Monitorday.com – Ketegangan dalam keluarga Kerajaan Inggris kembali mencuat. Pangeran William dikabarkan berencana mencabut gelar ‘His/Her Royal Highness’ (HRH) dari Pangeran Harry dan Meghan Markle jika ia kelak naik takhta menggantikan sang ayah, Raja Charles III.

Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh The Daily Beast, mengutip sumber anonim yang mengklaim bahwa keputusan ini dipicu oleh kemarahan William terhadap tindakan Meghan Markle. Baru-baru ini, Meghan disebut menggunakan kembali gelar HRH dalam beberapa kesempatan, meski secara resmi sudah tidak diperbolehkan sejak 2020.

Salah satu pemicu kontroversi adalah unggahan Meghan yang menunjukkan dirinya dan Harry menerima hadiah dari Wakil Perdana Menteri Pertama Ukraina. Dalam surat tersebut, Meghan disebut sebagai ‘HRH The Duchess of Sussex’. Hal serupa terjadi saat pembawa acara podcast Jamie Kern Lima memperlihatkan kartu ucapan dari Meghan yang juga mencantumkan gelar HRH.

Padahal, sesuai Perjanjian Sandringham yang disepakati pada 2020 saat mereka memutuskan mundur sebagai anggota senior kerajaan, Harry dan Meghan tidak diperbolehkan menggunakan gelar HRH dalam kapasitas apa pun. Istana kala itu menegaskan, “Keluarga Sussex tidak akan menggunakan gelar HRH mereka karena mereka bukan lagi anggota keluarga Kerajaan Inggris yang bekerja.”

Sumber yang dikutip The Daily Beast mengungkapkan bahwa Pangeran William sangat terganggu dengan tindakan tersebut. “Charles mungkin tidak terlalu mempersoalkan hal itu, tapi William berbeda. Ia merasa sangat dikhianati dan marah kepada Harry dan Meghan,” ujar sumber tersebut.

Gelar HRH dalam tradisi kerajaan Inggris bukan sekadar sapaan kehormatan, melainkan simbol status resmi sebagai anggota aktif keluarga kerajaan. Penggunaan gelar ini tanpa izin dianggap melanggar etika dan kesepakatan internal kerajaan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kerajaan Inggris maupun dari pasangan Duke dan Duchess of Sussex mengenai isu pencabutan gelar tersebut.

Monitorday.com – Pemerintah Pakistan menegaskan tidak akan menjadi pihak pertama yang meningkatkan ketegangan dengan India menyusul serangan brutal di wilayah Kashmir yang dikelola India pada 22 April lalu, yang menewaskan 26 orang. Namun, Pakistan memperingatkan akan merespons dengan tegas jika India mengambil langkah eskalatif.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, dalam konferensi pers di Islamabad pada Kamis (1/5), seperti dilaporkan kantor berita Anadolu.

“Para pemimpin dunia telah menyerukan penahanan diri dalam beberapa hari terakhir. Saya ingin menegaskan, atas nama pemerintah dan rakyat Pakistan, bahwa kami tidak akan menjadi pihak pertama yang meningkatkan ketegangan,” kata Dar.

Namun, Dar menegaskan bahwa angkatan bersenjata Pakistan saat ini berada dalam kondisi siaga penuh dan siap menghadapi segala kemungkinan. “Jika terjadi eskalasi oleh India, kami akan merespons dengan sangat keras,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri itu juga membantah keras tudingan bahwa Pakistan terlibat dalam serangan di Pahalgam, Kashmir. “Pakistan tidak ada hubungannya dengan insiden tersebut. Titik,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa negaranya bukan pihak yang akan memperoleh keuntungan dari serangan itu.

Dalam kesempatan yang sama, Dar mengecam penangguhan sepihak Perjanjian Perairan Indus oleh India, yang selama ini difasilitasi oleh Bank Dunia. Ia menyebut langkah tersebut sebagai tindakan provokatif.

“Setiap upaya untuk menghentikan atau mengalihkan aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai tindakan perang,” katanya memperingatkan.

