Monitorday.com – Praktik pungutan tambahan Rp500 hingga Rp1.000 kepada konsumen yang membayar menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) masih ditemukan di sejumlah warung dan toko. Fenomena ini menuai keluhan warganet di Threads setelah harga barang mendadak naik ketika konsumen memilih pembayaran digital.

Padahal, Bank Indonesia (BI) secara tegas melarang pedagang membebankan biaya transaksi QRIS kepada pembeli. Biaya tersebut dikenal sebagai Merchant Discount Rate (MDR), yakni biaya jasa yang dikenakan penyelenggara jasa pembayaran kepada pedagang atas setiap transaksi QRIS.

Sejak 1 Oktober 2026, BI memperluas kebijakan MDR 0 persen. Untuk usaha mikro, transaksi hingga Rp500.000 dikenakan MDR 0 persen, sedangkan transaksi di atas nilai tersebut dikenakan tarif 0,3 persen.

Sementara itu, usaha kecil, menengah, dan besar mendapatkan MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp100.000. Transaksi di atas batas tersebut dikenakan tarif 0,7 persen.

Dengan ketentuan ini, transaksi kecil seperti pembelian minuman seharga Rp5.000 atau makanan Rp15.000 tidak dikenakan MDR. Pedagang pun tidak memiliki alasan untuk menaikkan harga hanya karena konsumen menggunakan QRIS.

Larangan membebankan biaya tambahan kepada konsumen tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Aturan tersebut melarang penyedia barang dan jasa mengenakan biaya tambahan atau surcharge kepada pengguna atas biaya yang dibebankan penyedia jasa pembayaran kepada pedagang.

Namun, aturan tersebut belum sepenuhnya dipahami pelaku usaha. Sejumlah pedagang mengaku menganggap potongan MDR sebagai pajak karena minimnya sosialisasi dari bank maupun penyelenggara pembayaran.

Kesalahpahaman itu kemudian berujung pada praktik pengalihan biaya kepada pembeli. Konsumen diminta membayar tambahan secara tunai dengan alasan adanya potongan dari transaksi QRIS.

Praktik serupa bahkan ditemukan di luar Jakarta. Di Bandung, sejumlah pedagang masih meminta tambahan Rp500 untuk pembayaran menggunakan QRIS, meski kebijakan BI secara tegas melarang pembebanan biaya tersebut kepada konsumen.

Nilainya memang terlihat kecil. Namun, jika terjadi berulang kali dalam transaksi sehari-hari, pungutan tersebut tetap merugikan konsumen.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai praktik tersebut sebagai tindakan yang merugikan konsumen dan berpotensi dikategorikan sebagai pungutan liar oleh pedagang. Ia mendesak BI memperkuat sosialisasi sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang masih membebankan biaya MDR kepada pembeli.

Konsumen yang menemukan praktik tersebut berhak mempertanyakan dan menolak pungutan tambahan. Mereka juga dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi BI, penyelenggara jasa pembayaran terkait, maupun lembaga perlindungan konsumen.

Untuk memperkuat laporan, konsumen disarankan menyimpan bukti transaksi, struk pembayaran, foto pemberitahuan biaya tambahan, hingga tangkapan layar pembayaran.

Kemudahan QRIS seharusnya tidak justru menjadi celah bagi pedagang untuk menarik pungutan di luar ketentuan. Kepatuhan terhadap aturan dan pengawasan yang tegas menjadi kunci agar sistem pembayaran digital benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Monitorday.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap identitas sosok berinisial TK yang diduga terseret dalam kasus penyadapan ilegal. TK diketahui merupakan perwira tinggi Polri berpangkat brigadir jenderal (brigjen) atau jenderal bintang satu.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, TK kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran profesi dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.

“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” kata Isir dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Isir menegaskan, Polri menjalankan dua proses secara bersamaan, yakni pemeriksaan internal melalui Propam dan penyidikan pidana. Kedua proses tersebut dilakukan untuk mengungkap fakta serta memastikan keterlibatan setiap pihak berdasarkan bukti yang ditemukan.

