News
Di Forum Kopi A1, Prof Rokhmin Bahas Strategi Pembangunan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045

Published
8 months agoon
By
Natsir Amir
Monitorday.com – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MSc menyampaikan tugas dan fungsi Kementeraian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat menjadi narasumber pada acara Forum Kopi A1 “Ekologi Dan Ekonomi Biru, Apa Pentingnya?” secara daring pada Rabu, 21 Agustus 2024,
Antara lain: Pertama, mengatasi Permasalahan Internal Sektor KP: Kemiskinan nelayan, kontribusi sektor KP bagi PDB rendah (2,85%), pembangunan perikanan budidaya dan industri pengolahan perikanan serta industri bioteknologi perairan masih rendah, overfishing dan underfishing, IUU fishing, destructive fishing, kerusakan ekosistem pesisir, dll.
“Kedua , membantu memecahkan permasalahan dan tantangan bangsa: PHK, pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, stunting, IPM dan daya saing rendah, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5 persen per tahun dalam dekade terakhir, global warming, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Serta mendayagunakan potensi pembangunan KP untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri mengangkat tema “Strategi Pembangunan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan kalau pada 1945 – 1955 sekitar 70 persen rakyat Indonesia masih miskin, pada 1970 jumlah rakyat miskin menurun menjadi 60 persen. Pada 2004 tingkat kemiskinan turun lagi menjadi 16 persen, tahun 2014 mejadi 12 persen, dan tahun 2019 tinggal 9,2 persen. Dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang.
Namun, bila PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar itu dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 274 juta orang, maka per Maret 2021 GNI (Gross National Income) atau Pendapatan Nasional Kotor Indonesia baru mencapai 3.870 dolar AS per kapita. “Artinya, hingga saat ini (sudah 76 tahun merdeka), status pembangunan (kemakmuran) Indonesia masih sebagai negara berpendapatan-menengah bawah (lower-middle income country). Belum sebagai negara makmur (high-income country) dengan GNI perkapita diatas 12.695 dolar AS, yang merupakan Cita-Cita Kemerdekaan NKRI 1945,” terangnya.
“Menurut World Bank, ukuran ekonomi atau PDB Indonesia saat ini mencapai 1,1 triliun dolar AS atau terbesar ke-16 di dunia. Dari 200 negara anggota PBB, hanya 18 negara dengan PDB US$ lebih 1 triliun,” jelas Anggota Dewan Pakar MN-KAHMI itu.
Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menerangkan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).
Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan koefisien Gini antara sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2024), yakni pengeluaran Rp 582.932/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya (pangan dan non-pangan) dalam sebulan.
Sementara menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).
Tak kalah rumitnya, lanjut Prof. Rokhmin Dahuri, permasalahan bangsa lainnya adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya hanya 5,5% total luas lahan Indonesia dihuni oleh sekitar 55% total penduduk Indonesia, dan menyumbangkan sekitar 59% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB menurut pulau, 2023 dan 2024 TW I masih di dominasi oleh kelompok provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB 2023 sebesar 57,05% dan 2024 TW I sebesar 57,70%.
Disisi lain, sambungnya, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” kata Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.
Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terang Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.
Yang mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.
“Berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, bahwa 30.8% anak-anak kita mengalami stunting growth (menderita tubuh pendek), 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi. Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebutnya.
Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).
Tak heran, bila kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) bangsa Indonesia hingga kini baru berada pada kelas-3 (lebih dari 75 % kebutuhan teknologinya berasal dari impor). Sementara menurut Unesco suatu bangsa dinobatkan sebagai bangsa maju, bila kapasitas Iptek-nya mencapai kelas-1 atau lebih dari 75 % kebutuhan Iptek-nya merupakan hasil karya bangsa sendiri.
“Menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%). Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%),” ujarnya.
Maka, kata Prof. Rokhmin Dahuri, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). “Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,” kata Prof Rokhmin Dahuri mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.
Kemudian, kata Prof Rokhmin Dahuri, soal daya saing kita parah. Dari rata- rata IQ warga Negara ASEAN, IQ kita hanya di ranking ke 136. “Daya literasi kita terburuk ke 2 di dunia, stunting, gizi buruk. Jadi, negara ini sakit sebenarnya,” tandasnya.
Hasil survei Program International for Student Assessment (PISA) 2022, yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar kelas 3 SLTP seluruh dunia, mengungkapkan, pada 2018 dari 78 negara yang disurvei, peringkat 1-10 ditempati negara non-Muslim. “Sedangkan Indonesia peringkat ke-69 dari 81 negara,” katanya.
TFP (Total Productivity Factor) Indonesia menurun 50% sejak 2010, jauh di bawah negara-negara ASEAN (World Bank, 2023). Hingga 2022, peringkat GII (Global Innovation Index) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.
Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi bangsa Indonesia hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24% (UNCTAD dan UNDP, 2021).
Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan Blue Economy sebagai game changer dalam mengatasi permasalahan bangsa dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu: 1. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, dan 77% wilayahnya berupa laut. Wilayah pesisir dan laut Indonesia mengandung potensi Blue Economy berupa SDA terbarukan, SDA tidak terbarukan, dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat besar, sekitar US$ 1,4 trilyun per tahun (1,2 kali PDB Indonesia saat ini), dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sedikitnya 45 juta orang (30% total angkatan kerja). Hingga kini, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 35% total potensi Blue Economy nya.
Blue Economy dapat membangkitkan investasi dan bisnis yang lucrative (menguntungkan); dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (lebih 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja), inklusif, dan berkelanjutan Mengatasi pengangguran dan kemiskinan; ketimpangan ekonomi; dan memperkuat kedaulatan pangan, energi, farmasi, dan mineral.
Sebagian besar kegiatan Blue Economy berlangsung di wilayah perdesaan, pesisir, pulau kecil, laut, dan luar Jawa. Mengurangi disparitas pembangunan dan kemakmuran antar wilayah.
Secara geoekonomi dan geopolitik, letak Indonesia sangat strategis, dimana sekitar 45% total barang (berbagai komoditas dan produk) yang diperdagangkan di dunia dengan nilai ekonomi rata-rata US$ 15 trilyun per tahun dikapalkan melalui laut Indonesia (UNCTAD, 2016).
ARLINDO (Arus Lintas Indonesia) yang secara kontinu bergerak bolak-balik dari Samudera Pasifik ke S. Hindia berfungsi sebagai ‘nutrient trap’ (perangkap unsur-unsur hara) Sehingga, perairan laut Indonesia merupakan habitat ikan tuna terbesar di dunia (the world tuna belt), memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi, dan potensi produksi lestari (MSY = Maximum Sustainable Yield) ikan laut terbesar di dunia, sekitar 12 juta ton/tahun (13,3% total MSY ikan laut dunia) (Dahuri, 2004; KKP, 2021; dan FAO, 2022).
Sebagai bagian utama dari ‘the World Ocean Conveyor Belt’ (Aliran Arus Laut Dunia) dan terletak di Khatulistiwa, Indonesia secara klimatologis merupakan pusat pengatur iklim global, termasuk dinamika El-Nino dan La-Nina (NOAA, 1998).
Kondisi oseanografi, geomorfologi, dan klimatologi NKRI menjadikan Indonesia sebagai pusatnya energi kelautan dunia yang terbarukan (renewable), seperti arus laut, pasang surut, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) yang potensinya mencapai 10.000 megawatts, dan sampai sekarang baru dimanfaatkan kurang dari 5%.
SDA dan ruang pembangunan di daratan semakin menipis atau sulit untuk dikembangkan. Padahal, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan daya belinya, permintaan akan SDA, ruang pembangunan, dan jasa-jasa lingkungan bakal semakin berlipat ganda Laut sebagai ‘development space’: kota, pemukiman, dan kegiatan ekonomi.
Suatu negara-bangsa akan lulus dari jebakan negara-mengah menjadi maju, makmur, dan berdaulat, bila ia mampu mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan pada keunggulan komparatif nya (Porter, 2013). Bagi Indonesia, keunggulan komparatif utamanya adalah geokonomi, SDA, dan jasa-jasa lingkungan kelautan.
Sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan Emporium Inggris, Amerika Serikat, dan akhir-akhir ini China adalah karena ketiga negara adidaya tersebut menguasai lautan, baik secara ekonomi maupun hankam. Maka, tepat yang dinubuatkan ahli strategi pertahanan dunia, AT. Mahan (1890), ‘who rules the waves, rules the world’. “ Siapa yang menguasai lautan, dia akan menguasai dunia,” ujar Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat itu.
Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
Sejak pertengahan 1980-an, ungkap Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respons untuk mengoreksi kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme) dimana pembangunan ekonomi pada sisi lain justru melahirkan fakta bahwa 1,8 miliar orang masih miskin, 700 juta orang kelaparan, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, krisis ekologi, dan Pemanasan Global.
Ekonomi Hijau didefinisikan sebagai ekonomi rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2011). Dan Ekonomi Biru merupakan penerapan Ekonomi Hijau di wilayah laut (in a Blue World) (UNEP, 2012). Sederhananya, Ekonomi Biru berarti penggunaan laut dan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan” (Uni Eropa, 2019).
Ekonomi Biru adalah pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan manusia, dan sekaligus menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut (Bank Dunia, 2016). Ekonomi Biru adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang mapan dan sektor yang sedang berkembang (EC, 2020).
“Ekonomi Biru juga mencakup manfaat ekonomi pesisir dan laut yang mungkin tidak dinilai dengan uang, seperti Perlindungan Pesisir, Keanekaragaman Hayati, Asimilator Sampah, Penyerap Karbon, dan Pengatur Iklim,” kata Duta Besar Kehormatan Jeju Islan dan Busan Metropolitan City Korea Selatan itu mengutip Conservation International, 2010.
Prof Rokhmin Dahuri juga menyebut, Ekonomi Biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan: (1) infrastruktur, teknologi, dan praktik hijau; (2) mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif; (3) dan pengaturan kelembagaan yang proaktif untuk memenuhi tujuan ganda yaitu melindungi pantai dan lautan, dan pada saat yang sama meningkatkan kontribusi potensialnya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (UNEP, 2012; PEMSEA, 2016)
“Ekonomi Biru adalah kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di daratan (wilayah daratan atas) yang menggunakan sumber daya alam dari pantai dan lautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh umat manusia secara berkelanjutan,” kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip pendapatnya sendiri.
Prof Rokhmin Dahuri mengungkapkan, potensi Blue Economy Indonesia sangat besar. Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2024 (Rp 3.400 triliun = US$ 212,5 miliar) atau 1,2 PDB Nasional saat ini. “Blue Economy Indonesia bisa menyediakan lapangan kerja untuk 45 juta orang atau 40 persen total angkatan kerja Indonesia,” tuturnya.
Namun, potensi yang amat besar itu belum dimaksimalkan. Sebagai contoh, kata Prof Rokhmin Dahuri, pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 14% (Kemenko Marves, 2018). “Negara lain yang potensi kelautannya lebih sedikit (seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maladewa, Norwegia, dan Islandia), memberikan kontribusi lebih 30 persen,” papar ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.
Sayangnya, penerapan blue economy di Indonesia yang masih belum optimal padahal memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan bangsa. Prof. Rokhmin Dahuri memperkirakan ada sejumlah hal yang mendasarinya. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang enggan keluar dari zona nyaman. “Orang Indonesia senang di zona nyaman. Nyaman dengan budi daya konvensional lalu tidak ada pengembangan,” ujarnya.
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu menjabarkan, Selat Malaka (ALKI I) merupakan jalur transportasi laut yang menghubungkan raksasa ekonomi dunia, termasuk India, Timur-Tengah, Eropa, dan Afrika (di belahan Barat) dengan China, Korea Selatan, dan Jepang (di belahan Timur).
ALKI-1 melayani pengangkutan sekitar 80% total minyak mentah yang memasok Kawasan Asia Timur. Jumlah kapal yang melintas mencapai 100.000 kapal/tahun.
Terusan Suez (18.800 kapal/tahun) dan Terusan Panama (10.000 kapal/ tahun) (Calamur, 2017). Pendapatan Otoritas Terusan Suez rata-rata Rp 220 milyar/hari (Rp 80,7 trilyun/tahun).
“Malangnya, sampai sekarang, Indonesia belum menikmati keuntungan ekonomi secuil pun dari fungsi laut NKRI sebagai jalur transportasi utama global,” tandasnya.
Keanekaragaman hayati laut Indonesia, jelsnya, terbesar di Dunia (Koridor Laut Terbesar) – mengangkut 20 juta m3 air per detik dalam arus lintas Indonesia dari Pasifik ke Samudra Hindia – dengan pertemuan berikutnya dari kehidupan laut migrasi besar di semua jalur terbatas (Alor, Komodo, Banda, dll).
Secara intrisik, geosaintifik Indonesia sangat menarik, Arus abadi sebagai bagian dari Global Conveyor Belt; Sumber energi terbarukan; Bebas Emisi Karbon; Aliran arus menciptakan habitat bagi 50% spesies ikan dunia, dan 75% terumbu dunia berkumpul di Indonesia.
“Jika Potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi IPTEKS dan manajemen profesional, maka sektor-sektor ekonomi kelautan diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045,” terangnya.
