Monitorday.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditegaskan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan nutrisi siswa. Pemerintah menyebut program ini sebagai bagian integral dari penguatan pendidikan karakter sekaligus penggerak ekonomi rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (3/3/2026).

Menurut Abdul Mu’ti, MBG terintegrasi dalam gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH), yang mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur lebih awal.

“Program MBG membantu meningkatkan motivasi belajar siswa, menghadirkan pengalaman menyenangkan saat makan bersama, sekaligus membuka akses pangan bergizi bagi murid dari keluarga sosio-ekonomi rendah,” ujarnya, merujuk riset kolaboratif dengan LabSosio UI.

Secara nasional, MBG telah menjangkau 49,6 juta murid atau sekitar 93 persen dari total 53,4 juta siswa di Indonesia. Program ini berjalan di 288.845 sekolah, setara 66,5 persen dari total satuan pendidikan.

Pemerintah juga mendistribusikan modul edukasi dan pedoman pelaksanaan MBG yang terintegrasi dengan pendidikan karakter ke seluruh sekolah pelaksana.

Untuk mendukung program tersebut, anggaran pendidikan 2026 diproyeksikan meningkat hingga di atas Rp100 triliun. Dana itu akan dialokasikan untuk revitalisasi sekitar 70 ribu sekolah serta penguatan digitalisasi pembelajaran melalui penggunaan papan interaktif digital.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya kecukupan gizi dalam membentuk kualitas sumber daya manusia.

“SDM unggul ditentukan oleh asupan yang cukup. Sekolah bagus saja tidak cukup jika anak kurang gizi atau stunting. Jika 82,9 juta penerima manfaat makan satu telur sehari, dampak ekonominya luar biasa,” kata Zulkifli.

Pernyataan tersebut menegaskan korelasi antara kecukupan protein dengan kecerdasan dan produktivitas generasi muda.

Dukungan terhadap MBG juga datang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi. Ia menyebut program ini sebagai bentuk perlindungan anak berbasis komunitas.

Kementerian PPPA melibatkan Ruang Bersama Indonesia, Forum Anak di 34 provinsi, serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk memastikan partisipasi anak dan pengasuhan berjalan optimal. Perempuan turut dilibatkan sebagai penggerak utama di dapur MBG dan pelaku UMKM lokal.

Sebagai pelaksana teknis, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat dampak ekonomi signifikan, khususnya di Jawa Tengah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut sebanyak 3.826 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dengan nilai perputaran uang mencapai Rp6 triliun.

“Setiap SPPG menerima Rp1 miliar per bulan. Sebanyak 70 persen dialokasikan untuk membeli bahan baku dari petani dan UMKM lokal. Ini suntikan ekonomi langsung ke desa,” jelasnya.

Program tersebut melibatkan 152.593 relawan, 12.598 pemasok, dan 1.837 koperasi di Jawa Tengah.

Dari sisi suplai protein, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat distribusi ikan melalui UMKM binaannya. Saat ini, pasokan disalurkan ke 128 SPPG di 15 provinsi, mencakup komoditas tuna, lele, nila, hingga patin.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, menyatakan program Seribu Kampung Nelayan Merah Putih akan semakin mendekatkan sentra produksi ikan dengan kebutuhan SPPG.

Menutup rapat koordinasi, Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program.

“Jika ada yang belum sempurna, kita perbaiki. Targetnya jelas: 100 persen anak Indonesia mendapatkan hak gizi layak sekaligus pendidikan karakter yang kuat,” tegasnya.

Dengan capaian luas dan dampak ekonomi yang signifikan, MBG kini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan berkarakter, sekaligus menggerakkan roda ekonomi dari desa.

Monitorday.com — Kursi kepemimpinan tertinggi Iran resmi terisi. Mojtaba Hosseini Khamenei ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran yang baru oleh Majelis Ahli Iran, Rabu (4/3/2026).

Mojtaba menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Penunjukan tersebut pertama kali dilaporkan oleh media Iran International dan dikonfirmasi sejumlah sumber dalam negeri.

