Monitorday.com – Perusahaan elektronik kontrak terbesar di dunia, Foxconn, melaporkan lonjakan laba bersih yang melampaui perkiraan pada kuartal kedua, didorong oleh peningkatan tajam dalam permintaan untuk server kecerdasan buatan (AI) yang krusial bagi pusat data. Kinerja positif ini menyoroti dampak besar booming AI terhadap raksasa teknologi asal Taiwan tersebut.

Foxconn menyatakan pada hari Rabu bahwa pendapatan bersihnya melonjak 35 persen menjadi 59,97 miliar dolar Taiwan Baru (sekitar 1,86 miliar dolar AS) dalam periode April-Juni. Angka ini berhasil melampaui estimasi analis sebesar 58,38 miliar dolar Taiwan Baru dalam survei Bloomberg.

Dalam pengumuman pendapatannya, Foxconn menyatakan, "Infrastruktur AI mendorong pertumbuhan."

Sebagai pembuat server terbesar bagi Nvidia dan perakit iPhone utama untuk Apple, Foxconn menegaskan kembali perkiraan sebelumnya mengenai pertumbuhan pendapatan yang "kuat" untuk tahun ini. Perusahaan juga memproyeksikan pertumbuhan yang signifikan hingga tahun 2026 di tengah pesatnya perkembangan sektor AI.

Permintaan yang masif ini berasal dari pemerintah dan raksasa teknologi yang mengucurkan investasi besar untuk membangun pusat data. Pusat data ini berfungsi melatih dan menjalankan berbagai alat AI seperti chatbot, generator gambar, dan agen yang mampu melaksanakan beragam tugas.

Investasi besar tersebut secara langsung telah meningkatkan bisnis Foxconn secara drastis, mengingat perusahaan ini memproduksi server-server penting yang digunakan dalam infrastruktur pusat data AI tersebut.

Monitorday.com – Anthropic mengumumkan rencana untuk menambahkan tanda air tak terlihat pada teks yang dihasilkan oleh model Claude di masa mendatang. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap Undang-Undang AI Uni Eropa yang berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan kecerdasan buatan.

Implementasi tanda air ini bertujuan untuk membantu pengguna dan platform mengidentifikasi konten yang dibuat oleh AI. Sebelumnya, Google telah menerapkan sistem tanda air serupa pada teks yang dihasilkan oleh model Gemini-nya, sementara OpenAI belum mengumumkan secara spesifik bagaimana mereka akan menangani isu ini.

Penggunaan tanda air tak terlihat menjadi semakin krusial di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI generatif. Kemampuan untuk membedakan antara konten yang ditulis oleh manusia dan yang dihasilkan oleh mesin menjadi penting, terutama dalam mencegah penyebaran informasi yang salah dan memastikan keaslian sumber.

Tanda air tak terlihat ini bekerja dengan menyematkan pola atau informasi tertentu ke dalam teks pada level yang tidak mudah dideteksi oleh mata manusia, namun dapat diverifikasi oleh alat pendeteksi. Metode ini memungkinkan identifikasi asal-usul teks AI tanpa mengubah format atau keterbacaan konten secara signifikan.

Dorongan regulasi, khususnya dari Undang-Undang AI Uni Eropa, memainkan peran sentral dalam memicu perusahaan-perusahaan teknologi untuk mengadopsi langkah-langkah transparansi seperti ini. Undang-undang tersebut menetapkan kerangka kerja komprehensif untuk pengembangan dan penggunaan AI, termasuk kewajiban pengungkapan untuk konten yang dihasilkan oleh AI.

Keputusan Anthropic menandai tren yang berkembang di industri AI menuju praktik yang lebih bertanggung jawab dan transparan. Dengan semakin banyaknya model AI generatif yang tersedia, standar industri untuk identifikasi dan akuntabilitas konten AI diharapkan akan terus berkembang, memastikan kepercayaan publik terhadap teknologi tersebut.

