas Bumi, Bioenergy, Hidrogen, Pasang-Surut, Gelombang, dan Ocean Thermal Energy Conversion), semiconductor dan chips, baterai, kendaraan listrik, Blue Economy, Bioteknologi, Nanoteknologi, dan Ekonomi Kreatif.
Pengembangan industri manufaktur di Luar Jawa, dan daerah-daerah yang masih tertinggal serta miskin, dengan skema “Kawasan Industri” dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang inklusif dan ramah lingkungan.
Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 6) mesti berbasis pada: (1) Ekonomi Digital – Industry 4.0 (untuk ekonomi yang produktif, efisien, dan berdaya saing); (2) Green and Blue Economy (untuk ekonomi yang inovatif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan); dan (3) Pancasila sebagai pengganti Kapitalisme untuk memastikan pemerataan ‘kue pertumbuhan ekonomi’ (kesejahteraan) yang berkeadilan.
Kebijakan pembangunan sektor ekonomi biru yang sedang berkembang/masa depan, yaitu: 1. Proyek Percontohan (Pemodelan) pengembangan sektor-sektor Ekonomi Biru yang Muncul (Masa Depan). Layak diterapkan dalam waktu dekat, Kerjasama dengan negara industri maju, Skema pendanaan: hibah, pinjaman lunak, dan APBN.
Program “technological catch up” melalui transfer teknologi dan etos kerja, reverse engineering, dan lainnya, 3. Bangun Ekosistem Integrated Supply Chain Management System. untuk mendukung industri emerging sectors diatas supaya berjalan sukses: produktif, efisien, kompetitif, inklusif, ramah lingkungan, dan sustainable.
Contoh sektor ekonomi biru yang sedang berkembang (masa depan) yang layak dikerjakan sekarang, antara lain: 1. Pangan fungsional. 2. Produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif biota laut. 3. Bioenergi dari mikroalga. 4. Energi laut: pasang surut, arus, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).
Kapal bertenaga surya. 6. Industri air laut dalam. 8. Akuakultur cerdas: pengumpan digital berbasis suara untuk akuakultur tambak udang, dll. 9. Penangkapan ikan cerdas. 10. Bioplastik, 11. Desalinasi.
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di wilayah pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan, dengan model Kawasan Industri Maritim Terpadu dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) berskala besar (big-push development model)
Kebijakan pembangunan sektor Ekonomi Biru yang sudah ada/telah ada, yaitu: 1. Perikanan Budidaya (Aquaculture), 2. Perikanan Tangkap (Capture Fisheries), 3. Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 4. Industri Bioteknologi Perairan, 5. Pariwisata Bahari, 6. Perhubungan Laut, 7. Industri dan Jasa Maritim.
Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya
Menurut definisi, kata Prof Rokhmin Dahuri, Akuakultur adalah produksi ikan, krustasea, moluska, invertebrata, alga, mikroba, tanaman, dan organisme lain melalui penetasan dan pemeliharaan di ekosistem perairan. (Parker, 1998)
Sedangkan peran dan fungsi konvensional akuakultur menyediakan, antara lain: 1. Protein hewani: ikan bersirip, krustasea, moluska, beberapa invertebrata; 2. Rumput laut, 3. Ikan hias dan biota perairan lainnya, 4. Perhiasan: tiram mutiara dan organisme perairan lainnya.
Peran dan fungsi akuakultur non-konvensional (masa depan), yaitu: 1. Pakan berbasis alga, 2. Produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif mikroalga dan makroalga, 3. Bahan baku dari biota akuatik untuk berbagai jenis industri seperti kertas, film, dan lukisan, 4. Biofuel dari mikroalga dan makroalga, 5. Pariwisata berbasis akuakultur, 6. Penyerap karbon untuk mengurangi pemanasan global
Kebijakan Pembangunan Perikanan Tangkap
Peningkatan produktivitas (CPUE = Catch per Unit of Effort) secara berkelanjutan (sustainable) melalui modernisasi teknologi penangkapan ikan dan pembatasan jumlah kapal di wilayah perairan untuk meningkatkan pendapatan nelayan menjadi lebih dari $480 per bulan.
Pengembangan 5.000 kapal ikan modern (> 30 GT) dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan SDI di wilayah laut 12 mil – 200 mil (ZEEI), dan 2.000 Kapal Ikan Modern dengan ukuran > 200 GT untuk laut lepas > 200 mil (International Waters atau High Seas).
Modernisasi armada kapal ikan tradisional yang ada saat ini, sehingga pendapatan nelayan ABK > US$ 480 (Rp 7,5 juta)/nelayan/bulan.
Kurangi intensitas laju penangkapan di wilayah overfishing, dan tingkatkan laju penangkapan di wilayah underfishing.
Model pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan kawasan industri perikanan terpadu: Industri Pengolahan, Sarana Produksi, Perumahan Nelayan & Pembudidaya, Lembaga Ekonomi, dan Pelabuhan
Industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yaitu: 1. Peningkatan kualitas dan daya saing. industri pengolahan hasil perikanan tradisional: ikan asap, pindang, kering (asin dan tawar), fermentasi (peda), terasi, petis, dll.
Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan modern: live fish, fresh fish, pembekuan, pengalengan, breaded shrimps and fish, produk berbasis surimi, dll.
Pengembangan produk-produk olahan perikanan baru (product development) dan
Penyempurnaan packaging serta distribusi produk: Industri Bioteknologi Perairan, Pengembangan Bioprospecting, Ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut, Bahan baku untuk industri nutraseutikal, farmasi, kosmetik, Penggunaan dalam cat film, biofuel, dan industri lainnya.
Genetic Engineering: Produksi induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya; Karakteristik unggul: SPF (Specific Pathogen Free), SPR (Specific Pathogen Resistance), cepat tumbuh, dan tahan iklim; Rekayasa Genetik Mikroorganisme; Rekayasa genetik bakteri untuk bioremediasi lingkungan tercemar
Konservasi: genetik, spesies, dan ekosistem Indonesia mendominasi produksi rumput laut, tetapi sebagian besar menggunakannya di dalam negeri (59%). 15% digunakan untuk produksi agar dan karagenan. 26% diekspor (bernilai $400 juta, peringkat ke-5 dalam ekspor perikanan nasional).
Namun, ada pasar global yang besar untuk makanan fungsional berbasis rumput laut, yang diperkirakan akan mencapai 35 juta ton pada tahun 2050. Potensi hilirisasi rumput laut untuk industri pakan dengan nilai US$ 1,1 miliar, industri aditif pakan US$ 1,2 miliar, dan industri biostimulan US$ 1,9 miliar.
Untuk memanfaatkan potensi ini, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan produksi melalui praktik pertanian yang lebih baik, teknologi canggih, dan proyek budidaya skala besar di Teluk Awang, Lombok, NTB.
Laporan Pasar Baru dan Berkembang Rumput Laut Global 2023 telah mengidentifikasi pangsa pasar baru yang akan berkembang pada tahun 2030 untuk produk hilir rumput laut dengan potensi pasar sebesar US$ 11,8 miliar, yaitu produk biostimulan, bioplastik, aditif pakan ternak, nutraceutical, protein alternatif, farmasi, dan tekstil.
Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia masih mendominasi ekspor rumput laut kering. Sebanyak 66,61% produk ekspor rumput laut Indonesia didominasi oleh rumput laut kering, sedangkan rumput laut olahan (karagenan dan agar-agar) masih sebesar 33,39%. Pada tahun 2023, Indonesia memproduksi rumput laut basah sebanyak 10,7 juta ton.
Pemanfaatan rumput laut olahan selama ini paling banyak digunakan untuk produk makanan dan minuman sebesar 77%, sedangkan untuk farmasi, kosmetik, dan lainnya hanya sebesar 23%. Industri ini perlu lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan pasar.2. Rekayasa Genetik (Genetic Engineering: Genome Editing, DNA Squencing and DNA Recombinant)
Rekayasa Genetik dalam Bioteknologi Kelautan: Digunakan dalam akuakultur untuk ikan konsumsi (salmon, udang, nila, dll) dan hias (zebra, tetra, dll), Menghasilkan biota laut unggul: bebas penyakit (SPF), tahan penyakit (SPR), cepat tumbuh, Memodifikasi karakteristik biokimia dari daging ikan, jalur metabolisme (efisiensi pakan), dan ketahanan lingkungan.
“Untuk peningkatan peran Ditjen. PSDKP dalam mewujudkan sektor KP sebagai prime mover menuju Indonesia Emas 2045, yakni: Membangun dan melaksanakan Sistem serta Mekanisme Kerja MCS (Monitoring, Controlling, and Surveillance) terhadap perancanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Ditjen. Perikanan Tangkap, Ditjen. Perikanan Budidaya, Ditjen. PDSKP, Ditjen. PRL, pencemaran laut, KKL, dan berbagai kegiatal illegal (criminal) di wilayah pesisir dan laut NKRI dalam rangka mewujudkan KP yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” tegas Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.
Mungkin Kamu Suka
-
Efisiensi Anggaran Tak Surutkan Semangat KKP
-
Kolaborasi PSDKP dan BRIN: Langkah Strategis Sukseskan Kebijakan Ekonomi Biru, Indonesia Emas
-
Diskusi Publik KNTI, Prof. Rokhmin Harap Pemerintahan Prabowo Bawa Perubahan Positif di Sektor Perikanan
-
Rangkul Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bank Mandiri Komitmen Dorong Ekonomi Biru
-
Luhut Bicara Soal Ekonomi Biru, Katanya Eksplorasi Laut Harus Perhatikan Hal Ini
News
Tarif Gila Trump, Deretan Produk Ekspor RI ke AS yang Terdampak

