Monitorday.com – Dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Filipina, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kenegaraan ke Filipina dan bertemu dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr (Bongbong Marcos) di Istana Malacanang, Manila, pada Rabu (10/1).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membicarakan berbagai isu strategis yang menyangkut kerja sama bilateral dan regional, khususnya terkait dengan situasi di Laut Cina Selatan yang menjadi sumber konflik antara beberapa negara.
Jokowi menyampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan oleh video Sekretariat Presiden bahwa kunjungan ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan kerja sama konkret antara kedua negara.
“75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Filipina adalah momen terbaik untuk lebih memperkuat kerja sama konkret kedua negara,” ujarnya.
Menurut Jokowi, ada tiga hal utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yaitu politik dan keamanan, ekonomi, dan isu kawasan.
Di bidang politik dan keamanan, Indonesia dan Filipina sepakat untuk mempererat kerja sama perbatasan dengan merevisi beberapa perjanjian, seperti border patrol agreement, border crossing agreement, dan penyelesaian batas landas kontinen.
Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan, termasuk di bidang alutsista.
Di bidang ekonomi, Jokowi dan Bongbong sepakat untuk terus membuka akses pasar bagi produk kedua negara. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia meminta dukungan Filipina untuk menghapus hambatan bagi produk kopi Indonesia.
“Indonesia meminta dukungan Filipina terkait dengan special ship guard measure untuk produk kopi Indonesia,” katanya.
Jokowi juga mengapresiasi kepercayaan Filipina terhadap BUMN Indonesia yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur penting di Filipina, seperti proyek kereta api komuter utara-selatan.
“Saya juga mengapresiasi kepercayaan Filipina terhadap BUMN Indonesia dalam membangun infrastruktur penting di Filipina dan untuk groundbreaking north-south commuter railway project penting untuk dipercepat,” kata Jokowi.
Sementara itu, Bongbong mengatakan bahwa ia dan Jokowi telah melakukan diskusi yang bermanfaat dan jujur mengenai peristiwa-peristiwa regional yang memiliki kepentingan bersama.
Salah satu isu yang dibahas adalah perkembangan di Laut Cina Selatan, yang menjadi wilayah sengketa antara Cina dan beberapa negara ASEAN, termasuk Filipina dan Indonesia.
“Seperti perkembangan di Laut Cina Selatan serta kerja sama dan inisiatif ASEAN,” katanya, merujuk pada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.
Bongbong dan Jokowi sepakat bahwa penting bagi ASEAN untuk bersatu dan menjaga sentralitasnya dalam menyelesaikan isu-isu regional.
Mereka juga sepakat bahwa ASEAN harus berpegang pada prinsip-prinsip hukum internasional dan menjaga peran positifnya dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.
“ASEAN harus terus berpegang pada prinsip prinsip hukum internasional dan menjaga positif force utk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran,” katanya.
Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan yang strategis dan kaya sumber daya, yang diklaim oleh Cina secara keseluruhan.
Namun, klaim tersebut bertentangan dengan zona ekonomi eksklusif yang dimiliki oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Pada tahun 2016, pengadilan arbitrase internasional memutuskan bahwa klaim Cina tidak memiliki dasar hukum, tetapi Cina menolak keputusan tersebut.
Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara Cina dan Filipina semakin tegang karena beberapa insiden di Laut Cina Selatan, termasuk tuduhan bahwa Cina menabrak kapal yang membawa kepala staf angkatan bersenjata Filipina pada awal bulan ini.
