Monitorday.com– Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah berjalan selama satu tahun masih dinilai belum mampu menjangkau masyarakat secara optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan program tersebut masih sepi peminat di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Indah Widyaningsih dalam dialog Aspirasi Pro1 RRI Surabaya pada 7 Mei 2026. Menurutnya, sebagian besar masyarakat masih memiliki kebiasaan memeriksakan diri ketika sudah mengalami gejala penyakit, bukan untuk kepentingan pencegahan atau deteksi dini.

“Program cek kesehatan gratis ini disinyalir masih sepi peminat karena masyarakat kita belum aware terhadap kesehatan. Selain itu sosialisasi dan edukasi juga masih minim, kemudian sarana-prasarana belum merata,” ujar Indah dalam dialog tersebut.

Ia menilai program CKG sebenarnya memiliki manfaat besar dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, efektivitas program masih terkendala pemerataan fasilitas kesehatan, keterbatasan tenaga medis, hingga kesinambungan pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai penting agar layanan kesehatan preventif tersebut lebih mudah diakses masyarakat.

Indah juga menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui screening kesehatan rutin. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan seharusnya dilakukan sebelum muncul keluhan penyakit, terutama untuk mendeteksi penyakit tidak menular yang selama ini menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung masih mendominasi angka kematian nasional. Karena itu, deteksi dini dinilai menjadi langkah penting untuk menekan risiko komplikasi sekaligus meningkatkan angka harapan hidup masyarakat.

Selain pemerintah dan fasilitas kesehatan, keberhasilan program CKG dinilai membutuhkan dukungan berbagai pihak. Mulai dari keluarga, lingkungan RT/RW, Puskesmas, tenaga kesehatan hingga akademisi diharapkan dapat terlibat aktif dalam edukasi kesehatan masyarakat. Peran akademisi sendiri dinilai penting dalam mendukung penelitian, pendampingan masyarakat, hingga promosi pola hidup sehat secara berkelanjutan.

Menurut Indah, budaya hidup sehat perlu dibangun mulai dari lingkungan keluarga agar masyarakat terbiasa menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai kebutuhan rutin, bukan hanya dilakukan ketika sakit. Dengan sinergi berbagai pihak, program CKG diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Monitorday.com– Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu agenda strategis nasional yang ditargetkan tercapai pada 2026. Program food estate atau lumbung pangan nasional menjadi tulang punggung kebijakan tersebut dengan fokus utama meningkatkan produksi komoditas pangan pokok seperti padi, jagung, dan singkong.

Pemerintah menargetkan penguatan produksi pangan nasional melalui perluasan lahan pertanian, optimalisasi sawah eksisting, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern. Pada awal 2026, stok beras nasional diproyeksikan mencapai 4,59 juta ton hingga 5 juta ton, yang disebut sebagai salah satu capaian tertinggi dalam sejarah cadangan beras nasional Indonesia.

Selain beras, pemerintah juga memperkuat produksi jagung untuk mengurangi ketergantungan impor. Indonesia menargetkan tidak lagi mengimpor jagung pada 2026 dan bahkan mulai membuka peluang ekspor setelah produksi jagung pipilan kering pada 2025 mencapai sekitar 16,16 juta ton atau melampaui kebutuhan domestik.

Program diversifikasi pangan juga terus diperluas melalui pengembangan komoditas singkong di sejumlah wilayah, termasuk di Gunung Mas. Singkong diproyeksikan menjadi salah satu cadangan pangan sekaligus bahan baku industri. Namun, pengembangan komoditas ini masih menghadapi sejumlah tantangan teknis, terutama terkait kesesuaian lahan dan produktivitas.

Untuk mendukung program swasembada pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp210,4 triliun pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp23,7 triliun difokuskan untuk pengembangan lumbung pangan, cetak sawah baru, dan optimalisasi lahan pertanian di berbagai daerah prioritas seperti Kalimantan Tengah dan Papua.

Pemerintah juga memperkuat dukungan melalui mekanisasi pertanian dengan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), bantuan benih unggul, hingga subsidi pupuk untuk meningkatkan produktivitas petani. Kebijakan ini dinilai mulai menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan petani.

Data terbaru menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2026 mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Angka tersebut menjadi indikator meningkatnya daya beli dan pendapatan petani di tengah percepatan program ketahanan pangan nasional.

Meski optimisme pemerintah cukup tinggi, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian, seperti konversi lahan sawah, kebutuhan evaluasi teknis food estate, serta pentingnya memastikan kesesuaian komoditas dengan karakteristik lahan. Pemerintah menegaskan bahwa swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan kecukupan produksi, tetapi juga menjamin akses masyarakat terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau.