Nama TK sebelumnya mencuat dalam pemaparan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Kapolri membeberkan dugaan keterlibatan seorang perwira berinisial AS. AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

Tak berhenti di situ, AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance terhadap sejumlah pihak.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.

Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik. Mereka masing-masing berinisial Jenderal LSP, AS, EH, dan SU.

Keempatnya diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan mahasiswa.

Pemeriksaan terhadap TK kini menjadi bagian dari pengembangan perkara yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Polri menyatakan proses pemeriksaan etik dan penyidikan pidana masih berlangsung untuk mengungkap konstruksi kasus serta memastikan peran masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang diperoleh.

Monitorday.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak otomatis menghapus hak keuangan dan fasilitas negara yang melekat pada jabatan tersebut. Jika pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat, Gibran tetap berhak menerima pensiun hingga puluhan juta rupiah per bulan, berikut sejumlah fasilitas dari negara.

Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya Bab III.

Dalam Pasal 6 disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar Rp20,16 juta per bulan. Angka tersebut setara empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara yang mencapai Rp5,04 juta.

Dengan demikian, apabila pemberhentiannya memenuhi ketentuan berhenti dengan hormat, Gibran berpotensi menerima pensiun pokok Rp20,16 juta setiap bulan atau Rp241,92 juta dalam setahun.

Tak hanya pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak tambahan bagi mantan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 7, negara memberikan tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.

Fasilitas lain tercantum dalam Pasal 8. Mantan Wakil Presiden berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta kendaraan lengkap dengan pengemudi.

Ketentuan penyediaan rumah tersebut diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 9 mengatur pembayaran hak-hak tersebut dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan. Artinya, pengiriman surat pengunduran diri saja belum cukup untuk membuat seluruh hak itu otomatis berlaku.

Sebelumnya, Gibran dilaporkan telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Isu pengunduran dirinya lebih dulu mencuat pada 9 November 2026, setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan niat tersebut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Pengunduran diri Gibran juga berdampak pada mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menggelar sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari.

Dengan demikian, hak pensiun dan fasilitas negara bagi Gibran masih bergantung pada keputusan resmi mengenai status pemberhentiannya. Penentuan apakah ia berhenti dengan hormat menjadi faktor utama yang menentukan apakah hak-hak tersebut dapat diberikan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap narasi “Indonesia gelap” yang berkembang dalam perdebatan publik. Ia menilai istilah tersebut sengaja dibangun oleh pihak-pihak yang memiliki niat buruk terhadap bangsa dan berpotensi merusak citra Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam. Dalam pidatonya, ia mempertanyakan motif pihak-pihak yang terus menggambarkan Indonesia dalam kondisi suram.

“Bangsa kita kaya, percaya sama saya. Itu, narasi Indonesia gelap itu adalah jahat dan itu dibuat oleh orang jahat. Dan orang jahat sudah ketahuan saudara-saudara,” ujar Prabowo dalam pidato yang disiarkan secara daring.

Prabowo menegaskan, kritik terhadap dirinya sebagai kepala negara merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Ia menyebut serangan personal, termasuk tudingan bahwa dirinya buruk atau jahat, sebagai bagian dari rivalitas politik.

“Kalau kau siarkan ya, kau bilang Prabowo jelek, Prabowo jelek, Prabowo jahat, Prabowo jahat, oke. Itu namanya rivalitas,” katanya.

Namun, ia membedakan kritik politik dengan narasi yang menggambarkan Indonesia sebagai negara yang gelap dan penuh kerusuhan. Prabowo juga menyoroti aksi perusakan dan pembakaran kantor-kantor pemerintahan yang dinilainya justru merugikan masyarakat.

Menurut dia, fasilitas pemerintahan dibangun menggunakan uang negara yang bersumber dari rakyat. Karena itu, perusakan terhadap aset tersebut sama saja dengan merugikan kepentingan publik.

“Tapi kau bilang Indonesia gelap. Kau bilang Indonesia rusuh dan kau bikin kerusuhan, kau bakar kantor-kantor pemerintahan yang dibangun oleh uang rakyat. Menurut saya itu jahat,” tegasnya.