Monitorday.com – Para investor kini memiliki akses ke sebuah platform investasi digital yang diklaim menawarkan kemudahan transaksi dan berbagai pilihan produk finansial. Platform ini menonjolkan fitur "all in one" yang memungkinkan pengguna mengelola investasi reksa dana serta produk syariah dengan cepat dan efisien.

Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan adalah jaminan pemerintah 100% untuk imbal hasil pada beberapa produk investasi, memberikan keamanan ekstra bagi para investor. Platform tersebut juga mengklaim memberikan kebebasan dalam memilih mitra penyimpanan dan harga yang relatif stabil, ditunjang oleh algoritma rekomendasi produk secara real time.

"Imbal hasil dijamin pemerintah 100% dan bebas risiko."

"Transaksi cepat, all in one di halaman Order."

"Tersedia 180+ produk reksa dana pilihan."

Untuk investor yang mencari panduan lebih lanjut, platform ini menyediakan layanan manajemen kekayaan dengan penasihat investasi independen. Tidak hanya melayani investor individu, platform tersebut juga dirancang untuk mendukung kebutuhan institusi, membantu mengelola dana investasi untuk perusahaan, menunjukkan kapabilitas dalam menangani skala investasi yang lebih besar dan kompleks.

Monitorday.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan Rabu, 12 Agustus 2026, dengan penguatan signifikan. IHSG melonjak 105,97 poin atau 1,69 persen ke level 6.373,85.

Penguatan pasar saham berlangsung cukup merata. Sebanyak 474 saham ditutup menguat, 185 saham melemah, dan 304 saham tidak mengalami perubahan. Aksi beli pada saham-saham yang telah terkoreksi menjadi salah satu pendorong kenaikan indeks.

Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, menilai penguatan IHSG dipengaruhi aksi bargain hunting investor setelah koreksi tajam pada perdagangan sebelumnya. Sentimen penyesuaian komposisi indeks MSCI juga turut meningkatkan minat pasar terhadap sejumlah saham.

Namun, kinerja positif pasar saham belum diikuti penguatan nilai tukar. Rupiah dilaporkan melemah ke posisi sekitar Rp17.877 per dolar Amerika Serikat akibat tekanan eksternal dan tingginya kebutuhan terhadap mata uang dolar.

Perbedaan arah antara IHSG dan rupiah menunjukkan investor masih selektif menghadapi ketidakpastian global. Pelaku pasar diperkirakan terus mencermati kebijakan moneter, pergerakan harga energi, dan aliran modal asing yang dapat memengaruhi stabilitas pasar keuangan Indonesia.

Monitorday.com– Standard Chartered menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 5,3 persen, dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,2 persen. Revisi tersebut mencerminkan optimisme terhadap daya tahan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Senior Economist Standard Chartered Indonesia, Aldian Taloputra, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan investasi yang terus berlanjut. Kondisi tersebut membuat Indonesia diperkirakan tetap menjadi salah satu perekonomian paling tangguh di kawasan ASEAN.

Proyeksi itu disampaikan dalam Global Research Briefing semester II-2026 di Jakarta melalui riset bertajuk A Test of Resilience. Konsumsi masyarakat yang terjaga dinilai menjadi bantalan penting ketika aktivitas ekonomi global menghadapi tekanan.

Di sisi lain, Standard Chartered memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 dari 3,4 persen menjadi 3 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi konflik di Timur Tengah, kenaikan harga energi, risiko geopolitik, dan perubahan dinamika perdagangan internasional.