Published
2 hours agoon
04/04/2025
Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif baru terhadap impor barang ke AS pada Rabu (2/4) waktu setempat.
Dalam daftar yang dirilis oleh pemerintah AS, produk ekspor Indonesia dikenakan tarif imbal balik sebesar 32 persen, yang belum termasuk tarif global 10 persen yang berlaku untuk semua barang yang masuk ke AS.
Tarif baru ini dipicu oleh defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang mencapai belasan miliar dolar. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Indonesia, Indonesia tercatat mengalami surplus perdagangan sebesar 14,34 miliar dolar AS pada Januari-Desember 2024.
Namun, angka ini lebih rendah dibandingkan data dari Badan Statistik AS yang menunjukkan defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai 17,9 miliar dolar. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara ke-15 dengan defisit perdagangan terbesar bagi AS.
Defisit perdagangan ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya ekspor Indonesia ke AS, terutama dalam sektor mesin dan perlengkapan elektronik, yang pada 2024 tercatat mencapai 4,18 miliar dolar AS. Sektor tekstil juga menjadi salah satu kontributor besar, dengan total ekspor pakaian, alas kaki, dan aksesori lainnya mencapai 7 miliar dolar AS.
Selain itu, Indonesia juga mengekspor produk-produk olahan alam seperti lemak dan minyak hewani/nabati, karet, dan barang dari karet, serta berbagai jenis perabotan dan alat penerangan.
Berikut adalah daftar 10 produk ekspor Indonesia ke AS yang berpotensi paling terdampak kebijakan tarif baru ini:
- Mesin dan perlengkapan elektronik: 4,18 miliar dolar AS
- Pakaian dan aksesorinya (rajutan): 2,48 miliar dolar AS
- Alas kaki: 2,39 miliar dolar AS
- Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan): 2,12 miliar dolar AS
- Lemak dan minyak hewani/nabati: 1,78 miliar dolar AS
- Karet dan barang dari karet: 1,685 miliar dolar AS
- Perabotan dan alat penerangan: 1,432 miliar dolar AS
- Ikan dan udang: 1,09 miliar dolar AS
- Mesin dan peralatan mekanis: 1,01 miliar dolar AS
- Olahan dari daging dan ikan: 788 juta dolar AS
Kebijakan ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mengingat volume ekspor yang besar ke AS dan potensi peningkatan biaya bagi eksportir Indonesia.
Para pelaku usaha dan pemerintah Indonesia kini harus memantau dampak kebijakan ini dengan seksama.
News
Prajurit Bukit Barisan, Garda Perbatasan Papua
ebanyak 450 prajurit Kodam I/Bukit Barisan diberangkatkan untuk menjaga perbatasan Papua, menjalankan misi keamanan dan pembinaan masyarakat, mencerminkan semangat manunggal TNI dan rakyat.