Prabowo mengaku tidak habis pikir terhadap pihak-pihak yang dinilainya berupaya merusak negara sendiri. Ia pun menegaskan tidak akan mundur dari tanggung jawab pemerintahan meski terus menghadapi kritik, hujatan, maupun makian.

Ia menyatakan tetap akan menjalankan tugasnya demi kepentingan rakyat dan masa depan generasi mendatang. Bagi Prabowo, keberlanjutan pembangunan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas.

“Kalau kita membela kebenaran sudahlah apa yang terjadi, kita dimaki-maki, kita dihujat, ya sudahlah. Saya berbuat demi rakyat saya. Saya berbuat untuk menyelamatkan masa depan anak-anak saya,” ucapnya.

Pernyataan Prabowo tersebut kembali memanaskan perdebatan mengenai narasi “Indonesia gelap”, sekaligus menyoroti batas antara kritik terhadap pemerintah sebagai bagian dari demokrasi dan tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik.

Monitorday.com – Amerika Serikat (AS) menilai tekanan ekonomi terhadap Iran sudah cukup efektif untuk melumpuhkan Teheran tanpa harus melancarkan serangan militer besar-besaran.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan sanksi ekonomi dan blokade laut yang diberlakukan Washington telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Iran. Karena itu, Presiden Donald Trump dinilai tidak perlu mengerahkan kekuatan militer untuk mencapai tujuan yang sama.

Berbicara kepada wartawan di Paris, Selasa (10/11), Rubio menyebut penderitaan ekonomi Iran terus memburuk akibat tekanan AS. Penilaian tersebut, menurutnya, juga diperkuat oleh laporan sekutu Washington di Timur Tengah.

“Penderitaan ekonomi yang dialami Iran saat ini sangat luar biasa, dan terus bertambah. Penderitaan itu meningkat setiap hari,” kata Rubio, seperti dikutip Reuters.

Ia menegaskan, AS tidak perlu melancarkan serangan militer apabila tekanan ekonomi mampu memaksa Iran memenuhi tuntutan Washington.

“Kita tidak perlu meluncurkan serangan militer jika kita mencapai tujuan yang sama melalui cara ekonomi dan tekanan ekonomi. Iran belum pernah menghadapi ketidakmampuan untuk menjual energi mereka di pasar global seperti ini,” ujarnya.

Pernyataan Rubio muncul sehari setelah Trump mengumumkan rencana menunda serangan baru terhadap Iran. Keputusan itu diambil menyusul permintaan sejumlah negara Teluk yang menjadi sekutu AS.

Di lingkaran pemerintahan Trump, pendekatan ekonomi ketimbang militer juga mendapat dukungan sejumlah pejabat senior. Kepala Staf Gedung Putih yang baru, Stephen Miller, serta Menteri Keuangan Scott Bessent disebut mendorong Washington mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Teheran.

Berbeda dari pendekatan tersebut, Wakil Presiden JD Vance justru mendorong penyelesaian melalui kesepakatan dengan Iran. Vance bahkan secara terbuka menilai penolakan publik AS terhadap perang Iran menjadi salah satu faktor kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela.

AS telah menjatuhkan sanksi terhadap Iran selama puluhan tahun. Kebijakan tersebut terutama menyasar penjualan minyak dan aliran pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang dikendalikan Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Meski Teheran selama ini mampu bertahan menghadapi berbagai sanksi, blokade laut AS disebut telah menimbulkan kerusakan ekonomi yang jauh lebih parah.

Washington kini tampaknya lebih memilih menjadikan tekanan ekonomi sebagai senjata utama untuk menundukkan Iran, ketimbang mengambil risiko eskalasi melalui perang terbuka.

Monitorday.com – Sejumlah ketua umum partai politik di parlemen merespons kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berniat mundur dari jabatannya. Namun, mayoritas partai memilih bersikap hati-hati dan menunggu perkembangan lebih lanjut.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan partainya mengambil posisi wait and see menyikapi dinamika tersebut.

“Kita tunggu saja. Pokoknya kita tunggu saja apa pun yang terjadi. Perkembangannya kita pada posisi menunggu,” ujar Cak Imin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Cak Imin menegaskan, sikap resmi partai masih menunggu masukan dari fraksi PKB di DPR. Konsolidasi antarfraksi juga menjadi pertimbangan sebelum partai menentukan langkah politik.

