Monitorday.com – Siapa sangka, ampas kopi yang biasa kita buang ternyata menyimpan potensi emas bagi lingkungan dan ekonomi. Pakar lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Chandra Wahyu Purnomo, dengan lantang mendorong gerakan pengumpulan limbah kopi, khususnya ampasnya, agar bisa diolah kembali menjadi produk bernilai jual. Di tengah ancaman krisis lingkungan dan meningkatnya volume sampah, Chandra menyuarakan solusi yang bukan hanya inovatif, tapi juga visioner.

“Ampas kopi biasanya langsung dibuang dan menjadi satu dengan sampah lainnya. Padahal kalau kita mau kumpulkan, itu bisa dijadikan barang yang bernilai ekonomi,” tegas Chandra pada Sabtu (19/4/2025). Suaranya penuh semangat, seperti ingin segera mengubah persepsi masyarakat bahwa limbah tak selalu berarti sampah tak berguna.

Apa yang disampaikan Chandra bukan sekadar wacana. Ia menyebutkan bahwa sejumlah penelitian telah membuktikan potensi ampas kopi. Salah satu pemanfaatan yang tengah dikembangkan adalah pengolahan ampas menjadi arang aktif. Bahan ini dikenal mampu menyerap zat-zat berbahaya dalam air, menjadikannya alat filtrasi alami yang efektif dan ramah lingkungan.

Namun, tak hanya sebatas itu. Chandra juga menyayangkan bila ampas kopi terus-menerus dibuang sembarangan. Ia memperingatkan bahwa limbah kopi yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi polutan. “Justru kalau dibuang sembarangan bisa menjadi polutan dan mencemari sungai,” ujarnya. Peringatan itu bukan tanpa dasar, mengingat limbah organik seperti ampas kopi bisa menghasilkan zat berbahaya jika terdegradasi secara tidak tepat.

Di balik ancaman itu, ada pula secercah harapan. Saat ini sudah mulai muncul gerakan dan inisiatif dari masyarakat serta pelaku industri yang memanfaatkan limbah kopi menjadi barang-barang bermanfaat. Salah satu yang menarik adalah pengolahan limbah kopi menjadi furnitur ramah lingkungan. Ampas kopi ternyata bisa digunakan untuk memperbaiki tekstur dan warna pada furnitur kayu, sementara kulit ari biji kopi diolah menjadi bahan alternatif untuk meja dan kursi.

Gerakan ini seolah menjadi energi baru bagi ekonomi sirkular di Indonesia. Inovasi seperti ini membuka peluang baru dalam penciptaan produk hijau yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga membawa misi pelestarian lingkungan. Potensinya makin besar jika mengingat fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Dengan produksi kopi yang tinggi, limbah yang dihasilkan pun melimpah – sebuah tantangan sekaligus peluang besar untuk inovasi.

Energi perubahan itu kini tinggal menunggu dukungan lebih luas dari masyarakat dan pemerintah. Chandra berharap ke depan akan muncul lebih banyak kolaborasi antara akademisi, pelaku industri, komunitas kreatif, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem daur ulang yang kuat. Ia percaya, jika dikelola serius, ampas kopi bisa menjadi bagian dari gerakan hijau nasional yang nyata dan berdampak luas.

Dari seduhan pagi hari yang sederhana, kini ampas kopi punya kesempatan untuk jadi pahlawan baru bagi lingkungan. Gerakan ini bukan sekadar soal mendaur ulang, melainkan tentang bagaimana kita mengubah cara pandang terhadap limbah. Dari sesuatu yang dianggap sisa, menjadi sesuatu yang bernilai dan berdaya guna. Indonesia punya potensi besar, dan momentum perubahan ini tinggal menunggu satu langkah nyata: mengumpulkan, mengolah, dan memberi makna baru pada setiap ampas yang tersisa.

Monitorday.com – Ketika dapur-dapur nyaris padam dan panci-panci berdebu, program Makan Bergizi Gratis datang seperti angin segar. Bukan sekadar memberi makan anak-anak, tapi juga menyelamatkan industri kuliner dari jurang kebangkrutan.