Published
10 hours agoon
03/04/2025By
Natsir Amir
Monitorday.com – Langkah tegap mereka menggema di landasan, menyiratkan tekad yang bulat. Sebanyak 450 prajurit Yonif 126/KC di bawah komando Kodam I/Bukit Barisan bersiap menjalankan tugas mulia: menjaga perbatasan RI-Papua Nugini. Dengan seragam loreng dan senjata di genggaman, mereka bukan sekadar penjaga wilayah, tetapi juga pembawa harapan bagi masyarakat di tanah Papua.
Keberangkatan ini bukan sekadar rutinitas militer, melainkan panggilan untuk memastikan stabilitas dan keamanan perbatasan. Mayor Jenderal TNI Rio Firdianto menegaskan, misi ini mencakup lebih dari sekadar patroli. Mereka juga akan melakukan pembinaan teritorial dengan pendekatan humanis, membantu warga sekitar dalam berbagai aspek kehidupan. Dari pertanian hingga edukasi, prajurit tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menanamkan bibit kemajuan di tanah perbatasan.
Selama 12 bulan ke depan, para prajurit akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari medan berat hingga potensi ancaman dari kelompok separatis. Namun, persiapan matang telah dilakukan, termasuk pelatihan khusus di Baturaja, Sumatera Selatan. Dengan strategi yang terukur dan dukungan dari berbagai pihak, optimisme mengiringi langkah mereka.
Tak hanya fokus pada keamanan, tugas prajurit juga mencerminkan semangat manunggal TNI dan rakyat. Mereka membangun jembatan kepercayaan dengan masyarakat, menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk stabilitas dan ketahanan wilayah. Kedekatan ini menjadi senjata utama dalam meredam konflik dan memperkuat ketahanan sosial di Papua.
Mayor Jenderal Rio Firdianto menyoroti bahwa situasi di Papua saat ini cukup kondusif. Keberadaan satuan tugas yang melakukan patroli intensif telah mengurangi ruang gerak kelompok kriminal bersenjata. Indikasi positif ini terlihat dari menurunnya angka kontak bersenjata di wilayah tersebut.
Pelepasan pasukan ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol dari dedikasi dan pengorbanan. Keluarga yang mengantar dengan doa, komandan yang memberikan wejangan terakhir, dan rekan sejawat yang saling memberi semangat, semuanya menjadi bagian dari perjalanan ini. Mereka berangkat bukan untuk berperang, tetapi untuk menjaga perdamaian dan memastikan bahwa perbatasan negeri ini tetap aman.
Dengan keberangkatan ini, harapan besar disematkan di pundak para prajurit. Papua bukan hanya tentang batas negara, tetapi juga tentang keberlanjutan kehidupan masyarakatnya. Mereka berangkat sebagai prajurit, tetapi kembali sebagai pahlawan yang membawa ketenangan bagi rakyatnya. Langkah mereka adalah bukti bahwa negara selalu hadir di setiap jengkal tanahnya.
News
Indonesia Siapkan Langkah Strategis Hadapi Tarif Baru Trump