“Sikap partai tergantung DPR. Ketum tunggu masukan dari fraksi, kita tunggu konsolidasi antarfraksi,” katanya.

Sikap serupa disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia mengatakan Demokrat masih mencermati perkembangan situasi dan menghormati seluruh proses politik yang berlangsung.

AHY menegaskan, setiap tahapan harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi. Demokrat, kata dia, ingin memastikan proses dan prosedur ketatanegaraan dijalankan sebagaimana mestinya.

“Pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi. Partai Demokrat juga ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik,” ujar AHY.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai saran Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran harus dihormati. Namun, ia belum bersedia berspekulasi mengenai kemungkinan langkah politik selanjutnya.

“Kalau kita membaca berita, yang disampaikan oleh Pak Mensesneg, apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres saya pikir sesuatu yang juga harus dihormati,” kata Bahlil.

Isu pengunduran diri Gibran mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya pembicaraan antara Gibran dan Prabowo pada Selasa (10/11) pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan wakil presiden. Prabowo dikabarkan tidak menolak permintaan tersebut.

Di sisi lain, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA-nya yang selama ini menjadi sorotan melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tak lama setelah kabar tersebut mencuat, Gibran menggelar konferensi pers. Ia menyatakan tetap melanjutkan upaya pembuktian di PTUN dan menyebut langkah tersebut merupakan saran dari Prabowo.

Monitorday.com – Pengalaman belajar tidak hanya diperoleh peserta didik melalui pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga melalui kesempatan untuk mengenal secara langsung berbagai lingkungan profesi. Pengalaman tersebut dapat membantu anak memahami penerapan pengetahuan dan keterampilan sekaligus membuka wawasan mengenai pilihan masa depan. Hal ini menjadi salah satu nilai yang dihadirkan melalui Swiss Future Week 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengapresiasi penyelenggaraan program tersebut. Menurutnya, kesempatan bagi anak-anak untuk melihat langsung berbagai lingkungan kerja dapat membantu mereka membayangkan kemungkinan masa depan yang sebelumnya belum pernah dikenal.

“Sulit bagi anak-anak untuk membayangkan masa depan yang belum pernah mereka lihat. Kunjungan pertama ke laboratorium, pabrik, atau pusat logistik modern dapat membuka dunia baru yang penuh kemungkinan,” ujar Mendikdasmen di Jakarta, Senin (9/11).

Ia menjelaskan, pengalaman langsung di luar kelas sejalan dengan pendekatan Pembelajaran Mendalam yang mengedepankan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Melalui pengalaman tersebut, peserta didik dapat melihat bagaimana pengetahuan yang dipelajari di sekolah diterapkan dalam kehidupan dan dunia kerja. “Apa yang dipelajari anak-anak di ruang kelas menjadi hidup melalui pengalaman,” tuturnya.

Mendikdasmen berharap kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan, seperti kunjungan peserta didik ke tempat kerja, kesempatan bagi guru untuk memperoleh pengalaman di lingkungan industri, serta proyek pembelajaran yang terinspirasi dari tantangan nyata dunia kerja. Menurutnya, interaksi tersebut dapat membantu peserta didik mengenali minat dan potensi diri serta mengeksplorasi berbagai pilihan pendidikan dan karier.

Sementara itu, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Konstantin Obolensky, menjelaskan bahwa Swiss Future Week terinspirasi dari National Future Day, sebuah tradisi tahunan di Swiss yang telah berlangsung sejak 2001. Kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengenal berbagai profesi dan mengeksplorasi bidang pekerjaan yang mungkin belum pernah mereka pertimbangkan sebelumnya.

“Swiss Future Week merupakan upaya untuk membuka akses dan memberikan kesempatan kepada generasi muda agar dapat melihat secara langsung bagaimana rasa ingin tahu, keterampilan, dan inovasi diwujudkan dalam berbagai profesi,” ungkapnya.