Restoran yang hampir tutup kini kembali menyalakan kompor. Dapur yang sempat dingin kini penuh aroma sedap dan aktivitas penuh semangat. Semua ini terjadi berkat satu gebrakan kebijakan: Makan Bergizi Gratis (MBG). Program besutan Badan Gizi Nasional (BGN) ini telah menjelma menjadi penyelamat gizi anak sekaligus pahlawan ekonomi bagi pelaku usaha kuliner.

“Restoran yang sudah sepi, bahkan mau tutup, sekarang punya pelanggan tetap minimal 3.000 per hari,” ungkap Kepala BGN, Dadan Hindayana, dengan semangat di hadapan Presiden RI dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta. Apa yang ia sampaikan bukan sekadar angka. Di balik angka-angka itu ada nyawa usaha kecil yang terselamatkan, ada pekerja yang kembali tersenyum, dan ada dapur yang kembali hidup.

Program MBG bukan hanya proyek jangka pendek. Ini adalah investasi jangka panjang yang menyentuh dua sisi penting kehidupan bangsa: anak-anak sebagai generasi penerus, dan UMKM kuliner sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Dengan melibatkan restoran, katering lokal, hingga kantin sekolah, program ini menjelma menjadi ekosistem baru yang dinamis dan inklusif.

Contohnya di Bogor, sebuah kantin sekolah di bawah Yayasan Boswa Bina Insani kini bukan hanya melayani siswa sekolah asalnya. Setelah digandeng dalam program MBG, kantin tersebut melayani 10 sekolah sekitar, menyuplai makanan sehat untuk 3.000 anak per hari. Omzet harian mereka melonjak dari Rp2-3 juta menjadi Rp6 juta. Sebuah lompatan besar yang bukan hanya soal angka, tapi juga soal keberlanjutan.

Cerita serupa banyak ditemukan di berbagai daerah. Bahkan di tempat-tempat yang sulit dijangkau seperti kawasan 3T—terdepan, terluar, dan tertinggal—BGN tengah menyiapkan tender untuk membangun lebih dari 1.500 satuan pelayanan gizi yang dibiayai penuh oleh APBN. Ini bukan hanya tentang makan, tapi tentang kehadiran negara yang nyata, menyentuh hingga pelosok dan memberi harapan baru bagi masa depan.

Dari ujung dapur hingga meja makan anak-anak, MBG telah menciptakan rantai nilai yang saling menguatkan. Di satu sisi, anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang lebih baik dan merata. Di sisi lain, pelaku usaha mikro seperti pemilik kantin dan restoran lokal kembali mendapatkan napas usaha. Tak hanya mereka bisa bertahan, tapi juga berkembang.

Program ini membuktikan bahwa solusi masalah bangsa tidak selalu harus rumit. Terkadang, cukup dengan menyajikan sepiring makanan sehat dengan cinta dan sistem yang tepat, perubahan besar bisa terjadi. Tidak hanya membuat perut kenyang, tetapi juga membuat ekonomi berdenyut kembali.

Inilah wajah baru kebijakan publik yang enerjik dan berdampak luas. Di tengah tantangan global dan tekanan ekonomi, MBG hadir sebagai contoh sinergi yang dinamis antara kepedulian sosial dan keberlanjutan ekonomi. Satu kebijakan, dua kemenangan: anak-anak sehat, dapur rakyat hidup kembali.

Monitorday.com – Indonesia merdeka sudah 79 tahun, tapi kenyataannya masih bergantung pada impor pangan, terutama bahan kebutuhan pokok. Ironi ini semakin tajam ketika melihat luasnya lahan pertanian, kayanya hasil laut, dan melimpahnya sumber daya alam di negeri ini. Pertanyaannya, mengapa masih impor? Siapa yang diuntungkan? Dan mampukah pemerintahan baru mengubah keadaan?

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari–Juni 2022 saja, Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas pangan seperti kedelai, beras, gula, hingga kopi. Bahkan, kedelai yang menjadi bahan utama tahu dan tempe—makanan rakyat—mayoritas masih didatangkan dari luar negeri. Sementara itu, beras yang menjadi makanan pokok rakyat Indonesia juga harus didatangkan dari negara lain. Padahal, Indonesia pernah mencapai swasembada beras di era Orde Baru. Apa yang berubah sejak saat itu?