Monitorday.com– Pemerintah Indonesia resmi menjalankan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai 10 Februari 2025 sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan preventif nasional. Program ini menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia, dengan mekanisme pemeriksaan yang dapat dilakukan bertepatan dengan momen ulang tahun masyarakat.

Program ini dilaksanakan melalui fasilitas kesehatan primer, terutama Puskesmas yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah berharap layanan ini mampu meningkatkan deteksi dini terhadap berbagai penyakit tidak menular maupun penyakit menular yang selama ini menjadi tantangan utama sektor kesehatan nasional.

Masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile dengan membuat akun, melengkapi profil, lalu memilih fitur Cek Kesehatan Gratis dan menentukan jadwal pemeriksaan di Puskesmas terdekat. Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui layanan WhatsApp Kementerian Kesehatan di nomor 081110500567 dengan mengetik “daftar CKG” dan mengikuti instruksi yang tersedia.

Bagi masyarakat yang mengalami kendala akses digital, pemerintah juga membuka layanan pendaftaran langsung di Puskesmas dengan membawa identitas diri. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam rentang waktu 30 hari setelah tanggal ulang tahun peserta. Pemerintah menekankan pentingnya kepemilikan akun SATUSEHAT Mobile dan status BPJS Kesehatan aktif untuk mempermudah integrasi layanan kesehatan nasional.

Jenis pemeriksaan dalam program ini cukup beragam dan disesuaikan berdasarkan kelompok usia peserta. Pemeriksaan meliputi skrining diabetes, hipertensi, tuberkulosis (TBC), kesehatan gigi, kesehatan mata, kesehatan jiwa, hingga status gizi. Melalui pendekatan preventif ini, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus pengurangan beban pembiayaan kesehatan akibat keterlambatan diagnosis penyakit.

Hasil pemeriksaan nantinya akan tercatat dalam bentuk “Rapor Kesehatan” digital yang dapat diakses langsung melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile. Sistem ini diharapkan membantu masyarakat memantau kondisi kesehatannya secara berkala sekaligus mendukung penguatan basis data kesehatan nasional berbasis digital.

Monitorday.com – Perum Bulog resmi membuka akses kunjungan publik ke gudang-gudangnya di seluruh Indonesia. Kebijakan ini memungkinkan pelajar SMA, mahasiswa, hingga masyarakat umum melihat langsung kondisi cadangan beras nasional melalui program kunjungan edukatif atau study tour.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, keterbukaan tersebut menjadi bagian dari upaya transparansi informasi kepada publik terkait stok pangan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Rizal saat menerima kunjungan perwakilan Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/5).

“Bulog sudah terbuka untuk umum. Gudang-gudang Bulog boleh diakses siapa pun, namun tetap harus terdaftar dan mendapat izin terlebih dahulu,” ujar Rizal.

Menurutnya, masyarakat kini dapat melihat langsung kondisi stok beras nasional yang selama ini kerap menjadi perdebatan publik. Ia menegaskan era keterbukaan informasi menuntut lembaga pemerintah lebih transparan kepada masyarakat.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa kondisi beras nasional saat ini benar-benar berlimpah,” katanya.

Rizal mengungkapkan, program kunjungan tersebut sudah mulai diikuti siswa SMA dari berbagai daerah. Ke depan, Bulog juga akan memperluas akses study tour untuk mahasiswa dan kampus di seluruh Indonesia.

“Ke depan kami buka juga untuk mahasiswa agar bisa melihat langsung proses pengelolaan beras di Bulog,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rizal juga memaparkan stok beras Bulog secara nasional yang kini mencapai 5,2 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Sementara itu, tingkat keterisian gudang Bulog di wilayah DKI Jakarta disebut hampir penuh. Dari kapasitas sekitar 355 ribu ton, gudang kini terisi hingga 98 persen atau sekitar 350 ribu ton beras.

Akibat tingginya stok, Bulog juga menyewa tambahan gudang berkapasitas 140 ribu ton di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, dan Banten.

“Karena kapasitas di Jakarta hampir penuh, kami menyewa gudang tambahan di Tangerang dan Banten,” kata Rizal.

Selain memperlihatkan stok beras, Bulog juga mengajak peserta kunjungan melihat langsung proses pengolahan beras, mulai dari gabah, penyimpanan, hingga menjadi beras medium dan premium siap distribusi.