Dar juga menuding India memanfaatkan serangan terbaru untuk menekan perjuangan rakyat Kashmir dalam memperjuangkan kemerdekaan, serta menyebarkan sentimen Islamofobia terhadap penduduk Muslim di wilayah itu.

Ketegangan antara India dan Pakistan kembali meningkat tajam setelah insiden serangan di Kashmir, memperburuk hubungan yang memang sudah lama memburuk akibat sengketa wilayah Himalaya tersebut.

Monitorday.com — Pemerintah Inggris tengah mempertimbangkan langkah untuk mengakui negara Palestina, seiring dengan intensifnya pembicaraan diplomatik dengan Prancis dan Arab Saudi menjelang konferensi PBB di New York pada Juni 2025.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Rabu (30/4) menegaskan bahwa pengakuan tersebut tidak boleh menjadi tindakan simbolis semata, melainkan bagian dari proses menuju solusi dua negara guna mengakhiri konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

“Pengakuan bukanlah tujuan akhir. Dua negara adalah tujuan. Kami ingin memastikan bahwa langkah ini mendukung kemajuan nyata menuju solusi tersebut,” ujar Lammy dalam sesi dengar pendapat di House of Lords, seperti dikutip dari The Guardian.

Pernyataan Lammy muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya mungkin akan memanfaatkan konferensi PBB untuk mengakui Palestina secara resmi. Langkah ini sejalan dengan meningkatnya dorongan dari negara-negara Eropa dan Arab untuk mengakhiri krisis yang dipicu perang antara Israel dan Hamas.

Konferensi internasional tersebut akan dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi, dua negara yang selama ini aktif membentuk koalisi global guna mendukung terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan hidup berdampingan dengan Israel.

“Kami terus berdiskusi dengan mitra-mitra kami, termasuk Prancis dan Saudi. Tidak bisa diterima jika sekelompok orang hidup tanpa negara lebih lama dari usia saya,” kata Lammy.

Lammy juga menanggapi gelombang pengakuan resmi terhadap negara Palestina yang dilakukan sejumlah negara Eropa seperti Irlandia, Spanyol, dan Norwegia. Ia menyebut langkah-langkah tersebut penting, namun menegaskan bahwa perubahan konkret di lapangan tetap menjadi prioritas utama.

Hingga saat ini, mayoritas anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara. Namun, bila Inggris dan Prancis — dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB — turut mengambil langkah serupa, hal ini diperkirakan akan memberi dorongan diplomatik yang lebih kuat bagi perjuangan Palestina di forum internasional.

Monitorday.com – Dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu’ti mengumumkan rencana ini dengan antusiasme yang sulit disembunyikan.

“Dalam rangka Hardiknas itu launching program prioritas Pak Presiden, pertama adalah untuk pembangunan sekolah. Kita rencanakan tahun ini akan direnovasi 10.440 sekolah,” ujar Mu’ti.

Anggaran jumbo pun digelontorkan—Rp16,9 triliun. Tapi ini bukan soal besaran dana, melainkan tentang bagaimana investasi tersebut menyentuh langsung nadi pendidikan Indonesia yang lama tersumbat. Ribuan sekolah yang selama ini berdiri di bawah bayang kerusakan fisik, ruang kelas tak layak, toilet tak manusiawi, dan akses minim, akan mendapatkan nafas baru.

Namun, gebrakan tak berhenti di dinding dan atap. Presiden Prabowo juga menyiapkan perhatian khusus bagi para guru honorer yang kerap dipinggirkan dalam sistem. Bantuan langsung tunai sebesar Rp300 ribu per bulan akan mulai ditransfer. Ini bukan angka yang mengubah hidup, tapi sinyal bahwa negara hadir untuk mereka yang selama ini hadir tanpa pamrih.

Lebih dari itu, Presiden juga mencanangkan bantuan dana pendidikan sebesar Rp3 juta per semester bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana atau D4. Sebuah langkah konkret untuk memutus rantai pendidikan setengah jalan di kalangan pengajar. Karena bagaimana mungkin anak didik kita berlari jauh, jika gurunya tertatih di tengah jalan?

