Monitorday.com – Destry Damayanti menorehkan sejarah baru di Bank Indonesia (BI). DPR RI menyetujui Destry sebagai Gubernur BI periode 2026–2031, menjadikannya perempuan pertama yang secara definitif memimpin bank sentral Indonesia.

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (1/9/2026). Dalam rapat yang sama, DPR menyetujui Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI untuk periode 2026–2031.

Penetapan Destry menjadi babak baru dalam sejarah kepemimpinan BI. Sebelumnya, ia telah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019.

Setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur BI pada 25 Juli 2026, Destry ditunjuk menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI. Tak lama kemudian, Presiden Prabowo Subianto mengajukannya sebagai calon tunggal Gubernur BI kepada DPR.

Dalam rapat paripurna, DPR menyetujui laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan BI. Komisi XI menggelar fit and proper test terhadap Destry dan Aida pada 26 Agustus 2026, kemudian terhadap calon Deputi Gubernur BI pada 27 Agustus 2026.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat.

“Komisi XI DPR RI berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui dan menetapkan Saudari Destry Damayanti sebagai Calon Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031,” kata Misbakhun saat membacakan laporan Komisi XI.

Destry bukan nama baru dalam perekonomian nasional. Lahir di Jakarta pada 1963, ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pendidikan kemudian dilanjutkan di Cornell University, New York, Amerika Serikat, hingga meraih gelar Master of Science bidang Regional Science pada 1992.

Kariernya dimulai dari dunia akademik. Destry pernah menjadi peneliti sekaligus pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 1987–1990.

Ia kemudian masuk ke pemerintahan dengan bekerja di Kementerian Keuangan pada 1992–1997. Setelah itu, Destry berkarier sebagai ekonom di Citibank pada 1997–2000.

Kariernya berlanjut sebagai Senior Economic Adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000–2003. Di sektor keuangan domestik, ia kemudian dipercaya menjadi Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri serta Direktur Eksekutif Mandiri Institute.

Destry juga pernah memimpin Satuan Tugas Ketahanan Ekonomi Kementerian BUMN pada 2014–2015. Pada 2015, ia bergabung dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai Anggota Dewan Komisioner hingga 2019.

Kariernya di bank sentral dimulai pada 2019 ketika Presiden mengangkatnya sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Jabatan tersebut kembali dipercayakan kepadanya untuk periode berikutnya pada 2024.

Pengalaman di akademik, pemerintahan, perbankan, pasar keuangan, LPS, dan BI menjadi bekal Destry untuk memimpin bank sentral. Latar belakang lintas sektor tersebut juga menjadi salah satu kekuatan yang ditawarkan dalam pencalonannya sebagai Gubernur BI.

Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR pada 26 Agustus 2026, Destry menekankan pentingnya sinergi antara BI dan pemerintah. Namun, koordinasi tersebut, menurut dia, tetap harus menjaga independensi bank sentral.

“Sinergi itu tidak berarti kita kehilangan independensi. Kita bergerak bersama-sama menuju arah yang sama, tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujar Destry, seperti dilansir Antara.

Setelah memperoleh persetujuan DPR, Destry menegaskan stabilitas akan tetap menjadi prioritas BI di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Kalau kita lihat global, ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita,” kata Destry, Selasa (1/9/2026).

Dengan mandat periode 2026–2031, Destry kini menghadapi tantangan ganda. Ia bukan hanya harus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga menjadi figur yang membuka sejarah baru: perempuan pertama yang memimpin Bank Indonesia secara definitif.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan penguatan transformasi pendidikan pada 2027 setelah sejumlah indikator kinerja menunjukkan perbaikan. Kenaikan partisipasi sekolah, transisi PAUD ke SD, hingga serapan kerja lulusan vokasi menjadi modal untuk memperluas intervensi pendidikan tahun depan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan 2027 tidak sekadar meneruskan program yang telah berjalan. Pemerintah akan memperkuat program yang dinilai berdampak langsung terhadap peserta didik, guru, dan satuan pendidikan.

“Alhamdulillah hasilnya juga sudah dirasakan oleh masyarakat,” ujar Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Sejumlah indikator kinerja strategis Kemendikdasmen pada 2025 menunjukkan tren positif. Persentase transisi PAUD ke SD naik menjadi 66,15 persen, dari 63,81 persen pada 2024. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun juga meningkat menjadi 93,13 persen, dari 92,37 persen.