Adapun permasalahan dan tantangan pembangunan Blue Economy Indonesia, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, antara lain: 1. nelayan dan pelaku usaha kelautan miskin, kontribusi bagi perekonomian rendah. Semua sektor kelautan (kecuali ESDM) dilakukan secara tradisional dan berskala Kecil dan Mikro, tingkat pemanfaatan SD, produktivitas, dan efisiensi usaha (bisnis) umumnya rendah
investasi & bisnis kelautan yang besar, modern, dan menguntungkan, umumnya minim nasionalismenya. Sebagian besar profit nya dibawa ke Jakarta atau negara asalnya (regional leakage), gaji karyawan rendah, dan lingkungan hidup umumnya rusak.
tingkat pemanfaatan sektor ekonomi kelautan lainnya belum optimal. Kontribusi bagi perekonomian bangsa (PDB, nilai ekspor, PNBP, dan lapangan kerja) pun masih rendah (10,4%).
nelayan dan pembudidaya terjebak dalam kemiskinan structural. Posisi nelayan dan pembudidaya ikan dalam sistem tata niaga (rantai nilai) perikanan sangat marginal.
rendahnya akses nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kelautan. Kepada sumber pemodalan (kredit bank), teknologi, infrastruktur, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya -> Kemiskinan Struktural.
sektor kelautan kalah dalam konflik penggunaan ruang. Sektor kelautan bersifat ‘low and slow -yielding economy’ kalah dengan sektor lain yang bersifat ‘high and quick –yielding economy’.
maritime boundary conflicts, 8. overfishing di beberapa perairan, sedangkan di sejumlah perairan lain mengalami underfishing, 9. IUU (Illegal, Unregulated, And Unreported) Fishing, Dandestructive Fishing
Pencemaran Dan Degradasi Fisik Ekosistem. termasuk plastic pollution, dan kerusakan lingkungan lainnya, 11. Kecelakaan dan keamanan di laut, 12. Dampak negatif perubahan iklim global, tsunami, dan bencana alam lain
Rendahnya kualitas SDM. Seperti knowledge, skills, dan etos kerja para nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan lainnya.
Kebijakan politik ekonomi kurang kondusif. Kriminalisasi petambak udang Karimunjawa, menurunkan minat investasi dan bisnis di budidaya tambak udang, dan membuat produk udang Indonesia banyak ditolak di negara-negara importir.
Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama). “Sayangnya alokasi APBN untuk KKP 2024 hanya Rp 6 Trilyun, 60% nya untuk gaji dan belanja ASN,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001–2004 itu.
Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen, dibanding beberapa negara Asia, seperti Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), China (5,6 persen), Filipina (5,5 persen), dan Malaysia (4,6 persen). “Konsekuensinya, nelayan dari negara tersebut lebih kompetitif dibanding Indonesia,” sebut Prof Rokhmin Dahuri.
Menuju Indonesia Emas 2045
Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan peta jalan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi-RI stagnan di angka sekitar 5%, masih jauh dari potensi ekonomi-RI yang sesungguhnya, 8% – 10% per tahun (Mc. Kinsey, 2022; FE-UI, 2024).
“Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sangat dominan bergantung pada konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat, sekitar 56%; dan ekspor bahan mentah,” terangnya mengutip Prof. Chatib Basri, 2024.
Sedangkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mestinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 – 2024 berkisar 6 – 7 persen per tahun; 2024 – 2029 tumbuh sekitar 8%; 2029 – 2034 tumbuh sekitar 7%; dan 2034 – 2045 timbuh sekitar 6,5% .
Angka pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai dengan kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 41 – 48 persen. Sayangnya, kontribusi investasi terhadap PDB hingga kini baru mencapai 35% (Prof. Chatib Basri, 2024).
“Hal ini disebabkan karena ICOR Indonesia masih terlalu tinggi, alias tidak efisien (mahal) dan tidak efektif akibat birokrasi pemerintah yang sarat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme); dan Iklim Investasi yang kurang kondusif,” katanya.
Lalu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini kurang 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Mengutip PBB, 2008, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, “Transformasi Ekonomi Struktural meliputi: (1) realokasi faktor-faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; dan (2) realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini juga berarti pengalihan sumber daya (faktor produktif) dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Hal ini juga terkait dengan kapasitas negara untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri.”
Adapun kebijakan dan program transformasi struktural, terdiri: 1. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur/pengolahan (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) secara proporsional yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).
Dari dominasi impor dan konsumsi (menggunakan) barang impor, ke dominasi investasi dan produksi di dalam negeri serta ekspor barang dan jasa yang berdaya saing tinggi (Top Quality, Lower Price; dan Regular and Sustainable Supply).
Modernisasi sektor primer (pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultur, kehutanan, perikanan, dan ESDM) supaya lebih produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Revitalisasi industri manufakturing yang ada saat ini (existing) dan unggul sejak zaman ORBA seperti: Mamin, Perkebunan, Kehutanan, TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), Otomotif, dan Semen, dan Pariwisata agar lebih produktif, efisien, mensejahterakan karyawan berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan sustaianable.
Pengembangan industri manufakturing baru, seperti: Energi Baru dan Terbarukan (Solar Energy, Angin, Air, Panas Bumi, Bioenergy, Hidrogen, Pasang-Surut, Gelombang, dan Ocean Thermal Energy Conversion), semiconductor dan chips, baterai, kendaraan listrik, Blue Economy, Bioteknologi, Nanoteknologi, dan Ekonomi Kreatif.
Pengembangan industri manufaktur di Luar Jawa, dan daerah-daerah yang masih tertinggal serta miskin, dengan skema “Kawasan Industri” dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang inklusif dan ramah lingkungan.
Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 6) mesti berbasis pada: (1) Ekonomi Digital – Industry 4.0 (untuk ekonomi yang produktif, efisien, dan berdaya saing); (2) Green and Blue Economy (untuk ekonomi yang inovatif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan); dan (3) Pancasila sebagai pengganti Kapitalisme untuk memastikan pemerataan ‘kue pertumbuhan ekonomi’ (kesejahteraan) yang berkeadilan.
Kebijakan pembangunan sektor ekonomi biru yang sedang berkembang/masa depan, yaitu: 1. Proyek Percontohan (Pemodelan) pengembangan sektor-sektor Ekonomi Biru yang Muncul (Masa Depan). Layak diterapkan dalam waktu dekat, Kerjasama dengan negara industri maju, Skema pendanaan: hibah, pinjaman lunak, dan APBN.
Program “technological catch up” melalui transfer teknologi dan etos kerja, reverse engineering, dan lainnya, 3. Bangun Ekosistem Integrated Supply Chain Management System. untuk mendukung industri emerging sectors diatas supaya berjalan sukses: produktif, efisien, kompetitif, inklusif, ramah lingkungan, dan sustainable.
Contoh sektor ekonomi biru yang sedang berkembang (masa depan) yang layak dikerjakan sekarang, antara lain: 1. Pangan fungsional. 2. Produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif biota laut. 3. Bioenergi dari mikroalga. 4. Energi laut: pasang surut, arus, gelombang, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).
Kapal bertenaga surya. 6. Industri air laut dalam. 8. Akuakultur cerdas: pengumpan digital berbasis suara untuk akuakultur tambak udang, dll. 9. Penangkapan ikan cerdas. 10. Bioplastik, 11. Desalinasi.
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di wilayah pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan, dengan model Kawasan Industri Maritim Terpadu dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) berskala besar (big-push development model)
Kebijakan pembangunan sektor Ekonomi Biru yang sudah ada/telah ada, yaitu: 1. Perikanan Budidaya (Aquaculture), 2. Perikanan Tangkap (Capture Fisheries), 3. Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 4. Industri Bioteknologi Perairan, 5. Pariwisata Bahari, 6. Perhubungan Laut, 7. Industri dan Jasa Maritim.
Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya
Menurut definisi, kata Prof Rokhmin Dahuri, Akuakultur adalah produksi ikan, krustasea, moluska, invertebrata, alga, mikroba, tanaman, dan organisme lain melalui penetasan dan pemeliharaan di ekosistem perairan. (Parker, 1998)
Sedangkan peran dan fungsi konvensional akuakultur menyediakan, antara lain: 1. Protein hewani: ikan bersirip, krustasea, moluska, beberapa invertebrata; 2. Rumput laut, 3. Ikan hias dan biota perairan lainnya, 4. Perhiasan: tiram mutiara dan organisme perairan lainnya.
Peran dan fungsi akuakultur non-konvensional (masa depan), yaitu: 1. Pakan berbasis alga, 2. Produk farmasi dan kosmetik dari senyawa bioaktif mikroalga dan makroalga, 3. Bahan baku dari biota akuatik untuk berbagai jenis industri seperti kertas, film, dan lukisan, 4. Biofuel dari mikroalga dan makroalga, 5. Pariwisata berbasis akuakultur, 6. Penyerap karbon untuk mengurangi pemanasan global
Kebijakan Pembangunan Perikanan Tangkap
Peningkatan produktivitas (CPUE = Catch per Unit of Effort) secara berkelanjutan (sustainable) melalui modernisasi teknologi penangkapan ikan dan pembatasan jumlah kapal di wilayah perairan untuk meningkatkan pendapatan nelayan menjadi lebih dari $480 per bulan.
Pengembangan 5.000 kapal ikan modern (> 30 GT) dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan SDI di wilayah laut 12 mil – 200 mil (ZEEI), dan 2.000 Kapal Ikan Modern dengan ukuran > 200 GT untuk laut lepas > 200 mil (International Waters atau High Seas).
Modernisasi armada kapal ikan tradisional yang ada saat ini, sehingga pendapatan nelayan ABK > US$ 480 (Rp 7,5 juta)/nelayan/bulan.
Kurangi intensitas laju penangkapan di wilayah overfishing, dan tingkatkan laju penangkapan di wilayah underfishing.
Model pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan kawasan industri perikanan terpadu: Industri Pengolahan, Sarana Produksi, Perumahan Nelayan & Pembudidaya, Lembaga Ekonomi, dan Pelabuhan
Industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yaitu: 1. Peningkatan kualitas dan daya saing. industri pengolahan hasil perikanan tradisional: ikan asap, pindang, kering (asin dan tawar), fermentasi (peda), terasi, petis, dll.
Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan modern: live fish, fresh fish, pembekuan, pengalengan, breaded shrimps and fish, produk berbasis surimi, dll.
Pengembangan produk-produk olahan perikanan baru (product development) dan
Penyempurnaan packaging serta distribusi produk: Industri Bioteknologi Perairan, Pengembangan Bioprospecting, Ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut, Bahan baku untuk industri nutraseutikal, farmasi, kosmetik, Penggunaan dalam cat film, biofuel, dan industri lainnya.
Genetic Engineering: Produksi induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya; Karakteristik unggul: SPF (Specific Pathogen Free), SPR (Specific Pathogen Resistance), cepat tumbuh, dan tahan iklim; Rekayasa Genetik Mikroorganisme; Rekayasa genetik bakteri untuk bioremediasi lingkungan tercemar
Konservasi: genetik, spesies, dan ekosistem Indonesia mendominasi produksi rumput laut, tetapi sebagian besar menggunakannya di dalam negeri (59%). 15% digunakan untuk produksi agar dan karagenan. 26% diekspor (bernilai $400 juta, peringkat ke-5 dalam ekspor perikanan nasional).
Namun, ada pasar global yang besar untuk makanan fungsional berbasis rumput laut, yang diperkirakan akan mencapai 35 juta ton pada tahun 2050. Potensi hilirisasi rumput laut untuk industri pakan dengan nilai US$ 1,1 miliar, industri aditif pakan US$ 1,2 miliar, dan industri biostimulan US$ 1,9 miliar.
Untuk memanfaatkan potensi ini, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan produksi melalui praktik pertanian yang lebih baik, teknologi canggih, dan proyek budidaya skala besar di Teluk Awang, Lombok, NTB.
Laporan Pasar Baru dan Berkembang Rumput Laut Global 2023 telah mengidentifikasi pangsa pasar baru yang akan berkembang pada tahun 2030 untuk produk hilir rumput laut dengan potensi pasar sebesar US$ 11,8 miliar, yaitu produk biostimulan, bioplastik, aditif pakan ternak, nutraceutical, protein alternatif, farmasi, dan tekstil.
Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia masih mendominasi ekspor rumput laut kering. Sebanyak 66,61% produk ekspor rumput laut Indonesia didominasi oleh rumput laut kering, sedangkan rumput laut olahan (karagenan dan agar-agar) masih sebesar 33,39%. Pada tahun 2023, Indonesia memproduksi rumput laut basah sebanyak 10,7 juta ton.
Pemanfaatan rumput laut olahan selama ini paling banyak digunakan untuk produk makanan dan minuman sebesar 77%, sedangkan untuk farmasi, kosmetik, dan lainnya hanya sebesar 23%. Industri ini perlu lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan pasar.2. Rekayasa Genetik (Genetic Engineering: Genome Editing, DNA Squencing and DNA Recombinant)
Rekayasa Genetik dalam Bioteknologi Kelautan: Digunakan dalam akuakultur untuk ikan konsumsi (salmon, udang, nila, dll) dan hias (zebra, tetra, dll), Menghasilkan biota laut unggul: bebas penyakit (SPF), tahan penyakit (SPR), cepat tumbuh, Memodifikasi karakteristik biokimia dari daging ikan, jalur metabolisme (efisiensi pakan), dan ketahanan lingkungan.
“Untuk peningkatan peran Ditjen. PSDKP dalam mewujudkan sektor KP sebagai prime mover menuju Indonesia Emas 2045, yakni: Membangun dan melaksanakan Sistem serta Mekanisme Kerja MCS (Monitoring, Controlling, and Surveillance) terhadap perancanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Ditjen. Perikanan Tangkap, Ditjen. Perikanan Budidaya, Ditjen. PDSKP, Ditjen. PRL, pencemaran laut, KKL, dan berbagai kegiatal illegal (criminal) di wilayah pesisir dan laut NKRI dalam rangka mewujudkan KP yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” tegas Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.
Mungkin Kamu Suka
-
Pahlawan Laut, Penjaga Masa Depan Bangsa
-
Efisiensi Anggaran Tak Surutkan Semangat KKP
-
Kolaborasi PSDKP dan BRIN: Langkah Strategis Sukseskan Kebijakan Ekonomi Biru, Indonesia Emas
-
Diskusi Publik KNTI, Prof. Rokhmin Harap Pemerintahan Prabowo Bawa Perubahan Positif di Sektor Perikanan
-
Rangkul Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bank Mandiri Komitmen Dorong Ekonomi Biru
News
Mendikdasmen Tegaskan Pentingnya Penguatan Bahasa Indonesia untuk Kedaulatan Bangsa

