Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) tidak memiliki afiliasi dengan partai politik.
Dalam acara penyerahan bansos di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat, (19/1), Airlangga menyatakan bahwa program ini merupakan inisiatif langsung dari Pemerintah.
Airlangga menjelaskan bahwa bansos telah dilaksanakan sesuai dengan program yang telah diinisiasi oleh Pemerintah sejak lama. Oleh karena itu, program bansos tidak dapat dihentikan dengan mudah.
“Semua ini telah dilaksanakan dari program yang bergulir. Pemilu kan tidak bisa semuanya kami stop, karena ini kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan pemilu,” tegasnya.
Menteri Perekonomian ini menegaskan komitmen Pemerintah untuk tetap mendistribusikan bansos dengan tujuan menjaga daya beli dan menurunkan inflasi.
“Jadi, Pemerintah akan melanjutkan upaya untuk menjaga daya beli dan menurunkan inflasi. Menurunkan inflasi merupakan upaya untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kan tidak bisa diberhentikan karena adanya pemilu,” tambahnya.
Mengenai warga yang belum menerima bansos, Airlangga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan data untuk memastikan bahwa warga yang berhak menjadi PBP telah tercakup dalam program ini.
“Justru yang belum kebagian itu kami lihat datanya. Biasanya, yang dipermasalahkan masyarakat adalah kepala desanya,” ujar Airlangga.
