Monitorday.com – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa jadwal pemberangkatan jamaah calon haji Indonesia tahun 2026 tetap berjalan sesuai rencana, meski situasi konflik di Timur Tengah masih berlangsung.

Ia menyampaikan, hingga saat ini tidak ada perubahan jadwal keberangkatan. Jamaah calon haji dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026, dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci sehari setelahnya, yakni 22 April 2026.

“Terkait pemberangkatan jamaah calon haji sampai saat ini belum ada perubahan. Masih tetap tanggal 21 April masuk asrama haji, kemudian pada 22 April berangkat,” ujar Irfan dalam keterangan yang disampaikan di Jombang, Jawa Timur, Minggu.

Menurutnya, berbagai persiapan telah dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah dan kini tinggal menunggu waktu pelaksanaan. Ia mengibaratkan kesiapan tersebut seperti penyelenggaraan sebuah acara besar yang seluruh kebutuhannya telah dipenuhi.

“Semuanya sudah siap, tinggal menunggu hari pemberangkatan jamaah calon haji,” katanya.

Meski demikian, pemerintah terus memantau perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji.

Irfan berharap ketegangan di kawasan tersebut dapat segera mereda sehingga umat Islam dari seluruh dunia dapat menjalankan ibadah haji dengan aman dan khusyuk.

“Kami berharap pihak-pihak yang berseteru dapat menghormati proses ibadah haji, sehingga umat Muslim bisa menjalankan ibadah dengan tenang,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan penyelenggaraan haji 2026 yang profesional, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Pengelolaan anggaran haji yang mencapai sekitar Rp18 triliun pun menjadi perhatian utama dalam aspek akuntabilitas.

Dalam upaya pengawasan, Kementerian Haji dan Umrah turut melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian Republik Indonesia, guna memastikan tata kelola keuangan dan pengadaan berjalan sesuai aturan.

Monitorday.com – Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) resmi mengeluarkan Surat Edaran terkait kebijakan efisiensi penggunaan fasilitas operasional di lingkungan kompleks parlemen.

Instruksi yang diterbitkan pada 27 Maret 2026 tersebut ditujukan kepada para pimpinan tinggi di lingkungan kesekretariatan serta pimpinan DPR RI. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah untuk menekan penggunaan anggaran dan sumber daya di lembaga negara.

Dalam edaran tersebut disebutkan bahwa efisiensi mencakup berbagai aspek operasional, mulai dari penggunaan listrik, air, telepon, bahan bakar minyak (BBM), hingga penyediaan jamuan rapat.

“Menindaklanjuti arahan Presiden dan Pimpinan DPR RI untuk melakukan efisiensi di lingkungan kementerian dan lembaga, maka Sekretariat Jenderal DPR RI mengeluarkan kebijakan untuk melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran,” demikian isi edaran tersebut.

Berikut isi lengkap Edaran tersebut:

1. Pengaturan operasional gedung dan kawasan DPR RI:

• Penggunaan listrik di lingkungan kantor dengan mematikan aliran listrik apabila sudah selesai digunakan maksimal sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.
• Operasional pendingin ruangan (Air Conditioner/AC) mulai pukul 07.00 – 18.00 waktu setempat.
• Lift dan eskalator akan dinyalakan mulai pukul 07.00 – 18.00 waktu setempat. Setelah pukul 18.00, akan dilakukan efisiensi penggunaan/operasional lift hingga 70%.
• Penggunaan telepon dan air disesuaikan dengan kebutuhan.
• Jam operasional sarana olah raga yang berdampak pada penggunaan listrik maksimal sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.

1. Pengaturan Kendaraan Operasional dan BBM:

• Penghematan BBM kendaraan dinas operasional Pejabat Tinggi Madya, Pejabat
• Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
• Kendaraan operasional pegawai disesuaikan dengan jadwal ditetapkannya WFH/WFA.

1. Pengaturan kegiatan dukungan rapat di Kesekretariatan DPR RI:

• Rapat yang bersifat internal di masing-masing Eselon I hanya menyediakan jamuan rapat berupa makan besar.
• Rapat yang dilaksanakan secara daring (online), tidak dapat diberikan jamuan rapat.