Perbaikan turut terlihat pada kualitas pembelajaran. Ketercapaian standar literasi mencapai 67,94 persen, sedangkan numerasi berada di angka 62,53 persen. Indeks Kualitas Lingkungan Belajar PAUD meningkat menjadi 65,15.

Pada aspek karakter dan lingkungan pendidikan, indeks karakter, iklim keamanan, inklusivitas, dan kebinekaan dengan kategori baik tercatat sebesar 42,66 persen.

Kinerja pendidikan vokasi juga menunjukkan peningkatan. Serapan kerja lulusan yang bekerja kurang dari satu tahun mencapai 74,60 persen, naik dari 71,83 persen sebelumnya.

Anggota Komisi X DPR RI Denny Cagur mengapresiasi capaian tersebut. Menurut dia, kenaikan partisipasi sekolah menunjukkan adanya kemajuan dalam pemerataan akses pendidikan, sementara peningkatan serapan lulusan vokasi mencerminkan semakin kuatnya keterhubungan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kami memberikan apresiasi terkait angka partisipasi sekolah usia 7–18 tahun yang meningkat. Itu merupakan upaya pemerataan akses di Indonesia. Kemudian apresiasi transformasi tingkat serapan kerja lulusan vokasi yang mencapai 74,60 persen dalam waktu kurang dari satu tahun,” ujar Denny.

Selain capaian kinerja, penguatan transformasi pendidikan 2027 juga ditopang kenaikan anggaran. Kemendikdasmen memperoleh Pagu Anggaran TA 2027 sebesar Rp61,10 triliun, naik Rp2,86 triliun dibandingkan Pagu Indikatif sebesar Rp58,24 triliun.

Dari total anggaran tersebut, Rp55,5 triliun diarahkan untuk Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Anggaran tersebut difokuskan pada program yang menyentuh kebutuhan satuan pendidikan, peserta didik, dan guru.

Sejumlah program mendapat alokasi besar. Revitalisasi satuan pendidikan memperoleh Rp9,28 triliun, inisiatif awal menuju wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebesar Rp5 triliun, bantuan perlengkapan sekolah Rp250 miliar, Sekolah Nasional Terintegrasi Rp7,21 triliun, dan Digitalisasi Pembelajaran Rp5,83 triliun.

Dukungan bagi guru dan peserta didik juga menjadi prioritas. Kemendikdasmen mengalokasikan Rp14,09 triliun untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, Rp13,79 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP), serta Rp40 miliar untuk Studio Guru.

Komposisi anggaran tersebut menunjukkan transformasi pendidikan 2027 tidak hanya berfokus pada pembangunan atau perbaikan fasilitas sekolah. Pemerintah juga mengarahkan anggaran pada perluasan akses, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, dan bantuan langsung bagi peserta didik.

Abdul Mu’ti mengatakan seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pendidikan bermutu yang dapat diakses seluruh masyarakat.

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Menurut Abdul Mu’ti, target tersebut membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Pemerintah, DPR, pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat harus terlibat agar berbagai program pendidikan tidak berhenti sebagai kebijakan, tetapi memberikan dampak berkelanjutan.

Ia juga mengapresiasi dukungan Komisi X DPR RI dalam mendorong pembangunan pendidikan sekaligus mengawal agar kebijakan pemerintah memberi manfaat yang lebih luas.

“Kami berharap semua anak Indonesia mampu memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kuat dan berdasar nilai luhur,” pungkasnya.

Dengan indikator kinerja yang membaik dan pagu anggaran yang meningkat, transformasi pendidikan 2027 kini diarahkan pada empat sasaran utama: memperluas akses, meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat dukungan bagi guru dan peserta didik, serta mempersempit kesenjangan layanan pendidikan.

Monitorday.com – Gelar sarjana tak lagi menjadi tiket tunggal memasuki dunia kerja. Di tengah percepatan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI), industri mulai menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki kombinasi kompetensi yang lebih lengkap.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan dunia kerja kini bergerak menuju kebutuhan integrated skills, yakni perpaduan antara kompetensi utama sesuai bidang keilmuan dengan keterampilan pendukung, terutama kemampuan digital dan AI.

“Core skill saja tidak cukup. Jadi tidak hanya ijazah, tidak hanya sertifikat kompetensi, tetapi sekarang trennya adalah integrated skills,” ujar Yassierli saat memberikan kuliah umum di Institut Agama Islam SEBI (IAI SEBI), Depok, Jawa Barat, Senin (31/8/2026).