Salah satu penyebab utama adalah ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Populasi Indonesia yang terus meningkat menuntut kebutuhan pangan yang juga semakin besar. Namun, produktivitas pertanian dalam negeri masih tertinggal. Petani sering kali menghadapi kendala seperti harga pupuk yang mahal, infrastruktur yang kurang memadai, hingga sistem distribusi yang berbelit. Belum lagi kebijakan impor yang sering kali lebih menguntungkan pihak tertentu dibandingkan mendorong produksi lokal.

Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi faktor krusial. Harga barang impor biasanya dibanderol dalam dolar, dan dengan kurs rupiah yang fluktuatif—seperti saat ini yang bergerak di kisaran Rp14.700 per dolar AS—harga barang impor otomatis semakin mahal. Namun, tetap saja impor terus berjalan, seolah-olah ada pihak yang tak ingin Indonesia mandiri dalam hal pangan.

Perang dagang antara negara-negara besar sebenarnya bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian pangan. Amerika Serikat, misalnya, mulai membatasi ekspor beberapa komoditas, yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendorong produksi dalam negeri. Namun, realitanya, kebijakan yang ada masih lebih mengakomodasi kepentingan segelintir pihak yang menikmati keuntungan besar dari impor.

Kini, harapan tertuju pada Presiden Prabowo yang akan segera memimpin Indonesia. Mampukah ia menghentikan praktik-praktik yang menghambat kemandirian pangan? Mampukah ia menekan para pejabat yang selama ini menikmati manisnya bisnis impor? Rakyat menanti gebrakan nyata yang bisa membuktikan bahwa janji kampanye bukan sekadar angin lalu.

Dulu, di era Soeharto, Indonesia bisa mencapai swasembada beras. Apakah mungkin untuk mengulang kesuksesan tersebut? Dengan teknologi pertanian yang semakin maju dan sumber daya manusia yang lebih mumpuni, seharusnya bukan hal mustahil bagi Indonesia untuk kembali berdiri di atas kaki sendiri dalam hal pangan. Namun, tanpa keberanian untuk mengambil keputusan tegas, semua hanya akan menjadi retorika belaka.

Indonesia punya segalanya: lahan subur, sumber daya alam melimpah, dan tenaga kerja yang siap berjuang. Namun, jika kebijakan lebih berpihak pada impor ketimbang produksi lokal, maka selamanya kita akan menjadi bangsa yang bergantung pada negara lain untuk kebutuhan pangan. Saatnya perubahan dimulai! Jika tidak, 79 tahun merdeka hanya akan menjadi angka tanpa makna.

Monitorday.com – Gemuruh industri perikanan Indonesia semakin menggema dengan gebrakan program induk udang vaname unggul Nusa Dewa (NSD) yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sejak diluncurkan dua tahun lalu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, program ini terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan benih udang vaname berkualitas guna mendukung peningkatan produksi udang nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) melalui Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem telah berperan besar dalam menopang produksi udang nasional.

Dengan berbagai keunggulan, Induk Udang Vaname Nusa Dewa menjadi pilihan utama bagi pembudidaya. Produk lokal ini tidak hanya tumbuh lebih cepat tetapi juga lebih toleran terhadap penyakit dan kondisi perairan Indonesia, membuatnya mampu bersaing dengan produk impor dari negara lain.

Konsistensi ini tercermin dalam peningkatan jumlah distribusi. Pada 2024, BPIU2K Karangasem berhasil mendistribusikan 16.800 ekor induk udang vaname Nusa Dewa. Sementara itu, awal 2025 telah mencatat distribusi calon induk sebanyak 4.710 ekor, yang digunakan untuk membantu kelompok pembudidaya sekaligus meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Keberhasilan ini memperkuat optimisme Dirjen Tebe bahwa Indonesia berpotensi menjadi salah satu produsen utama udang vaname dunia.