1. Pegawai dihimbau agar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum.

Langkah efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus mendukung kebijakan penghematan di lingkungan lembaga pemerintahan.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjadi sorotan setelah secara tidak sengaja menyebut Selat Hormuz sebagai “Selat Trump” dalam sebuah pidato di Miami, Amerika Serikat, Jumat (27/3).

Pernyataan itu disampaikan saat Trump berbicara dalam forum investasi di Future Investment Initiative, di tengah pembahasan mengenai negosiasi antara AS dan Iran yang berlangsung di tengah konflik kawasan.

“Kami sedang bernegosiasi saat ini. Dan akan jadi luar biasa jika kami melakukan sesuatu,” ujar Trump dalam pidato yang disiarkan melalui kanal YouTube Gedung Putih.

Namun, dalam lanjutan pernyataannya, Trump sempat keliru menyebut jalur pelayaran strategis tersebut. “Mereka harus membuka, mereka harus membuka Selat Trump. Maksud saya Hormuz. Maaf,” kata dia, sebelum segera mengoreksi ucapannya.

Trump juga menyadari bahwa pernyataan tersebut berpotensi menjadi sorotan media. Ia bahkan menyinggung kemungkinan pemberitaan yang akan muncul akibat ucapannya itu. “Berita-berita palsu akan melaporkan bahwa saya keceplosan,” ujarnya.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap Iran agar membuka akses Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia. Washington bahkan mempertimbangkan langkah militer, termasuk kemungkinan invasi ke Pulau Kharg, jika akses tersebut tetap ditutup.

Dalam kesempatan terpisah, Trump sempat mengusulkan pengelolaan bersama Selat Hormuz dengan Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik.

Namun demikian, Iran tetap bersikukuh menutup akses selat tersebut bagi AS, Israel, serta negara-negara yang dianggap mendukung keduanya. Langkah ini disebut sebagai respons atas serangan militer gabungan AS-Israel yang telah berlangsung sejak akhir Februari.

Konflik tersebut juga menewaskan sejumlah tokoh penting Iran, termasuk mantan Pemimpin Tertinggi, Ali Khamenei, serta pejabat tinggi pertahanan lainnya.

Hingga kini, ketegangan masih berlanjut. Pasukan Iran, termasuk Korps Garda Revolusi Islam, terus melancarkan serangan balasan yang menargetkan Israel dan aset Amerika Serikat di kawasan Teluk, memperbesar risiko eskalasi konflik di Timur Tengah.

Monitorday,com – Rusia dilaporkan meraup sekitar US$760 juta atau setara Rp12,89 triliun per hari dari ekspor minyak di tengah memanasnya konflik Iran melawan AS dan Israel yang mendorong kenaikan harga minyak mentah global.

Mengutip laporan TRT World, pendapatan dari penjualan minyak dan gas Rusia diperkirakan hampir dua kali lipat pada bulan ini. Nilainya melonjak dari sekitar US$12 miliar menjadi hampir US$24 miliar, berdasarkan data dari Institut Sekolah Ekonomi Kiev (KSE).

Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya harga energi dunia serta adanya penangguhan sementara sanksi dari Amerika Serikat, yang memberikan keuntungan tambahan bagi Moskow.

Bahkan jika konflik mereda dalam beberapa minggu ke depan, pendapatan ekspor minyak dan gas Rusia sepanjang tahun ini diproyeksikan mencapai US$218,5 miliar atau sekitar Rp3.707 triliun. Angka itu mencerminkan tambahan pendapatan tak terduga sebesar US$84 miliar, atau naik 63 persen dibandingkan skenario normal tanpa gangguan pasokan energi dari Timur Tengah.

Namun, jika konflik berlanjut hingga enam bulan ke depan, pendapatan tahunan Rusia berpotensi melonjak hingga US$386,5 miliar atau sekitar Rp6.557 triliun. Proyeksi tersebut hampir 188 persen lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelum krisis.

Dalam pertemuan ekonomi di Kremlin pada Senin (23/3), Presiden Rusia Vladimir Putin menyarankan perusahaan minyak dan gas memanfaatkan lonjakan pendapatan tersebut untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka.

Ia menekankan pentingnya menggunakan keuntungan tambahan dari kenaikan harga hidrokarbon global untuk mengurangi beban utang, khususnya kepada bank-bank domestik.