Konstantin menyampaikan bahwa pengalaman sederhana dapat menjadi awal bagi anak-anak untuk menemukan ketertarikan dan pilihan karier baru. “Kami berharap, satu pertemuan, satu percakapan, satu pertanyaan, satu pengalaman baru dapat memantik ketertarikan atau membuka jalan yang sebelumnya tidak pernah mereka pertimbangkan,” ujarnya.

Ilham Akbar Habibie, selaku tuan rumah kegiatan di Wisma Habibie Ainun, turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya inovasi. Menurutnya, inovasi membutuhkan ruang dan keberanian untuk mencoba berbagai gagasan. “Kita harus berani mencoba. Ada hal yang mungkin tidak bernilai, tetapi ada pula yang sangat bernilai. Kita tidak akan mengetahuinya sebelum mencobanya,” ujarnya.

Swiss Future Week 2026 berlangsung pada 9–13 November 2026 dan melibatkan sekitar 300 murid dari 20 sekolah. Program kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang diinisiasi oleh Kedutaan Besar Swiss di Indonesia bersama SwissCham Indonesia dan Swisscontact ini mengajak murid untuk mengunjungi 12 perusahaan Swiss dan tiga politeknik di Jakarta, Bandung, Bekasi, dan Tangerang. Melalui kunjungan, aktivitas praktik, tur fasilitas, serta sesi berbagi pengalaman bersama para profesional, peserta didik diperkenalkan pada beragam bidang pekerjaan, mulai dari teknologi industri, farmasi, keuangan, pertanian, logistik, konstruksi, manufaktur, hingga perhotelan. Penyelenggaraan program ini juga menjadi bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Swiss dan Indonesia pada 2026.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa dalam Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2026. Upacara tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Rangkaian upacara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Momen tersebut menjadi bentuk penghormatan untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara.

“Marilah kita sejenak mengheningkan cipta, mengenang, menghormati, arwah dan jasa para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan, kehormatan, dan kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo sebelum mengheningkan cipta.

Selanjutnya, Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana, membacakan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2026. Setelah pembacaan keputusan tersebut, Presiden Prabowo menyerahkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada para ahli waris.

Sebanyak 19 tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu:

1. Alm. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso, tokoh dari Provinsi DKI Jakarta, berjasa di bidang reformasi birokrasi dan menjadi teladan kejujuran dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa;

2. Alm. R.M. Margono Djojohadikusumo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah, Pahlawan Nasional di bidang politik dan ekonomi. Beliau berjasa luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan sebagai anggota ke-62 BPUPKI, menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI yang pertama tahun 1945, mendirikan Bank Negara Indonesia pada 1946, serta menjadi anggota Komisi Tiga Negara serta perundingan Roem-Royen dan KMB 1949;

3. Alm. M.R. Ali Sastroamidjojo, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, berjasa di bidang politik dan diplomasi serta berjasa besar dalam menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika 1955 untuk memperkuat solidaritas bangsa-bangsa melawan kolonialisme;

4. Alm. Abdoel Moethalib Sangadji, tokoh dari Provinsi Maluku, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dan politik, serta pejuang melawan penjajah melalui organisasi serta membangkitkan semangat rakyat dengan mengibarkan bendera Merah Putih hingga gugur di Yogyakarta tahun 1949;

5. Alm. Drs. Franciscus Xaverius Seda, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, berjasa di bidang politik dan diplomasi;

6. Alm. Sutan Takdir Alisjahbana, tokoh dari Provinsi DKI Jakarta, berjasa di bidang bahasa dan sastra, serta berjasa besar dalam pembentukan bahasa dan sastra Indonesia;

7. Alm. Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin, tokoh dari Provinsi DKI Jakarta, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dan politik;

8. Alm. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan), tokoh dari Provinsi Riau, berjasa di bidang perjuangan bersenjata serta berjasa besar dalam memimpin Perang Guntung melawan VOC;

9. Alm. Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara, berjasa di bidang perjuangan bersenjata serta berjasa besar dalam memimpin operasi pertahanan perbatasan saat Konfrontasi Indonesia-Malaysia;

10. Alm. Mayor Jenderal TNI (Purn) Soengkono, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dalam memimpin dan mengorganisir perlawanan rakyat dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, serta mempertahankan kedaulatan RI dari Agresi Militer Belanda;