Menurut Yassierli, perubahan kebutuhan industri terlihat dari bermunculannya jenis pekerjaan yang tidak selalu memiliki padanan langsung dengan nama program studi di perguruan tinggi. Perusahaan, misalnya, kini membutuhkan big data analyst atau product developer, sementara kedua profesi tersebut menuntut perpaduan berbagai kompetensi.

“Sekarang dicari big data analyst, dicari product developer. Mana ada program studi product developer atau big data analyst? Karena yang diminta itu core skill dan skill yang terintegrasi,” katanya.

Karena itu, Yassierli meminta mahasiswa tidak menunggu hingga wisuda untuk mulai membangun kompetensi. Masa kuliah, kata dia, harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan melalui pembelajaran, praktik, magang, sertifikasi, hingga membangun portofolio.

Mahasiswa juga perlu sejak dini menentukan rekam jejak seperti apa yang ingin dibawa saat memasuki pasar kerja. Setiap pengalaman selama kuliah harus menjadi bagian dari nilai jual ketika melamar pekerjaan.

“Kalau sekarang mengambil program studi apa, sudah serius di situ. Yakini itu adalah journey yang harus dibangun. Belajar, praktik, magang, mendapatkan sertifikat, dan membangun portofolio,” ujar Yassierli.

Ia bahkan meminta mahasiswa memperlakukan curriculum vitae (CV) bukan sekadar dokumen administratif yang dibuat menjelang melamar kerja. CV, menurut dia, harus dirancang sejak awal kuliah melalui berbagai pengalaman dan pencapaian.

“CV itu bukan dibuat, tetapi CV itu dirancang dari kertas kosong. Kita ingin tiga atau empat tahun lagi CV kita isinya apa, itu harus dirancang,” tuturnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa kompetensi akademik tetap penting, tetapi tidak lagi berdiri sendiri. Lulusan dituntut mampu menunjukkan bukti kemampuan melalui pengalaman nyata, sertifikasi, keterampilan digital, penguasaan AI, komunikasi, dan portofolio.

Yassierli pun mendorong perguruan tinggi terus menyesuaikan pembelajaran dengan perubahan kebutuhan industri. Lulusan, kata dia, harus dibekali kompetensi sesuai bidang keilmuan sekaligus kemampuan teknologi yang membuat mereka mampu beradaptasi dengan perubahan pekerjaan.

Dengan demikian, ijazah bukan lagi satu-satunya modal. Ketika memasuki dunia kerja, lulusan dituntut membawa bukti kompetensi, pengalaman, dan portofolio yang menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi kebutuhan industri yang terus berubah.

MONITORDAY – Jauh sebelum internet ramai, desil hanyalah istilah matematika yang berdebu di dalam buku pelajaran statistik. Namun hari ini, satu kata tersebut telah berubah menjadi penentu paling krusial bagi nasib dapur dan dompet jutaan keluarga di Indonesia.

Dari urusan kuota Pertalite subsidi hingga peluang anak masuk kuliah lewat jalur beasiswa, semuanya kini diatur oleh satu angka ajaib yang mendadak viral ini. Mengapa sebuah istilah teknis data bisa memiliki daya pengaruh sebesar itu di dunia nyata?

Kotak-Kotak Kesejahteraan

Secara sederhana, desil adalah metode statistik untuk membagi populasi data menjadi sepuluh bagian yang sama besar setelah diurutkan. Dalam konteks kebijakan di Indonesia, pemerintah menggunakan rumus ini untuk memetakan tingkat kesejahteraan ekonomi seluruh rumah tangga.

Bayangkan seluruh penduduk Indonesia berbaris rapi dari yang penghasilannya paling minimal hingga yang paling kaya raya. Barisan raksasa ini kemudian dibagi rata ke dalam 10 kotak (Desil 1 sampai Desil 10):

• Desil 1: 10% kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah (miskin ekstrem).
• Desil 2 s.d. 4: Kelompok masyarakat dengan ekonomi rendah atau rentan miskin.
• Desil 5 s.d. 7: Kelompok masyarakat kelas menengah mandiri.
• Desil 8 s.d. 10: Kelompok masyarakat mapan hingga yang paling sejahtera.

Pengelompokan ini tidak dilakukan acak, melainkan disaring melalui instrumen digital seperti Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), berdasarkan indikator konkret—mulai dari jenis pekerjaan, fasilitas tempat tinggal, daya listrik rumah, hingga kepemilikan aset keluarga.