Selain itu, laporan tersebut juga menyebut Rusia turut diuntungkan oleh pelonggaran sementara sanksi AS terhadap beberapa pengiriman minyak yang sudah dimuat ke kapal tanker. Kebijakan ini dinilai menurunkan risiko transaksi bagi para pembeli di pasar global.

Monitorday.com – Masih dalam suasana Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyelenggaraan bazar dan hiburan rakyat bagi masyarakat di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Kegiatan tersebut akan digelar pada Sabtu sore (28/03/2026).

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan kebahagiaan Lebaran bagi masyarakat luas, khususnya warga Jakarta yang tidak mudik maupun yang telah kembali dari kampung halaman, terutama para keluarga penerima manfaat.

“Berawal dari tingginya antusiasme masyarakat saat Hari Lebaran minggu lalu di Istana, Bapak Presiden ingin sebanyak-banyaknya rakyat dapat berbagi kebahagiaan Lebaran dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan,” ujar Seskab.

Beragam kegiatan dan fasilitas disiapkan untuk masyarakat, mulai dari bazar rakyat hingga hiburan keluarga. Pemerintah menyediakan 100.000 kupon belanja sembako dan barang gratis senilai Rp500.000, serta 300.000 porsi makanan gratis yang disajikan oleh sekitar 800 pedagang UMKM kaki lima.

Selain itu, bazar rakyat juga melibatkan pedagang dari berbagai pusat perdagangan seperti Tanah Abang dan Senen, sehingga turut mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Untuk menambah kemeriahan, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik, termasuk 1.000 unit sepeda dan 100 unit motor listrik sebagai doorprize bagi pengunjung.

Suasana kebersamaan juga dihadirkan melalui beragam permainan anak serta panggung hiburan rakyat yang menampilkan grup musik Wali dan Bagindas. Kegiatan yang berlangsung di Silang Monas mulai pukul 16.00 hingga 21.00 WIB ini diharapkan menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa perayaan Idulfitri bukan hanya menjadi tradisi tahunan tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan, menghadirkan kebahagiaan, serta mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

“Lebaran kali ini bukan hanya tentang tradisi, tapi tentang hadirnya kebahagiaan dan kebersamaan untuk semua,” pungkas Seskab

Monitorday.com — Pemerintah Iran memberikan respons positif atas permintaan Pemerintah Indonesia terkait keselamatan dan kelancaran lintas dua kapal tanker milik Pertamina yang hingga kini masih tertahan di kawasan Selat Hormuz.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Vahd Nabyl A. Mulachela, dalam keterangan resmi pada Jumat (27/3/2026). Ia mengungkapkan bahwa telah terjadi perkembangan signifikan dalam proses negosiasi antara kedua negara.

“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran,” ujar Nabyl.

Menindaklanjuti respons tersebut, berbagai langkah teknis dan operasional kini tengah dijalankan oleh pihak-pihak terkait. Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan waktu pasti kapan kedua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) itu dapat kembali melanjutkan pelayaran keluar dari jalur strategis tersebut.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 4 Maret 2026 menegaskan bahwa pendekatan negosiasi menjadi strategi utama pemerintah dalam upaya pembebasan kapal tanker tersebut. Ia juga memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu ketahanan energi nasional karena pemerintah telah menyiapkan alternatif pasokan energi dari negara lain.

Di sisi lain, pernyataan terbaru dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebutkan bahwa negaranya memberikan izin lintas bagi kapal-kapal dari “negara sahabat” di Selat Hormuz. Namun, kapal yang berasal dari Amerika Serikat, Israel, serta negara yang dikategorikan sebagai “negara agresor” tetap dilarang melintas.

Dalam daftar awal negara sahabat yang dirilis oleh Teheran, Indonesia belum termasuk. Daftar tersebut mencakup China, Rusia, India, Pakistan, Irak, dan Malaysia.

Sementara itu, berdasarkan data pelacak kapal real-time MarineTraffic yang dikutip Anadolu, sekitar 1.900 kapal tercatat tidak dapat bergerak di perairan sekitar Selat Hormuz dalam periode 20 hingga 22 Maret 2026.

Monitorday.com — Pemerintah semakin serius membangun ekosistem pendidikan yang sehat di tengah pesatnya digitalisasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), melalui penguatan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH) serta penerapan konsep 3S: Screen Time, Screen Zone, dan Screen Break.

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya penggunaan gawai di kalangan anak yang dinilai berpotensi mengganggu proses belajar dan perkembangan karakter.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah bentuk pelarangan teknologi, melainkan upaya pengelolaan yang lebih bijak.

“Kebijakan penundaan akses anak pada platform digital berisiko merupakan langkah penting agar teknologi tetap menjadi alat pendukung pendidikan. Guru di jenjang pendidikan dasar dan menengah memegang peran sentral dalam menyukseskan kebijakan ini,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).

Kemendikdasmen menilai suasana belajar yang sehat, aman, dan kondusif merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Dalam lingkungan tersebut, anak tidak hanya menyerap ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan sosial seperti empati dan interaksi sesuai tahap perkembangan.

Namun, tantangan baru muncul seiring meningkatnya adiksi gawai dan paparan platform digital berisiko yang tidak terkendali.

Gerakan 7 KAIH dirancang untuk menanamkan kebiasaan positif sejak dini, seperti disiplin, tanggung jawab, empati, serta keseimbangan antara aktivitas akademik dan fisik.

Sementara itu, konsep 3S meliputi:

• Screen Time: pengaturan durasi penggunaan gawai
• Screen Zone: penetapan area khusus penggunaan perangkat digital
• Screen Break: pemberian jeda berkala dari paparan layar

Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi lembaga internasional seperti World Health Organization dan UNICEF, yang menekankan pentingnya pembatasan waktu layar bagi anak demi menjaga kesehatan fisik dan mental, termasuk kualitas tidur, konsentrasi, serta perkembangan sosial-emosional.

Sejumlah riset juga menunjukkan bahwa paparan layar berlebihan dapat berdampak pada kemampuan fokus dan regulasi emosi, terutama pada anak usia sekolah dasar.

Meski menerapkan pembatasan, Kemendikdasmen memastikan transformasi digital pendidikan tetap berjalan. Program literasi digital akan terus dilaksanakan secara paralel, dengan penguatan peran guru dalam mendampingi siswa.

Abdul Mu’ti juga mengimbau masyarakat agar tidak panik terhadap kebijakan tersebut.

“Kami mendorong sekolah menyediakan lebih banyak alternatif kegiatan fisik bagi peserta didik. Penguatan karakter melalui 7 KAIH dan 3S harus berjalan optimal. Teknologi adalah alat, tetapi karakter adalah kemudi,” tegasnya.

Kemendikdasmen menekankan bahwa keberhasilan implementasi PP Tunas tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Guru diharapkan menjadi pendamping utama dalam penggunaan teknologi di sekolah, sementara orang tua berperan aktif mengawasi penggunaan gawai di rumah.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam ekosistem digital yang aman, terarah, serta mendukung pembentukan karakter yang kuat.

Dengan penerapan 7 KAIH dan konsep 3S, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga kokoh secara moral dan sosial.

Monitorday.com – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap platform digital yang tidak mematuhi aturan perlindungan anak di ruang digital sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Jumat (27/3) malam. Ia menegaskan seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib menyesuaikan produk, fitur, dan layanan mereka dengan regulasi yang berlaku.

“Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan. Setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Meutya memberikan apresiasi kepada platform X dan Bigo Live yang dinilai telah sepenuhnya mematuhi ketentuan PP Tunas. Sementara TikTok dan Roblox disebut cukup kooperatif meski belum sepenuhnya memenuhi aturan.

Adapun platform lain seperti Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube dinilai masih belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

PP Tunas mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026 dan mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi anak-anak dari potensi risiko di ruang digital.

Meutya menekankan bahwa perlindungan anak harus bersifat universal dan tidak diskriminatif. Ia meminta platform digital tidak membedakan penerapan kebijakan perlindungan anak antarnegara.

“Prinsipnya harus universal dan nondiskriminatif. Tidak boleh ada perbedaan, di satu negara aturan ditaati, di negara lain tidak,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Meutya, akan terus mendorong platform yang belum patuh agar segera menyesuaikan diri. Jika tidak, pemerintah siap mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sanksi yang dapat dijatuhkan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, mulai dari teguran administratif, penghentian akses sementara, hingga pemutusan akses layanan.