Tak hanya soal distribusi, progres pemuliaan induk udang vaname Nusa Dewa juga mengalami perkembangan pesat. Dengan lima varian unggulan, yaitu Fast Growth (pertumbuhan cepat), Balance (keseimbangan antara pertumbuhan dan ketahanan), Resisten terhadap White Spot Syndrome Virus (WSSV), Toleran terhadap Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND), serta Plant Based Protein (adaptasi terhadap pakan berbasis nabati), induk udang ini menjadi inovasi strategis dalam industri perudangan nasional.

Minat pembudidaya terhadap Induk Udang Vaname Nusa Dewa semakin meningkat. Sejak 2022 hingga 2024, sebanyak 42.548 ekor telah didistribusikan ke sembilan provinsi, termasuk Aceh, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Selain itu, pengembangan juga dilakukan di empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB, seperti BPBAP Ujung Batee, BPBAP Takalar, BBPBAP Jepara, dan BPBAP Situbondo.

Tak hanya di sektor pemerintah, swasta juga aktif mengembangkan induk udang vaname Nusa Dewa. Sebanyak 42 pelaku usaha telah ikut serta dalam pengembangannya, menciptakan rantai produksi yang semakin luas. Inovasi ini didukung oleh pendekatan berbasis molecular breeding yang dikembangkan di Laboratorium BPIU2K Karangasem. Dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) No. EC00202273964 untuk marka molekuler resisten WSSV dan penetapan resmi melalui Kepmen KP No. 181 Tahun 2023, Nusa Dewa semakin kokoh sebagai produk unggulan nasional.

Keunggulan ini dirasakan langsung oleh pelaku usaha hatchery, seperti Uus dari Kalianda, Lampung Selatan. Dengan permintaan yang terus membanjiri, nauplii dan benih udang Nusa Dewa menjadi andalan hatchery di berbagai daerah, termasuk Aceh, Makassar, Bali, Anyer, Pangandaran, dan Riau. Keunggulan daya tahan serta pertumbuhan cepat menjadikannya pilihan utama, bahkan di tengah tantangan cuaca ekstrem.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa udang merupakan salah satu produk unggulan ekspor Indonesia. Melalui berbagai program kerja, termasuk pengembangan induk udang vaname di Karangasem, Bali, produktivitas sektor ini terus ditingkatkan untuk memperkuat daya saing global. Dengan dukungan teknologi, inovasi, serta komitmen dari berbagai pihak, Induk Udang Vaname Nusa Dewa menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap melompat lebih tinggi dalam industri perikanan dunia.

Monitorday.com – Di tengah tingginya kebutuhan pangan selama Ramadan dan menjelang Lebaran, pemerintah menggelar operasi pasar murah yang sukses meraup omzet hingga Rp 39,3 miliar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut program ini sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

“Tingginya serapan pangan menunjukkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini. Pemerintah akan terus memperkuat distribusi pangan serta memastikan ketersediaan stok agar harga tetap stabil di pasaran,” ujar Amran dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/3/2025).

Keberhasilan ini tidak lepas dari inovasi digital melalui platform AgriPost Kementan, yang memangkas rantai pasok panjang dengan menghubungkan produsen langsung ke konsumen. Dengan melibatkan BUMN pangan dalam sistem distribusi, harga pangan tetap terkendali dan stok tersebar merata di seluruh wilayah. Masyarakat pun mulai mengenal AgriPost sebagai tempat berbelanja bahan pangan murah di tiap-tiap kantor pos.

Tidak seperti operasi pasar konvensional yang sering menyebabkan antrean panjang akibat keterbatasan stok, AgriPost memastikan ketersediaan pangan lebih terjaga. Beberapa komoditas yang dijual dengan harga lebih rendah dibanding pasar antara lain Beras SPHP seharga Rp 12.000 per kg, Gula Pasir Rp 15.000 per kg, Daging Kerbau Beku Rp 75.000 per kg, Minyak Goreng Minyakita Rp 14.700 per kg, serta Daging Ayam Ras Beku Rp 34.000 per kg.

Operasi pasar ini pertama kali digelar pada 25 Februari 2025 dengan melibatkan 4.500 gerai Kantor Pos di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Kolaborasi dengan PT Pos Indonesia memungkinkan distribusi pangan murah menjangkau hingga pelosok desa, memastikan masyarakat luas bisa menikmati harga yang lebih stabil.