Meski prospek domestik membaik, Indonesia tetap perlu mewaspadai pelemahan nilai tukar, tekanan harga energi, dan gejolak pasar keuangan. Konsistensi kebijakan fiskal dan moneter dibutuhkan agar pertumbuhan tetap stabil, investasi terjaga, dan daya beli masyarakat tidak melemah.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong perubahan besar dalam sistem standardisasi dan akreditasi pendidikan. Pemerintah ingin akreditasi tidak lagi berhenti pada pemeriksaan dokumen dan pemberian status, tetapi menjadi alat untuk mendorong sekolah memperbaiki mutu layanan pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (BSANP) dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Provinsi Tahun 2026 di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Rakornas yang berlangsung 10-12 Agustus 2026 tersebut diikuti sekitar 165 peserta dari BSANP dan BAN-PDM Provinsi seluruh Indonesia. Forum ini menjadi ajang memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam membangun sistem penjaminan mutu pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Abdul Mu’ti menegaskan standar pendidikan tetap dibutuhkan sebagai tolok ukur objektif untuk mengukur mutu. Namun, standar tersebut tidak boleh dibuat kaku karena harus mampu mengikuti perkembangan pendidikan dan keragaman kondisi di Indonesia.

“Ketika kita berbicara pendidikan yang bermutu, tentu kita perlu memiliki standar sebagai ukuran mutu pendidikan kita,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia mengatakan pemerintah telah mendorong penyusunan standar yang lebih relevan dan dinamis agar dapat menyesuaikan kebutuhan satuan pendidikan.

“Saya telah mengambil satu kebijakan, kita buat standar yang relevan. Karena itu, standar itu bersifat dinamis,” jelasnya.

Perubahan juga diarahkan pada cara kerja akreditasi. Pemerintah ingin penilaian menggambarkan kondisi nyata sekolah, bukan sekadar mengukur kelengkapan administrasi.

“Akreditasi ini harus kita bangun sebagai bagian dari upaya kita membangun budaya mutu, ketika mutu itu tidak lagi bersifat administrasi, tetapi built in atau inherent dengan keinginan kuat untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu,” tegas Abdul Mu’ti.

Kemendikdasmen juga akan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Angka dan dokumen tetap menjadi bagian dari penilaian, tetapi pemerintah akan menggabungkannya dengan kondisi empiris di lapangan agar kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Ketua BSANP Waras Kamdi mengatakan lembaganya ingin membawa standardisasi dan akreditasi ke arah yang lebih mendorong perubahan kualitas pendidikan.

“Akreditasi bukan lagi proses yang menakutkan, akan tetapi proses yang mencerahkan. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Bukan untuk memberi label, tetapi untuk mendorong perubahan,” kata Waras.

Menurut dia, sistem yang dibangun harus mengedepankan keterbukaan, transparansi, data, dan kepercayaan.

“Sistem standar dan akreditasi yang kita bangun harus terbuka, transparan, berbasis data, dan berbasis kepercayaan,” ujarnya.

Tantangan pemerintah masih besar. BSANP mencatat sekitar 70 persen atau 22 ribu satuan pendidikan di Indonesia belum terakreditasi. Kondisi ini menuntut strategi percepatan agar proses akreditasi tidak semakin tertinggal.

Rakornas BSANP dan BAN-PDM Provinsi Tahun 2026 pun diarahkan untuk menyatukan langkah sekaligus merumuskan strategi konkret mempercepat penguatan mutu pendidikan di daerah.

Bagi Kemendikdasmen, perubahan paradigma tersebut menjadi kunci agar akreditasi tidak berhenti sebagai formalitas. Status akreditasi harus menjadi pemicu bagi sekolah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Menteri Perang Amerika Serikat untuk Urusan Kebijakan, Elbridge Colby beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (12/08/2024). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Wakil Menteri Colby membahas penguatan hubungan dan kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat. 

Usai pertemuan, Wakil Menteri Colby menyampaikan kehormatannya dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Pertemuan yang berlangsung secara hangat dan konstruktif tersebut menjadi bagian dari upaya untuk terus mempererat hubungan bilateral kedua negara. 

“Pertemuan dengan Presiden Prabowo, sebuah kehormatan luar biasa bisa bertemu dengan Presiden beserta timnya,” ucap Wakil Menteri Colby dalam keterangannya. 

