Monitorday.com – Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengimbau warga Indonesia untuk tidak tertipu tawaran berangkat dengan visa non haji.

Regulasi Saudi sangat ketat, dan warga Indonesia perlu menyadari adanya larangan penggunaan visa selain visa haji.

Pesan ini disampaikan Hilman Latief usai melepas keberangkataan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Senin (28/4/2025).

Ada lebih dari 300 petugas yang berangkat pada gelombang pertama dan akan bertugas di Daerah Kerja (Daker) Bandara dan Daker Madinah.

“Saya dihubungi Kementerian Haji dan Umrah Saudi bahwa Pemerintah Indonesia diminta berpartisipasi menyampaikan awarness atau kesadaran terkait dengan larangan penggunaan visa selain visa haji,” tegas Hilman.

Menurut Hilman, pemerintah Saudi menyebutkan bahwa ada banyak orang tertipu dan terlena terkait penggunaan visa non haji.

“Ada banyak orang yang tidak tahu, dijanjikan berangkat ke sana (Saudi), (dikatakan) visanya sudah dikeluarkan, padahal bukan visa haji,” sebut Hilman.

“Dan mereka (Kementerian Haji dan Umrah) wanti-wanti betul ini jangan sampai terjadi di Tanah Air,” sambungnya.

Hilman menegaskan bahwa Kerajaan Saudi betul-betul ingin menunjukkan layanan terbaik di tahun ini. Mereka sangat ketat dan disiplin dalam menerapkan regulasinya.

“Mereka begitu disiplin, begitu ketat terhadap regulasinya. Karena itu untuk menunjukkan complainment atau tingkat kepatuhan kita terhadap regulasi di Tanah Air dan Tanah Suci, kita harapkan sudah tidak ada lagi visa selain visa haji,” jelas Hilman.

“Ini pesan kami, mudahan-mudahan ini bisa tersampaikan ke publik,” tandasnya.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan arah baru pendidikan vokasi di Indonesia dengan mengusung konsep BMW:

Bekerja, Melanjutkan, dan Wirausaha. Konsep ini diharapkan mampu mencetak lulusan SMK yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing tinggi di dunia kerja maupun dunia usaha.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat meresmikan Teaching Factory “Jahemu” di SMK Muhammadiyah 3 Metro, Lampung, Minggu (27/4/2025).

Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya SMK menjadi pusat pengembangan potensi anak bangsa, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam karakter dan keterampilan praktis.

“Kami ingin lulusan SMK tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi juga pencipta lapangan kerja. Mereka harus serba tahu, serba bisa, dan memiliki akhlak mulia,” tegas Abdul Mu’ti.

Untuk mendukung kebijakan ini, Kemendikdasmen bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat praktik bagi siswa SMK.

Selain ijazah, siswa juga didorong untuk mendapatkan sertifikat kompetensi guna meningkatkan peluang kerja dan kepercayaan dari industri.

Sebagai wujud nyata semangat kewirausahaan, SMK Muhammadiyah 3 Metro mengembangkan program Jahemu, produk minuman herbal yang dikelola oleh 15 siswa.

Dipimpin oleh Kenzo Farrel, siswa kelas XI, Jahemu saat ini mampu memproduksi hingga satu kuintal per batch dan telah menjalin kerja sama dengan mitra pemasaran lokal seperti Putra Baru Swalayan.

“Target kami ke depan adalah meningkatkan produksi dan memperluas jangkauan pasar,” ujar Kenzo dengan optimistis.

Melalui pendekatan berbasis praktik dan kolaborasi, program seperti Jahemu menunjukkan bahwa siswa SMK tidak hanya dibekali teori, tetapi juga mampu menghasilkan produk nyata yang siap bersaing di pasar.

Monitorday.com – Presiden Rusia Vladimir Putin secara mengejutkan memerintahkan gencatan senjata di Ukraina selama tiga hari, mulai 8 hingga 11 Mei 2025.