Published
37 minutes agoon
26/04/2025
Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya penguatan penggunaan bahasa Indonesia sebagai upaya memperkokoh kedaulatan bangsa.
Hal tersebut disampaikan dalam acara peluncuran dan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penguatan Bahasa Indonesia di Jakarta, pada Jumat (25/4/2025).
Peraturan ini, yang sudah disahkan sejak Februari 2025, bertepatan dengan Bulan Bahasa, bertujuan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia, sekaligus memperkuat penggunaannya di seluruh aspek kehidupan.
“Tujuannya adalah agar kita, bangsa Indonesia, lebih mencintai, merasa bangga, dan menguasai bahasa Indonesia. Kita ingin maju bersama bahasa Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan harus digunakan secara baku dan sesuai kaidah, terutama di lembaga-lembaga negara dan ruang publik. Ia juga mengingatkan bahwa penguatan bahasa Indonesia tidak berarti menutup ruang bagi bahasa lain.
“Bahasa Indonesia justru tumbuh dari kekayaan bahasa daerah dan kosakata asing. Semangatnya adalah memperkaya, bukan mengasingkan,” jelasnya.
Mendikdasmen mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung lahirnya kebijakan ini, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta pemerintah daerah yang aktif mempromosikan bahasa Indonesia.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyapa para pejabat kementerian, kepala daerah, dan tokoh pendidikan, mengungkapkan kebanggaannya atas perjalanan panjang dalam memperkuat identitas bangsa melalui bahasa.
Abdul Mu’ti menyinggung konsep “kedaulatan bahasa” yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Ia mengaitkan kedaulatan bahasa dengan trilogi kedaulatan Indonesia: budaya, politik, dan wilayah.
“Kita harus menjaga dan memperkuat bahasa Indonesia, agar tidak tergerus arus globalisasi. Banyak negara yang kehilangan bahasa nasional mereka, dan kita tidak ingin itu terjadi di sini,” tegasnya.
Acara ini dihadiri oleh pejabat kementerian, kepala daerah, akademisi, seniman, serta perwakilan dari berbagai institusi kebahasaan di seluruh Indonesia.
Abdul Mu’ti berharap seluruh elemen bangsa, mulai dari institusi pendidikan, media, hingga industri kreatif, dapat berperan aktif dalam membumikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari gaya hidup dan ekspresi jati diri bangsa.
News
Membasmi Judi Online
Judi online yang meresahkan dengan perputaran dana Rp 1.200 triliun harus segera diberantas dengan tegas. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat untuk menghindari kerugian besar.