11. Alm. Marsekal TNI (Purn) Raden Suryadi Suryadarma, tokoh dari Provinsi Jawa Barat, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dan reformasi birokrasi serta berjasa dalam mendirikan dan mengembangkan AURI;

12. Alm. K.H. Muhammad Yusuf Hasyim, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dan pendidikan Islam;

13. Alm. K.H. Wasyid, tokoh dari Provinsi Banten, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dan agama;

14. Alm. Muslim Muhammad Khalifah atau Kiai Modjo, tokoh dari Provinsi Sulawesi Utara, berjasa di bidang perjuangan bersenjata serta agama, merupakan ulama dan panglima perang dalam Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro;

15. Alm. Mohamad Roem, tokoh dari Provinsi DKI Jakarta, berjasa di bidang perjuangan diplomasi dan politik;

16. Alm. K.H. Abbas Abdul Jamil, tokoh dari Provinsi Jawa Barat, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dan pendidikan Islam;

17. Alm. Jenderal TNI (Purn) Muhammad Jusuf, tokoh dari Provinsi Sulawesi Selatan, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dan politik;

18. Alm. Sultan Ibrahim Chaliluddin, tokoh dari Provinsi Kalimantan Timur, berjasa di bidang perjuangan bersenjata, berjasa besar dalam melindungi rakyat dari pajak dan kerja rodi;

19. Alm. Letkol Moch. Sroedji, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, berjasa di bidang perjuangan bersenjata dengan memimpin Brigade III Jawa Timur memalui strategi gerilya Wingate Action untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Usai prosesi penganugerahan, acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk penghormatan negara atas jasa, perjuangan, dan pengabdian para tokoh dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Melalui penganugerahan ini, pemerintah berharap semangat perjuangan, keteladanan, dan nilai-nilai kepahlawanan para tokoh bangsa dapat terus dikenang serta menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam melanjutkan perjuangan membangun Indonesia.

Ada batas bagi kekuatan sebuah slogan politik. Ia mungkin mampu membangkitkan kebanggaan nasional, mengonsolidasikan pendukung, bahkan mengantarkan seseorang kembali ke Gedung Putih. Namun, ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat, bahan bakar semakin mahal, dan kehidupan rumah tangga kian tertekan, slogan sebesar apa pun harus berhadapan dengan kenyataan. Donald Trump sedang menghadapi batas itu.

Pemilu paruh waktu Amerika Serikat pada 3 November 2026 menjadi penanda penting perubahan peta politik Washington. Partai Demokrat berhasil merebut kembali kendali Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Senat. Kemenangan tersebut bukan sekadar pergantian komposisi politik di Capitol Hill. Ia menjadi sinyal bahwa dominasi Partai Republik yang menopang dua tahun pertama pemerintahan Trump mulai kehilangan daya tahannya.

Ironisnya, Trump kembali berhadapan dengan persoalan klasik dalam politik demokrasi: rakyat tidak selamanya menilai pemerintah dari seberapa keras pemimpinnya berbicara tentang kejayaan bangsa, tetapi dari seberapa jauh kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Ketika ekonomi mengalahkan retorika

Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025, Trump membangun pemerintahannya dengan semangat nasionalisme ekonomi, proteksionisme perdagangan, dan kebijakan imigrasi yang ketat. Narasi Make America Great Again (MAGA) kembali menjadi perekat politik yang menghubungkan identitas nasional, kebanggaan Amerika, dan janji pemulihan kekuatan ekonomi.

Namun, politik memiliki ukuran keberhasilan yang tidak selalu sejalan dengan retorika. Bagi sebagian besar rumah tangga, ukuran paling konkret dari kinerja pemerintah justru terlihat di pasar, pompa bensin, dan tagihan bulanan.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran sejak Februari 2026 memperumit situasi tersebut. Ketegangan geopolitik mendorong kenaikan harga energi global, yang kemudian memberikan tekanan tambahan terhadap biaya hidup masyarakat Amerika. Persoalan luar negeri yang semula tampak jauh dari kehidupan sehari-hari akhirnya hadir dalam bentuk harga bahan bakar dan kebutuhan pokok.

Di sinilah paradoks pemerintahan Trump terlihat. Kebijakan luar negeri yang dimaksudkan untuk menunjukkan ketegasan Amerika justru menghadirkan konsekuensi ekonomi yang harus ditanggung masyarakat di dalam negeri.

Survei Reuters/Ipsos yang dilakukan pada 29 Oktober hingga 2 November 2026 mencatat tingkat persetujuan terhadap kinerja Trump sebesar 32 persen. Angka tersebut menunjukkan rendahnya kepercayaan publik menjelang pemilu. Dalam survei pascapemilu, persoalan biaya hidup juga muncul sebagai salah satu sumber utama ketidakpuasan. Hanya 21 persen responden yang menyetujui penanganan Trump terhadap biaya hidup.

Artinya, persoalan ekonomi tidak lagi sekadar menjadi salah satu agenda pemerintahan. Ia telah menjadi ujian politik terhadap legitimasi kepemimpinan Trump.

MAGA dan batas loyalitas politik

Kekalahan Partai Republik juga memperlihatkan bahwa loyalitas politik memiliki batas. Selama ini, Trump dikenal mampu membangun hubungan personal yang kuat dengan basis pendukungnya. Dukungan langsung darinya bahkan menjadi modal penting bagi kandidat-kandidat Republik dalam berbagai kontestasi politik.

Namun, pemilu paruh waktu memperlihatkan bahwa popularitas seorang pemimpin tidak otomatis dapat dipindahkan kepada kandidat yang didukungnya.

Strategi Trump yang mengutamakan figur-figur loyalis dan berhaluan kanan dalam sejumlah pertarungan politik menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan pemilih independen dan moderat. Bagi kelompok pemilih ini, persoalan keterjangkauan hidup, stabilitas ekonomi, dan arah pemerintahan dapat lebih menentukan dibandingkan loyalitas terhadap figur politik.

Kemenangan Demokrat di sejumlah wilayah yang sebelumnya kompetitif, termasuk pembalikan kursi Senat di negara bagian yang secara tradisional kuat bagi Republik, menunjukkan perubahan peta persaingan. Texas, yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu basis penting Partai Republik, juga menjadi bagian dari dinamika tersebut.

Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata apakah MAGA masih memiliki pendukung yang militan. Basis itu tetap menjadi kekuatan politik penting. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah MAGA masih mampu menjangkau pemilih di luar lingkaran pendukung tradisionalnya.

Dalam demokrasi elektoral, memenangkan basis sendiri belum tentu cukup untuk mempertahankan mayoritas.

Dari kekuasaan politik ke risiko ekonomi

Dampak kekalahan politik tersebut juga menjalar ke ranah bisnis Trump. Saham Trump Media & Technology Group, perusahaan yang menaungi platform Truth Social, merosot setelah hasil pemilu menunjukkan kemenangan Demokrat.

Penurunan harga saham ini memperlihatkan hubungan yang menarik antara politik dan bisnis personal seorang presiden. Ketika identitas perusahaan sangat lekat dengan figur politik pemiliknya, perubahan persepsi terhadap kekuatan politik figur tersebut dapat ikut memengaruhi sentimen investor.

Namun, persoalan ini lebih luas daripada sekadar perubahan nilai kekayaan pribadi Trump. Ia memperlihatkan bagaimana reputasi politik, kepercayaan pasar, dan kepentingan bisnis dapat saling bersinggungan dalam satu figur kekuasaan.

Di satu sisi, Trump tetap menjadi presiden dengan kewenangan eksekutif yang besar. Di sisi lain, perkembangan politik dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap prospek bisnis yang memiliki keterkaitan erat dengan dirinya.

Dua tahun yang tidak lagi mudah

Kemenangan Demokrat mengubah konfigurasi kekuasaan di Washington. Dalam sistem presidensial Amerika Serikat, presiden memang memiliki mandat eksekutif tersendiri. Namun, Kongres memegang kewenangan penting dalam pembentukan undang-undang, anggaran, dan pengawasan pemerintahan.

Dengan hilangnya mayoritas di kedua kamar, agenda legislasi Trump, mulai dari kebijakan tarif impor hingga rencana pemotongan pajak lanjutan, akan menghadapi proses politik yang lebih rumit. Komite-komite Kongres yang kini dikuasai Demokrat juga memiliki ruang lebih besar untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban pejabat eksekutif.

Meski demikian, situasi tersebut tidak serta-merta membuat Trump kehilangan seluruh kendali pemerintahan. Ia masih memiliki hak veto, kewenangan eksekutif, dan kemampuan menentukan arah sejumlah kebijakan dalam batas konstitusi.

Amerika Serikat memasuki periode divided government, ketika presiden dan mayoritas Kongres berada di tangan partai yang berbeda. Situasi ini membuka kemungkinan meningkatnya negosiasi politik, kebuntuan legislasi, sekaligus pengawasan yang lebih ketat terhadap pemerintah.

Pada akhirnya, pemilu paruh waktu 2026 menyampaikan pelajaran yang lebih luas tentang demokrasi. Kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin membangun narasi besar, tetapi juga oleh kesanggupannya menjawab persoalan konkret masyarakat.

Trump pernah menjadikan slogan Make America Great Again sebagai simbol kebangkitan nasional. Namun, pemilih memiliki ukuran sendiri tentang arti kebesaran Amerika. Bagi mereka, kebesaran sebuah negara bukan hanya soal kekuatan militer, pengaruh geopolitik, atau posisi dalam perdagangan dunia. Ia juga menyangkut kemampuan sebuah keluarga membayar kebutuhan hidup, memperoleh pekerjaan, dan menatap masa depan dengan rasa aman.

Di antara slogan dan kenyataan itulah politik Trump kini diuji. Sebab, dalam demokrasi, seorang presiden boleh memiliki panggung paling besar, tetapi suara terakhir tetap berada di tangan pemilih.

Monitorday.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler 1448 Hijriah/2027 Masehi pada Selasa (10/11/2026). Calon jemaah yang masuk daftar berhak lunas diminta segera menyiapkan persyaratan administrasi, kesehatan, dan pembayaran agar tidak kehilangan kesempatan berangkat.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj Nurchalis mengatakan, pelunasan tahap pertama berlangsung hingga 10 Desember 2026. Pembayaran dapat dilakukan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

“Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026,” ujar Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Kemenhaj membagi proses pelunasan menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, kesempatan diberikan kepada tiga kelompok, yakni jemaah yang telah melunasi biaya haji tetapi menunda keberangkatan, jemaah yang masuk alokasi kuota tahun berjalan, serta calon jemaah lanjut usia yang memperoleh prioritas.

Jika masih terdapat kuota tersisa, pemerintah akan membuka pelunasan tahap kedua pada 16-31 Desember 2026.

Tahap kedua diperuntukkan bagi jemaah yang gagal melunasi akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lansia, penyandang disabilitas beserta pendampingnya, jemaah yang terpisah dari mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Menurut Nurchalis, tahap kedua menjadi kesempatan untuk mengoptimalkan pengisian kuota haji yang belum terpenuhi.

Syarat pelunasan haji 2027

Kemenhaj menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon jemaah yang berhak melakukan pelunasan. Mereka harus berstatus aktif dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan aktif, serta memenuhi ketentuan istitaah kesehatan.

Selain itu, calon jemaah belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah berhaji setidaknya 18 tahun sebelumnya.

Khusus calon jemaah prioritas lanjut usia, batas usia minimal ditetapkan 65 tahun per 10 April 2027 dengan ketentuan telah mendaftar sebelum 10 April 2022.

Cara pembayaran Bipih

Pembayaran pelunasan dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih tempat jemaah menyetorkan biaya awal atau melalui bank pengganti.

Jemaah dapat melakukan transaksi melalui ATM, mobile banking, maupun layanan kas keliling, terutama bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan.

Setelah pembayaran berhasil, jemaah wajib menyerahkan bukti pelunasan ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota sesuai domisili.

Sementara itu, daftar nama calon jemaah yang berhak melunasi Bipih dapat diperiksa melalui laman resmi Kemenhaj. Pemerintah mengimbau jemaah segera memastikan status keberangkatan dan kelengkapan persyaratan sebelum batas waktu pelunasan berakhir.