Keputusan ini diumumkan Kremlin dalam pernyataan resmi, Senin (28/4), dan bertepatan dengan peringatan Hari Kemenangan Uni Soviet atas Jerman Nazi dalam Perang Dunia II.

“Rusia percaya bahwa pihak Ukraina harus mengikuti contoh ini. Jika terjadi pelanggaran gencatan senjata dari pihak Ukraina, angkatan bersenjata Rusia akan memberikan respons dan tanggapan yang efektif,” demikian bunyi pernyataan Kremlin yang dikutip AFP.

Langkah ini dinilai mengejutkan di tengah ketegangan yang masih tinggi antara kedua negara, yang telah berperang sejak Februari 2022 setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.

Gencatan senjata ini juga terjadi di saat penting, yakni ketika Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah menggelar negosiasi intensif untuk mencari solusi damai yang dapat mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina secara permanen.

Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Ukraina terkait pengumuman gencatan senjata ini.

Monitorday.com –  Langkah besar untuk memajukan sektor kelautan di kawasan Pasifik akhirnya terwujud. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, secara resmi membuka Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko di Sentral Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai, membawa angin segar bagi ribuan nelayan lokal.

Disambut semarak tarian cakalele, kedatangan Menteri Trenggono di Bandara Pitu Morotai disambut penuh hormat oleh Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsudin A Kadir, Bupati Morotai Rusli Sibua, Wakil Bupati Rio Kristian Pawane, serta Forkopimda setempat.

Sebelum prosesi peresmian, Menteri Trenggono bersama rombongan sempat meninjau tempat penampungan ikan tuna dan berinteraksi hangat dengan para nelayan penerima bantuan alat tangkap. Dalam sambutannya, Trenggono menegaskan bahwa pembangunan SKPT Morotai bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah misi nyata untuk mensejahterakan masyarakat pesisir.

“Saya berharap ini menjadi prioritas, dibangun untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

SKPT Morotai sendiri kini menjadi tulang punggung ekonomi pulau. Muhlis Baay dari SKPT Morotai mengungkapkan bahwa keberadaan sentra ini telah membawa perubahan nyata. Lebih dari 3.000 nelayan kini tercatat resmi dan telah mendapatkan perlindungan asuransi. Tak hanya itu, konstruksi pelabuhan yang berlangsung sepanjang 2023–2024 juga sukses menyerap lebih dari 300 tenaga kerja lokal, mempercepat denyut ekonomi Morotai yang sempat melambat akibat pandemi.

Kontribusi SKPT terhadap produksi perikanan pun tidak main-main. Tahun 2023 mencatatkan produksi fantastis sebesar 1.500 ton, dengan lonjakan ekspor tuna mencapai 138,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, Muhlis juga mengakui adanya tantangan dalam peningkatan volume produksi antar pulau. Saat ini, kenaikan volume ke pasar domestik seperti Tobelo, Ternate, dan Surabaya masih di kisaran 4 persen, terkendala oleh persoalan hilirisasi dan distribusi.

Meski demikian, sektor perikanan tetap menjadi bintang penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, mencapai Rp 1,7 miliar, melampaui target yang ditetapkan. Inilah yang memicu semangat baru untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di luar kawasan SKPT. Salah satu proyek strategis yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan pasar ikan modern di atas lahan 1.250 meter persegi, yang akan terintegrasi dengan sentra kuliner berbasis produk olahan laut dan oleh-oleh khas Morotai.

Muhlis optimistis pengembangan ini tak hanya mendorong volume ekspor, tetapi juga menghidupkan roda UMKM lokal. Dengan konsep pasar terintegrasi, Morotai diharapkan menjadi magnet baru sektor kelautan di kawasan Pasifik, sekaligus mencetak generasi baru pelaku ekonomi kreatif berbasis kelautan.

Tak lupa, Muhlis menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama kepada KKP dan JICA, atas dukungan penuh terhadap pembangunan SKPT Morotai.