“Dengan 4.500 gerai PT Pos Indonesia, operasi pasar ini bisa menjangkau masyarakat luas, baik di kota maupun di daerah terpencil. Ini langkah konkret pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap stabil menjelang Ramadan,” jelas Amran.

Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah outlet aktif terbanyak, yaitu 549 outlet, disusul Jawa Tengah dengan 528 outlet, dan Jawa Barat dengan 325 outlet. Dari segi jumlah item pangan yang terjual, Jawa Timur juga menempati posisi teratas dengan 272.583 item, diikuti Jawa Tengah dengan 236.934 item, dan Sumatera Utara dengan 109.705 item. Sementara itu, dalam hal omzet penjualan, Jawa Tengah mencatat angka tertinggi dengan Rp 6,7 miliar, disusul Jawa Timur dengan Rp 5,6 miliar, dan Jawa Barat dengan Rp 3,64 miliar.

Keberhasilan program ini berkat kolaborasi erat antara pemerintah dan berbagai pihak, termasuk PT Pos Indonesia, BUMN pangan (Perum Bulog, PT Berdikari, ID Food, PPI), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, serta beberapa pihak swasta. Dengan upaya ini, diharapkan harga pangan tetap stabil dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa tekanan finansial berlebih.

Monitorday.com – Lebaran selalu membawa kebahagiaan. Suasana rumah yang ramai, obrolan akrab dengan keluarga, dan tentu saja hidangan lezat yang tersaji di meja makan. Namun, di balik euforia itu, ada satu hal yang hampir selalu terjadi setiap tahun: harga pangan yang melonjak. Tahun ini pun tidak berbeda. Dari pasar tradisional hingga supermarket besar, harga kebutuhan pokok naik drastis. Banyak orang yang kaget dan terpaksa mengatur ulang rencana belanja mereka.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, sudah memprediksi ini. Menurutnya, kenaikan harga saat Lebaran bukan hal baru. Banyak pedagang yang libur, distributor yang berhenti beroperasi, bahkan pabrik yang tutup sementara. Jadi, ketika pasokan terbatas tetapi permintaan tetap tinggi, harga pun naik. “Jangan kaget kalau hari ini sayur mahal, karena pedagangnya juga libur,” kata Zulhas di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur.

Di berbagai daerah, masyarakat merasakan dampaknya. Beras premium kini dihargai Rp 15.594 per kilogram, beras medium Rp 13.725 per kilogram. Harga daging sapi pun naik mendekati Rp 140.000 per kilogram. Bahkan daging kerbau beku impor, yang biasanya lebih murah, kini tembus Rp 110.159 per kilogram, jauh di atas harga acuan Rp 80.000. Bagi masyarakat, ini tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang ingin tetap menyajikan hidangan istimewa di hari raya.

Namun, benarkah harga ini akan bertahan lama? Zulhas menenangkan masyarakat bahwa kondisi ini hanya sementara. “Seminggu setelah Lebaran, harga akan normal lagi,” katanya. Meski demikian, tidak semua orang yakin. Dalam beberapa tahun terakhir, harga pangan sering kali sulit turun kembali setelah naik. Kekhawatiran ini wajar, mengingat tren kenaikan harga yang sulit dikendalikan.

Di sisi lain, para pedagang kecil juga harus putar otak. Dengan harga bahan baku yang naik, mereka menghadapi dilema: menaikkan harga dan berisiko kehilangan pelanggan, atau tetap menjual dengan harga lama dan merugi. Pedagang makanan, misalnya, harus berpikir dua kali sebelum menyesuaikan harga dagangannya.

Sementara itu, masyarakat mencari berbagai cara untuk berhemat. Ada yang sudah berbelanja lebih awal sebelum harga melonjak. Ada juga yang memilih alternatif lebih murah, seperti mengganti daging sapi dengan ayam atau tahu-tempe. Tak sedikit pula yang memasak dalam porsi lebih kecil agar tidak ada makanan yang terbuang percuma.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Mereka berusaha menjaga kestabilan harga dengan memastikan stok pangan cukup. Salah satu langkahnya adalah operasi pasar, di mana bahan pangan dijual dengan harga lebih terjangkau. Tapi, langkah ini belum tentu efektif di semua tempat. Distribusi yang tidak merata sering kali membuat masyarakat di beberapa daerah tetap kesulitan mendapatkan bahan pangan dengan harga wajar.

