Monitorday.com – PT Pertamina (Persero) menyiapkan lima strategi utama untuk menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Langkah tersebut tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 yang disusun sebagai respons terhadap volatilitas pasokan dan harga energi dunia.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan, mulai dari tekanan ekonomi global hingga fluktuasi harga energi dan meningkatnya kompleksitas operasional.

“Di tengah berbagai tantangan tersebut, Pertamina tetap menjadi garda terdepan dalam menopang kebutuhan energi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/4).

Menurut Simon, dinamika geopolitik global—termasuk konflik di Timur Tengah dan tekanan di jalur strategis seperti Selat Hormuz—berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dunia.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Pertamina menetapkan lima langkah strategis. Pertama, memperketat disiplin biaya di seluruh lini operasi. Kedua, meningkatkan keandalan dan efisiensi operasional.

Ketiga, menjalankan investasi secara selektif dengan fokus pada proyek-proyek strategis. Keempat, membangun organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan. Kelima, mendorong inovasi sebagai kunci menghadapi dinamika industri energi.

Selain itu, Pertamina juga berupaya memanfaatkan situasi global sebagai peluang dengan meningkatkan efisiensi, termasuk optimalisasi utilisasi kilang, guna mendorong pertumbuhan volume penjualan energi.

Simon menegaskan bahwa peran Pertamina tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai pilar utama ketahanan energi nasional.

“Eksistensi Pertamina di 2026 bukan hanya tentang pertumbuhan, tetapi juga ketahanan, keandalan, dan kedaulatan energi nasional,” tegasnya.

Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan, menambahkan bahwa ketahanan energi menjadi prioritas utama perusahaan, terutama dalam jangka pendek untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga bagi masyarakat.

Ia menilai situasi global saat ini merupakan “stress test” bagi perusahaan energi nasional, sehingga diperlukan respons yang luar biasa.

“Kondisi ini bukan situasi normal. Pertamina harus bekerja secara maksimal untuk menjaga pasokan energi nasional,” ujarnya.

Dengan strategi tersebut, Pertamina diharapkan mampu menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat perannya sebagai tulang punggung energi Indonesia.

Monitorday.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memaparkan rencana skema baru bertajuk “war ticket” dalam penyelenggaraan ibadah haji. Meski demikian, kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

Dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Kementerian Haji dan Umrah di Tangerang, Banten, Jumat, Dahnil menjelaskan bahwa skema ini dirancang sebagai alternatif untuk mempercepat keberangkatan jamaah di tengah panjangnya antrean haji di Indonesia.

“Ke depan, jika Arab Saudi membuka kuota dalam jumlah besar, kita akan membuka dua skema, yaitu antrean reguler dan skema ‘war ticket’,” ujarnya.

Ia menyebut istilah “war ticket” merupakan bagian dari upaya transformasi sistem perhajian guna memangkas masa tunggu yang saat ini rata-rata mencapai 26,4 tahun.

Dalam skema ini, jamaah yang memilih jalur “war ticket” diwajibkan membayar penuh Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tanpa subsidi dari dana kelolaan haji.

Sebaliknya, jamaah yang tetap memilih jalur antrean reguler akan tetap mendapatkan subsidi atau nilai manfaat dari dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Penentuan biaya tetap menjadi kewenangan negara, sehingga tidak ada mekanisme pasar bebas dalam penyelenggaraan haji,” tegas Dahnil.

Menurutnya, kuota untuk skema “war ticket” tidak akan mengganggu kuota reguler. Sumbernya bisa berasal dari tambahan kuota yang diberikan Arab Saudi atau dari proyeksi peningkatan kapasitas haji global dalam visi Saudi 2030.

Dalam proyeksi tersebut, jumlah jamaah haji dunia ditargetkan meningkat dari sekitar dua juta menjadi lebih dari lima juta orang pada 2030.

Peningkatan kuota ini akan berdampak signifikan pada kebutuhan pembiayaan. Saat ini, dengan sekitar 203 ribu jamaah, total biaya penyelenggaraan haji mencapai Rp18,2 triliun. Jika jumlah jamaah meningkat hingga 500 ribu orang, kebutuhan dana diperkirakan melampaui Rp40 triliun.

“Jumlah sebesar itu kemungkinan tidak dapat sepenuhnya ditopang oleh dana haji yang ada saat ini,” ujar Dahnil.