Pada tahap awal implementasi, aturan ini akan difokuskan pada delapan platform digital dengan tingkat risiko tinggi, yakni YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak di Indonesia.

Monitorday.com — Otoritas Pemerintah Israel kembali melarang umat Muslim melaksanakan shalat Jumat di Masjid Al-Aqsa untuk pekan keempat berturut-turut. Kawasan masjid tersebut tetap ditutup sejak akhir Februari 2026 di bawah kebijakan darurat terkait konflik dengan Iran.

Polisi Israel menutup seluruh akses masuk ke kompleks Al-Aqsa dan menempatkan pasukan di kawasan Kota Tua Yerusalem guna mencegah jamaah memasuki area tersebut.

Penutupan ini terjadi setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, dengan alasan keamanan serta larangan berkumpul dalam jumlah besar yang diberlakukan oleh Komando Front Dalam Negeri.

Sejak kebijakan tersebut diterapkan, aktivitas ibadah di Al-Aqsa hanya diperbolehkan bagi penjaga dan anggota Waqf Islam yang bertanggung jawab atas pengelolaan situs suci tersebut. Selain itu, Gereja Makam Kudus yang merupakan salah satu tempat suci utama umat Kristen juga turut ditutup.

Sejumlah saksi mata menyebutkan bahwa aparat kepolisian mencegah warga Palestina melaksanakan ibadah di sekitar tembok Kota Tua, termasuk di Jalan Salahuddin. Meski terdapat seruan untuk tetap beribadah sedekat mungkin dengan Al-Aqsa, banyak warga akhirnya memilih melaksanakan salat di masjid-masjid kecil yang tersebar di seluruh Yerusalem.

Pada Rabu (25/3), pemerintah Israel memperpanjang status darurat hingga pertengahan April. Namun, belum ada kepastian apakah penutupan Al-Aqsa akan berlangsung hingga periode tersebut.

Larangan ini juga berdampak pada pelaksanaan salat Idul Fitri tahun ini, yang untuk pertama kalinya tidak dapat digelar di Al-Aqsa sejak Israel menduduki Yerusalem Timur pada peristiwa Perang Enam Hari.

Kebijakan tersebut menuai kecaman dari berbagai negara Arab dan Muslim. Sejumlah jamaah menilai penutupan tempat ibadah itu tidak memiliki dasar yang kuat dan diduga sarat dengan kepentingan politik.

Monitorday.com — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Jakarta pada Jumat (27/3/2026).

Kunjungan ini dilakukan atas undangan resmi pemerintah Indonesia dan akan difokuskan pada pembahasan sejumlah isu strategis, terutama perkembangan geopolitik global terkini.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk merespons dinamika global, khususnya konflik di kawasan Asia Barat serta dampaknya terhadap stabilitas regional dan ekonomi dunia.

Pemerintah Malaysia menyebutkan bahwa situasi global saat ini menuntut koordinasi yang erat antara negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia dan Malaysia, guna menyelaraskan posisi dan memperkuat kerja sama strategis.

Pertemuan antara kedua pemimpin diharapkan mampu mendorong langkah diplomatik bersama dalam meredakan ketegangan global, sekaligus menjaga kelancaran jalur perdagangan dan rantai pasok yang vital bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara.

Selain itu, ASEAN juga menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Kedua pemimpin diperkirakan akan menegaskan pentingnya memperkuat peran ASEAN sebagai blok regional yang solid dan berprinsip dalam menjaga perdamaian, stabilitas, serta ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Di sisi lain, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas selama kunjungan berlangsung. Penutupan jalan akan dilakukan secara situasional, mengikuti pergerakan rombongan kenegaraan.

Sejumlah ruas jalan protokol yang terdampak antara lain Jalan Halim Perdanakusuma, Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, hingga Jalan Merdeka Barat, dengan pengaturan mulai pukul 15.30 WIB.

Kunjungan ini bukan yang pertama bagi Anwar Ibrahim ke Jakarta dalam rangka bertemu Presiden Prabowo. Sebelumnya, pada 29 Juli 2025, kedua pemimpin telah menggelar pertemuan konsultasi tahunan yang menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, mulai dari penyelesaian isu bilateral hingga penguatan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.