Mu’ti menegaskan bahwa pencanangan program akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bogor, tepatnya dekat Hambalang—kampung halaman sang presiden. Pilihan lokasi ini bukan tanpa makna. Dekat rumah, dekat rakyat. Simbol bahwa pendidikan dimulai dari rumah, dan perubahan dimulai dari yang paling dekat.

“Pagi upacara, siangnya pencanangan program. Di salah satu SD di Bogor, dekat dengan Hambalang,” tutur Mu’ti.

Langkah ini adalah angin segar bagi dunia pendidikan yang terlalu lama berjalan dengan ritme lambat. Di tengah krisis kualitas dan akses, hadirnya agenda masif ini jadi momentum untuk menata ulang masa depan pendidikan Indonesia. Ini bukan sekadar proyek, tapi janji politik yang diikat dalam tindakan.

Dengan framing yang tegas dan narasi yang menyentuh akar masalah, Prabowo menunjukkan bahwa pendidikan bukan lagi urusan pinggiran birokrasi. Ini tentang masa depan bangsa, yang mulai dibangun dari ruang kelas dan para guru yang tak lelah berdiri di depan papan tulis.

Hardiknas 2025 menjadi tonggak baru. Bukan hanya dirayakan dengan lagu wajib atau seremoni di halaman sekolah, tapi dengan gebrakan nyata yang bisa dihitung dan dilihat hasilnya. Revolusi pendidikan tak lagi sekadar jargon. Ini waktunya bergerak bersama, menyusun ulang harapan, dan mengantar anak-anak Indonesia ke gerbang masa depan yang lebih pasti.

Monitorday.com – Israel menghadapi salah satu bencana alam terbesarnya dalam beberapa tahun terakhir setelah kebakaran hutan hebat melanda wilayah dekat Yerusalem.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan keadaan darurat nasional menyusul penyebaran api yang cepat dan ancaman serius terhadap ibu kota.

Asap tebal menyelimuti jalan-jalan utama di sekitar Yerusalem, sementara tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang telah melukai puluhan orang. Militer Israel turut diturunkan untuk membantu penanganan kebakaran.

Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari France24, Kamis (1/5/2025), Netanyahu menyebut situasi ini sebagai “darurat nasional, bukan sekadar lokal”, sembari memperingatkan bahwa angin barat dapat mendorong api ke pinggiran—bahkan ke pusat kota Yerusalem.

“Prioritas utama kami saat ini adalah mempertahankan Yerusalem,” ujarnya dalam video pernyataan.

Badan penyelamat Magen David Adom (MDA) melaporkan bahwa ratusan warga sipil berada dalam ancaman, dengan 23 orang telah menerima perawatan medis. Sebanyak 13 korban dilarikan ke rumah sakit, sebagian besar mengalami gangguan pernapasan akibat asap serta luka bakar.

Di antara korban terdapat dua wanita hamil dan dua bayi di bawah usia satu tahun. Tingkat kewaspadaan nasional telah dinaikkan ke level tertinggi.

Ribuan penduduk telah dievakuasi dari komunitas yang terletak di sepanjang jalan raya Yerusalem-Tel Aviv, yang untuk sementara ditutup total oleh polisi. Kebakaran kali ini juga melanda kawasan yang baru saja terbakar seminggu sebelumnya.

“Banyak polisi dan petugas pemadam kebakaran yang datang, tapi itu belum cukup. Api sudah menguasai seluruh area,” kata seorang mahasiswa, Yosef Aaron, kepada AFP.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Eyal Caspi, menyampaikan bahwa kondisi cuaca ekstrem menghalangi operasi udara.

“Pesawat kami tidak bisa beroperasi saat ini. Fokus utama kami adalah menyelamatkan nyawa,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional.

Ia menambahkan bahwa ini bisa menjadi kebakaran hutan terbesar yang melanda Israel dalam satu dekade terakhir.