Published
57 minutes agoon
26/04/2025By
Natsir Amir
Monitorday.com – Perjudian online atau judol, fenomena yang semakin meresahkan, kini telah mengancam kestabilan ekonomi dan masa depan bangsa. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, baru-baru ini mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, perputaran dana judi online di Indonesia mencapai angka fantastis, Rp 1.200 triliun. Angka ini, yang mengalami peningkatan lebih dari Rp 200 triliun dibandingkan tahun lalu, menggambarkan betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh judi online ini terhadap perekonomian negara.
Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menyebut angka tersebut sebagai sesuatu yang sangat meresahkan. Menurutnya, perputaran dana sebesar itu dapat mengancam kekayaan bangsa dan jika tren ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin dalam lima tahun ke depan, seluruh sumber daya dan kekayaan Indonesia akan terperangkap dalam cengkeraman judi online. “Jika ini terus dibiarkan, 5 tahun lagi kekayaan bangsa kita terjerat habis dalam perangkap judol,” ujar Hasbiallah dengan nada tegas.
Fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat dana yang berputar dalam sektor judi online seharusnya bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan dan kemakmuran bangsa. Namun, kenyataannya, uang-uang tersebut justru berputar di tangan oknum yang tak bertanggung jawab, merusak stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Hasbiallah meyakini bahwa angka yang diungkapkan oleh PPATK mungkin hanya sebagian kecil dari keseluruhan dana judi online yang ada. Dia percaya, angka yang sebenarnya bisa dua kali lipat lebih besar dari itu.
Dengan jumlah yang begitu besar, dana yang seharusnya berputar untuk membangun bangsa malah mengalir ke sektor yang tidak produktif dan merugikan. Sebuah krisis yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Pemerintah, terutama aparat penegak hukum, diminta untuk bertindak tegas dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi praktik perjudian online untuk terus berkembang. Hasbiallah menekankan, bahwa tanpa ketegasan dari pemerintah dan aparat hukum, judi online akan terus menjadi momok yang mengancam kemakmuran dan masa depan bangsa.
Pemerintah harus segera membuat langkah-langkah konkret untuk menghentikan praktik judi online ini. Hasbiallah menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi elit maupun aparat yang terlibat dalam praktik judi online. Terutama bagi mereka yang menjadi beking dari judi online, yang selama ini bekerja di balik layar, meraup keuntungan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh judi. Keberanian untuk memberantas oknum-oknum seperti ini akan sangat menentukan apakah Indonesia bisa bebas dari cengkeraman judi online yang semakin menggurita.
Selain itu, Hasbiallah juga berharap agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengambil langkah tegas dalam memberantas judi online di seluruh Indonesia. Tak hanya menindak tegas para pelaku judi online, tapi juga oknum-oknum di kepolisian yang terlibat dalam praktik tersebut. Masyarakat membutuhkan gebrakan nyata dari aparat penegak hukum yang bersih dan tegas, yang bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri.
Dalam situasi seperti ini, sudah saatnya Indonesia bertindak tegas untuk membasmi judi online. Jika tidak, masa depan ekonomi Indonesia akan semakin terancam, dan impian untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat akan semakin jauh dari kenyataan.
News
Pemuda Riau Siap Jaga Lingkungan
Jambore Karhutla Riau 2025 menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemuda dan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Semangat ini diharapkan menular ke seluruh Indonesia.

Published
1 hour agoon
26/04/2025By
Natsir Amir
Monitorday.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali mengancam Indonesia, terutama menjelang musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung dari Mei hingga Juli 2025. Namun, upaya untuk mencegah dan menanggulanginya tidak lagi hanya menjadi tugas pemerintah dan aparat keamanan, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Terlebih, peran generasi muda yang kini semakin vital.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam pembukaan Jambore Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Riau 2025 yang diadakan di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, pada Jumat (25/4).
Jambore ini menjadi momentum penting, diikuti oleh lebih dari 2.000 pemuda dari berbagai organisasi pemuda di seluruh Riau, seperti Pramuka, OSIS, Sispala, PMI, Karang Taruna, dan banyak lainnya. Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam semalam. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta implementasi strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla. “Kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta menerapkan strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla,” ujar Listyo dengan penuh keyakinan.
Selama tiga hari penyelenggaraan Jambore Karhutla Riau 2025, kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelatihan dan edukasi, tetapi juga berbagai agenda seperti talkshow yang mengundang 10 narasumber nasional dan daerah. Tema utama yang diangkat adalah kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup, dengan fokus pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Para narasumber yang hadir memberikan wawasan mendalam tentang strategi mitigasi kebakaran serta pentingnya peran aktif masyarakat, terutama pemuda, dalam mengawal lingkungan.
Pemuda, menurut Kapolri, merupakan ujung tombak dalam membangun kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan. “Pemuda adalah ujung tombak untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya. Dalam hal ini, mereka bukan hanya sebagai peserta pasif dalam kebijakan yang ada, tetapi sebagai agen perubahan yang dapat menyebarkan pesan keberlanjutan lingkungan kepada masyarakat luas.
Jambore ini, selain memberikan edukasi, juga menggalang semangat kolaborasi di kalangan pemuda untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan Karhutla. Dengan semangat gotong-royong yang ditumbuhkan selama kegiatan, diharapkan para peserta dapat menyebarkan semangat tersebut ke daerah-daerah mereka masing-masing. Kolaborasi antara masyarakat, aparat pemerintah, dan dunia usaha dalam memitigasi Karhutla diharapkan dapat menghasilkan gerakan masif yang berkelanjutan dan berdampak luas.
Kapolri menutup amanatnya dengan harapan agar semangat yang ada dalam Jambore Karhutla Riau 2025 ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia. “Melalui semangat kolaboratif ini, kita bersama-sama menjaga paru-paru dunia dan mewariskan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang,” ujarnya dengan penuh optimisme.
Gerakan ini bukan hanya soal mengatasi kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga tentang mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Bagi Indonesia, menjaga kelestarian alam adalah bagian dari tanggung jawab bersama yang harus diwariskan kepada anak cucu. Dalam hal ini, Jambore Karhutla Riau 2025 menjadi langkah awal yang penting dalam mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menjaga bumi.
News
Pasar Mangga Dua Jadi Sorotan Dunia
Kementerian UMKM bersiap sidak Pasar Mangga Dua untuk membuktikan tuduhan Amerika soal barang bajakan, sekaligus memperkuat perlindungan UMKM nasional.

Published
9 hours agoon
26/04/2025By
Natsir Amir
Monitorday.com – Sinar kamera dan sorot tajam dunia internasional kini tertuju ke jantung perdagangan ritel terbesar di Indonesia: Pasar Mangga Dua. Dalam laporan kontroversial 2025 National Trade Estimate (NTE) yang dilansir Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Pasar Mangga Dua dicap sebagai pusat peredaran barang palsu dan bajakan. Tudingan ini bukan saja menampar nama baik Indonesia di kancah global, tetapi juga mengundang langkah cepat dari dalam negeri.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, tak tinggal diam. Dengan sikap tegas dan nada optimis, ia mengumumkan rencana inspeksi mendadak alias sidak ke lokasi. “Ini saya harus cek dulu ke lapangan, kan, siapa tahu ternyata benar yang kamu bilang atau mungkin kurang tepat,” ujar Maman dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (25/4). Sebuah pernyataan yang penuh makna: tidak mau telan mentah-mentah laporan asing, tetapi juga tidak tutup mata terhadap kemungkinan pelanggaran di tanah sendiri.
Langkah ini bukan semata-mata soal membela nama baik, melainkan juga bagian dari refleksi penting terhadap kualitas ekosistem UMKM nasional. Jika memang benar ada praktik jual beli barang bajakan di pasar legendaris itu, Maman menegaskan, itu sudah masuk kategori pelanggaran serius dan seharusnya menjadi ranah penegakan hukum. Tidak ada kompromi, tidak ada toleransi untuk praktik yang bisa merusak reputasi produk-produk lokal.
Kini, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM tengah digodok dengan intens. Menurut Maman, satgas ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap UMKM, agar kualitas dan produksi produk lokal benar-benar optimal, berdaya saing, dan jauh dari praktik ilegal. Proses ini masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menandakan bahwa pemerintah serius membangun benteng pertahanan untuk UMKM.
Di tengah tekanan global, sidak ke Mangga Dua akan menjadi panggung penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga integritas pasar domestik. Ini bukan soal membela diri di hadapan Amerika, melainkan soal membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bersikap tegas, adil, dan transparan.
Sidak ini pun menjadi simbol: pemerintah tidak akan membiarkan pasar-pasar besar dikooptasi oleh barang ilegal. Ini adalah bagian dari revolusi mental di sektor UMKM—memajukan ekonomi rakyat tanpa mengorbankan etika perdagangan.
Apapun hasil sidak nanti, satu hal pasti: ini adalah momen emas untuk membangun kembali kepercayaan, baik di mata rakyat sendiri maupun di mata dunia. Pasar Mangga Dua, dan ribuan pasar lainnya, harus menjadi simbol kebangkitan produk lokal yang berkualitas, bukan sekadar surga belanja murah.
Jika inspeksi ini berjalan dengan jujur dan tegas, bukan hanya Pasar Mangga Dua yang berbenah. Seluruh ekosistem perdagangan di Indonesia akan terdorong untuk menegakkan standar lebih tinggi. Karena pada akhirnya, kebenaran di lapanganlah yang akan menjadi cermin kualitas bangsa ini.
News
Spanyol Bangkit, Tegas Tolak Senjata Zionis
Sikap tegas Spanyol terhadap Israel memancarkan sinyal kuat ke seluruh dunia: kekejaman tidak bisa lagi dibungkus dalih politik. Ini babak baru keberanian moral Eropa.

Published
9 hours agoon
26/04/2025By
Natsir Amir
Monitorday.com – Keberanian kini berbicara lantang dari Semenanjung Iberia. Spanyol, negeri matador, akhirnya menarik garis tegas terhadap kebiadaban zionisme. Setelah bertahun-tahun dunia menyaksikan genosida brutal Israel di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah, Madrid memilih berdiri di sisi nurani manusia. Pemerintah Spanyol membatalkan kontrak pembelian amunisi senilai 6 juta Euro dari perusahaan militer Israel, sebuah tamparan keras untuk negara yang kini kian tersudut di mata dunia.
Langkah ini bukan sekadar pembatalan transaksi dagang; ini pernyataan politik, moral, dan kemanusiaan. Perdana Menteri Pedro Sanchez, di tengah tekanan internal dan eksternal, berani mengumumkan penghentian seluruh aktivitas jual-beli senjata dengan Israel. Di saat negara-negara lain memilih bungkam atau beretorika kosong, Spanyol benar-benar bertindak.
Langkah heroik ini lahir dari serangkaian keputusan berani sebelumnya: pengakuan resmi Palestina pada 28 Mei 2024 bersama Irlandia dan Norwegia, dukungan terbuka terhadap gugatan genosida oleh Afrika Selatan di Mahkamah Internasional, dan pembekuan sebagian ekspor senjata ke Israel sejak 2023. Semua ini menegaskan satu hal: bagi Spanyol, darah anak-anak Gaza lebih berharga daripada lembaran kontrak dagang.
Israel tentu saja meradang. Melalui Kementerian Luar Negerinya, rezim zionis menuduh Spanyol “mengorbankan keamanan demi politik.” Ironis, mengingat negeri yang berulang kali menginjak-injak hukum internasional kini berbicara tentang keamanan. Israel panik, karena tahu satu negara berani bisa membuka jalan bagi negara-negara Eropa lainnya untuk ikut menarik diri dari jaringan kebohongan yang selama ini menopang kekuasaannya.
Di balik panggung ini, dunia kemanusiaan juga menjerit. PBB memperingatkan bahwa bantuan ke Gaza semakin tersendat akibat blokade brutal Israel. Anak-anak Gaza menanggung kelaparan akut, malnutrisi melonjak dua kali lipat hanya dalam beberapa pekan terakhir. Semua laporan ini menampar kesadaran dunia: Israel bukan lagi sekadar penjajah, melainkan negara pembunuh yang mengabaikan setiap prinsip dasar kemanusiaan.
Tragisnya, di saat dunia berupaya menyalurkan bantuan, Israel justru melanjutkan serangan brutalnya. Lebih dari 51.300 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, telah dibantai sejak Oktober 2023. Mahkamah Pidana Internasional pun telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang.
Spanyol tahu bahwa membiarkan Israel terus berbisnis seperti biasa adalah bentuk kolusi diam-diam dengan kejahatan. Karena itu, meski ada risiko politik dalam negeri dan ancaman diplomatik dari Israel, Spanyol tetap memilih berpihak pada nilai-nilai luhur: keadilan, kemanusiaan, dan martabat manusia.
Keputusan ini bisa menjadi domino pertama. Jika negara lain mengikuti jejak Madrid, maka Israel akan semakin terisolasi. Dunia akhirnya bisa mengirim pesan yang tak terbantahkan: pelaku genosida tak layak mendapat tempat dalam komunitas bangsa-bangsa beradab.
Langkah Spanyol harus diingat, bukan hanya sebagai kebijakan pemerintah, tetapi sebagai suara nurani kolektif umat manusia. Bahwa di atas segala tekanan politik, diplomasi busuk, dan dalih-dalih pragmatisme, masih ada bangsa yang memilih keberanian moral. Dan mungkin, dari tanah Matador inilah, babak baru perlawanan terhadap kebejatan Israel benar-benar dimulai.
News
Akhirnya, Prancis Lawan Kebejatan Israel
Prancis akhirnya menggunakan akal sehat dan nurani, membuka jalan sanksi atas Israel. Ini babak baru Eropa: meninggalkan Israel dan membela keadilan kemanusiaan.

Published
9 hours agoon
25/04/2025By
Natsir Amir
Monitorday.com – Di tengah arus deras ketidakadilan yang melanda Gaza, Tepi Barat, dan wilayah Palestina lainnya, akhirnya muncul secercah akal sehat dari jantung Eropa. Prancis, negara dengan sejarah panjang tentang hak asasi manusia, memutuskan tidak bisa lagi menutup mata atas kebiadaban Israel.
Lewat pernyataan keras dari juru bicara Kementerian Luar Negeri, Christophe Lemoine, Prancis resmi membuka diskusi tentang pemberian sanksi kepada Israel, sebuah langkah berani yang bisa menjadi titik balik bagi benua biru.
Selama ini, Eropa, termasuk Prancis, sering terjerat dalam kemunafikan geopolitik: berbicara tentang keadilan, tapi membisu di hadapan genosida yang terang-terangan dipertontonkan oleh rezim zionis. Namun, pembantaian massal, penghancuran rumah sakit, penutupan jalur kemanusiaan, dan pemaksaan relokasi rakyat Palestina akhirnya membuka mata. Nurani moral Prancis, yang selama ini tertidur, kini mulai bangkit.
“Kami telah membuat pernyataan yang mengutuk ditutupnya akses kemanusiaan ke Jalur Gaza,” tegas Lemoine.
Ini bukan sekadar kata-kata. Prancis menyadari bahwa mendukung Israel tanpa kritik berarti mencoreng prinsip kemanusiaan yang menjadi fondasi modernitas Eropa. Lebih jauh, Lemoine menyiratkan bahwa sanksi terhadap Israel tidak akan bisa dihindari, baik melalui mekanisme Uni Eropa maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Presiden Emmanuel Macron, yang biasanya berhati-hati dalam mengatur kata, kini dengan tegas menyuarakan dukungan terhadap solusi dua negara. Lebih penting lagi, pengakuan terhadap negara Palestina tidak lagi dianggap tabu di istana Elysée.
Ini sinyal keras bahwa Prancis siap memotong mata rantai standar ganda yang selama ini melindungi tindakan brutal Israel.
Keberanian ini bisa menjadi domino pertama. Jika Prancis, negara dengan pengaruh besar di Uni Eropa dan Dewan Keamanan PBB memimpin langkah sanksi, negara-negara lain yang selama ini bungkam bisa terdorong untuk mengikuti.
Eropa tidak bisa terus menjadi komplice dalam kejahatan kemanusiaan. Sudah terlalu lama prinsip “never again” pasca-Holocaust dikotori oleh pembiaran terhadap genosida baru yang dilakukan oleh negara Israel.
Langkah Prancis juga membuktikan bahwa dunia internasional tidak boleh lagi terperangkap dalam rasa bersalah sejarah yang disalahgunakan untuk melegitimasi kekerasan sistemik terhadap Palestina.
Saatnya Eropa menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan, keadilan, dan hukum internasional lebih penting daripada kepentingan politik sesaat. Prancis dengan tegas menolak relokasi paksa, menolak kejahatan perang, dan menolak pengkhianatan terhadap nurani.
Dalam babak baru ini, dunia menunggu: akankah Eropa berani meninggalkan Israel dan berpihak pada prinsip yang lebih tinggi? Jika ya, maka kita sedang menyaksikan lahirnya momen penting — ketika akal sehat dan nurani moral akhirnya mengalahkan arogansi dan keangkuhan zionisme modern.
Sejarah akan mencatat, langkah Prancis hari ini bukan sekadar diplomasi. Ini adalah deklarasi bahwa keadilan masih mungkin dimenangkan asal ada keberanian untuk berpihak pada yang benar, bukan pada yang kuat.
News
Wamendikdasmen: Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas Pembenahan Pendidikan

Published
11 hours agoon
25/04/2025
Monitorday.com — Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen), Dr. Fajar Riza Ul Haq, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola guru melalui penyederhanaan beban administrasi serta peningkatan kompetensi, termasuk dalam bidang konseling.
Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Utara bersama Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, dalam acara ramah-tamah yang digelar di Gedung Sopo Partungkoan, Tarutung, Jumat (25/4).
“Perubahan kurikulum tidak akan berarti jika tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kami sedang merancang penyederhanaan beban administrasi agar guru bisa lebih fokus pada proses belajar mengajar dan pendampingan siswa,” ujar Fajar Riza.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. “Setiap anak Indonesia, di mana pun berada, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” tambahnya.
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Lumbantoruan, dalam sambutannya memaparkan sejumlah tantangan pendidikan di wilayahnya. Mulai dari keterbatasan ruang belajar dan perpustakaan, hingga kebutuhan akan kurikulum yang lebih stabil.
“Kami menghadapi keterbatasan fasilitas, dan kami berharap tidak terlalu sering terjadi perubahan kurikulum, agar guru dan siswa bisa beradaptasi lebih optimal,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, lanjut Deni, memiliki program unggulan di bidang pendidikan dasar seperti berhitung, membaca, dan bercerita, yang bertujuan membentuk karakter dan meningkatkan literasi anak sejak dini.
Ia juga mengimbau siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan mulai dari hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya.
Menanggapi aspirasi daerah, Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Taput. Ia memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir untuk memenuhi kebutuhan daerah.
“Tahun ini, sebanyak 10.000 warga Tapanuli Utara akan menerima bantuan pendidikan. Saya akan terus menyuarakan kebutuhan pendidikan Taput di tingkat pusat,” tegas Sabam.
Acara ramah tamah ditutup dengan sesi dialog interaktif bersama para kepala sekolah dan guru, serta penyerahan ulos dan cenderamata kepada Wamen Dikdasmen dan rombongan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas kunjungan mereka.

Monitorday.com – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dijadwalkan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (FMM) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada 28–29 April 2025. Ini akan menjadi keikutsertaan perdana Indonesia dalam forum FMM BRICS setelah resmi bergabung sebagai anggota penuh pada Januari 2025.
Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, pertemuan ini akan membahas berbagai isu global dan regional, termasuk politik dan keamanan, reformasi tata kelola global, serta peran negara-negara berkembang (Global South) dalam memperkuat multilateralisme.
Dalam forum ini, Menlu Sugiono akan mendorong BRICS untuk memainkan peran yang lebih konstruktif dalam menjaga perdamaian dunia dan menegakkan norma-norma internasional yang disepakati bersama.
Ia juga akan menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga multilateral agar menjadi lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap tantangan global masa kini.
Sugiono juga dijadwalkan mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan para menteri luar negeri negara anggota dan mitra BRICS di sela-sela forum tersebut. Selain itu, agenda pertemuan mencakup persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan digelar pada 6–7 Juli 2025 di kota yang sama.
Dokumen-dokumen penting yang akan menjadi keluaran KTT masih dalam tahap negosiasi antaranggota, dan FMM kali ini diharapkan menghasilkan pernyataan bersama terkait isu politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, serta reformasi tata kelola global.
Sebagai Ketua BRICS tahun ini, Brasil mengangkat tema: “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance.” Lebih dari 140 pertemuan dijadwalkan dalam rangkaian kepemimpinan Brasil, dengan lebih dari 70 pertemuan telah berlangsung hingga April ini. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai forum tersebut.
Selain 10 negara anggota tetap BRICS—Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, Indonesia, dan Arab Saudi—Brasil juga mengundang sejumlah negara mitra seperti Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan.
BRICS merupakan organisasi yang awalnya dibentuk pada tahun 2006 oleh empat negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat: Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada 2010, menjadikan nama BRICS resmi digunakan.
Pada KTT BRICS 2023, organisasi ini memutuskan untuk memperluas keanggotaan. Empat negara dari kawasan Timur Tengah dan Afrika kemudian resmi bergabung pada 2024, termasuk Indonesia yang masuk pada awal 2025, menjadikan BRICS sebagai kekuatan baru Global South dalam kancah geopolitik internasional.
News
Dukung Gerina, Ustaz Adi Hidayat Kenalkan Dua Program Inovatif