Published
11 hours agoon
03/04/2025
Monitorday.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait penerapan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump.
Sebagai respons, Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC guna melakukan negosiasi langsung dengan pihak AS.
“Mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” ujar Kemlu dalam keterangan resminya, Kamis (3/4).
Selain langkah diplomasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk merespons kebijakan tersebut. Salah satu perhatian utama adalah isu-isu yang disoroti dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk mengambil langkah strategis, termasuk melakukan perbaikan struktural dan kebijakan deregulasi.
“Yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier,” jelasnya.
Pemerintah juga berupaya memperbaiki iklim investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Selain itu, Indonesia aktif berkoordinasi dengan Malaysia, sebagai pemegang Keketuaan ASEAN, untuk merumuskan langkah bersama dalam menghadapi kebijakan tarif baru ini.
Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang mencakup lebih dari 180 negara. Kebijakan ini memicu eskalasi perang dagang antara AS dan berbagai negara di dunia.
Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak, dengan tarif impor baru sebesar 32 persen. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi keenam di ASEAN dalam hal besaran tarif, sementara Kamboja menjadi negara dengan tarif tertinggi di kawasan, yaitu sebesar 49 persen.

Monitorday.com – Dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri 1446 Hijriyah, ratusan umat muslim di kampung Apenas, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, menggelar upacara bakar batu pada 1 April 2025.
Upacara ini menyajikan berbagai hidangan tradisional Papua seperti ayam, ubi, keladi, singkong, dan sayur-mayur lainnya yang dimasak menggunakan metode bakar batu.
Selain merayakan lebaran, acara tersebut juga digelar untuk syukuran atas selesainya pembangunan Mushola Al-Mujahidin di kampung Apenas, distrik Walesi.
Tema perayaan Idul Fitri dan syukuran ini adalah “Kuatkan Silaturahmi Teguhkan Iman dan Takwa” dengan sub tema “Wujudkan Semangat Kebersamaan Dalam Keberagaman dan Saling Memaafkan”.
Havid Yelipele, pengurus mushola, menyatakan rasa syukurnya karena mushola yang dibangun sejak 2018 ini akhirnya selesai meski menghadapi berbagai tantangan.
Yelipele juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moses Asso dan umat Katolik yang telah mendonasikan bangunan yang awalnya balai desa, kemudian dialihfungsikan menjadi mushola.
Mushola Al-Mujahidin hadir untuk kepentingan internal umat muslim di kampung Apenas, sebagai tempat ibadah sholat lima waktu dan kegiatan keagamaan lainnya.
Ia menambahkan bahwa mushola ini hadir untuk menjawab kerinduan umat muslim yang selama ini harus pergi jauh ke masjid Al-Aqso untuk sholat.
Yelipele mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk barang, tenaga, pikiran, dan saran selama proses pembangunan mushola.
Dia berharap dengan hadirnya mushola, umat muslim di kampung Apenas dapat aktif melaksanakan sholat berjamaah dan menjaga hidup rukun serta toleransi antar umat beragama.
Pada momen Idul Fitri ini, Yelipele juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh umat muslim di kampung Apenas.
Ustdz Malik Asso dalam khotbahnya mengingatkan bahwa sholat memiliki fungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-‘Ankabut: 45.
Sholat, menurut Asso, membantu seseorang mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan keimanan, dan menghindari perbuatan yang dilarang Allah SWT.
Asso juga berharap umat muslim di kampung Apenas lebih semangat dalam melaksanakan sholat lima waktu dan mengisi berbagai kegiatan keagamaan lainnya.
Dia mendorong umat muslim di kampung Apenas untuk mengajarkan anak-anak kecil mengaji, agar mushola ini tetap hidup dan aktif.
News
Polisi London Amankan Warga Yang Terlibat Organisasi Hizbullah

Published
15 hours agoon
03/04/2025
Monitorday.com – Kesatuan kontraterorisme kepolisian Inggris di wilayah London mengumumkan penangkapan dua orang yang diduga terhubung dengan kelompok Hizbullah.
Penangkapan ini merupakan bagian dari investigasi atas kegiatan mereka di Inggris dan luar negeri, menurut laporan Reuters.
Seorang pria berusia 39 tahun ditangkap di utara London karena diduga menjadi anggota Hizbullah dan mempersiapkan rencana serangan terorisme.
Pria tersebut juga diduga terlibat dalam pendanaan untuk tujuan terorisme.
Pria kedua, berusia 35 tahun, ditangkap di barat London dengan tuduhan serupa, yakni menjadi anggota Hizbullah.
Hizbullah sendiri telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Inggris.
Dominic Murphy, pimpinan kesatuan kontraterorisme kepolisian London, menyatakan penyelidikan masih berlangsung.
Murphy menegaskan bahwa penangkapan ini menunjukkan komitmen polisi untuk bertindak tegas terhadap aktivitas teroris.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku terorisme, baik di Inggris maupun di luar negeri.
Kedua pria tersebut dibebaskan dengan jaminan hingga pertengahan Juli 2025.
Pihak kepolisian menyatakan tidak ada tanda-tanda ancaman terhadap keselamatan publik saat ini.
Pemerintah Inggris telah menyatakan Hizbullah sebagai organisasi terlarang sejak 2019.
Penangkapan ini menunjukkan upaya berkelanjutan Inggris dalam memerangi terorisme.
Polisi terus melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak ada ancaman lebih lanjut.
Pihak berwenang juga menegaskan bahwa mereka akan tetap memantau aktivitas kelompok teroris di dalam dan luar Inggris.
Penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok teror ini menjadi prioritas penting bagi keamanan nasional Inggris.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia resmi menutup misi kemanusiaannya untuk korban gempa bumi di Myanmar setelah pengiriman bantuan tahap terakhir pada Kamis (3/4).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menyatakan bahwa pengiriman bantuan logistik tahap ketiga ini menjadi yang terakhir dalam rangkaian misi kemanusiaan Indonesia.
“Ini merupakan tahap ketiga sekaligus terakhir. Setelah hari ini, jika ada masyarakat Indonesia yang ingin menyumbang ke Myanmar, itu harus dilakukan melalui jalur masing-masing karena pemerintah tidak lagi memfasilitasi,” ujar Suharyanto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Sebanyak 157 personel dikerahkan dalam misi ini, dengan 92 di antaranya telah tiba di Myanmar untuk menjalankan berbagai tugas kemanusiaan. Tim ini terdiri atas personel dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Kesehatan, BNPB, serta Basarnas.
Dari segi bantuan logistik, Indonesia telah mengirimkan 124 ton bantuan bagi korban gempa. Saat ini, sekitar 24 ton bantuan dari Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan telah berada di Myanmar. Sejumlah perlengkapan dari Basarnas, seperti dua truk, genset, serta peralatan lainnya, juga telah dikirimkan secara bertahap.
Pengiriman tahap ketiga ini dilakukan dengan menggunakan dua pesawat, yakni satu pesawat Garuda Boeing 747-800 dan satu pesawat kargo. Total bantuan yang diberangkatkan hari ini mencapai 105 ton, yang terdiri atas obat-obatan dari Kementerian Kesehatan serta sumbangan dari Kementerian Pertanian, Baznas, BNPB, dan sektor swasta.
Beberapa organisasi kemanusiaan yang turut berkontribusi dalam bantuan ini antara lain Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Human Initiative, AGP, dan Budha Tzu Chi.
Menteri Koordinator PMK, Pratikno, menegaskan bahwa bantuan yang diberikan didasarkan pada kebutuhan mendesak korban gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Myanmar pada Jumat (28/3).
“Kami membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Myanmar,” kata Pratikno.
Seluruh bantuan dan personel kemanusiaan diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Myanmar, dengan tujuan akhir Kota Naypyidaw. Selanjutnya, tim akan melanjutkan perjalanan ke Yangon pada petang hari.
Pratikno menekankan bahwa bantuan ini merupakan wujud solidaritas Indonesia terhadap negara-negara ASEAN.
“Bantuan yang kami kirimkan hari ini merupakan tahap ketiga. Tahap pertama telah dikirim pada Senin, diikuti tahap kedua pada Selasa dalam dua kloter. Hari ini, dalam tahap ketiga, kami mengirimkan dua pesawat—satu untuk penumpang dan satu untuk kargo,” jelasnya.
Dengan berakhirnya tahap ketiga ini, misi kemanusiaan yang difasilitasi pemerintah Indonesia resmi ditutup. Namun, masyarakat yang ingin memberikan bantuan tetap dapat menyalurkannya secara mandiri.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bersilaturahmi ke KH Mustofa Bisri (Gus Mus) di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah, pada Rabu (2/4/2025).
Kunjungan ini menjadi ajang diskusi hangat, yang diselingi dengan guyonan khas sang ulama.
Momen tersebut dibagikan langsung oleh Abdul Mu’ti melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, tampak ia tidak sendiri. Ia turut didampingi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) serta Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla.
“Bersilaturahmi dengan Gus Mus dan Gus Yahya di Rembang,” tulis Abdul Mu’ti dalam unggahannya di Instagram @abe_mukti.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana Idulfitri itu, Abdul Mu’ti mengaku meminta nasihat kepada Gus Mus. Namun, permintaannya justru ditanggapi dengan guyonan khas sang kiai.
“Harusnya menteri yang menasihati kami-kami rakyat jelata ini,” ujar Gus Mus dengan nada bercanda, seperti dikutip dari unggahan Abdul Mu’ti.
Mendengar selorohan tersebut, Mendikdasmen pun tak tinggal diam dan menimpali dengan balasan yang tak kalah mengundang tawa.
“Nasihat kiai kami butuhkan karena sejak jadi menteri kami jarang baca kitab kuning dan lebih banyak baca anggaran,” jawabnya, yang langsung disambut gelak tawa para hadirin.
Silaturahmi antara tokoh pemerintah dan ulama ini menjadi bukti eratnya hubungan antara dunia pendidikan dan keagamaan di Indonesia, sekaligus memperlihatkan bagaimana kebijaksanaan dapat disampaikan dengan humor yang ringan namun bermakna.
News
King Salman Global Academy Gelar Bulan Bahasa Arab di Spanyol