Wakil Menteri Colby menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat optimistis untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia. Menurutnya, penguatan hubungan ini berlandaskan pada prinsip saling menghormati dan peningkatan kerja sama kedua negara. 

“Menurut saya, pihak pemerintah AS sangat optimistis untuk memajukan hubungan kami dengan Indonesia yang didasarkan pada prinsip kemitraan yang saling menghormati serta peningkatan kerja sama yang lebih mendalam,” katanya. 

Menutup keterangannya, Wakil Menteri Colby menyampaikan apresiasi atas kesempatannya untuk berkunjung ke Indonesia. Selain itu, Wakil Menteri Colby turut menyampaikan harapannya agar hubungan Indonesia dan Amerika Serikat makin erat. 

“Kami merasa terhormat berada di sini dan berharap dapat melanjutkan hubungan yang telah berkembang pesat dengan Indonesia,” tutupnya.

Monitorday.com – Pemerintah memastikan Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram (kg) tetap akan mendapat subsidi jika nantinya digunakan sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Bedanya, pemerintah mengklaim subsidi CNG bakal lebih hemat 30-40 persen dibandingkan subsidi LPG.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan subsidi tetap diperlukan agar harga CNG dapat dijangkau masyarakat.

“Beliau (Menteri ESDM-Bahlil Lahadalia) kan sampaikan bahwa itu disubsidi tapi subsidinya menghemat 30% sampai 40%, artinya subsidinya masih lebih rendah dari subsidi LPG. Begitu maksudnya,” ujar Laode di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Artinya, pemerintah tidak berencana menghilangkan subsidi ketika CNG 3 kg mulai menggantikan LPG 3 kg. Skema yang disiapkan justru diarahkan untuk memangkas beban subsidi negara tanpa membuat harga energi melonjak bagi masyarakat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya juga membuka kemungkinan pemberian subsidi untuk CNG 3 kg. Pemerintah menilai subsidi masih diperlukan untuk menjaga keterjangkauan energi, meski besaran subsidi per tabung hingga kini masih dikaji.

Sebagai pembanding, subsidi LPG 3 kg saat ini berada di kisaran Rp18.000-Rp20.000 per tabung. Pemerintah melihat CNG berpeluang memiliki biaya lebih rendah karena menggunakan gas bumi domestik sebagai bahan baku.

Kondisi ini berbeda dengan LPG. Kebutuhan LPG nasional masih bergantung pada impor karena pasokan bahan baku LPG berupa propana dan butana tidak mencukupi dari produksi dalam negeri.

Pemerintah pun membidik CNG 3 kg sebagai salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi nasional.

Kementerian ESDM sebelumnya menargetkan penggunaan CNG 3 kg untuk rumah tangga mulai diterapkan bertahap pada 2026, terutama di sejumlah kota besar di Pulau Jawa.

Laode mengatakan tahap awal penerapan akan mempertimbangkan keberadaan jaringan gas. Wilayah yang dekat dengan jaringan pipa menjadi prioritas karena distribusinya dinilai lebih ekonomis.

Pemerintah juga menyiapkan pola distribusi yang tidak mengharuskan masyarakat membeli tabung baru. Dalam rancangan ESDM, tabung CNG akan menjadi milik badan usaha atau pemasok gas dan digunakan masyarakat melalui mekanisme peminjaman.

Namun, penggantian LPG dengan CNG bukan perkara sederhana. CNG disimpan dalam tabung bertekanan tinggi, dengan tekanan yang dapat mencapai 200-250 bar. Angka tersebut jauh di atas tekanan LPG yang berada di kisaran 5-10 bar.

Karena itu, pemerintah masih melakukan pengujian terhadap tabung CNG sebelum digunakan secara luas. ESDM juga menyiapkan penggunaan tabung tipe 4 berbahan komposit yang dirancang untuk menahan tekanan tinggi.

Pada tahap awal, pemerintah bahkan berencana mengimpor tabung CNG 3 kg karena teknologi produksinya belum sepenuhnya tersedia di dalam negeri. Impor tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fase awal penerapan.

Peralihan ke CNG juga tidak semata-mata mengejar penghematan subsidi. Pemerintah ingin memangkas ketergantungan terhadap impor LPG sekaligus meningkatkan penggunaan gas bumi yang tersedia di dalam negeri.

Bahlil sebelumnya menyebut pemanfaatan CNG berpotensi mengurangi devisa yang selama ini digunakan untuk membiayai impor LPG. Namun, pemerintah masih harus menuntaskan berbagai persoalan sebelum CNG 3 kg bisa digunakan secara luas, mulai dari teknologi tabung, keselamatan, ketersediaan pasokan gas, infrastruktur pengisian hingga distribusi.

Dengan subsidi yang diklaim lebih efisien 30-40 persen, pemerintah berharap CNG 3 kg dapat menjadi alternatif LPG tanpa mengorbankan keterjangkauan energi bagi masyarakat.

Monitorday.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melontarkan peringatan keras kepada importir pakan yang diduga memainkan harga dan berpotensi menekan peternak ayam rakyat. Pemerintah bahkan mengancam mencabut izin impor perusahaan yang terbukti melanggar aturan.

Amran menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap praktik perdagangan maupun penetapan harga pakan yang merugikan peternak. Ancaman itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/8/2026).

Menurut Amran, harga pakan menjadi salah satu komponen utama yang menentukan keberlangsungan usaha peternak. Karena itu, pemerintah akan memperketat pengawasan tata niaga pakan untuk mencegah praktik yang membuat biaya produksi peternak melonjak.

Amran mengungkapkan, Satgas Pangan telah diminta memeriksa satu perusahaan yang diduga melakukan permainan harga. Pemeriksaan dijadwalkan dimulai Rabu (12/8/2026), meski pemerintah belum membuka identitas perusahaan tersebut.

“Ada satu perusahaan, diduga nakal. Satgas Pangan, kami minta dengan tegas langsung diperiksa, insyaallah mulai besok,” ujar Amran.

Ia menegaskan pemeriksaan akan menentukan apakah dugaan permainan harga tersebut mengandung pelanggaran. Jika terbukti, sanksi terberat berupa pencabutan izin impor siap dijatuhkan.

“Kalau terbukti, izinnya saya cabut,” tegasnya.

Amran bahkan memperingatkan perusahaan yang izinnya dicabut tidak akan mendapatkan kembali izin impor selama dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pertanian.

“Jangan ada bermain-main, kami pasti cabut izinnya. Kami tidak beri ruang. Kalau kami sekali cabut, selama kami masih menjabat tidak akan kami berikan izin impor,” katanya.

Amran mengatakan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan peternak. Dunia usaha tetap dibutuhkan untuk menjaga industri perunggasan, tetapi keuntungan tidak boleh diperoleh dengan membebankan harga pakan yang tidak wajar kepada peternak.

“Itu masalah harga pakan dinaikkan, padahal izinnya di Kementerian Pertanian. Nah, dia (importir) yang dapat untung, kami yang dibully,” ujarnya.

Pemerintah, kata Amran, ingin industri perunggasan tumbuh bersama. Ia menyoroti sekitar 3,8 juta peternak yang harus dilindungi dari tekanan biaya produksi.

“Ini 3,8 juta peternak kita harus jaga. Apa mau biarkan mereka berteriak tiap hari? Dan itu tugas kami,” katanya.

Selain mengawasi importir, pemerintah memastikan stabilisasi harga pakan tetap berjalan. Amran mengatakan penyaluran pakan melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang melibatkan Bulog akan dilanjutkan hingga akhir tahun.

Kebijakan tersebut diharapkan menjaga biaya produksi peternak sekaligus memberi kepastian usaha. Pemerintah juga menaruh perhatian pada harga telur di tingkat peternak.

Menurut Amran, menjaga harga pakan tidak bisa dipisahkan dari upaya menjaga harga jual telur. Pemerintah, kata dia, harus memastikan kedua sisi tetap seimbang agar peternak tidak terjepit.

“Kita sepakat juga bertanggung jawab HPP, harga pembelian pemerintah untuk harga telur, tetapi harga pakan juga harus kita jaga supaya tidak terlalu tinggi. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan,” ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah memperkuat penyerapan telur melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Amran mengatakan SPPG telah menerima instruksi dan petunjuk teknis untuk menyerap telur dari peternak sesuai ketentuan.

“Sudah ada instruksi, sudah ada surat, bahwa wajib menyerap sesuai juknis. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia,” katanya.

Penyerapan tersebut diharapkan dapat menjaga pasar telur sekaligus memberi kepastian bagi peternak di tengah tekanan biaya produksi.

Sementara itu, Satgas Pangan memastikan akan memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha dan peternak di sektor perunggasan. Kombes Pol Derry Agung Wijaya mengatakan setiap laporan akan diverifikasi terlebih dahulu dan tidak otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana.

“Semua laporan bukan berarti ada unsur pidana, tetapi kami melakukan pengecekan terlebih dahulu,” kata Derry.

Menurut dia, perbedaan antara harga yang ditetapkan pemerintah dan harga di lapangan juga tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Satgas akan menelusuri lebih jauh jika ditemukan indikasi penekanan harga atau dugaan pelanggaran lainnya.

Jika pelanggaran bersifat administratif, penanganannya akan diserahkan sesuai kewenangan lembaga terkait. Dugaan praktik monopoli dapat diteruskan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sedangkan jika ditemukan unsur pidana, proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Amran kembali menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara sehat. Namun, perusahaan yang terbukti melanggar aturan akan ditindak.

“Sebagai pemerintah, kami harus tegas. Yang melanggar, ditindak. Hukum jadi panglima,” pungkas Amran.

Monitorday.com – Pemerintah mulai mengkaji pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat ekonomi atas. Kelompok desil 9 dan 10 menjadi sasaran awal dalam upaya memperketat penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

Rencana itu mengemuka setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

“Kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk tingkat atas, mungkin desil 9 dan 10. Supaya beberapa bulan ke depan kita bisa kurangi secara bertahap,” ujar Purbaya kepada wartawan seusai rapat.

Meski kajian telah dilakukan, pemerintah memastikan pembatasan belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM masih menyiapkan sistem untuk memastikan kebijakan berjalan tanpa mengganggu penyaluran BBM kepada kelompok yang berhak.

Purbaya mengatakan sistem yang digunakan PT Pertamina (Persero) sejauh ini telah cukup siap untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut.

“Saya sudah lihat sistem Pertamina, sudah cukup baik dan siap dilaksanakan,” katanya.

Pembatasan nantinya tidak semata-mata ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan. Pemerintah juga mempertimbangkan jenis kendaraan yang digunakan konsumen saat membeli Pertalite di SPBU.

Bahlil bahkan menyinggung kendaraan mewah sebagai salah satu indikator yang akan diperhatikan pemerintah.

“Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan Pak Menteri tadi,” tegas Bahlil.

Menurut dia, penyaluran subsidi BBM selama ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Masyarakat berpenghasilan tinggi masih dapat menikmati harga BBM bersubsidi yang seharusnya diprioritaskan bagi kelompok kurang mampu.

“Selama ini sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9 dan 10 masih kena, masih dapat subsidi,” ujarnya.

Pemerintah menilai persoalan ketepatan sasaran menjadi penting karena anggaran subsidi energi mencapai ratusan triliun rupiah. Dana sebesar itu, kata Bahlil, harus dipastikan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Angka subsidi ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima,” katanya.

Namun, kebijakan pembatasan tidak akan menyasar seluruh pengguna Pertalite. Untuk kendaraan roda dua, pemerintah memastikan tidak ada perubahan aturan. Sepeda motor tetap diperbolehkan membeli Pertalite seperti biasa.