Published
11 hours agoon
25/04/2025
Monitorday.com – Wakil Ketua I Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustaz Adi Hidayat, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Hal ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Ketahanan pangan adalah bagian penting dari stabilitas negara. Maka perlu ada kesadaran bersama, kebersamaan antara pemerintah dan rakyat,” ujar Ustaz Adi Hidayat, seperti dikutip dari laman resmi presidenri.go.id, Jumat (25/4).
Menurutnya, ketika pemerintah telah memiliki program, rancang bangun, dan visi yang jelas, maka peran masyarakat menjadi sangat penting dalam mempercepat realisasinya.
“Dengan kolaborasi ini, akan terjadi akselerasi dan lahir kesadaran kolektif akan pentingnya menanam,” tambahnya.
Dalam rangka mendukung Gerina, Ustaz Adi memperkenalkan dua program inovatif yang telah dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas pangan, terutama di lingkungan rumah tangga.
Program pertama adalah Si Opung (Solusi Olah Padi Terapung), yang memungkinkan masyarakat menanam padi di atas kolam atau lahan terbatas.
“Bagi yang tidak memiliki lahan darat, cukup punya kolam atau halaman samping rumah, mereka bisa menanam padi dengan biaya terjangkau,” jelasnya.
Program kedua, Si Cepot (Solusi Cepat Panen via Pot), adalah metode penanaman tanaman sawah dan pangan lainnya seperti cabai dan kentang menggunakan pot.
“Kami riset bentuk dan kapasitas pot hingga bisa mendukung kebutuhan pangan satu keluarga. Dalam tiga musim tanam, mereka bahkan bisa menabung Rp100 ribu hingga Rp300 ribu dibanding membeli,” kata Ustaz Adi.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam pada Rabu (23/4) di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Acara yang dihadiri oleh petani dan tokoh masyarakat ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan ayat suci Alquran.
Presiden juga menyaksikan penayangan video “Road Map to Gerina”, yang memaparkan visi besar Indonesia menuju swasembada pangan melalui partisipasi aktif rakyat dalam menanam dan mengolah tanaman pangan di lingkungan masing-masing.
Gerina diharapkan menjadi gerakan nasional yang mampu menghidupkan kembali semangat bertani rakyat, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan bangsa.
News
Mendikdasmen: Karakter Pilar Utama Pendidikan Nasional yang Berdaya Saing

Published
12 hours agoon
25/04/2025
Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan pilar utama dalam menciptakan sistem pendidikan nasional yang unggul dan beradab.
Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Silaturahmi Syawalan Muhammadiyah se-Surabaya yang digelar di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya.
Dalam keterangannya, Mu’ti menyoroti bahwa keberhasilan pendidikan tak cukup hanya diukur melalui angka dan data statistik, melainkan harus tercermin dalam perilaku dan karakter peserta didik.
“Pendidikan karakter harus dimulai sejak dini, dilakukan secara konsisten dan menyeluruh,” tegasnya.
Salah satu program konkret yang didorong oleh kementeriannya adalah “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, yang telah diterapkan di berbagai sekolah sebagai upaya membentuk budaya positif di lingkungan pendidikan.
Kunjungan Mu’ti ke SMAN 1 Lamongan menjadi momen penting untuk meninjau langsung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengapresiasi implementasi program tersebut, yang dinilainya bukan hanya menyehatkan secara fisik, tetapi juga membentuk karakter.
“Melalui kegiatan makan bersama, siswa belajar disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan. Bahkan anak-anak bisa lebih hemat karena makanan yang disediakan sehat dan teratur,” ujarnya.
Mu’ti menambahkan bahwa keterlibatan siswa dalam seluruh proses, mulai dari pengambilan makanan, pengaturan jadwal, hingga memimpin doa, merupakan bagian dari pelatihan kepemimpinan dan pembentukan budaya tertib.
“Ini bukan hukuman. Ini adalah pendidikan karakter yang utuh, bahkan menyentuh aspek table manner,” jelasnya.
Kunjungan kerja Menteri Mu’ti kemudian dilanjutkan ke beberapa sekolah dasar di Lamongan, seperti SDN Kepatihan, SDN Jetis 3, dan SDN Jetis 4. Di hadapan para siswa, ia menyampaikan pesan sederhana yang sarat makna.
“Bangun pagi, rajin belajar, makan bergizi, dan sayangi sesama. Itulah cara sederhana untuk menjadi pemimpin masa depan yang hebat,” ujar Mu’ti, disambut tepuk tangan meriah dari para siswa.
Melalui penanaman karakter dan pembiasaan positif sejak dini, Abdul Mu’ti berharap sistem pendidikan Indonesia mampu melahirkan generasi unggul—tak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kuat secara moral dan sosial—dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berkeadaban.
Monitor Saham BUMN

Persaingan Ketat di Sprint Race MotoGP Spanyol 2025, Catat Jadwal Siaran Langsungnya

Pupuk Indonesia Wujudkan Ketahanan Pangan di Forum Internasional

Mendikdasmen Tegaskan Pentingnya Penguatan Bahasa Indonesia untuk Kedaulatan Bangsa

Membasmi Judi Online

Pemuda Riau Siap Jaga Lingkungan

Hidupkan Petrus, Basmi Preman Berkedok Ormas

Pasar Mangga Dua Jadi Sorotan Dunia

Spanyol Bangkit, Tegas Tolak Senjata Zionis

Akhirnya, Prancis Lawan Kebejatan Israel

Pertamina Dukung Scooter Prix 2025 di Sentul

Wamendikdasmen: Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas Pembenahan Pendidikan

Menlu RI Bakal Hadiri Pertemuan BRICS di Brasil

Dukung Gerina, Ustaz Adi Hidayat Kenalkan Dua Program Inovatif

Mendikdasmen: Karakter Pilar Utama Pendidikan Nasional yang Berdaya Saing

Cetak Sejarah di Timnas, Evandra Florasta Traktir Satu Kelas Makan Mie

Jaecoo J5 Siap Mengaspal di Indonesia

Akademisi di Lingkungan Kekuasaan: Menjaga Kebenaran dan Integritas

PLO Pilih Wakil Presiden Pertama, Sinyal Awal Era Baru Pascakepemimpinan Mahmoud Abbas

Lawan Tarif Trump, Indonesia Siapkan Lima Strategi Dagang dengan AS