Dalam jangka panjang, Indonesia butuh solusi lebih dari sekadar operasi pasar sesaat. Rantai pasok pangan harus lebih efisien agar tidak bergantung pada sedikit pihak saja. Digitalisasi sektor pangan bisa menjadi jawaban, dengan memangkas rantai distribusi dan menghubungkan produsen langsung ke konsumen. Dengan begitu, harga pangan bisa lebih stabil, bahkan saat Lebaran tiba.

Seiring dengan berlalunya momen Lebaran, masyarakat tentu berharap harga kembali stabil, daya beli tetap terjaga, dan pangan tetap terjangkau. Namun, sampai saat itu tiba, kita harus lebih cermat menyiasati kenaikan harga dan mengatur pola konsumsi. Karena pada akhirnya, Lebaran bukan soal kemewahan hidangan di meja makan, melainkan tentang kebersamaan dan kehangatan keluarga.

Monitorday.com – Di tengah dinamika sektor pangan nasional, Perum Bulog berhasil mencetak sejarah baru. Hingga Maret 2025, total penyerapan gabah petani mencapai lebih dari 725 ribu ton setara beras. Ini bukan sekadar angka, tetapi pencapaian tertinggi dalam satu dekade terakhir! Sebuah langkah konkret untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga di tengah gejolak ekonomi global.

Dalam periode Januari hingga Maret, Bulog mempercepat penyerapan gabah dengan strategi agresif. Bekerja sama dengan petani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta perusahaan penggilingan beras di seluruh Indonesia, mereka memastikan bahwa setiap butir gabah yang dihasilkan petani memiliki pasar yang jelas. Tak hanya itu, harga yang ditetapkan sesuai ketentuan pemerintah, yakni Rp 6.500/kg untuk Gabah Kering Panen (GKP), memberikan kepastian ekonomi bagi petani.

Direktur Pengadaan Bulog, Prihasto Setyanto, menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan terhadap petani sekaligus langkah strategis dalam menjaga cadangan beras nasional. “Kami berkomitmen penuh untuk mendukung petani. Setiap butir gabah yang kami serap adalah bukti nyata bahwa kesejahteraan petani adalah prioritas,” ujar Prihasto.

Langkah ini mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog sekaligus Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Baginya, ini adalah manifestasi kehadiran pemerintah bagi petani. Di saat harga gabah sering kali berfluktuasi, kehadiran Bulog dengan harga Rp 6.500/kg menjadi penyelamat bagi petani. “Ini bukan sekadar kebijakan, ini adalah aksi nyata yang langsung dirasakan oleh petani. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen agar petani mendapatkan harga yang layak dan perekonomian pedesaan bergerak maju,” ungkap Sudaryono.

Namun, pencapaian ini tidak berhenti pada angka. Pemerintah terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjual gabah dengan harga yang sesuai ketentuan, serta mengedukasi petani untuk memanen pada waktu yang tepat. Dengan panen yang optimal, kualitas gabah meningkat dan petani bisa menikmati hasil yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang membeli gabah, tetapi juga tentang membangun kesadaran dan keberlanjutan bagi sektor pertanian.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso, menjelaskan bahwa sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, serta institusi lain seperti TNI dan Polri, sangat berperan dalam memastikan penyerapan gabah berjalan lancar. “Kami ingin memastikan setiap petani tidak hanya bisa menjual gabahnya dengan harga yang layak, tetapi juga merasa aman dan didukung dalam proses distribusi dan logistik,” tegasnya.

Dengan pencapaian ini, Bulog tak hanya mengamankan stok pangan nasional, tetapi juga menciptakan ekosistem pertanian yang lebih stabil dan menguntungkan bagi semua pihak. Langkah ini juga menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Bulog tidak akan berhenti di sini. Mereka terus berinovasi, mencari solusi untuk mempercepat proses penyerapan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan ketahanan pangan tetap kokoh di tengah tantangan global. Dengan energi dan semangat yang tak surut, Bulog siap mengawal masa depan pangan Indonesia ke arah yang lebih cerah.