Pemerintah berencana mengelola kuota tambahan tersebut melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Jamaah yang memenuhi syarat istitaah—baik secara finansial, fisik, maupun mental—dapat langsung mengambil kesempatan tanpa harus menunggu antrean panjang.

Namun, berbeda dengan skema reguler, seluruh biaya dalam “war ticket” ditanggung langsung oleh jamaah sesuai nilai riil yang ditetapkan pemerintah.

Dahnil menambahkan, jamaah yang sudah masuk daftar tunggu juga tetap memiliki opsi untuk beralih ke skema ini, dengan konsekuensi membayar biaya penuh tanpa subsidi.

Meski masih berupa wacana, skema “war ticket” dinilai menjadi salah satu opsi strategis untuk mengatasi panjangnya antrean haji sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan di masa depan.

Monitorday.com – Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk merespons lonjakan harga plastik yang dipicu ketegangan geopolitik global, terutama yang berdampak pada jalur distribusi bahan baku utama.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen distribusi nafta—bahan baku utama plastik—melewati Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik geopolitik.

“Kondisi ini mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan dan berdampak langsung pada pelaku UMKM, khususnya sektor makanan dan minuman,” ujar Maman dalam keterangan resmi, Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih tinggi, mencapai sekitar 55 persen.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyiapkan langkah jangka pendek dengan membuka alternatif pasokan nafta dari kawasan yang relatif stabil, seperti Afrika, India, dan Amerika.

“Proses administrasi sedang disiapkan agar distribusi bahan baku dari wilayah alternatif dapat segera berjalan,” kata Maman.

Dalam jangka panjang, pemerintah melihat situasi ini sebagai momentum untuk mengurangi ketergantungan impor dari wilayah berisiko tinggi sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku.

Selain diversifikasi pasokan, pemerintah juga mendorong penggunaan bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan. Bahan seperti bambu, rumput laut, dan singkong dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bioplastik.

“Ini bukan hanya solusi atas krisis pasokan, tetapi juga peluang untuk membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” ujar Maman.

Menurutnya, bahan seperti rumput laut dan singkong sebenarnya telah dimanfaatkan sebagai alternatif plastik, namun keterbatasan pasar membuat biaya produksi masih relatif tinggi.

Pemerintah berharap melalui kebijakan yang tepat, permintaan terhadap bioplastik dapat meningkat sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien. Sejumlah pelaku UMKM bahkan telah memproduksi plastik berbasis rumput laut dan berhasil menembus pasar ekspor.

Untuk mempercepat transisi tersebut, pemerintah tengah mengkaji berbagai kebijakan pendukung, mulai dari subsidi penggunaan bioplastik, penguatan rumah kemasan bersama, hingga pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dengan mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan praktik daur ulang.

Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali aset strategis memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara penyerahan denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (10/04/2026).

Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan bahwa upaya penyelamatan keuangan negara telah dilakukan secara berulang dalam kurun satu setengah tahun terakhir. Presiden menyebut capaian tersebut sebagai langkah konkret untuk memastikan setiap potensi kerugian negara dapat dikembalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

“Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo menekankan bahwa besarnya dana yang berhasil diselamatkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara lebih merata. Kepala Negara juga menyampaikan bahwa capaian tersebut berpotensi melampaui realisasi pembangunan sebelumnya yang masih terbatas.

“Tahun lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah, berarti uang ini bisa dua kali lipat APBN, yang mana sekolah-sekolah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan,” tuturnya.

Selain sektor pendidikan, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa penyelamatan keuangan negara juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai, pemanfaatan dana tersebut dapat memperluas jangkauan program perumahan sehingga lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

“Bisa juga dibayangkan kalau membantu renovasi rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah ini dapat memperbaiki 500.000 rumah lebih. Berarti bisa memberi manfaat kepada 2 juta rakyat kita berpenghasilan rendah,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penyelamatan juga mencakup penguasaan kembali aset negara berupa kawasan hutan dengan nilai yang sangat besar. Presiden menilai capaian tersebut memiliki potensi strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional.

“Satgas ini berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara, kawasan hutan yang bila dinilai, nilai tersebut adalah sekitar Rp370 triliun. Padahal seluruh APBN kita adalah Rp3.700 triliun, kurang lebih. Berarti yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam 1,5 tahun ini menyelamatkan hampir 10 persen dari APBN,” jelas Presiden.

Menurut Presiden, nilai aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas fasilitas publik di seluruh Indonesia. Kepala Negara pun menggambarkan bahwa pemanfaatan optimal akan membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat.

“Kalau kita hitung Rp370 triliun kita bisa perkirakan semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi, dengan layar-layar digital yang cerdas, kita perbaiki semua MCK di semua sekolah kita, kita bisa bangun ribuan jembatan-jembatan di desa-desa, kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang saudara-saudara telah hasilkan,” ucap Kepala Negara.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa setiap rupiah yang berhasil diselamatkan adalah hak rakyat yang harus dikembalikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa kekayaan negara tidak lagi bocor, melainkan menjadi kekuatan untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia

Monitorday.com – Presiden Masoud Pezeshkian memperingatkan bahwa eskalasi serangan Israel ke Lebanon berpotensi menggagalkan negosiasi gencatan senjata yang tengah berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya di platform X, Kamis, Pezeshkian menegaskan bahwa kelanjutan serangan akan membuat upaya diplomasi menjadi sia-sia.

“Berlanjutnya serangan akan membuat negosiasi sia-sia; jari kami tetap berada di pelatuk, dan Iran tidak akan meninggalkan saudaranya di Lebanon,” ujarnya.

Pernyataan senada disampaikan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, yang menegaskan bahwa Lebanon dan kelompok yang disebut sebagai “Poros Perlawanan” merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepakatan gencatan senjata.

Ia mengutip sikap Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, yang disebut telah secara tegas menyoroti pentingnya memasukkan Lebanon dalam kerangka perjanjian.

“Lebanon dan seluruh Poros Perlawanan, sebagai sekutu Iran, adalah bagian tak terpisahkan dari gencatan senjata,” kata Ghalibaf.

Ia juga memperingatkan bahwa setiap pelanggaran terhadap gencatan senjata akan dibalas dengan keras. “Pelanggaran gencatan senjata bermakna ada harga yang harus dibayar dan akan ada balasan yang kuat,” ujarnya.

Ketegangan meningkat setelah pasukan Israel memperluas serangan udara ke wilayah Lebanon sejak Rabu (8/4), meski sebelumnya telah tercapai gencatan senjata sementara selama dua pekan antara Amerika Serikat dan Iran, dengan Pakistan sebagai mediator.

Menurut otoritas pertahanan sipil Lebanon, serangan tersebut menyebabkan sedikitnya 254 orang tewas dan 1.165 lainnya terluka.

Gencatan senjata itu sebelumnya membuka peluang bagi kesepakatan permanen untuk mengakhiri konflik yang melibatkan Washington dan Tel Aviv terhadap Teheran sejak 28 Februari 2026.

Namun, terdapat perbedaan pandangan terkait cakupan kesepakatan. Pihak Islamabad dan Teheran menilai gencatan senjata juga mencakup Lebanon, sementara Washington dan Tel Aviv menolak interpretasi tersebut.

Sementara itu, sumber pemerintah Pakistan mengonfirmasi bahwa delegasi Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan menggelar perundingan langsung di Islamabad pada Sabtu (11/4) guna membahas kemungkinan gencatan senjata permanen.

Negosiasi tersebut diperkirakan berlangsung lebih dari satu hari, seiring upaya meredakan ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah.

Monitorday.com – Hasil sementara Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP tahun 2026 menunjukkan capaian yang belum menggembirakan. Pemerintah menilai persoalan literasi dan numerasi siswa masih menjadi tantangan besar dalam sistem pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa pola hasil TKA SMP tidak jauh berbeda dengan capaian TKA SMA tahun sebelumnya.

“Hasil dua hari pelaksanaan TKA SMP sudah bisa diketahui dan tidak jauh berbeda dengan hasil TKA SMA,” ujar Mu’ti di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Data tersebut dihimpun oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) dan dipaparkan oleh kepala lembaga tersebut, Toni Toharudin. Meski pelaksanaan TKA SMP masih berlangsung hingga 16 April 2026, tren capaian awal terutama pada mata pelajaran matematika sudah terlihat.