Statistik Mengatur Realita

Alasan utama desil mendadak viral di media sosial adalah karena sistem ini sekarang terintegrasi langsung dengan berbagai layanan publik. Status desil Anda menentukan fasilitas apa saja yang boleh Anda nikmati dari negara.

Gelombang kepanikan massal digital bermula ketika banyak warga mengeluhkan “keajaiban” pergeseran angka desil mereka. Di platform seperti TikTok dan X, banyak netizen bercerita bagaimana anak mereka tiba-tiba terancam kehilangan beasiswa atau bantuan pendidikan seperti KIP-Kuliah. Penyebabnya? Sistem mendadak menaikkan posisi desil keluarga mereka ke angka yang lebih tinggi, meskipun kondisi keuangan riil di rumah sedang tidak baik-baik saja.

Bukan hanya urusan pendidikan, desil juga menjadi sorotan tajam seiring rencana pemerintah memperketat penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) seperti Pertalite. Skema pembatasan ini dirancang berbasis desil ekonomi, di mana kelompok masyarakat yang berada di desil atas bersiap untuk dialihkan sepenuhnya ke bahan bakar nonsubsidi.

Fenomena viralnya desil menjadi pengingat pentingnya akurasi pendataan di lapangan. Ketika sebuah angka statistik mati bertransformasi menjadi identitas ekonomi digital, keterlambatan pembaruan data atau kesalahan input sekecil apa pun bisa langsung berdampak pada daya beli dan masa depan sebuah keluarga.

Kini, desil bukan lagi sekadar teori membosankan di ruang kelas. Ia telah menjelma menjadi “raport ekonomi” digital yang paling dicari tahu, didiskusikan, dan dikawal oleh masyarakat demi menjaga stabilitas dompet mereka sehari-hari.

Jombang [MONITORDAY] — Perjalanan KH Abdul Hakim Mahfudz menuju pucuk kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) mempertemukan dua dunia yang selama ini tampak berbeda: tradisi pesantren dan manajemen korporasi.

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng ke-8 yang akrab disapa Gus Kikin itu resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026-2031. Penetapan dilakukan secara mufakat oleh Majelis Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Jauh sebelum keputusan AHWA, Gus Kikin telah menunjukkan posisi kuat dalam proses penjaringan calon ketua umum. Ia memperoleh 472 suara, mengungguli sejumlah ulama yang juga masuk bursa, yakni KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Shochib 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf 258 suara, dan KH Abdul Ghaffar Rozin 155 suara.

Terpilihnya Gus Kikin sekaligus membawa latar belakang yang tidak lazim ke dalam kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Ia tumbuh dalam tradisi pesantren, tetapi sebagian perjalanan profesionalnya justru ditempa di dunia pelayaran, korporasi, energi, dan bisnis.

Gus Kikin lahir di Jombang, 17 Agustus 1958, dari pasangan KH Mahfudz Anwar dan Nyai Hj Abidah Ma’shum. Dari garis ibunya, ia merupakan cicit Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU. Ibunya adalah putri Nyai Hj Khoiriyah Hasyim, putri sulung Mbah Hasyim.

Pendidikan keagamaannya ditempuh antara lain di Pondok Pesantren Sunan Ampel Jombang dan Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Seblak Jombang. Sementara pendidikan formalnya dilalui di SDN Parimono, SMPN 1 Jombang, dan SMAN 2 Jombang.

Namun, setelah itu jalurnya bergerak ke bidang yang cukup jauh dari tradisi pesantren. Pada 1975-1979, Gus Kikin menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan Sarjana Komunikasi di Universitas Terbuka pada 2013.

Karier profesionalnya dimulai dari dunia pelayaran. Setelah menjalani praktik pelayaran selama tiga tahun, ia bergabung dengan PT Djakarta Lloyd. Pada 1988, ketika berusia 30 tahun, ia dipercaya menjadi Kepala Cabang Cilegon.

Sepuluh tahun kemudian, Gus Kikin mulai membangun sejumlah perusahaan di Surabaya. Ekspansi bisnisnya kemudian berlanjut ke Jakarta pada 2000.

Dalam perjalanan bisnisnya, ia tercatat mengendalikan hingga 22 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari transportasi, kontraktor, teknologi informasi, komoditas seperti pinang dan minyak atsiri, hingga media penyiaran melalui PT Bama Berita Sarana (BBS Group).

Di sektor energi, ia mendirikan PT Energi Mineral Langgeng yang bergerak dalam eksplorasi minyak dan gas bumi. Pengalaman tersebut kemudian membawanya aktif dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Latar belakang bisnis itu menjadi salah satu modal yang membedakan Gus Kikin. Pengalaman mengelola organisasi dan perusahaan membuatnya memiliki perspektif manajerial yang kuat, terutama ketika NU menghadapi tantangan memperkuat kemandirian ekonomi warga.

Meski demikian, perjalanan Gus Kikin kembali ke pesantren tidak berlangsung secara tiba-tiba. Pada 2016, ia dipanggil untuk membantu KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah sebagai Wakil Pengasuh Pesantren Tebuireng.

Penunjukan tersebut telah melalui proses musyawarah keluarga yang melibatkan lebih dari 200 anggota keluarga besar Tebuireng. Setelah Gus Solah wafat pada 2020, Gus Kikin kemudian dipercaya menjadi Pengasuh ke-8 Pondok Pesantren Tebuireng.

Di NU, kiprahnya juga berkembang cepat. Pada 2022, ia masuk jajaran Ketua PBNU untuk periode 2022-2027. Dua tahun kemudian, ia ditunjuk sebagai Penjabat Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur.

Dalam Konferensi Wilayah ke-18 NU Jawa Timur yang digelar di Tebuireng, Gus Kikin kemudian terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWNU Jawa Timur periode 2024-2029.

Kini, perjalanan itu membawanya ke tingkat nasional. Dalam Muktamar ke-35 NU 2026, Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.

Di bawah kepemimpinannya, penguatan ekonomi warga menjadi salah satu gagasan utama yang dibawa ke PBNU. Latar belakang sebagai pengusaha diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk membangun ekosistem ekonomi berbasis warga Nahdliyin.

Namun, agenda Gus Kikin tidak berhenti pada persoalan ekonomi. Ia juga membawa gagasan untuk menghidupkan kembali Qanun Asasi, dokumen prinsip dasar NU yang disusun KH Hasyim Asy’ari.

Dua agenda tersebut—penguatan ekonomi jamaah dan revitalisasi nilai dasar organisasi—menjadi bagian dari tantangan kepemimpinan Gus Kikin untuk membawa NU memasuki fase baru.

Di satu sisi, ia mewarisi tradisi panjang pesantren dan garis keilmuan keluarga Tebuireng. Di sisi lain, ia membawa pengalaman puluhan tahun mengelola bisnis dan organisasi.

Dari pelayaran, korporasi, hingga pesantren, perjalanan Gus Kikin kini bermuara pada satu panggung yang lebih besar: memimpin PBNU untuk masa khidmat 2026-2031.

Monitorday.com– Islam menjadi salah satu kekuatan demografis dan sosial yang semakin penting di Eropa. Pertumbuhan komunitas Muslim berlangsung melalui kombinasi migrasi, kelahiran, serta keberadaan komunitas Muslim yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat Eropa, khususnya di kawasan Balkan dan Eropa Timur. Namun, angka mengenai jumlah Muslim Eropa perlu dibaca secara hati-hati karena cakupan geografis “Eropa” dan metode penghitungan berbeda-beda antar sumber.

Di Eropa Barat dan Utara, pertumbuhan komunitas Muslim banyak berkaitan dengan migrasi tenaga kerja, reunifikasi keluarga, dan kedatangan pengungsi dari Timur Tengah, Afrika Utara, serta Asia Selatan. Prancis, Jerman, Inggris, Italia, Belanda, dan Belgia menjadi sejumlah negara dengan komunitas Muslim yang besar. Di kawasan tersebut, Islam semakin terlihat dalam kehidupan perkotaan melalui masjid, sekolah, organisasi sosial, bisnis halal, hingga aktivitas budaya.

Faktor demografi juga berperan. Secara umum, populasi Muslim Eropa memiliki struktur usia yang relatif lebih muda dibandingkan populasi non-Muslim. Kondisi ini membuat komunitas Muslim memiliki proporsi anak-anak dan usia produktif yang cukup besar. Namun, pertumbuhan tersebut tidak semata-mata disebabkan tingkat kelahiran; migrasi dan perubahan pola fertilitas dari generasi ke generasi juga merupakan faktor penting.

Situasinya berbeda di Balkan, tempat komunitas Muslim telah menjadi bagian dari sejarah lokal selama berabad-abad. Albania, Kosovo, dan Bosnia-Herzegovina memiliki populasi Muslim yang signifikan. Dengan demikian, keberadaan Islam di Eropa tidak tepat jika hanya dipahami sebagai fenomena akibat imigrasi modern. Islam telah menjadi bagian dari sejarah sosial dan politik Eropa dalam rentang waktu yang panjang.

Secara demografis, salah satu rujukan penting adalah kajian Pew Research Center yang memproyeksikan populasi Muslim Eropa akan terus meningkat hingga 2050. Dalam skenario migrasi menengah, proporsi Muslim di Eropa diperkirakan meningkat dibandingkan kondisi pertengahan 2010-an. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa dinamika migrasi merupakan variabel yang sangat menentukan, sehingga angka masa depan tidak dapat diperlakukan sebagai kepastian.

Pertumbuhan komunitas Muslim juga membawa tantangan integrasi sosial dan politik. Islamofobia, diskriminasi, perdebatan mengenai imigrasi, penggunaan simbol keagamaan, serta kebijakan mengenai makanan halal dan tempat ibadah menjadi isu yang muncul di sejumlah negara. Pada saat yang sama, generasi Muslim yang lahir dan tumbuh di Eropa menghadapi proses pembentukan identitas yang menggabungkan identitas kewarganegaraan, budaya lokal, dan keyakinan agama.

Karena itu, perkembangan Islam di Eropa sebaiknya tidak hanya dilihat melalui pertanyaan “berapa banyak jumlah Muslim?”, tetapi juga bagaimana komunitas tersebut berkontribusi terhadap pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kehidupan kewargaan. Tantangan ke depan adalah membangun masyarakat Eropa yang mampu mengakomodasi keragaman agama sekaligus mempertahankan prinsip kesetaraan, kebebasan beragama, hukum, dan kohesi sosial.

Monitorday.com– Industri penjaminan syariah di Indonesia terus diperkuat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penguatan sektor ini menjadi bagian dari upaya membangun industri keuangan syariah yang lebih tangguh, kompetitif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Penjaminan syariah pada dasarnya memberikan jaminan kepada penerima pembiayaan melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, konsep kafalah menjadi salah satu landasan penting, yakni adanya pihak penjamin yang memberikan jaminan atas kewajiban pihak yang dijamin kepada penerima jaminan. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga memiliki ketentuan mengenai penerapan prinsip syariah dalam penjaminan lembaga keuangan syariah.

Dari sisi regulasi, OJK menerbitkan POJK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin yang secara khusus mencakup Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah. Regulasi tersebut antara lain mengatur penguatan permodalan. Untuk perusahaan penjaminan syariah, ekuitas minimum ditetapkan Rp50 miliar untuk lingkup kabupaten/kota, Rp100 miliar untuk lingkup provinsi, dan Rp250 miliar untuk lingkup nasional. Pemenuhannya dilakukan secara bertahap hingga 100 persen pada 31 Desember 2028.

Penguatan tersebut penting karena lembaga penjamin memiliki posisi strategis dalam mempertemukan kebutuhan pembiayaan dengan kemampuan pelaku usaha yang belum memiliki agunan atau kapasitas jaminan memadai. Dalam skema syariah, penjaminan diharapkan dapat membantu memperluas akses pembiayaan tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian, transparansi, keadilan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

OJK juga mengatur mekanisme penjaminan bersama yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Dalam mekanisme tersebut, perusahaan penjaminan syariah atau unit usaha syariah dapat bertindak sebagai anggota maupun ketua. Sertifikat kafalah harus mencantumkan pihak-pihak yang terlibat beserta porsi pertanggungan masing-masing.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan juga menjadi agenda penting. OJK sebelumnya menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan. Pemisahan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat investasi teknologi dan sumber daya manusia, serta melindungi kepentingan terjamin dan penerima jaminan.

Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan bahwa penjaminan syariah tidak lagi sekadar menjadi pelengkap industri keuangan syariah. Ke depan, sektor ini berpotensi memainkan peran lebih besar dalam mendukung pembiayaan UMKM, perdagangan, proyek produktif, serta berbagai program ekonomi yang membutuhkan mekanisme mitigasi risiko berbasis prinsip syariah.

Menurut OJK, penguatan ekosistem keuangan syariah merupakan bagian dari agenda meningkatkan daya saing industri sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, tantangan berikutnya adalah memastikan perusahaan penjaminan syariah memiliki permodalan kuat, tata kelola baik, manajemen risiko memadai, serta mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Monitorday.com– Terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031 dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, menjadi perhatian publik. Kepemimpinan baru tersebut dinilai membawa harapan sekaligus tantangan bagi organisasi Islam besar itu dalam memasuki fase baru abad keduanya. Gus Kikin ditetapkan melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) setelah sembilan kiai bermusyawarah.

Respons publik terhadap Gus Kikin berkembang di sekitar harapan agar pergantian kepemimpinan tidak sekadar menjadi perubahan figur, tetapi juga memperkuat persatuan internal NU. Bahkan sebelum terpilih, Gus Kikin telah menekankan bahwa kebersamaan merupakan hal terpenting dalam Muktamar dan siapa pun yang terpilih harus mampu menjaga kerukunan warga NU.

Harapan lainnya berkaitan dengan posisi NU dalam kehidupan kebangsaan. Gus Kikin sebelumnya menyampaikan pandangan bahwa NU tidak seharusnya terjebak dalam politik praktis, tetapi tetap perlu memainkan peran strategis sebagai kekuatan masyarakat sipil yang menjaga persatuan dan memperjuangkan kemanusiaan. Menurutnya, politik NU harus berada pada ranah politik kebangsaan dan melampaui kepentingan praktis.

Arah tersebut menjadi salah satu isu penting yang akan diuji selama masa kepemimpinan 2026–2031. Publik akan melihat bagaimana PBNU menjaga hubungan dengan pemerintah sekaligus mempertahankan independensi organisasi. Tantangannya adalah membangun hubungan konstruktif dengan kekuasaan tanpa kehilangan fungsi kritis sebagai organisasi masyarakat sipil.

Dari sisi internal, konsolidasi juga menjadi pekerjaan besar. Gus Kikin menyatakan bahwa seluruh potensi yang ada di NU akan diwadahi. Pernyataan tersebut membuka ekspektasi agar kepemimpinan baru mampu merangkul berbagai kelompok dan mengurangi potensi fragmentasi setelah dinamika politik Muktamar.

Gus Kikin juga memberikan sinyal kuat mengenai orientasi ideologis kepemimpinannya. Dalam pidato perdana setelah terpilih, ia menyampaikan rencana menghidupkan kembali Qanun Asasi karya KH Hasyim Asy’ari sebagai pedoman perjalanan NU memasuki abad kedua. Langkah tersebut dapat dibaca sebagai upaya memperkuat kembali fondasi pemikiran dan tradisi NU di tengah perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan politik yang berlangsung cepat.

Namun, tantangan NU ke depan tidak hanya berada pada wilayah keagamaan dan politik kebangsaan. Persoalan pendidikan, ekonomi umat, transformasi digital, penguatan pesantren, regenerasi ulama, hingga pemberdayaan generasi muda akan menentukan seberapa relevan NU dalam menghadapi perubahan zaman. Organisasi dengan jaringan pesantren dan warga yang sangat luas membutuhkan strategi yang mampu menghubungkan kekuatan tradisi dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dengan demikian, publik kini menunggu pembuktian dari kepemimpinan Gus Kikin. Lima tahun ke depan akan menjadi periode penting untuk menjawab apakah NU mampu semakin solid secara internal, semakin kuat dalam pemberdayaan ekonomi dan pendidikan umat, serta tetap menjadi kekuatan moderasi dan kebangsaan. Pergantian nahkoda telah selesai; pekerjaan berikutnya adalah menentukan ke mana kapal besar NU akan berlayar.

Monitorday.com– Pemerintah terus mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu instrumen utama untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa. Hingga Juli 2026, sekitar 30 ribu koperasi telah terbentuk, sementara pemerintah menargetkan jumlahnya mencapai sekitar 40 ribu unit hingga akhir tahun.

Perkembangan tersebut menandai pergeseran fokus pemerintah dari sekadar pembentukan kelembagaan menuju tahap operasional. Pada 16 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP secara serentak dari Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah kemudian mendorong percepatan pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung agar koperasi dapat menjalankan fungsi ekonominya secara nyata.

Presiden Prabowo menempatkan koperasi tersebut sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Konsepnya mencakup kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa serta fasilitas pendukung lainnya. Dengan model tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administrasi, tetapi menjadi simpul aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Fungsi strategis lainnya adalah memperpendek rantai pasok. Pemerintah ingin KDKMP menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok dan sejumlah barang subsidi hingga tingkat desa. Dengan jaringan tersebut, pemerintah berharap distribusi pangan, pupuk dan bantuan pemerintah dapat lebih mudah dipantau sekaligus mengurangi risiko kelangkaan maupun disparitas harga antarwilayah.