Monitorday.com – Perum Bulog mengumumkan bahwa hingga Maret 2025, penyerapan gabah petani telah mencapai lebih dari 725 ribu ton setara beras, mencatatkan angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan komitmen Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mendukung kesejahteraan petani.

Direktur Pengadaan Bulog, Prihasto Setyanto, menyatakan, “Penyerapan gabah yang mencapai lebih dari 725 ribu ton setara beras ini merupakan capaian tertinggi Bulog dalam periode Januari-Maret dalam 10 tahun terakhir.

Angka ini sejalan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan merupakan upaya nyata Bulog untuk memastikan cadangan pangan nasional tetap stabil.”

Bulog juga terus meningkatkan kerja sama dengan petani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta perusahaan penggilingan beras di seluruh Indonesia. Penyerapan gabah dilakukan dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP).

Prihasto menegaskan, “Kami berkomitmen untuk terus mendukung para petani dengan cara menyerap hasil panen mereka, sehingga program penyerapan gabah ini menjadi wujud nyata komitmen kami dalam mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.”

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog yang juga Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, memberikan apresiasi terhadap kinerja Bulog yang mendukung petani melalui penyerapan gabah dan beras.

Ia menambahkan, upaya ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan petani, terutama menjelang hari raya ketika kebutuhan pangan meningkat.

“Upaya membeli GKP dari petani ini adalah wujud kehadiran pemerintah bagi rakyat. Tujuannya, meningkatkan nilai tukar petani (NTP) dan mendukung harga yang menguntungkan bagi petani,” ujar Sudaryono.

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini adalah bukti perhatian nyata dari Presiden Prabowo melalui Bulog.

Selain itu, pemerintah gencar melakukan sosialisasi kepada petani mengenai pembelian gabah dengan harga yang sesuai ketentuan. Edukasi tentang waktu panen yang tepat juga diberikan untuk memastikan kualitas gabah yang lebih baik, yang berdampak pada kesejahteraan petani.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso, menjelaskan bahwa dengan harga pembelian gabah Rp 6.500/kg, Bulog memastikan petani tidak merugi dan dapat menikmati hasil panen dengan harga yang baik.

Ia juga menambahkan bahwa Bulog berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, TNI, dan Polri, untuk memastikan kelancaran penyerapan gabah di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan langkah dan capaian ini, Bulog berharap dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang lebih kuat, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan di masa depan,” ujar Widiarso.

Monitorday.com – Menjelang puncak panen raya yang diperkirakan terjadi pada April 2025, Perum BULOG telah menyerap gabah dan beras sebanyak 300.000 ton setara beras.

Pencapaian ini menjadi bagian dari komitmen BULOG dalam mendukung program swasembada pangan yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Pengawas Perum BULOG, Sudaryono, menyebutkan bahwa surplus produksi beras diperkirakan mencapai 2,8 hingga 3,5 juta ton hingga April 2025.

Ia berharap kondisi ini dapat mendorong petani untuk menanam lebih dari satu kali dalam setahun guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Setelah panen kali ini, saya harapkan para petani bisa kembali menanam lagi.”

“Jadi dalam setahun bisa menanam hingga 2 sampai 3 kali, tidak hanya sekali menanam saja,” ujar Sudaryono yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.

Sebagai BUMN yang bertanggung jawab dalam menyerap hasil panen petani untuk Cadangan Pangan Pemerintah, BULOG semakin aktif dalam melakukan pembelian gabah dan beras dari petani lokal.

Untuk memperlancar proses penyerapan ini, BULOG bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, TNI-POLRI, kelompok tani, serta penggilingan padi.

Sekretaris Perusahaan Perum BULOG, Arwakhudin Widiarso, menegaskan bahwa BULOG tetap berkomitmen untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan membeli hasil panen petani dalam negeri.

“Tim Jemput Gabah Perum BULOG concern melakukan penyerapan dengan melibatkan banyak pihak dari stakeholders perusahaan, seperti Dinas Pertanian di tingkat Provinsi dan kota/kabupaten, TNI-POLRI, kelompok tani, gapoktan, dan penggilingan padi.”