Mu’ti mengakui bahwa kemampuan numerasi siswa masih tertinggal. Dari 30 soal matematika yang diujikan, tingkat jawaban benar dinilai belum memuaskan.

“Masalah kita memang belum terselesaikan. Ini harus menjadi alarm bagi negara,” tegasnya.

Menurut Mu’ti, hasil TKA tersebut sejalan dengan capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA) 2022. Dalam laporan itu, skor matematika siswa Indonesia tercatat 366, membaca 359, dan sains 383.

Secara global, Indonesia masih berada di peringkat bawah, yakni posisi ke-71 untuk literasi membaca dan ke-70 untuk matematika. Kondisi ini mencerminkan tantangan mendasar dalam penguasaan kemampuan dasar siswa.

Data TKA SMA 2025 juga menunjukkan tren serupa, dengan rata-rata nilai Matematika 36,10, Bahasa Inggris 24,93, dan Bahasa Indonesia 55,38.

Mu’ti menilai kondisi ini tidak lepas dari dampak learning loss dan learning poverty yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

“Kita belum sepenuhnya pulih dari persoalan rendahnya literasi dan numerasi,” ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, Kemendikdasmen meluncurkan program penguatan kapasitas guru. Sebanyak 1.500 guru dari 500 sekolah dasar di enam daerah akan mendapatkan pelatihan intensif.

Program ini melibatkan sejumlah lembaga internasional, seperti Tanoto Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, dan UNICEF.

Pendekatan yang digunakan adalah deep learning, kebijakan yang mulai diterapkan sejak Oktober 2024. Model ini menekankan pembelajaran yang lebih mendalam, termasuk perbaikan strategi mengajar, optimalisasi buku teks, serta penguatan praktik literasi dan numerasi di kelas.

Mu’ti berharap pendekatan tersebut dapat mempercepat pemulihan kualitas pendidikan nasional.

“Dengan deep learning, kita ingin menyelesaikan persoalan fundamental secara lebih sistematis,” katanya.

Hasil akhir TKA SMP 2026 akan diumumkan setelah seluruh rangkaian ujian selesai. Namun, sinyal awal yang muncul sudah cukup jelas: penguatan literasi dan numerasi harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia menjatuhkan “rapor merah” kepada perusahaan teknologi Google sebagai pemilik platform digital YouTube karena dinilai belum menunjukkan iktikad mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah tentang pelindungan anak di ruang digital (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital pada 7 April 2026 menemukan YouTube belum memenuhi kewajiban kepatuhan serta belum menyampaikan komitmen untuk segera mengikuti regulasi yang berlaku.

“Pemerintah memberikan catatan merah kepada pihak Google yang menaungi YouTube karena belum menunjukkan kepatuhan terhadap aturan,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Pemerintah pun menegaskan akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan turunan, sanksi bagi platform yang melanggar meliputi teguran administratif, penghentian akses sementara, hingga pemutusan akses.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah memberikan teguran resmi kepada Google melalui surat dari Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

“Sanksi diberikan secara bertahap, dengan harapan ada perubahan sikap dari pihak Google. Untuk saat ini, kami memberikan surat teguran,” kata Meutya.

Di sisi lain, pemerintah mengapresiasi kepatuhan perusahaan teknologi Meta Platforms yang menaungi Instagram, Facebook, dan Threads. Meta dinilai telah memenuhi ketentuan dengan membatasi akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Selain Meta, dua platform lain yang telah mematuhi penuh aturan hingga Kamis sore adalah X dan Bigo Live.

PP Tunas sendiri resmi diberlakukan pada 28 Maret 2026 dan pada tahap awal menyasar delapan platform digital, yakni Instagram, Facebook, Threads, X, Bigo Live, YouTube, TikTok, serta Roblox.

Monitorday.com–Perusahaan teknologi Meta, pengelola platform media sosial Facebook, Threads, dan Instagram, akhirnya mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Kepatuhan ini mencakup pembatasan akses bagi anak-anak di bawah umur ke platform-platform mereka, sebuah langkah yang disambut baik oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Kamis, 9 April.

Perubahan signifikan ini mengharuskan pengguna di Indonesia untuk berusia minimal 16 tahun untuk dapat mengakses Facebook, Instagram, dan Threads, meningkat dari sebelumnya 13 tahun. Pembatasan akses bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun ini mulai diberlakukan sejak Kamis, 9 April, menyusul pemberlakuan PP Tunas secara penuh mulai 28 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan apresiasinya dalam jumpa pers di Jakarta. “Hari ini kami cukup bersuka cita memberikan apresiasi kepada Meta yang menaungi Instagram, Facebook, dan Threads, yang setelah pemeriksaan kemarin dilakukan, Hari Senin lalu, kemudian menunjukkan sikap kepatuhan dalam menyelaraskan produk fitur dan layanan mereka dengan hukum di Indonesia,” kata Meutya.

Meta telah memperbarui ketentuan dalam Panduan Komunitas pada platform media sosialnya untuk mencerminkan batasan usia baru. Selain pembatasan akses, Meta juga berkomitmen untuk melakukan de-aktivasi akun-akun milik pengguna di bawah 16 tahun secara bertahap, mengingat jumlah pengguna di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta. Pembaruan bertahap ini diharapkan selesai pada Jumat, 10 April. Fitur pengawasan orang tua, perlindungan privasi, dan pembatasan pesan juga disertakan untuk menjaga keselamatan pengguna.

Meutya menilai bahwa komitmen kepatuhan Meta ini membuktikan bahwa kendala teknis bukan menjadi penghalang utama. “Masalah teknis sebetulnya bukan menjadi kendala. Ini masalah kemauan, masalah iktikad dari platform-platform besar untuk patuh kepada hukum di Indonesia,” ujarnya.

Hingga Kamis, 9 April, platform digital yang telah sepenuhnya mematuhi PP Tunas meliputi Meta (Threads, Instagram, Facebook), X, dan Bigo Live. Sementara itu, TikTok dan Roblox dinilai sudah mematuhi sebagian ketentuan, dan Google selaku pemilik YouTube dinilai belum menunjukkan itikad baik untuk mematuhi peraturan tersebut.

Monitorday.com–Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyerukan agar materi pelajaran matematika untuk tingkat dasar, khususnya Taman Kanak-kanak (TK) serta Sekolah Dasar (SD) kelas satu dan dua, dibuat tidak terlalu kompleks. Permintaan ini bertujuan untuk lebih mengedepankan pengasahan logika berpikir anak-anak dibandingkan menekankan pada hitungan rumit sejak dini.

Penekanan pada penyederhanaan ini disampaikan dalam peluncuran program Pencanangan Kolaborasi Multipihak untuk Penguatan Literasi dan Numerasi Nasional di Jakarta. Abdul Mu’ti menyoroti perbedaan pendekatan pendidikan matematika di Indonesia dengan negara lain seperti Australia, yang umumnya masih fokus pada permainan untuk mengembangkan logika anak.

Ia mengungkapkan keprihatinannya atas materi matematika kompleks yang diajarkan terlalu dini di Indonesia, seperti perkalian dan pembagian yang sudah dikenalkan sejak kelas dua SD, bahkan TK. “Padahal harusnya masa-masa awal itu yang penting ditekankan adalah logic-nya. Karena logic-nya, maka seringkali itu hanya bermain-main saja. Sementara di sini sudah ditekankan pada hitung-hitungan matematika sudah pakai rumus-rumus begitu, yang itu seharusnya tidak diberikan pada masa awal,” kata Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti berpendapat bahwa pengenalan soal matematika yang rumit tanpa mempertimbangkan kesiapan logika anak dapat menumbuhkan rasa takut terhadap pelajaran tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang pada jenjang pendidikan selanjutnya, menciptakan persepsi negatif terhadap matematika.

“Dan kemudian kesulitan yang mereka hadapi ketika belajar matematika di masa awal itu akan terdampak terus dalam jenjang berikutnya. Sehingga ada yang bicara ‘math’ itu identik dengan ‘dead’, sehingga ada yang bilang matematika itu ‘mati-matian’,” ujarnya menambahkan.

Menyikapi hal tersebut, Kemendikdasmen berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan Program Pencanangan Kolaborasi Multipihak untuk Penguatan Literasi dan Numerasi Nasional. Program ini akan dilaksanakan di enam kabupaten/kota yang tersebar di empat provinsi, mencakup Sumatera Utara (Kota Medan dan Kota Pematangsiantar), Jambi (Kabupaten Batang Hari), Jawa Tengah (Kabupaten Tegal), dan Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende).