Monitorday.com – PT Perikanan Indonesia, bagian dari ID FOOD, terus berkomitmen mendukung inklusivitas nelayan dengan menyediakan bahan bakar minyak subsidi untuk mendukung operasional mereka.

Distribusi bahan bakar ini dilakukan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang tersebar di tiga wilayah kerja, yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan di Jawa Tengah, serta Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan Prigi di Jawa Timur.

Dengan upaya ini, PT Perikanan Indonesia memastikan nelayan mendapatkan akses bahan bakar yang lebih terjangkau untuk keperluan melaut mereka.

Direktur Utama PT Perikanan Indonesia Sigit Muhartono mengatakan, akan terus mendukung program pemerintah dalam menyediakan BBM subsidi kepada para nelayan di Indonesia.

Pasalnya, penyediaan BBM yang memadai baik dari segi volume dan harga sangat dibutuhkan nelayan untuk kebutuhan operasional melaut.

“SPBUN PT Perikanan Indonesia di cabang Pekalongan, cabang Brondong dan unit Prigi hadir untuk memfasilitasi nelayan agar dapat dengan mudah mendapatkan BBM dengan harga murah, sehingga produktivitas dan pendapatan nelayan dapat meningkat,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis, (5/9/2024), di Jakarta.

PT Perikanan Indonesia mendapatkan kuota BBM subsidi dari PT Pertamina Patra Niaga, atas rekomendasi Dinas Perikanan setempat, sebesar 1.128 kiloliter per bulan yang harus didistribusikan tepat sasaran kepada nelayan dengan tonase kapal di bawah 30 GT.

Rinciannya, ia menambahkan, PT Perikanan Indonesia menyuplai 736 kiloliter BBM setiap bulannya kepada para nelayan di Brondong melalui SPBUN 02 Brondong Lamongan.

Sebanyak 248 kiloliter per bulan kepada para nelayan di Prigi melalui SPBUN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Trenggalek.

Adapun kuota BBM di PT Perikanan Indonesia Cabang Brondong merupakan kota terbesar untuk BBM subsidi nelayan se-Jawa Timur.

Selain itu, PT Perikanan Indonesia juga memasok 144 kiloliter BBM kepada nelayan di Pekalongan melalui SPBB Krapyak, Pekalongan.

Sigit menambahkan dengan banyaknya kuota BBM dari pemerintah yang tersalurkan, artinya banyak nelayan yang menyerap BBM tersebut untuk operasional mencari ikan.

Hal ini dinilai memiliki multiplier effect yang besar terhadap keberlangsungan sumber pangan ikan di Indonesia.

“Kita menjaga ketersediaannya agar nelayan tidak kekurangan BBM sehingga penangkapan ikan terjaga, source-nya terkendali dan kebutuhan ikan di masyarakat terpenuhi,” ungkapnya.

Selanjutnya, ia menambahkan, PT Perikanan Indonesia akan meminta rekomendasi kepada PT Pertamina Patra Niaga dan Dinas Perikanan setempat untuk menambah kuota BBM subsidi bagi nelayan guna menghindari kelangkaan bahan bakar kapal dan menjaga ekosistem perikanan.

Seperti diketahui, ikan merupakan salah satu Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022.

Tujuan CPP ini adalah untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat.

Dalam rangka ketersediaan pangan di seluruh wilayah NKRI, maka perlu dilakukan pemenuhan dan pengelolaan CPP yang pelaksanaannya dilakukan melalui Badan Pangan Nasional dengan menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai operator.

Penguasaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah ini akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini Perum Bulog dan BUMN Pangan, termasuk PT Perikanan Indonesia melalui Holding Pangan ID FOOD.

Penugasan tersebut untuk melakukan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran komoditas pangan strategis.