“Tentunya sinergi ini kami harapkan untuk dapat mengoptimalkan penyerapan kami menjelang musim panen raya,” jelas Arwakhudin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Selain itu, BULOG juga aktif melakukan sosialisasi mengenai harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani.

Pemerintah telah menetapkan harga pembelian sebesar Rp 6.500 per kilogram sebagai bagian dari kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Sesuai dengan arahan Presiden bahwa harga yang ditetapkan pemerintah untuk pembelian Gabah Kering Panen di tingkat petani adalah sebesar Rp.6.500,-/kg.”

“Tentunya harga ini adalah bentuk pemerintah hadir dalam upaya menyejahterakan petani dengan melakukan pembelian gabah dengan harga yang baik dan dapat menguntungkan para petani,” tambahnya.

Lebih lanjut, Arwakhudin mengungkapkan bahwa capaian serapan gabah sebanyak 300.000 ton ini merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Dengan rata-rata penyerapan harian yang sudah mencapai belasan ribu ton, BULOG optimistis dapat mempertahankan tren positif ini hingga akhir musim panen raya.

“Dalam 5 tahun terakhir penyerapan sebanyak 300.000 ton merupakan angka tertinggi, rata-rata penyerapan harian sudah belasan ribu ton, semoga kami bisa terus menjaga momentum ini menjelang panen raya di akhir Maret hingga April nanti,” tutupnya.

BULOG terus berupaya menjaga stabilitas pasokan pangan nasional agar tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.

Diharapkan, puncak panen raya nanti tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia.

Monitorday.com – PT Pupuk Indonesia terus berinovasi untuk memperbaiki distribusi pupuk di Indonesia dengan menghadirkan sistem digitalisasi yang semakin efisien dan transparan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengungkapkan salah satu kendala utama dalam penyaluran pupuk yang sering dihadapi adalah keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah.

Pada 2024, sejumlah bupati baru menyelesaikan penerbitan SK pada bulan Juni, yang mengakibatkan distribusi pupuk terlambat dan melewati satu musim tanam.

“Jika kami tetap salurkan pupuk tanpa SK, kami akan menghadapi masalah hukum. Hal ini menjadi dilema bagi kami,” ujar Rahmad, dalam pertemuan dengan jajaran PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Namun, ia tetap optimis dengan adanya solusi digital yang sedang diterapkan oleh PT Pupuk Indonesia, yang memungkinkan penyaluran pupuk lebih cepat dan lebih efisien.

Mulai 1 Januari 2025, PT Pupuk Indonesia mengimplementasikan sistem digital yang memungkinkan petani untuk menebus pupuk lebih cepat melalui proses yang lebih transparan. Dengan sistem ini, pemantauan distribusi pupuk dapat dilakukan secara real-time dari pabrik hingga kios distribusi.

Rahmad menambahkan, “Kami sudah mengelola supply chain menggunakan sistem digital, yang kini memungkinkan distribusi pupuk dapat dipantau dari kapal yang bersandar di pelabuhan hingga sampai ke tangan petani.”

Selain itu, aplikasi Ipubers, yang mulai diimplementasikan pada Februari 2025, menjadi salah satu langkah besar untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan yang lebih mudah dan lebih tepat sasaran, membantu memastikan bahwa pupuk sampai ke petani yang membutuhkan secara tepat waktu.

Selain fokus pada efisiensi distribusi, PT Pupuk Indonesia juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah praktik korupsi dalam distribusi pupuk.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa kerjasama ini akan difokuskan pada koordinasi, bukan pendampingan. Salah satu titik koordinasi adalah untuk memantau dan menangani keterlambatan penerbitan SK oleh pemerintah daerah, baik oleh bupati, gubernur, maupun pejabat terkait lainnya.

“Bentuk kerja sama kami dengan PT Pupuk Indonesia adalah koordinasi dalam upaya untuk meminimalkan keterlambatan SK yang bisa menghambat distribusi pupuk ke petani,” ungkap Setyo.

Dengan digitalisasi sistem distribusi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencegah masalah yang muncul, PT Pupuk Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan memastikan distribusi pupuk berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran pupuk kepada petani, yang pada gilirannya mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia.