Monitorday.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3 kilogram mulai digunakan sebagai alternatif LPG subsidi pada 2027. Saat ini, proyek tersebut masih menjalani evaluasi teknis dan bisnis sebelum masuk tahap uji coba terbatas di masyarakat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan prototipe CNG 3 kg telah menjalani pengujian selama satu bulan di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Evaluasi masih berlangsung untuk memastikan kesiapan teknologi, keamanan tabung, serta mekanisme distribusi dari hulu hingga konsumen.

“Jadi ini nanti akan memakan waktu beberapa bulan lagi sehingga kita harapkan di 2027 sudah bisa diimplementasikan, Insyaallah,” ujar Laode di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Setelah evaluasi selesai, pemerintah berencana melanjutkan proyek ke tahap uji coba terbatas di sejumlah kota besar. Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang menjadi wilayah yang dibidik karena dinilai memiliki infrastruktur jaringan pipa gas yang memadai. Jawa Barat juga masuk dalam sasaran percontohan awal.

Pemerintah menegaskan, selesainya pengujian laboratorium belum berarti CNG 3 kg siap dipasarkan secara luas. Kesiapan distribusi dan proses bisnis masih harus dipastikan sebelum implementasi dilakukan.

Proyek yang diberi nama Tabung Merah Putih ini pada tahap awal menggunakan sekitar 15 tabung prototipe impor dari China. Tabung tersebut mengadopsi teknologi tipe 4 berbahan komposit plastik dan fiberglass, yang lebih ringan dibandingkan tabung baja konvensional.

Desain ini ditujukan untuk memudahkan penggunaan di rumah tangga, terutama agar tabung pengganti LPG tidak lebih berat dan merepotkan konsumen.

“Material tabung ini sudah sampai ke tipe 4. Tipe 1 semua logam, kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti nggak merasa kok penggantinya berat,” kata Laode.

Meski prototipe awal masih diimpor, ESDM membuka peluang produksi dalam negeri jika kebutuhan meningkat. Pengadaan selanjutnya direncanakan melalui skema bisnis antarbadan usaha atau business to business (B2B), tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengembangan CNG 3 kg berlangsung di tengah rencana pemerintah memangkas alokasi LPG dalam RAPBN 2027 menjadi 8 juta metrik ton, dari usulan awal 8,945 juta metrik ton.

Sekretaris Jenderal ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan pengurangan kuota tersebut merupakan bagian dari upaya menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI pada 24 September 2026, subsidi energi 2027 disepakati sebesar Rp261,5 triliun, turun Rp11,44 triliun dari usulan awal.

“Kan nanti tahun depan sudah mulai ada ini juga CNG dan seterusnya,” ujar Erani.

Selain CNG, pemerintah menyiapkan alternatif lain untuk mengurangi ketergantungan pada LPG, antara lain kompor listrik, perluasan jaringan gas rumah tangga (jargas), dan pengembangan transmisi pipa.

ESDM memastikan harga jual CNG 3 kg direncanakan setara dengan LPG 3 kg agar peralihan energi tidak menambah beban pengeluaran masyarakat.

Di sisi lain, penggunaan CNG diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga 30 persen karena memanfaatkan pasokan gas domestik, sehingga ketergantungan terhadap LPG impor dapat dikurangi.

Pemerintah berharap implementasi pada 2027 menjadi salah satu langkah untuk menekan impor LPG yang diproyeksikan mencapai 8,677 juta ton hingga akhir 2026, atau 108,46 persen dari kuota.

Namun, realisasi target tersebut masih bergantung pada hasil evaluasi, kesiapan infrastruktur, dan keberhasilan uji coba di masyarakat. Dengan demikian, CNG 3 kg belum menjadi pengganti LPG subsidi secara langsung, melainkan alternatif yang masih disiapkan pemerintah.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengajak para pejabat yang baru dilantik untuk membangun birokrasi yang ramah, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah untuk menghadirkan kemudahan dan solusi, bukan menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (14/10).

Adapun pejabat yang dilantik sebanyak 162 orang yang terdiri atas satu orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yakni Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta, Abdullah Faqih; satu orang Pejabat Fungsional Ahli Utama, Abdul Gani; 46 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku eselon II; 69 orang administrator; serta 45 orang pengawas.

Dalam sambutannya, ia turut mengucapkan selamat kepada para pejabat yang menerima amanah baru sekaligus menyampaikan apresiasi kepada jajaran yang telah berkontribusi terhadap berbagai capaian kementerian selama dua tahun terakhir.

Mendikdasmen menekankan bahwa keberhasilan kementerian bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari kolaborasi, dedikasi, dan kebersamaan seluruh jajaran. Rotasi, mutasi, dan promosi merupakan bagian dari proses pengembangan organisasi untuk meningkatkan kinerja serta memperkuat pelayanan pendidikan.

Pada kesempatan tersebut, Mendikdasmen menyampaikan tiga pesan utama kepada para pejabat yang dilantik. Pertama, perkuat budaya ramah dan santun agar tidak berhenti sebagai program, tetapi tumbuh menjadi karakter setiap insan pendidikan. “Budaya tersebut perlu diwujudkan melalui sikap responsif, akuntabel, adaptif, serta semangat melayani dan membangun hubungan kerja yang harmonis,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Setiap pejabat diharapkan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menjadi teladan di lingkungan kerja maupun masyarakat, serta terus meningkatkan kapasitas diri. “Hubungan antarsesama perlu dibangun dengan semangat asah, asih, dan asuh,” pesannya.

Kedua, para pejabat dituntut menjadi pemimpin yang agile, bukan fragile. Pemimpin yang adaptif harus memiliki visi yang jelas, kecerdasan, ketangkasan, dan ketangguhan dalam menghadapi perubahan. Menurutnya, kemampuan menemukan terobosan, menyelesaikan persoalan di tengah keterbatasan, serta menjaga ketahanan mental menjadi bekal penting untuk menjawab tantangan pendidikan yang terus berkembang.

Ketiga, Mendikdasmen mendorong penguatan kolaborasi untuk menjaga dan meningkatkan capaian kementerian. “Kinerja yang baik hanya dapat dipertahankan melalui kerja bersama, kemitraan yang kuat, dan kesediaan untuk saling mendukung.”

“Mari kita bangun birokrasi yang tidak birokratis. Mari menjadi aparatur negara yang melayani masyarakat dan memudahkan semua urusan,” imbuhnya.

Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah, bukan alasan untuk menciptakan jarak dengan masyarakat. Pejabat boleh menjadi bagian dari kelompok pemimpin, tetapi tidak boleh bersikap elitis atau mempersulit urusan orang lain.

Menutup pesannya, Mendikdasmen menyampaikan terima kasih kepada keluarga para pejabat atas dukungan yang memungkinkan mereka menjalankan tugas, termasuk ketika harus bekerja di berbagai daerah dengan tantangan akses dan keterbatasan fasilitas.

Melalui amanah baru ini, seluruh pejabat diharapkan memperkuat komitmen untuk bekerja dengan integritas, mengedepankan kolaborasi, dan memastikan birokrasi pendidikan semakin dekat dengan masyarakat serta berdampak nyata bagi kemajuan pendidikan Indonesia.

Monitorday.com– Prospek perekonomian Indonesia pada 2026 masih menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2026, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,0% menjadi 5,1%. Menurut laporan Bisnis.com pada 13 Oktober 2026, proyeksi pertumbuhan tersebut mencerminkan ekspektasi bahwa aktivitas ekonomi domestik masih mampu menopang pertumbuhan nasional. Untuk 2027, IMF mempertahankan perkiraan pertumbuhan Indonesia sebesar 5,1%.