Published
19 hours agoon
03/04/2025
Monitorday.com – King Salman Global Academy for the Arabic Language menggelar program Bulan Bahasa Arab di Spanyol sepanjang April tahun ini.
Program ini merupakan inisiatif komprehensif untuk pengembangan kurikulum bahasa Arab dan mempromosikan bahasa tersebut.
Tujuan dari program ini adalah untuk menyoroti upaya-upaya yang dilakukan Arab Saudi di bidang bahasa Arab.
Program ini dirancang untuk memperkuat hubungan akademis dan pendidikan antara Arab Saudi dan institusi internasional.
Kegiatan program meliputi pameran, seminar, kursus, pelatihan, tes kecakapan berbahasa Arab, dan kompetisi bagi pelajar.
Program ini bekerja sama dengan berbagai institusi akademik dan universitas di Spanyol.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya global untuk mengajarkan bahasa Arab di berbagai negara.
Sebagai bagian dari program pengajaran bahasa Arab, kegiatan serupa telah digelar di negara-negara seperti Uzbekistan, Indonesia, dan China.
Selain itu, inisiatif ini juga telah dilaksanakan di India, Prancis, Brazil, Thailand, dan Malaysia.
Melalui program ini, Arab Saudi bertujuan untuk memperkenalkan bahasa Arab sebagai bahasa global yang penting.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran budaya dan akademik antara negara-negara yang terlibat.
Program ini merupakan langkah strategis dalam memperkenalkan bahasa Arab kepada dunia.
Pemerintah Arab Saudi berharap inisiatif ini dapat meningkatkan minat global terhadap bahasa Arab.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen Arab Saudi terhadap pendidikan bahasa Arab di tingkat internasional.
Dengan dukungan dari berbagai universitas dan institusi akademik, program ini memberikan kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Arab.
Program Bulan Bahasa Arab ini diharapkan dapat memperkuat hubungan internasional Arab Saudi dengan negara-negara lain di bidang pendidikan bahasa.
News
Selamatkan Lansia Saat Kebakaran Hutan Korsel, Sugiyanto Terima Penghargaan Ini

Published
19 hours agoon
03/04/2025
Monitorday.com – Seorang nelayan asal Indonesia, Sugiyanto, yang berhasil menyelamatkan warga lanjut usia saat kebakaran hutan di Korea Selatan, akan menerima sejumlah penghargaan dari Pemerintah Indonesia.
Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial pada Kamis (3/4), Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding, menghubungi Sugiyanto melalui panggilan video untuk menyampaikan apresiasi atas keberaniannya.
“Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mas Sugiyanto. Insyaallah, Pemerintah Indonesia akan memberikan penghargaan sebagai bentuk penghormatan, yang akan disampaikan melalui keluarganya di Indramayu,” ujar Abdul Kadir.
Selain penghargaan, pemerintah juga tengah mengupayakan agar Sugiyanto memperoleh visa F-2, yakni visa residensi jangka panjang di Korea Selatan. Lebih lanjut, ia juga akan diangkat sebagai Duta Pekerja Migran Indonesia, dengan harapan bisa menjadi teladan bagi pekerja migran lainnya.
Kisah heroik Sugiyanto terjadi saat kebakaran besar melanda kawasan Uiseong pada 25 Maret 2025 malam. Api yang menjalar hingga ke desa pesisir tempatnya tinggal memaksa warga untuk segera mengungsi. Tanpa ragu, Sugiyanto bersama kepala komunitas nelayan setempat, Yoo Myung-sin, bergegas membangunkan warga dan membantu mereka menyelamatkan diri.
Dalam proses evakuasi, Sugiyanto bahkan menggendong beberapa lansia menuju titik aman. Aksinya ini mendapat pujian luas, bahkan seorang warga berusia 90 tahun mengungkapkan, “Jika bukan karena dia, kami semua pasti sudah meninggal.”
Berkat keberaniannya, semua warga desa berhasil selamat dari musibah tersebut. Namanya kini menjadi perbincangan hangat di Korea Selatan sebagai pahlawan dari Indonesia.
Sugiyanto telah bekerja sebagai nelayan di desa pesisir Chuksan-myeon selama delapan tahun terakhir dengan visa kerja. Keluarganya tinggal di Indonesia, dan ia hanya bisa pulang setiap tiga tahun sekali.
Penghargaan yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kepahlawanannya, sekaligus sebagai inspirasi bagi pekerja migran lainnya di seluruh dunia.
News
Pemerintah Uni Emirat Arab Hukum Mati Pembunuh Orang Yahudi di Negaranya