Pemilihan Mojtaba dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Majelis Ahli, lembaga ulama yang berwenang menunjuk dan memberhentikan Pemimpin Tertinggi Iran.

Ali Khamenei, yang memimpin Iran selama 36 tahun, menjadi korban dalam serangan udara bertajuk Operation Epic Fury. Kompleks kediamannya di Teheran dilaporkan menjadi sasaran utama dalam operasi tersebut.

Serangan itu tidak hanya merenggut nyawa Khamenei, tetapi juga sejumlah anggota keluarganya. Putri, menantu, dan cucunya dilaporkan tewas di lokasi kejadian. Istrinya, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, sempat menjalani perawatan intensif sebelum akhirnya meninggal dunia beberapa hari kemudian.

Jenazah Ali Khamenei dijadwalkan dimakamkan di kota suci Mashhad. Sebelum prosesi pemakaman, pemerintah akan menggelar upacara penghormatan nasional di Teheran. Pengumuman tersebut disampaikan melalui kanal resmi Korps Garda Revolusi Islam. Hingga kini, tanggal pasti pemakaman masih dirahasiakan.

Sebelum penunjukan resmi dilakukan, pemerintahan Iran dijalankan sementara oleh Dewan Kepemimpinan Sementara. Dewan ini terdiri atas Alireza Arafi, Presiden Masoud Pezeshkian, dan Ketua Mahkamah Agung Gholamhossein Mohseni Ejei.

Ketiganya bertugas memastikan stabilitas pemerintahan hingga Majelis Ahli menyelesaikan proses suksesi. Ali Khamenei sebelumnya tidak pernah secara terbuka menunjuk penerusnya, sehingga proses pemilihan berlangsung dalam situasi darurat.

Dengan terpilihnya Mojtaba, estafet kepemimpinan keluarga Khamenei berlanjut. Selama ini, Mojtaba dikenal sebagai figur berpengaruh di lingkaran elite kekuasaan Iran, meski jarang tampil di ruang publik.

Kematian Ali Khamenei dan pengangkatan Mojtaba diperkirakan akan memengaruhi peta geopolitik Timur Tengah. Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat dan Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penunjukan tersebut.

Di dalam negeri, proses suksesi yang berlangsung cepat dan relatif tertib dinilai menunjukkan soliditas struktur kekuasaan Iran di tengah tekanan eksternal. Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan baru.

Komunitas internasional kini menanti langkah pertama Mojtaba Khamenei, terutama dalam merespons ketegangan dengan Barat dan menentukan arah kebijakan strategis Iran ke depan.

[domian-capital] – Eskalasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah telah menempatkan China dalam posisi geopolitik paling sulit dalam satu dekade terakhir. Sebagai mitra strategis utama Iran sekaligus konsumen minyak mentah terbesar di dunia, Beijing kini terpaksa menyeimbangkan kecaman diplomatik terhadap Barat dengan tekanan ekonomi yang kuat terhadap Teheran guna mencegah keruntuhan pasar energi global.

Di balik retorika solidaritas, pemerintah China dilaporkan tengah melakukan upaya diplomasi pintu belakang yang intensif. Menteri Luar Negeri Wang Yi telah berkomunikasi langsung dengan otoritas di Teheran untuk memastikan bahwa respons militer Iran tidak menyasar infrastruktur energi kritis atau menutup Selat Hormuz. Data pelayaran menunjukkan bahwa sekitar 15 hingga 20 juta barel minyak per hari melewati jalur sempit tersebut, di mana lebih dari 25% dari total ekspor tersebut ditujukan langsung ke pelabuhan-pelabuhan di daratan China.

Secara resmi, Beijing mengambil sikap keras terhadap tindakan militer Amerika Serikat dan Israel. Kementerian Luar Negeri China melabeli serangan udara gabungan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan yang tidak dapat diterima dan memperingatkan bahwa “api perang” ini akan menciptakan ketidakstabilan permanen di kawasan. Bagi Beijing, serangan ini bukan sekadar konflik regional, melainkan ancaman langsung terhadap investasi infrastruktur senilai miliaran dolar di bawah payung Belt and Road Initiative yang menghubungkan China ke Teluk Persia.