Namun, prospek pertumbuhan tersebut disertai tantangan dari sisi harga. IMF memperkirakan inflasi Indonesia mencapai 3,3% pada 2026, meningkat dibandingkan proyeksi sebelumnya. Kenaikan harga energi dan pangan global berpotensi menambah biaya produksi serta distribusi barang. Apabila tekanan harga berlangsung lebih lama, rumah tangga dapat menghadapi penurunan daya beli, terutama kelompok berpendapatan rendah yang memiliki porsi pengeluaran besar untuk kebutuhan pokok.

Risiko eksternal juga menjadi perhatian. Dalam laporan terbarunya mengenai kawasan Asia-Pasifik, IMF memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah dapat mempertahankan harga energi pada tingkat tinggi. Selain itu, kenaikan imbal hasil obligasi global dan ketidakpastian arah kebijakan moneter Amerika Serikat berpotensi meningkatkan volatilitas nilai tukar serta arus modal. Bagi Indonesia, kondisi tersebut penting dicermati karena pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor energi, bahan baku, dan barang modal.

Dari sisi domestik, konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah tetap menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan. Pemerintah perlu memastikan belanja negara memberikan dampak nyata terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya beli. Belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan kapasitas industri dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang apabila dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

Pada saat yang sama, pengelolaan fiskal perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong ekonomi dan kemampuan anggaran negara. Kenaikan harga energi dapat meningkatkan kebutuhan subsidi atau kompensasi, sementara pelemahan rupiah berpotensi memperbesar beban pembayaran kewajiban luar negeri. Karena itu, efisiensi belanja yang kurang produktif, penguatan penerimaan negara, dan ketepatan sasaran bantuan sosial menjadi penting untuk mempertahankan ruang fiskal menghadapi guncangan ekonomi.

Bank Indonesia juga menghadapi kebutuhan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar tanpa menghambat aktivitas ekonomi secara berlebihan. Kebijakan moneter perlu mempertimbangkan perkembangan inflasi, ekspektasi masyarakat, pergerakan rupiah, serta kondisi likuiditas dan kredit. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci agar stabilitas ekonomi tetap terjaga sekaligus mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan demikian, proyeksi pertumbuhan 5,1% memberikan gambaran bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan. Namun, angka tersebut merupakan perkiraan, bukan hasil yang sudah terealisasi. Tantangan utama pemerintah ke depan adalah memastikan pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka produk domestik bruto, tetapi juga dalam peningkatan produktivitas, kualitas pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan daya beli masyarakat

Jakarta, [MONITORDAY] – Bukan sembarang platform digital, aplikasi Rumah Pendidikan buatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) baru saja memborong dua penghargaan bergengsi sekaligus di tingkat internasional dan nasional!

Platform ini sukses menyabet predikat Winner (Juara 1) kategori e-Government di ajang WSIS Prizes 2026 yang diselenggarakan oleh International Telecommunication Union (ITU)—badan khusus PBB. Nggak berhenti di situ, Rumah Pendidikan juga mengantarkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti meraih penghargaan TOP Digital Education Innovation Figure 2026 pada ajang 6th TOP GPR Award 2026.

Lantas, apa sih sebenarnya Rumah Pendidikan sampai bisa dapat pengakuan selevel PBB dan lembaga kehumasan pemerintah (GPR)?

Sederhananya, Rumah Pendidikan adalah portal digital terintegrasi yang dirancang untuk merangkum semua kebutuhan belajar-mengajar dalam satu pintu. Mulai dari buku pelajaran digital, video pembelajaran interaktif, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hingga modul pelatihan guru dan data edukasi yang valid, semuanya ada di sini!

Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa platform ini diciptakan untuk memangkas keribetan. Selama ini ada lebih dari 950 aplikasi pendidikan yang terpisah-pisah, dan target besarnya adalah menyatukan semuanya ke dalam satu portal terpadu agar masyarakat tak perlu bongkar-pasang banyak aplikasi di HP.

Pengembangan platform raksasa ini dilakukan secara bertahap hingga 2029. Tahun 2025 ini berfokus pada integrasi portal utama (Ruang GTK, Murid, Sekolah, dan Bahasa), dilanjutkan penguatan ekosistem data di 2026–2027, hingga beroperasi penuh secara otomatis dan personal pada 2028–2029.

Cara pakainya pun sangat gampang dan ramah kantong. Kamu cukup mengunjungi situs resmi rumah.pendidikan.go.id via browser HP atau laptop, lalu buat akun gratis pakai email. Bagi pengguna Android, aplikasinya sudah bisa diunduh langsung di Google Play Store, sementara untuk versi iOS (App Store) saat ini sedang dalam tahap pengembangan.

Manfaatnya jelas terasa, terutama buat para tenaga pendidik dan sekolah. Guru, kepala sekolah, hingga dinas pendidikan tak perlu lagi buang-buang waktu mengurus administrasi di aplikasi yang berbeda-beda, sehingga bisa lebih fokus pada proses mengajar.

Bukan cuma praktis, konsolidasi teknologi terpusat ini diklaim mampu menghemat anggaran pengembangan teknologi pendidikan hingga lebih dari 60 persen! Inovasi cerdas inilah yang bikin Presiden Prabowo Subianto hingga lembaga internasional mengapresiasi langkah transformasi digital pendidikan Indonesia.

Penasaran mau coba fiturnya? Yuk, langsung kepoin dan rasakan kemudahan belajar dalam satu genggaman di situs resminya!

Monitorday.com– Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menghadapi tekanan pada perdagangan Kamis (15/10/2026). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka melemah 0,72% ke level 5.900,15. Pada perdagangan sebelumnya, Rabu (14/10/2026), indeks ditutup menguat tipis 0,29% ke posisi 5.943,02. Pergerakan ini menunjukkan bahwa pemulihan pasar saham domestik masih rapuh di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Tekanan terlihat pada mayoritas saham yang diperdagangkan pada awal sesi. Sebanyak 400 saham melemah, 103 saham menguat, dan 460 saham stagnan. Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) turun 7,14% menjadi Rp26, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) melemah 3,65% ke Rp1.320, sedangkan PT Indosat Tbk. (ISAT) terkoreksi 2,83% ke Rp2.060. Di tengah pelemahan tersebut, saham Bank Mandiri (BMRI), United Tractors (UNTR), dan Perusahaan Gas Negara (PGAS) masih mencatatkan kenaikan.

Sentimen eksternal menjadi salah satu faktor yang dicermati investor. Inflasi Amerika Serikat yang tercatat 3,7% secara tahunan meningkatkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Jika imbal hasil aset keuangan Amerika Serikat tetap menarik, investor global berpotensi mengalihkan sebagian dana dari pasar negara berkembang menuju aset berdenominasi dolar AS. Kondisi ini dapat menekan pasar saham sekaligus nilai tukar rupiah.

Menurut analis teknikal BRI Danareksa Sekuritas Reza Diofanda, perhatian pasar tertuju pada perkembangan inflasi AS, indeks dolar, dan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury. Kombinasi ketiga indikator tersebut dapat memengaruhi arus modal asing dan menentukan arah perdagangan saham domestik. Selain itu, investor juga perlu memperhatikan perkembangan geopolitik serta sentimen pasar menjelang evaluasi indeks global.

Dari sisi teknikal, area 5.850 hingga 5.900 menjadi zona dukungan penting bagi IHSG, sedangkan level 6.000 merupakan hambatan psikologis yang perlu ditembus untuk memperkuat momentum pemulihan. Jika indeks mampu bertahan di sekitar zona dukungan, peluang pemantulan teknikal masih terbuka. Namun, apabila tekanan jual berlanjut dan dukungan tersebut ditembus, risiko koreksi lanjutan perlu diperhitungkan. Level teknikal ini merupakan acuan analisis, bukan jaminan arah pergerakan indeks.

Bagi perekonomian Indonesia, pelemahan IHSG tidak serta-merta berarti fundamental ekonomi nasional memburuk. Namun, koreksi pasar yang berlangsung berkepanjangan dapat memengaruhi kepercayaan investor, aktivitas penghimpunan modal perusahaan, dan persepsi terhadap risiko investasi. Tekanan rupiah juga berpotensi meningkatkan biaya impor bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku dan barang modal dari luar negeri.

Investor karena itu perlu mencermati perkembangan pasar secara menyeluruh, termasuk pergerakan rupiah, arus dana asing, kebijakan Bank Indonesia, dan data ekonomi domestik. Di tengah volatilitas, keputusan investasi sebaiknya mempertimbangkan fundamental perusahaan, valuasi saham, serta toleransi risiko, bukan hanya mengikuti perubahan indeks dalam satu sesi perdagangan.

Monitorday.com– Nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan pada perdagangan pekan ini. Mengutip laporan Bisnis.com pada Kamis (15/10/2026), rupiah di pasar spot ditutup melemah 0,02% atau tiga poin ke level Rp17.903 per dolar AS pada Rabu (14/10). Pelemahan tersebut mengakhiri penguatan rupiah selama dua hari perdagangan sebelumnya. Di sisi lain, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia justru menguat ke Rp17.898 per dolar AS. Perbedaan ini terjadi karena kurs pasar spot dan JISDOR menggunakan mekanisme pengukuran serta waktu pengamatan yang berbeda.

Salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan rupiah adalah kekuatan dolar Amerika Serikat. Pelaku pasar mencermati data inflasi AS serta arah kebijakan suku bunga Federal Reserve atau The Fed. Inflasi AS pada September 2026 mencapai 3,7% secara tahunan, lebih tinggi daripada perkiraan pasar. Kondisi tersebut sempat meningkatkan ekspektasi bahwa bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga tinggi atau mengambil kebijakan yang lebih ketat. Namun, pernyataan sejumlah pejabat The Fed yang cenderung berhati-hati kemudian mengurangi sebagian ekspektasi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.

Ketidakpastian geopolitik juga menambah risiko bagi mata uang negara berkembang. Ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan energi dan mendorong kenaikan harga minyak dunia. Bagi Indonesia sebagai negara yang masih membutuhkan impor minyak dan sejumlah bahan baku, kenaikan harga energi dapat meningkatkan kebutuhan valuta asing, memperbesar biaya impor, dan menambah tekanan terhadap neraca perdagangan maupun anggaran negara.

Untuk meredam gejolak tersebut, Bank Indonesia menggunakan sejumlah instrumen stabilisasi, termasuk intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri. Gubernur BI Destry Damayanti juga menegaskan bahwa keputusan suku bunga tetap berada dalam kewenangan independen bank sentral dan akan didasarkan pada perkembangan data ekonomi. Cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar 146,3 miliar dolar AS pada akhir September 2026, menjadi salah satu penyangga untuk menghadapi volatilitas pasar keuangan global.

Pelemahan rupiah dapat memengaruhi dunia usaha dan rumah tangga melalui kenaikan harga barang impor. Perusahaan yang menggunakan bahan baku, mesin, atau komponen dari luar negeri berpotensi menghadapi peningkatan biaya produksi. Jika kenaikan biaya tersebut diteruskan kepada konsumen, harga barang dapat meningkat dan mengurangi daya beli masyarakat. Sebaliknya, eksportir yang menerima pendapatan dalam dolar AS berpotensi memperoleh penerimaan rupiah lebih besar, meskipun dampak akhirnya bergantung pada biaya produksi dan kewajiban valuta asing masing-masing perusahaan.

Ke depan, arah rupiah akan ditentukan oleh perkembangan dolar AS, ekspektasi suku bunga The Fed, harga energi, arus modal asing, dan respons kebijakan domestik. Investor dan pelaku usaha perlu membedakan antara gejolak jangka pendek dan perubahan fundamental ekonomi. Stabilitas nilai tukar yang berkelanjutan membutuhkan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, penguatan ekspor, pengelolaan impor yang efisien, serta kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Jakarta [MONITORDAY] – Bagi sebagian orang, dana bantuan bencana adalah jaring penyelamat di saat kritis. Tapi bagi segelintir oknum, tumpukan anggaran darurat itu tampaknya cuma terlihat seperti “kue manis” yang menggiurkan buat dipotong.

Kabar mengejutkan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini resmi menetapkan Bima Setyawan sebagai tersangka skandal korupsi pengadaan barang dan jasa Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan BNPB.

Sosok Bima langsung mendadak viral dan dicari warganet. Usut punya usut, ia bukan cuma mantan Tenaga Ahli Kepala BNPB, tapi juga merupakan adik kandung dari pimpinan tertinggi lembaga tersebut, Letjen TNI Suharyanto.

Petualangan Bima dan kawan-kawan terhenti lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) senyap yang digulirkan tim KPK pada Selasa (13/10/2026). Dalam giat penindakan itu, penyidik mengamankan total 14 orang dari beberapa titik terpisah.

Setelah maraton pemeriksaan 1×24 jam di Gedung Merah Putih Jakarta, KPK akhirnya menaikkan status Bima dari saksi menjadi tersangka pada Rabu (14/10/2026). Mengenakan rompi oranye khas tahanan dengan tangan terikat, ia langsung digiring menuju rutan untuk 20 hari pertama.

Nggak main-main, Bima diduga punya peran ganda yang krusial. Selain pernah ada di lingkaran internal BNPB, ia juga main di sektor swasta yang menggarap proyek-proyek kebencanaan. Posisi “dua kaki” inilah yang membuatnya leluasa mengatur arus transaksi anggaran darurat.

Uang yang dimainkan pun bikin geleng-geleng kepala. Proyek yang diincar berasal dari Dana Siap Pakai APBN—anggaran yang seharusnya dipakai buat penanganan siaga darurat hingga pemulihan korban bencana. Sebagai gambaran, awal tahun 2026 saja BNPB mengantongi kucuran dana ini sampai Rp4,6 triliun!

Dari OTT tersebut, penyidik berhasil menyita barang bukti yang cukup fantastis. Ada uang tunai senilai Rp1,4 miliar plus deretan logam mulia—mulai dari emas batangan sampai tabungan emas—yang jumlah pastinya masih dihitung.

Bima nggak sendirian mengenakan rompi oranye. KPK menetapkan total lima tersangka dalam kasus ini, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Richard Erlangga, serta dua pihak swasta bernama Gery P dan Syifa NG. Sementara Sestama BNPB Rustian yang sempat diperiksa, sudah diperbolehkan pulang.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pihaknya tak akan tebang pilih, meski Bima punya relasi kekuasaan yang kuat. “Kita tidak melihat siapa dia. Yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” tegas Setyo saat berada di Yogyakarta.

Pihak BNPB sendiri memilih pasrah dan berjanji akan kooperatif. Melalui Plt. Kapusdatinkom Kebencanaan Berton S.P. Panjaitan, BNPB memastikan tak akan melakukan intervensi dan siap membuka pintu data selebar-lebarnya untuk penyidik.

Konstruksi perkara utuh beserta pasal yang disangkakan rencananya bakal dibeberkan Pimpinan KPK dalam konferensi pers resmi pada Jumat, 16 Oktober 2026 besok. Kita tunggu saja perkembangan kasus ini sampai tuntas!

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan transformasi menyeluruh PT PLN (Persero), mulai dari pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi dan produktivitas, hingga akselerasi penggunaan panel surya berkapasitas 100 gigawatt (GW). Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Suroso Isnandar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (14/10/2026).

“Kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100GW solar panel,” ujar Rosan dalam keterangannya kepada awak media.

Rosan menjelaskan, Presiden Prabowo secara khusus meminta agar transformasi PLN difokuskan pada pembenahan model bisnis perusahaan. Rancangan transformasi tersebut harus segera disusun dan dipaparkan kepada Kepala Negara untuk ditindaklanjuti.

“Kita juga diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini baik terutama dari segi bisnis modelnya itu untuk dibuat dan untuk segera dipaparkan kepada beliau, untuk segera kita tindaklanjuti,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Danantara akan berkoordinasi dengan jajaran PLN untuk melakukan kajian menyeluruh. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan sekaligus mengurangi beban subsidi.

“Nanti kami dari Danantara tentunya akan duduk dengan tim dari PLN agar transformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN,” jelas Rosan.

Menurut Rosan, evaluasi model bisnis menjadi prioritas untuk memastikan pengelolaan PLN semakin efektif dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Pemerintah juga akan melakukan asesmen sebelum mengajukan usulan transformasi kepada Presiden.

“Kita akan revisit lagi, kita akan lihat lagi mengenai bisnis modelnya, bagaimana ini lebih tepatnya agar lebih efisien, lebih baik dan juga berdampak positif terhadap perekonomian kita secara keseluruhan,” katanya.

Selain pembenahan bisnis dan percepatan penggunaan energi surya, Rosan menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan PLN menghadapi kondisi darurat, termasuk penyempurnaan rencana cadangan (backup plan) untuk menjaga keandalan layanan kelistrikan di seluruh Indonesia. Rosan memastikan PLN sebenarnya telah memiliki mekanisme antisipasi menghadapi situasi krisis, namun masih perlu disempurnakan.

“Pasti sudah ada tapi yang itu perlu disempurnakan lah,” tegasnya.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mendorong Dewan Pendidikan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota aktif mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Ia menegaskan, setiap masukan harus substantif dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar memenuhi formalitas penyusunan regulasi.

Pesan itu disampaikan Atip saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V Forum Dewan Pendidikan Indonesia (FDPI) 2026 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (13/10/2026). Forum yang berlangsung hingga 15 Oktober tersebut menjadi wadah bagi pemangku kepentingan pendidikan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat peran daerah dalam merumuskan kebijakan nasional.

Menurut Atip, Dewan Pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Karena itu, pembahasan RUU Sisdiknas harus berorientasi pada perbaikan kualitas layanan pendidikan, bukan semata-mata menyatukan sejumlah peraturan perundang-undangan.

RUU Sisdiknas dirancang untuk mengintegrasikan tiga undang-undang, yakni Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Integrasi tersebut diharapkan memperkuat pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik.

“Salah satu yang sangat penting, bahkan akan menjadi pilar prasyarat menjadi Undang-Undang yang benar, adalah adanya partisipasi masyarakat dalam artian luas, termasuk di dalamnya tentunya adalah Dewan Pendidikan,” ujar Atip.

Ia menekankan, partisipasi publik harus menghasilkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan di lapangan. Menurutnya, regulasi yang baik tidak cukup hanya tertata secara hukum, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sejumlah isu yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam pembahasan RUU tersebut meliputi alokasi anggaran pendidikan, kepastian status dan kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi pendidik, perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence), serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Jadi mohon sekali lagi semua usulan harus berorientasi kepada mutu, bukan hanya urusan kita membuat regulasi. Untuk apa kalau tidak ada dampaknya kepada mutu pendidikan,” kata Atip.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Nanang Sofyan Hambali, juga menyerukan keterlibatan aktif Dewan Pendidikan di seluruh daerah. Ia berharap masukan dari tingkat kabupaten/kota dapat memastikan RUU yang dirancang DPR RI benar-benar menjawab kebutuhan dunia pendidikan.

“Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota jangan diam, harus berpartisipasi, berkontribusi bagaimana agar RUU yang dirancang oleh DPR betul-betul menghasilkan RUU yang memiliki kepentingan untuk dunia pendidikan secara nyata,” ujar Nanang.

Ketua Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Joko Riyanto, turut berharap keberadaan Dewan Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tetap diakomodasi dalam regulasi baru. Menurutnya, posisi Dewan Pendidikan perlu mendapat kepastian agar kontribusinya terhadap kebijakan pendidikan tetap terjaga.

Sementara itu, Wakil Bupati Garut Putri Karlina menyoroti peran pendidikan dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Ia berharap pemerintah menghadirkan kebijakan yang memperluas akses pendidikan sekaligus membuat biaya pendidikan lebih terjangkau, bahkan gratis jika memungkinkan.

Berbagai pandangan tersebut menegaskan pentingnya pelibatan daerah dalam penyusunan RUU Sisdiknas. Tantangannya, aspirasi yang dihimpun tidak berhenti sebagai masukan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang memperbaiki mutu pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat.

Monitorday.com – Pemerintah berencana menyediakan telepon seluler (HP) gratis untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial (bansos). Namun, bantuan tersebut tidak akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, calon penerima akan ditentukan berdasarkan data dan hasil asesmen pemerintah.

“Ya nanti tentu diprioritaskan yang belum memiliki,” ujar Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengintegrasikan penyaluran bansos dengan sistem digital. HP diharapkan membantu masyarakat mengakses layanan digital, termasuk rekening perbankan dan penyaluran bantuan pemerintah.

Gus Ipul menegaskan, penetapan penerima bantuan tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah akan mengandalkan data yang terus diperbarui untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kementerian Sosial (Kemensos) selama ini memperkuat pemutakhiran data penerima bansos melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Sepanjang 2025 hingga September 2026, lebih dari 10,8 juta keluarga tercatat mengajukan usulan baru dalam pemutakhiran data bansos. Sebanyak 82 ribu keluarga juga mendapatkan sanggahan terkait kelayakannya sebagai penerima bantuan.

Pemerintah turut membuka mekanisme pengusulan dan koreksi data melalui masyarakat dengan melibatkan Agen Perlinsos. Petugas tersebut membantu warga yang membutuhkan perlindungan sosial untuk mendaftar atau mengajukan usulan, sementara penetapan kelayakan tetap melalui verifikasi pemerintah.

Meski wacana tersebut telah disampaikan ke publik, program pembagian HP gratis belum memasuki tahap pelaksanaan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan, pemerintah baru menyiapkan anggaran untuk pembukaan rekening bank dengan saldo awal Rp50.000.

Adapun pengadaan HP, mekanisme pembagian, dan skema pelaksanaannya masih dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.

Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan jadwal distribusi, spesifikasi perangkat, maupun mekanisme pendaftaran khusus untuk mendapatkan HP gratis. Artinya, masyarakat belum dapat menganggap program tersebut sebagai bantuan yang sudah resmi dibuka.

Wacana pemberian HP gratis sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, Selasa (13/10/2026).

Hashim menyebut pemerintah tengah mendorong perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Dalam skema yang direncanakan, rekening digital akan menjadi salah satu sarana penyaluran bantuan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, program pembukaan rekening tersebut menyasar masyarakat berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1 hingga 4, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah dalam pengelompokan sosial-ekonomi.

Program rekening dengan saldo awal Rp50.000 disebut telah disiapkan, sedangkan penyediaan perangkat HP masih dalam pembahasan.

Pemerintah masih perlu mematangkan sejumlah aspek, mulai dari anggaran, kriteria penerima, mekanisme distribusi hingga jadwal pelaksanaan. Karena itu, rencana HP gratis saat ini masih sebatas bagian dari kebijakan digitalisasi bansos yang tengah disiapkan, bukan program yang sudah tersedia untuk didaftarkan masyarakat.