Published
23 hours agoon
03/04/2025
Monitorday.com – Pengadilan di Uni Emirat Arab menjatuhkan hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan seorang rabi Yahudi warga negara Israel-Moldova, yang tewas pada November 2024.
Putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Banding Federal Abu Dhabi pada 31 Maret 2025.
Pembunuhan rabi Zvi Kogan, 28, dilakukan dengan tujuan terorisme, menurut pernyataan pengadilan.
Tiga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, sementara terdakwa keempat dihukum penjara seumur hidup.
Menurut peraturan di UEA, vonis hukuman mati bisa diajukan banding untuk memperoleh keringanan.
Pada November 2024, Kementerian Dalam Negeri UEA mengungkapkan bahwa ketiga tersangka adalah warga negara Uzbekistan.
Kogan telah tinggal di Abu Dhabi selama bertahun-tahun sebelum ia dilaporkan hilang pada November 2024.
Beberapa hari setelah hilang, mayat Kogan ditemukan di kota Al Ain yang berbatasan dengan Oman.
Kogan bekerja sebagai perwakilan dari organisasi Yahudi Ortodoks Chabad di Uni Emirat Arab.
Chabad adalah organisasi yang memiliki jaringan di seluruh dunia untuk menghubungkan orang Yahudi yang tidak berafiliasi.
Organisasi ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Yahudi sekuler dan sekte-sekte Yahudi lainnya.
Chabad berfokus pada membangun komunitas Yahudi di berbagai negara, termasuk di UEA.
Kehadiran Kogan di Abu Dhabi adalah bagian dari upaya Chabad untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut.
Kasus ini mengguncang komunitas internasional, terutama di kalangan komunitas Yahudi.
Sistem hukum di Uni Emirat Arab memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan banding terhadap putusan hukuman mati.
Pembunuhan ini menunjukkan ketegangan yang masih ada dalam hubungan internasional yang melibatkan negara-negara di Timur Tengah.
Kasus ini mencerminkan pentingnya penegakan hukum terhadap terorisme di kawasan tersebut.
Monitor Saham BUMN

Warung Madura, Jawaban Lokal atas Hegemoni Global

Hati-hati Upload Photo dan Narasi via Medsos di Era Post Truth

Program Sekolah Penggerak Dibubarkan, Apa Selanjutnya?

79 Tahun Indonesia Merdeka Tapi Masih Impor Pangan, Mayoritasnya Sembako!

Amazon Dikonfirmasi Ajukan Tawaran Akuisisi TikTok

Tarif Gila Trump, Deretan Produk Ekspor RI ke AS yang Terdampak

Mohamed Salah Segera Perpanjang Kontrak di Liverpool

Prajurit Bukit Barisan, Garda Perbatasan Papua

Indonesia Siapkan Langkah Strategis Hadapi Tarif Baru Trump

David da Silva Cedera, Dipastikan Absen Saat Persib Hadapi Borneo FC

Rayakan Idulfitri, Umat Islam Jaya Wijaya Lakukan Hal Ini

Indonesia, Raja Baru BBM Terbarukan!

Ironi Penegak Hukum: Duterte Ditangkap, Nyetanyahu Bebas

Menemukan Hikmah Hidup Melalui Tadabbur Al-Qur’an

Dari Tumpeng ke Retreat: Resep Lunaknya Megawati

Kebebasan Jurnalis Asing: Peluang atau Ancaman?

Jejak Pagar Laut: Identitas di Persimpangan

Intelijen Ekonomi: Senjata Rahasia Menuju Kemenangan

Polisi London Amankan Warga Yang Terlibat Organisasi Hizbullah