Namun, di balik layar, urgensi ekonomi menjadi prioritas utama. Sejak serangan dimulai, harga minyak mentah Brent telah melonjak melewati ambang batas kritis, sebuah kondisi yang mengancam target pertumbuhan ekonomi China yang dipatok pada angka 5% untuk tahun ini. Jika Iran memutuskan untuk memblokade Selat Hormuz sebagai bentuk balasan terhadap AS, para analis ekonomi memperkirakan biaya logistik global akan naik sebesar 30% dalam hitungan hari, sebuah skenario yang ingin dihindari Beijing dengan segala cara.

Kekhawatiran China juga didorong oleh ketergantungan energi yang asimetris. Meskipun China memiliki perjanjian kerja sama strategis 25 tahun dengan Iran yang ditandatangani pada 2021, Beijing juga sangat bergantung pada stabilitas di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab—rival regional Iran yang juga menjadi pemasok energi utama bagi industri China. Kehancuran infrastruktur di salah satu sisi akan menyebabkan efek domino yang menghancurkan rantai pasok manufaktur global yang berpusat di China.

Saat ini, posisi strategis China adalah mencoba mempertahankan statusnya sebagai “broker perdamaian” yang rasional, kontras dengan pendekatan militeristik Amerika Serikat. Dengan memanfaatkan hubungan ekonomi yang erat, China mencoba membujuk Iran agar melakukan “perlawanan yang terkontrol” tanpa memicu perang total yang dapat melumpuhkan ekonomi dunia. Keberhasilan atau kegagalan diplomasi sunyi Beijing ini diyakini akan menjadi ujian terbesar bagi pengaruh China di Timur Tengah pasca-rekonsiliasi Arab Saudi-Iran tahun lalu.

Monitorday.com – Ketegangan politik di Amerika Serikat mencapai titik didih setelah sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat dan faksi “America First” di Partai Republik mulai menyalahkan Israel atas keterlibatan militer AS dalam konflik dengan Iran. Kelompok ini menuduh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memengaruhi kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump hingga menyeret Washington ke dalam ambang perang terbuka.

Kritik tajam muncul di tengah laporan meningkatnya operasi militer di Timur Tengah yang melibatkan aset strategis Amerika Serikat. Para politisi yang berseberangan kini bersatu dalam retorika yang menuntut transparansi lebih besar mengenai sejauh mana koordinasi keamanan antara Tel Aviv dan Gedung Putih mempengaruhi keputusan untuk menyerang target-target Iran.

“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat didikte oleh kepentingan negara lain, termasuk sekutu terdekat kita, yang pada akhirnya mempertaruhkan nyawa tentara Amerika di medan perang yang tidak perlu,” ujar salah satu senator senior Demokrat dalam pernyataan resminya.

Perpecahan ini menandai pergeseran signifikan di Capitol Hill, di mana dukungan terhadap Israel yang biasanya bersifat bipartisan kini mulai retak akibat kekhawatiran akan keterlibatan militer jangka panjang. Faksi Republik yang pro-isolasionis pun secara terbuka mempertanyakan manfaat strategis dari eskalasi ini bagi kepentingan domestik Amerika Serikat.

“Prioritas utama kita adalah keamanan nasional Amerika Serikat di atas segalanya, dan mendorong Presiden ke dalam perang dengan Iran demi agenda regional pihak lain adalah pengkhianatan terhadap prinsip ‘America First’,” tegas seorang anggota Kongres dari faksi loyalis Trump.

Hingga saat ini, pihak Gedung Putih dan pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. Namun, situasi ini memperjelas adanya tekanan domestik yang semakin kuat bagi Presiden Trump untuk menyeimbangkan hubungan aliansinya dengan janji kampanye untuk mengakhiri keterlibatan militer Amerika Serikat di luar negeri.