Seorang warga lokal, Yuval Aharoni (40), menyampaikan kekhawatirannya. “Kami tahu hal ini bisa terjadi, namun tetap saja respons awal tampaknya tidak cukup cepat. Mereka butuh pesawat-pesawat besar untuk menjatuhkan air dalam jumlah masif,” katanya.

Pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk mengendalikan situasi yang terus berkembang, sementara ribuan warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Monitorday.com – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa Jalur Gaza adalah milik Palestina, seperti halnya Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Erdogan menyatakan bahwa Gaza adalah bagian dari Palestina, dan saudara-saudara di Gaza akan terus hidup di tanah mereka.

Rakyat Palestina telah menunjukkan kegigihan dalam melawan penjajahan dan penindasan meski menghadapi kesulitan yang luar biasa.

Gaza telah menyaksikan pembantaian paling brutal dalam satu abad terakhir, namun juga perlawanan yang menjadi kebanggaan umat manusia.

Erdogan mengecam kekejaman yang dilakukan oleh Israel di Gaza, menekankan bahwa kekerasan tidak akan membawa hasil apapun.

Tidak ada yang dapat dicapai di Gaza dengan tindakan keji yang mengorbankan banyak jiwa dan menghentikan bantuan vital.

Pembantaian, kelaparan, dan kekurangan obat-obatan hanya memperburuk keadaan, dan ini tidak dapat diterima.

Erdogan menyatakan bahwa tidak ada tempat untuk kekerasan yang lebih banyak, terutama terhadap anak-anak dan warga sipil Gaza.

Menurutnya, upaya kekerasan hanya akan menghasilkan penderitaan lebih banyak, bukannya perdamaian.

Erdogan mengingatkan bahwa perdamaian dan koeksistensi antar semua pihak di wilayah ini harus dijaga.

Untuk mencapai perdamaian, harus ada pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan penghentian kekejaman.

Sebagai negara yang mendukung Palestina, Turki berkomitmen untuk terus bekerja demi stabilitas di kawasan ini.

Erdogan menegaskan bahwa upaya menuju perdamaian dan keamanan akan tetap menjadi prioritas utama Turki.

Selain itu, ia menyatakan keyakinannya bahwa masa depan akan lebih baik dengan adanya perdamaian yang berkelanjutan.

Turki berupaya agar rakyat Palestina dapat menikmati hak-hak mereka tanpa penindasan atau kekerasan.

Pada akhirnya, Erdogan berharap situasi di Gaza dapat segera membaik, dan perdamaian tercapai untuk semua pihak.

Monitorday.com – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Uni Emirat Arab (UEA) yang diwakili Dubai Center for Artificial Intelligence (DCAI) melanjutkan rencana kolaborasi strategis penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) digital dibidang akal imitasi atau artificial intelligence (AI).

“Dalam rangka memperkuat kolaborasi bilateral di bidang AI dan pengembangan SDM digital, delegasi dari Kemkomdigi melakukan pertemuan strategis dengan Executive Director of Future Design and Acceleration, Dubai Future Foundation,” kata Menkomdigi dalam keterangannya terkait dengan pertemuan perwakilan Indonesia dan DCAI di Dubai, pada Rabu (30/4/2025).

Dalam pertemuan dengan Executive Director of Future Design and Acceleration, Dubai Future Foundation Saeed Al Falasi, di Dubai Future Labs, delegasi Indonesia diwakili Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kemkomdigi, Ichwan Makmur Nasution, dan Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Kemkomdigi, Aju Widya Sari.

Meutya mengungkapkan, pertemuan antara perwakilan Kemkomdigi dan DCAI itu menjadi langkah konkret pascakomitmen bilateral antara dirinya dengan Menteri AI, Digital Economy, and Remote Work Applications UAE, Omar Sultan Al Olama.

Director DCAI Mr. Saeed Al Falasi memaparkan berbagai inisiatif pelatihan AI yang telah sukses diimplementasikan di Uni Emirat Arab termasuk program One Million Prompters dan Global Prompt Engineering Championship—dua program yang telah diikuti oleh puluhan peserta dari Indonesia.