Di sektor pertanian, koperasi juga diarahkan untuk memangkas mata rantai perdagangan yang terlalu panjang. Pemerintah menyebut rantai pasok pertanian dapat disederhanakan menjadi tiga pelaku utama, yakni petani, koperasi dan masyarakat. Skema ini diharapkan meningkatkan posisi tawar petani sekaligus membuat harga komoditas lebih efisien.

Namun, ekspansi dalam skala puluhan ribu unit juga menghadirkan tantangan besar. Pemerintah harus memastikan setiap koperasi memiliki pengelola yang kompeten, tata kelola transparan, model bisnis yang sehat dan akses pasar yang jelas. Wakil Menteri Koperasi menyebut penyiapan manajer melalui pelatihan manajerial menjadi salah satu prioritas agar koperasi dapat dikelola secara profesional.

Aspek tata kelola juga menjadi perhatian pemerintah. Pada Juli 2026, pemerintah menyiapkan regulasi mengenai pengelolaan KDKMP, termasuk masa transisi pengelolaan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan membantu pengelolaan koperasi selama dua tahun sebelum selanjutnya diserahkan kepada desa sebagai pemilik koperasi.

Dengan demikian, fase berikutnya menjadi penentu keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Tantangannya bukan lagi semata-mata berapa banyak koperasi yang terbentuk, melainkan apakah koperasi tersebut mampu menghasilkan aktivitas ekonomi, meningkatkan pendapatan warga, memperkuat posisi petani dan UMKM, serta menyediakan layanan pembiayaan dan kebutuhan pokok secara efisien. Jika tata kelola dan model bisnis dapat berjalan baik, KDKMP berpotensi menjadi salah satu infrastruktur penting ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Monitorday.com– Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak konsolidatif pada perdagangan Selasa (1/9/2026), setelah menutup perdagangan terakhir Agustus di level 6.525,48. Sejumlah proyeksi teknikal menempatkan IHSG dalam rentang 6.450–6.570, dengan investor masih mencermati perkembangan sentimen global dan domestik.

Pada perdagangan Senin (31/8), IHSG menguat 7,36 poin atau 0,11 persen ke level 6.525,48. Indeks sempat bergerak pada rentang 6.476,18 hingga 6.528,10. Aktivitas perdagangan juga cukup tinggi dengan volume sekitar 50,33 miliar saham dan nilai transaksi mencapai hampir Rp25 triliun.

Dari sisi teknikal, Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG pada 1 September bergerak dalam kisaran 6.450–6.570. Sementara itu, MNC Sekuritas melihat masih terdapat peluang penguatan menuju area 6.599–6.666, meskipun investor juga perlu mengantisipasi risiko koreksi lebih dalam apabila tekanan jual meningkat.

Salah satu sentimen penting yang berpotensi meningkatkan volatilitas adalah rebalancing indeks MSCI yang efektif mulai 1 September 2026. Perubahan komposisi indeks dapat memicu perubahan arus dana investor asing pada sejumlah saham yang terdampak. Sebelumnya, rebalancing tersebut telah menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan analis dalam memproyeksikan pergerakan IHSG.

Sentimen global juga menjadi perhatian. Pasar saham Asia masih menghadapi tekanan setelah pernyataan hawkish Ketua Federal Reserve Kevin Warsh meningkatkan ekspektasi terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat pada September. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi arus modal ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di pasar domestik, pergerakan rupiah dan aliran dana asing akan menjadi indikator penting. Pada penutupan 31 Agustus, sektor industri menjadi salah satu penopang IHSG dengan kenaikan 1,46 persen, sementara sektor kesehatan mengalami koreksi 1,66 persen. Kondisi sektoral tersebut menunjukkan bahwa rotasi saham masih berlangsung dan investor cenderung selektif.

Dengan mempertimbangkan faktor teknikal dan sentimen tersebut, IHSG pada 1 September berpeluang bergerak sideways dengan bias netral hingga menguat terbatas. Area 6.500 menjadi level psikologis penting, sedangkan penembusan 6.570–6.600 dengan dukungan volume transaksi dapat membuka ruang menuju area 6.600-an. Sebaliknya, apabila tekanan jual membawa indeks menembus 6.450, risiko koreksi lebih lanjut perlu diwaspadai.

Prediksi tersebut bersifat probabilistik dan bukan rekomendasi investasi. Investor perlu memperhatikan perkembangan IHSG pada awal sesi, pergerakan rupiah, transaksi investor asing, serta saham-saham yang terdampak rebalancing MSCI sebelum mengambil keputusan perdagangan.