Monitorday.com – Pemerintah Iran menegaskan bahwa perang yang tengah berlangsung dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel akan berakhir apabila “agresi dihentikan”.

Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, kepada wartawan pada Selasa, saat meninjau sebuah sekolah dasar di Teheran yang dilaporkan terdampak serangan AS-Israel.

“Perang ini tidak dimulai oleh Iran, yang memilih diplomasi,” ujar Baghaei.

Menurut data pemerintah Iran, serangan besar-besaran yang dilancarkan AS dan Israel pada Sabtu (28/2) telah menewaskan hampir 800 orang. Korban disebut termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta sejumlah pejabat tinggi militer.

Serangan tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah AS dan Iran menyelesaikan putaran ketiga perundingan nuklir tidak langsung yang dimediasi oleh Oman.

Baghaei mengatakan, banyak pihak di dalam negeri menentang perundingan dengan AS, merujuk pada pengalaman sebelumnya ketika Iran tetap menjadi sasaran serangan meski proses diplomasi berlangsung.

Ia mendesak Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional untuk segera campur tangan sebelum konflik meluas ke kawasan lain.

“Iran telah bersumpah untuk bertempur dengan seluruh kekuatan kami dalam pertempuran ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah mempertahankan negara dari serangan.

Menurut Baghaei, selama satu setengah tahun terakhir Iran menerima banyak pesan yang saling bertentangan dan dinilai menyesatkan. “Sekarang adalah waktu untuk berperang dan membela tanah air. Apa pun yang mengalihkan perhatian kami harus disingkirkan,” katanya.

Baghaei juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai sikap “tidak bertindak dan acuh tak acuh” komunitas internasional terhadap pelanggaran hukum internasional.

Ia menyatakan dunia menyaksikan berbagai agresi tanpa memberikan respons memadai. “Jika negara-negara yang mengklaim menjunjung supremasi hukum dan berperan dalam membentuk sistem norma internasional serta Piagam PBB tidak bertindak, api pelanggaran hukum akan melanda semua negara,” ujarnya.

Sejauh ini, Iran dilaporkan telah meluncurkan 15 gelombang serangan rudal dan drone ke wilayah Israel serta aset-aset AS di kawasan Timur Tengah, termasuk di Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi.

Sejumlah negara tersebut mengecam serangan Iran dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Ketegangan yang terus meningkat di kawasan menimbulkan kekhawatiran meluasnya konflik dan dampak yang lebih besar terhadap stabilitas regional maupun global.

Monitorday.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite tidak akan mengalami kenaikan, meskipun harga minyak dunia meroket akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam Konferensi Pers Perkembangan Terkini Timur Tengah dan Implikasi terhadap Sektor ESDM yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

“Kalau harga BBM yang subsidi, yang bensin Pertalite, itu mau (harga minyak dunia) naik berapa pun, tetap harganya sama sebelum ada perubahan dari pemerintah,” ujar Bahlil.

Sebaliknya, BBM nonsubsidi seperti Pertamax akan mengalami penyesuaian harga mengikuti fluktuasi minyak mentah dunia.

Bahlil mengungkapkan harga minyak dunia saat ini telah mencapai 78–80 dolar AS per barel, melampaui asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar 70 dolar AS per barel.

Sebagai negara yang masih mengimpor minyak sekitar 1 juta barel per hari, lonjakan harga tersebut berpotensi membebani APBN melalui peningkatan subsidi energi.

Namun demikian, Indonesia juga memperoleh tambahan pendapatan dari produksi minyak dalam negeri yang mencapai sekitar 600 ribu barel per hari.

“Selisih ini yang sedang kami hitung,” kata Bahlil.

Ia menegaskan, perhitungan dilakukan secara hati-hati karena berkaitan langsung dengan kebijakan subsidi energi nasional.

Hingga usai rapat Dewan Energi Nasional, pemerintah memastikan belum ada rencana menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Sampai dengan kami rapat tadi, belum ada (kenaikan harga BBM subsidi), jadi aman-aman saja. Hari raya yang baik, puasa yang baik, insya Allah belum ada kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Kenaikan harga minyak dunia dipicu eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Pada Sabtu (28/2/2026), AS dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk Ibu Kota Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan dan korban sipil.

Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.

Pada Minggu (1/3/2026), Presiden AS Donald Trump mengklaim pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, tewas dalam serangan gabungan AS-Israel. Televisi pemerintah Iran turut mengonfirmasi kematian tersebut.

Di tengah memanasnya situasi, media Iran melaporkan bahwa Selat Hormuz secara efektif telah ditutup, meski belum ada pengumuman resmi mengenai blokade formal.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang menangani sekitar seperlima perdagangan minyak dunia serta volume besar ekspor gas alam cair dari kawasan Teluk, sehingga gangguan di wilayah tersebut berdampak langsung pada lonjakan harga energi global.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin agenda Pertemuan Silaturahmi dan Diskusi Kebangsaan yang dihadiri para mantan Presiden RI, tokoh nasional, serta jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo duduk di tengah meja utama. Di sisi kanannya tampak Presiden ke-7 RI Joko Widodo, sementara di sisi kiri duduk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelum menempati posisi tersebut, Prabowo memasuki ruang pertemuan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama Jokowi dan SBY. Turut hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, serta Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, yang berjalan di belakang Presiden.

Mengenakan safari cokelat khas dengan peci hitam, Prabowo kemudian berkeliling menyalami para tamu undangan. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani yang duduk satu meja dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Presiden juga terlihat menerima sebuah buku bersampul putih dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) seusai berjabat tangan. “Wuih, terima kasih,” ujar Presiden singkat.

Selanjutnya, Prabowo menyapa Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan jajaran Kabinet Merah Putih lainnya, termasuk Menteri Investasi Rosan Roeslani yang hadir dengan busana formal.

Sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis juga tampak hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Para tokoh duduk mengelilingi meja panjang yang dilengkapi perangkat layar, sembari berdiskusi mengenai berbagai isu strategis nasional.

Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik turut hadir, antara lain Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi lintas kepemimpinan nasional sekaligus forum diskusi strategis untuk membahas berbagai isu kebangsaan.

Monitorday.com- Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada hari Senin guna membahas eskalasi serangan yang dilakukan Iran terhadap Kerajaan dan negara-negara tetangga. Berdasarkan laporan resmi dari Saudi Press Agency (SPA), kedua pemimpin tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan regional yang semakin tidak menentu. Fokus utama pembicaraan ini adalah mengenai ancaman keamanan kedaulatan yang berdampak langsung pada stabilitas negara-negara di kawasan semenanjung Arab.

Kremlin juga merilis pernyataan terkait panggilan telepon tersebut, yang menegaskan bahwa kedua belah pihak menyatakan kekhawatiran serius terhadap risiko nyata perluasan konflik secara masif. Menurut pihak Rusia, ketegangan ini telah mulai memengaruhi wilayah sejumlah negara Arab dan dikhawatirkan dapat memicu konsekuensi yang sangat katastropik bagi keamanan global. Dialog antara Riyadh dan Moskow ini menjadi krusial mengingat posisi kedua negara sebagai pemain kunci dalam peta politik dan energi dunia di tengah gejolak perang.

Secara terpisah pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, juga mengadakan pembicaraan intensif dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan. Dalam diskusi tersebut, kedua menteri menekankan bahwa Rusia dan Arab Saudi berdiri pada posisi yang sama dalam menuntut penghentian segera semua permusuhan di kawasan tersebut. Mereka sepakat bahwa langkah-langkah prioritas harus segera diambil untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih lanjut dari kalangan warga sipil yang tidak berdosa.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah perlindungan terhadap infrastruktur sipil, baik di Iran maupun di negara-negara tetangganya, agar tidak menjadi sasaran militer. Kerja sama diplomatik ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang di tengah kebuntuan negosiasi internasional yang melibatkan kekuatan Barat. Kesepakatan untuk mengedepankan hukum internasional dan perlindungan kemanusiaan menjadi poin sentral yang dihasilkan dalam komunikasi tingkat tinggi antara pejabat senior kedua negara tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di lapangan masih dipantau secara ketat oleh komunitas internasional guna mengantisipasi serangan balasan yang mungkin terjadi. Upaya diplomasi telepon ini dianggap sebagai langkah taktis untuk mencegah perang terbuka yang lebih luas yang dapat mengganggu jalur logistik dan pasokan minyak dunia. Arab Saudi menegaskan akan terus menjalin komunikasi dengan mitra global guna memastikan keamanan wilayahnya tetap terjaga dari provokasi militer pihak mana pun di masa depan.

Monitorday.com– Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menolak tawaran mediasi dari Presiden Prabowo Subianto menyusul serangan yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. Penolakan ini disampaikan Boroujerdi di Jakarta, menekankan pandangan Iran terhadap proses perundingan dengan AS.

Menurut Boroujerdi, Iran meyakini bahwa mediasi atau perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat tidak akan memberikan dampak signifikan. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa AS tidak terikat dan tidak patuh pada hasil perundingan apa pun, sehingga upaya mediasi dianggap tidak berguna.

“Kami meyakini bahwa saat ini tidak ada negosiasi dan perundingan apa pun dengan pemerintah Amerika yang akan berguna, karena mereka tidak terikat dan tidak patuh pada hasil apa pun,” tegas Boroujerdi dalam jumla pers di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Meskipun demikian, Boroujerdi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah bersedia memfasilitasi usai serangan tersebut, merujuk pada inisiatif Presiden Prabowo Subianto.

Selain menolak mediasi, Boroujerdi berharap negara-negara Islam menilai serangan AS dan Israel ke Iran sebagai tindakan ilegal. Ia juga meminta negara-negara Islam untuk turut mendukung Iran dengan menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan tersebut.

Lebih lanjut, Boroujerdi juga mengharapkan dukungan dari negara-negara Islam dapat disalurkan melalui mekanisme organisasi internasional. Organisasi seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebagai platform yang tepat untuk mendukung Iran.

Monitorday.com– Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) didorong untuk menjadi garda terdepan dalam pemberian akses pendidikan nonformal yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat. Peran ini dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, saat kunjungannya ke Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pekalongan, beberapa waktu lalu.

“Pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam memperluas akses belajar dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal. SKB menjadi garda terdepan dalam menghadirkan kesempatan kedua yang berkualitas bagi masyarakat,” jelasnya.

“Dimulai dari asesmen awal, modifikasi strategi pembelajaran, pendampingan berkelanjutan, hingga evaluasi yang berkeadilan, semua harus dirancang dengan prinsip keberpihakan pada kebutuhan warga belajar,” tegas Nugraheni.

“Lulusan pendidikan kesetaraan harus memiliki kompetensi yang aplikatif dan berdaya saing. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pendidik, tata kelola lembaga, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci peningkatan mutu,” imbuhnya.

Nugraheni juga menekankan bahwa penerapan inklusivitas tidak berhenti pada penerimaan peserta didik, melainkan juga pada proses pembelajaran yang dirancang adaptif sesuai kebutuhan individu. Lebih lanjut, integrasi pendidikan dengan program pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang urgen, di mana pendidikan kesetaraan diharapkan tidak hanya berorientasi pada perolehan ijazah, tetapi juga pada penguatan kecakapan hidup (life skills), keterampilan vokasional, dan kemandirian warga belajar. Kepala SKB Kota Pekalongan, Lisa Anggraeni, menuturkan bahwa pihaknya telah menerapkan layanan pembelajaran adaptif dengan pembagian waktu, yakni penyelenggaraan Program Paket A inklusi dan Paket A reguler pada pagi hari, serta Program Paket B dan Paket C pada sore hari.