“Tidak berlebihan jika kami katakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah salah satu kementerian yang punya andil terbesar dalam pembangunan dan penciptaan lapangan kerja di Morotai,” ujarnya.

Dengan resminya Pelabuhan Daeo Majiko, Morotai menatap masa depan dengan optimisme baru. SKPT Morotai kini bukan hanya menjadi pusat produksi perikanan, tetapi juga simbol transformasi pesisir Indonesia, membuktikan bahwa dengan sinergi, daerah terluar sekalipun mampu menjadi poros ekonomi maritim nasional.

Monitorday.com – Gelombang kritik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menyeruak, kali ini datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dengan delapan tuntutan besar yang dibubuhi tanda tangan ratusan jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel, salah satu sorotan tajam diarahkan pada desakan pergantian Gibran oleh MPR. Namun, di tengah derasnya tekanan ini, suara yang berbeda datang dari pucuk pimpinan Partai NasDem, Surya Paloh.

Dalam acara Penutupan Program Remaja Bernegara di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025), Surya Paloh berbicara lugas di hadapan wartawan. “Tapi meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebetulnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat,” ucapnya mantap. Ia menegaskan bahwa wacana pemakzulan terhadap Gibran tak memiliki landasan yang kuat, terutama karena tidak ada skandal atau pelanggaran hukum berat yang melibatkan sang wakil presiden muda tersebut.

Dengan gestur yang penuh hormat, Paloh menyayangkan sikap para senior TNI. “Sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior. Karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan. Ini kan satu paket,” lanjutnya. Baginya, keberhasilan atau kelemahan kinerja seorang pejabat harus dilihat dalam kerangka waktu, bukan dihakimi secara prematur sesaat setelah pelantikan.

Pemilihan Umum telah rampung, rakyat sudah menentukan pilihannya, dan pemerintahan baru sudah mulai bekerja. Menurut Paloh, memberikan ruang untuk berproses jauh lebih produktif ketimbang tergesa-gesa menuntut pemakzulan. “Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat. Itu masalah lain,” tegas Paloh, menandaskan pentingnya penghormatan terhadap proses demokrasi yang telah berjalan.

Sementara itu, Forum Purnawirawan TNI melalui surat pernyataan sikapnya memang mengusulkan perubahan besar di tubuh pemerintahan. Selain menuntut kembali ke UUD 1945 asli dan mendukung sebagian besar program kerja Kabinet Merah Putih, mereka juga meminta penghentian proyek-proyek strategis nasional yang dinilai merugikan rakyat dan lingkungan, seperti PSN PIK 2 dan Rempang.

Tuntutan lain mencakup penghentian tenaga kerja asing asal China, penertiban sektor pertambangan, reshuffle kabinet, hingga penataan ulang fungsi Polri. Namun di antara semua tuntutan itu, desakan penggantian Gibran sebagai Wapres menjadi yang paling kontroversial, menyulut perdebatan sengit di ruang publik.

Adapun surat tuntutan tersebut ditandatangani tokoh-tokoh besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dengan diketahui langsung oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menambah bobot politiknya.

Namun, dalam kacamata Surya Paloh, bangsa ini membutuhkan konsolidasi, bukan disintegrasi. Kritik, baginya, harus tetap hadir dalam semangat membangun, bukan menjatuhkan secara terburu-buru. Dengan nada tegas namun santun, Paloh mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspirasi perubahan dengan stabilitas nasional. Dalam iklim demokrasi yang matang, proses koreksi bukan berarti membongkar fondasi yang belum sempat mengakar.

Ketika publik terpaku pada hiruk-pikuk desakan itu, suara Paloh menjadi semacam penyeimbang yang menolak logika kegaduhan. Di tengah dinamika politik yang terus bergejolak, ia mengajak semua pihak untuk tetap rasional: menghormati proses yang sudah disahkan rakyat melalui Pemilu 2024, sembari terus mengawal jalannya pemerintahan dengan kritik konstruktif, bukan destruktif.

Demokrasi sejati, seperti diingatkan Paloh, bukan soal siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling sabar menegakkan proses dan nilai.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengawali pembukaan Festival Guru dan Siswa Kota Metro 2025 dengan menggelar Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH) bersama 7.000 guru dan murid di Stadion Tejosari, Lampung, Sabtu (26/4/2025).

Festival bertema “Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini digelar untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sekaligus memperkuat komitmen Kota Metro sebagai Kota Cerdas.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya membentuk karakter dan membangun kebiasaan positif anak sejak dini melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

“Kebiasaan sederhana yang mudah dilakukan akan menimbulkan perubahan besar. Mudah-mudahan dengan 7 Kebiasaan ini, kita bisa membentuk anak-anak Indonesia yang hebat dan kuat,” ujar Mu’ti.

Ia juga menyoroti pentingnya semangat belajar sepanjang hayat, salah satu poin utama dalam program tersebut. Menurutnya, dunia masa depan akan dikuasai oleh mereka yang berilmu dan terampil.

“Jadilah pembelajar sepanjang hayat. Cintailah ilmu, kembangkan kemampuan diri, karena kekuatan bangsa kita ke depan tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam semata, melainkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan,” tegasnya.

Selain mengajak anak-anak untuk gemar belajar, Abdul Mu’ti juga mengajak seluruh peserta membiasakan hidup bermasyarakat. Ia menekankan bahwa hidup bermasyarakat memperkuat kerukunan, melestarikan budaya luhur, dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen menyatakan dukungannya terhadap program Kota Cerdas yang tengah dikembangkan di Metro.

“Cerdas secara intelektual, sosial, spiritual, dan kecerdasan lainnya adalah bekal membangun Kota Metro sebagai Kota Cerdas. Saya mendukung sepenuhnya inisiatif ini,” katanya.

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, turut memberikan apresiasi atas kehadiran Mendikdasmen beserta jajaran kementerian. Ia berharap arahan tersebut bisa menjadi dorongan besar untuk kemajuan pendidikan di Metro.

“Metro yang dulu dikenal sebagai Kota Pendidikan kini berkembang menjadi Kota Cerdas. Dengan dukungan penuh dari Pak Menteri, kami optimistis pendidikan di Kota Metro akan semakin maju,” ujar Bambang.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Rizal Ul Haq menegaskan pentingnya dakwah yang memajukan dan menggembirakan, sebagaimana pesan luhur Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.

Seruan itu disampaikannya dalam Tabligh Akbar dan Halalbihalal yang digelar Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kediri di Convention Hall SLG, Ahad (27/4/2025).

Acara yang dihadiri ribuan warga Muhammadiyah dari Kediri Raya ini menjadi momentum untuk mempererat ukhuwah sekaligus memperkuat sinergi antar komponen bangsa.

Menurut Fajar, halalbihalal bukan hanya ajang untuk saling memaafkan, tetapi juga sarana membangun tekad bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

“Saya dan Mas Mu’ti diberi amanah oleh Presiden Prabowo untuk memastikan pendidikan bermutu, adil, dan merata untuk seluruh anak bangsa,” ujar Fajar dalam tausiyahnya.

Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam dunia pendidikan, yang kini melibatkan empat pusat utama: keluarga, sekolah, masyarakat, dan media.

“Sebagaimana yang selalu disampaikan Mas Menteri Abdul Mu’ti, media kini menjadi pusat pendidikan baru,” tambahnya.

Alumnus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini mengingatkan bahwa etos kemajuan adalah bagian dari identitas Muhammadiyah. Karena itu, warga Muhammadiyah diharapkan menjadi pelopor dalam menghadirkan pendidikan yang modern, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Etos kemajuan adalah DNA-nya Muhammadiyah. Mari menjadi motor penggerak untuk terus berinovasi dalam pendidikan,” pesannya penuh semangat.

Fajar mengajak seluruh hadirin untuk menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan keluarga.

“Mari kita budayakan pendidikan sebagai kebutuhan dasar setiap keluarga Indonesia,” ajaknya.

Selain tausiyah, acara juga diisi dengan sesi wawancara santai antara Fajar dan wartawan cilik. Dalam kesempatan tersebut, ia mendorong para siswa untuk mengampanyekan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di lingkungan teman sebaya.

Tabligh Akbar dan Halalbihalal ini turut dihadiri Wakil Bupati Kediri, Kepala Dinas Pendidikan, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, serta siswa-siswi dari amal usaha Muhammadiyah di Kediri.

Monitorday.com — Korea Utara untuk pertama kalinya mengonfirmasi telah mengirim pasukan untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Pengumuman ini disampaikan pada Senin (28/4) melalui kantor berita negara KCNA.

Pengerahan pasukan tersebut dilakukan atas perintah langsung Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un. KCNA menyebut kontribusi militer ini sebagai dukungan penting dalam “pembebasan” wilayah Rusia yang saat ini berada di bawah kontrol Ukraina.

Dalam laporan KCNA, Partai Pekerja Korea menegaskan bahwa kemenangan Rusia di wilayah Kursk menunjukkan tingkat persahabatan militan yang kuat antara Pyongyang dan Moskow.

“Berdasarkan perintah kepala negara, sub-unit angkatan bersenjata Republik menganggap wilayah Rusia sebagai bagian dari tanah air mereka dan membuktikan kekuatan aliansi kedua negara,” kutip pernyataan Komisi Militer Pusat Korea Utara.

Kim Jong Un juga menambahkan bahwa “mereka yang berjuang demi keadilan adalah pahlawan dan perwakilan kehormatan ibu pertiwi.”

Pengerahan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang ditandatangani Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada tahun lalu.

Menurut laporan KCNA, Korea Utara merasa terhormat memiliki aliansi dengan “negara sekuat Federasi Rusia.”

Di sisi lain, pemerintah Ukraina mengklaim bahwa Korea Utara telah mengirim sekitar 14.000 tentara, termasuk 3.000 bala bantuan untuk menggantikan korban yang jatuh.

Meskipun menghadapi kekurangan kendaraan lapis baja dan keterbatasan pengalaman dalam peperangan berbasis drone, pasukan Korea Utara dikabarkan beradaptasi dengan cepat di medan perang.

Rusia sendiri pada Sabtu lalu juga mengonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa tentara Korea Utara terlibat dalam pertempuran di wilayah Kursk. Sebelumnya, baik Rusia maupun Korea Utara tidak pernah secara resmi mengakui pengerahan ini.

Panama City – Presiden Panama José Raúl Mulino menegaskan bahwa biaya transit bagi seluruh kapal yang melintasi Terusan Panama tetap mengacu pada Perjanjian Netralitas dan Undang-Undang Organik Otoritas Terusan Panama (ACP).

Ia menampik klaim adanya perjanjian khusus yang membebaskan negara tertentu, termasuk Amerika Serikat, dari biaya tersebut.

“Perjanjian Netralitas dan Hukum Organik ACP mengatur transit dan biaya untuk semua kapal yang melewati Terusan kami. Tidak ada kesepakatan yang menyatakan sebaliknya,” kata Mulino melalui unggahan di platform X, Minggu (27/4).

Mulino menambahkan bahwa ACP, sebagai badan independen yang mengelola kanal, bertanggung jawab penuh dalam menetapkan kerja sama internasional terkait operasional terusan, dengan tetap mengacu pada kedua peraturan tersebut.

Perjanjian Netralitas menjamin bahwa Terusan Panama akan selalu bersifat netral dan terbuka dengan tarif serta akses yang adil untuk semua negara. Dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa hanya Panama yang berhak mengelola kanal tersebut, tanpa campur tangan negara asing, termasuk dalam hal militer.

Sementara itu, UU Organik ACP mengatur tentang struktur dan operasional kanal yang kini sepenuhnya berada di bawah otoritas Panama sejak diserahkan oleh Amerika Serikat pada 1999.

Pernyataan Presiden Mulino muncul sebagai tanggapan atas komentar terbaru mantan Presiden AS Donald Trump, yang mendesak agar kapal-kapal Amerika – baik militer maupun komersial – diizinkan melewati Terusan Panama dan Suez secara gratis.

“Kapal Amerika, baik Militer maupun Komersial, harusnya diizinkan untuk bepergian secara gratis melalui Terusan Panama dan Suez!” tulis Trump di platform Truth Social, Sabtu lalu, seperti dikutip AFP. Ia juga mengklaim bahwa kedua jalur air strategis tersebut “tidak akan ada” tanpa kontribusi Amerika Serikat.

Trump mengatakan telah memerintahkan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, untuk segera menangani dan membuat memo terkait permintaan tersebut.

Terusan Panama merupakan jalur air penting yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik. Sekitar 40 persen kapal kargo AS melewati kanal ini setiap tahunnya. Meski dibangun oleh Amerika Serikat pada awal abad ke-20, Panama secara resmi mengambil alih kendali kanal pada pergantian milenium.

Sejak masa jabatannya, Trump dikenal kerap melontarkan keinginan untuk menguasai kembali Terusan Panama, bahkan menyatakan tidak akan menutup kemungkinan penggunaan kekuatan ekonomi maupun militer untuk mencapainya.

Monitorday.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, KAI Commuter, terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan layanan transportasi urban yang modern, aman, dan andal.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan kedatangan satu set Kereta Rel Listrik (KRL) terbaru buatan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA di Jakarta, yang kini bersiap menjalani uji dinamis sebelum resmi beroperasi.

Sebelumnya, rangkaian KRL ini telah melewati tahap Factory Acceptance Test (FAT) dan uji coba dinamis awal di lintas Yogyakarta–Solo pada Maret 2025. Kini, rangkaian tersebut memasuki tahapan pengujian lebih lanjut di jalur padat wilayah Jabodetabek. Negeri

Pengujian ini meliputi commissioning, akselerasi, kecepatan maksimum, serta sistem pengereman, sebagai bagian dari proses kalibrasi teknis.

“Uji dinamis akan dilakukan sejauh 4.000 kilometer untuk memastikan kesiapan sarana di lintas Jabodetabek. Proses ini akan dilakukan bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan guna menjamin standar keselamatan dan kualitas yang tinggi,” ungkap Vice President Public Relations KAI, Anne Purba.

Rangkaian KRL ini tiba di Jakarta secara bertahap, yakni enam unit pada Kamis, 17 April 2025, dan enam unit tambahan pada dini hari 20 April 2025. Seluruh unit telah dirangkaikan menjadi satu set lengkap berisi 12 kereta. Rangkaian ini merupakan bagian dari total 24 train set yang dipesan KAI Commuter dari INKA sebagai bagian dari program modernisasi armada.

Anne menambahkan, pengadaan KRL lokal ini juga merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, hal ini mencerminkan kolaborasi strategis antar BUMN dalam memperkuat industri perkeretaapian nasional.

Dengan meningkatnya jumlah pengguna Commuter Line yang kini mencapai lebih dari satu juta penumpang per hari kerja di wilayah Jabodetabek, KAI Commuter berharap kehadiran armada baru ini dapat menjawab tingginya permintaan akan transportasi massal yang efisien dan berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa kehadiran armada baru ini akan meningkatkan kapasitas dan kenyamanan perjalanan para pengguna. KAI Commuter senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, serta mengapresiasi kepercayaan masyarakat yang telah menjadikan Commuter Line sebagai pilihan utama,” tutup Anne.