Salah satu fokus diskusi adalah peluang partisipasi lebih luas masyarakat Indonesia dalam program pelatihan AI yang digagas DCAI. Program One Million Prompters, yang dibuka untuk publik global secara online, menawarkan pelatihan singkat (tiga-empat jam) dengan sertifikasi bagi yang lulus. Saat ini, tercatat sekitar 30 peserta Indonesia telah mengikuti program ini.

Selain itu, digelar Global Prompt Engineering Championship—kompetisi prompt engineering terbesar di dunia—juga menjadi wadah bagi talenta digital Indonesia untuk bersaing di tingkat internasional. Kompetisi itu mencakup berbagai bidang, mulai dari seni, coding, hingga literasi, dengan ribuan peserta dari lebih 100 negara.

Pertemuan itu juga membahas kemungkinan adaptasi model pelatihan AI ala Dubai untuk institusi pemerintah di Indonesia.

Mr. Al Falasi juga menjelaskan bagaimana UAE membangun tim AI di setiap instansi pemerintah melalui pelatihan prompt engineering terstruktur.

“Kami memulai dengan melatih 200 orang dari berbagai instansi pemerintah sebagai core team. Mereka kemudian mengidentifikasi masalah layanan publik dan menggunakan AI untuk mencari solusinya. Hasilnya, beberapa kasus seperti kampanye kesadaran bahaya kebakaran selama perayaan Hari Raya Hindu berhasil dioptimalkan dengan AI,” ujar Al Falasi.

Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kemkomdigi, Ichwan Makmur Nasution, menyambut baik masukan dari DCAI.

“Pendekatan UAE dalam membangun SDM AI patut menjadi pembelajaran. Kami akan berdiskusi lebih lanjut dengan Badan Pengembangan SDM Komdigi untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia,” kata Ichwan.

Sebagai langkah lanjutan, lanjut Ichwan, UAE menyatakan kesiapan untuk berdiskusi lebih mendalam dengan pemangku kepentingan di Kemkomdigi guna merancang skema kolaborasi pelatihan AI, khususnya dalam penguatan prompt engineering.

Sementara itu, Kemkomdigi akan mempelajari lebih dalam model pelatihan dan regulasi pendukung dari UAE untuk diadaptasi sesuai konteks Indonesia.

Monitorday.com – Seorang pria Pakistan, Naveed Ahmad, yang melakukan serangan terhadap mantan perdana menteri Imran Khan pada November 2022, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Serangan itu terjadi pada November 2022 di kota Wazirabad, Provinsi Punjab, saat Khan sedang dalam konvoi kendaraan.

Naveed Ahmad menembak Khan di bagian kaki dan menyebabkan kematian seorang pendukung Khan.

Serangan tersebut terjadi setelah Imran Khan dimakzulkan oleh parlemen pada bulan April 2022.

Khan saat itu sedang dalam perjalanan menuju tempat pertemuan umum di Islamabad ketika serangan terjadi.

Naveed Ahmad ditangkap tak lama setelah melepaskan tembakan yang melukai Khan dan menewaskan seorang pendukungnya.

Kasus ini mendapatkan perhatian internasional, dan hukuman seumur hidup dijatuhkan pada pelaku serangan.

Pengacara pelaku serangan mengonfirmasi bahwa Ahmad telah dijatuhi hukuman pada Sabtu (26/4/2025).

Serangan terhadap Imran Khan menambah ketegangan politik yang terjadi di Pakistan pada saat itu.

Pada saat serangan, Khan baru saja kehilangan jabatan sebagai perdana menteri setelah pemakzulan oleh parlemen.

Serangan tersebut mengundang kecaman luas dari berbagai kalangan di Pakistan.

Tindak kekerasan ini menambah ketidakstabilan politik yang sedang melanda negara tersebut.

Imran Khan sebelumnya menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam politik Pakistan.

Meskipun mengalami luka, Khan berhasil bertahan hidup setelah serangan tersebut.

Kejadian ini menjadi titik balik dalam kehidupan politik Khan yang penuh kontroversi.

Pada akhirnya, penyerang diadili dan dihukum penjara seumur hidup atas tindakannya.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (30/4/2025) sore, guna memfinalisasi keputusan peluncuran program Sekolah Rakyat—inisiatif pendidikan inklusif bagi kelompok masyarakat yang tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan formal.

“Keputusannya nanti rapat dengan Pak Presiden jam 3,” ujar Mu’ti usai menutup kegiatan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di Depok, Rabu (30/4/2025).

Menurutnya, seluruh persiapan teknis untuk pelaksanaan program ini sudah rampung. “Kita sudah rapat beberapa kali, desain kurikulumnya juga sudah oke, kemudian nanti gurunya juga sudah kita siapkan,” jelasnya.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai bentuk intervensi negara dalam menjamin hak pendidikan dasar bagi seluruh warga negara, terutama anak-anak dari kelompok miskin, termarjinalkan, serta yang tidak tertampung dalam sekolah formal.

Berbeda dengan sekolah reguler, program ini mengusung kurikulum fleksibel berbasis capaian belajar, dengan sistem multi-entry dan multi-exit. Siswa bisa masuk sesuai level kemampuan, tanpa harus memulai dari jenjang awal atau mengikuti struktur kelas tradisional. Penilaian juga tidak terpaku pada usia, melainkan pada kompetensi individu.

Jika Presiden Prabowo memberikan persetujuan, program Sekolah Rakyat ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan tahun ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan seluruh elemen pendukung, termasuk pelatihan guru dan desain kurikulum, dengan dukungan dari Kementerian Sosial.

Program ini diharapkan menjadi jawaban nyata atas kesenjangan pendidikan, serta mendorong terwujudnya sistem yang lebih inklusif dan adaptif bagi semua anak Indonesia—tanpa terkecuali.

Monitorday.com – Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil evaluasi kinerja para menteri Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Evaluasi ini dilakukan setelah enam bulan masa kerja kabinet, sejak pelantikan pada Oktober 2024.

Dalam pemaparannya di Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025), Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menyampaikan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan tiga indikator utama: efektivitas kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kepemimpinan.

“Secara umum, kinerja pemerintahan berada dalam kategori sedang, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala 1 hingga 5,” ujar Ali, alumnus SciencePo Aix Marseille, Prancis.

Meski demikian, IndoStrategi mengidentifikasi sepuluh menteri dengan kinerja tertinggi. Mereka dinilai unggul karena memiliki arah kebijakan yang jelas, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.

Berikut daftar sepuluh menteri dengan skor tertinggi versi IndoStrategi:

1. Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) – Skor: 4,20
2. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) – Skor: 4,15
3. Dudy Purwagandhi (Menteri Perhubungan) – Skor: 4,09
4. Dodi Hanggodo (Menteri Pekerjaan Umum) – Skor: 4,08
5. Nasaruddin Umar (Menteri Agama) – Skor: 4,07
6. Sri Mulyani (Menteri Keuangan) – Skor: 4,03
7. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) – Skor: 3,96
8. Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) – Skor: 3,89
9. Fadli Zon (Menteri Kebudayaan) – Skor: 3,88
10. Prasetyo Hadi (Menteri Sekretariat Negara) – Skor: 3,69

“Para menteri ini menunjukkan kemampuan adaptif dalam menjalankan program serta mampu merespons dinamika publik secara cepat dan efektif,” tambah Ali.

Riset ini dilakukan pada 17 Maret hingga 25 April 2025 dengan pendekatan kualitatif dan metode purposive sampling.

Evaluasi diperkuat oleh triangulasi data dari dokumen kebijakan nasional (Asta Cita dan RPJMN 2024–2029), melibatkan 67 pakar dari berbagai bidang, diskusi kelompok terarah (FGD), serta kajian media dan riset relevan lainnya.