Mahasiswa Universitas Trilogi, Hanifah Khairunnisa, mengaku kunjungan tersebut memberikan pemahaman menyeluruh mengenai rantai pengolahan beras nasional.

“Kami diperlihatkan proses dari gabah hingga menjadi beras dan bagaimana sistem penyimpanannya,” ujarnya.

Senada, perwakilan Aliansi BEM SI, Wirawan, mengatakan kunjungan itu memberi gambaran nyata mengenai kondisi ketahanan pangan nasional.

“Hari ini kami melihat langsung stok 5,2 juta ton beras Bulog yang menjadi bagian penting ketahanan pangan Indonesia,” katanya.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengawalan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Jaksa Garda (Jaga) Indonesia Pintar pada Rabu (6/5). Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penyaluran bantuan pendidikan berjalan lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta bebas dari berbagai bentuk penyimpangan. PIP merupakan komitmen nyata pemerintah dalam menjamin keberlangsungan pendidikan bagi seluruh anak bangsa, khususnya dari keluarga miskin dan rentan miskin. 

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, menyampaikan bahwa PIP memiliki tujuan utama untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus mencegah anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Menurutnya, secara umum program tersebut telah memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat.

Namun demikian, menurutnya masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki melalui penguatan sistem dan pengawasan yang lebih optimal. Karena itu, Kemendikdasmen bersama Kejaksaan RI terus mengkaji ulang berbagai mekanisme agar pelaksanaan PIP semakin efektif dan akuntabel.

“Program PIP diluncurkan dengan dua tujuan utama, yang pertama adalah untuk memutus rantai kemiskinan dan yang kedua juga untuk memutus anak putus sekolah dengan alasan ekonomi,” ujar Wamen Atip.

Ia menegaskan bahwa berbagai kekurangan dalam pelaksanaan PIP menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan sistem yang lebih baik dan efektif. Menurutnya, masih terdapat sejumlah mekanisme yang belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan perbaikan agar penyaluran PIP lebih tepat sasaran. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga ditemukan sejumlah pelanggaran yang menjadi perhatian untuk dibenahi bersama.

“Harus dilakukan perbaikan-perbaikan sistem agar PIP itu betul-betul efektif. Visi misi utama Kemendikdasmen adalah Pendidikan Bermutu untuk Semua, maka semuanya punya akses untuk pendidikan yang bermutu,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa melalui kolaborasi Kemendikdasmen dan Kejaksaan RI telah dikembangkan platform Jaga Indonesia Pintar untuk memastikan PIP berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan PIP merupakan amanat rakyat yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.

 “Ini adalah amanat dari rakyat. PIP ini harus dikembalikan kepada rakyat dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan spirit melaksanakan amanah,” pungkasnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut menyampaikan dukungannya terhadap penguatan pengawasan PIP. Ia menegaskan bahwa program bantuan pendidikan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, pengelolaan bantuan pendidikan melalui PIP harus benar-benar memberikan manfaat bagi masa depan peserta didik. “Pengelolaan pendidikan untuk masyarakat lewat program PIP bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas SDM sehingga uang yang diterima bermanfaat bagi masa depan mereka. Uang pencairan setetes demi setetes harus berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan perubahan kebijakan penyaluran bantuan pendidikan dengan menyalurkan dana langsung ke rekening siswa. Kebijakan tersebut nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi Jaga Indonesia Pintar guna memperkuat transparansi dan pengawasan penyaluran bantuan pendidikan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan bantuan pendidikan diterima oleh peserta didik yang benar-benar berhak.

“Bapak Presiden selalu bilang sama kita kolaborasi itu penting. Jadi inilah wujud kolaborasi untuk memastikan bantuan pendidikan itu sampai tepat kepada adik-adik kita yang berhak,” ujarnya.

Raffi juga menyampaikan bahwa PIP merupakan bagian nyata dari upaya pemerintah memperkuat sektor pendidikan nasional. Ia mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 mencapai 20 persen dari APBN atau sekitar Rp757,8 triliun, meningkat 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami berharap komitmen bersama ini bisa menjadi semangat buat kita, kolaborasi buat kita, tentunya untuk menjadikan pendidikan agar generasi muda menjadi lebih baik dan Indonesia semakin maju,” ungkapnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, menyampaikan bahwa Kejaksaan RI bersama seluruh jajaran intelijen akan turut memonitor pelaksanaan PIP agar berjalan baik, lancar, dan tepat sasaran.

Menurutnya, penguatan pengawasan melalui Jaga Indonesia Pintar dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh peserta didik yang membutuhkan serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui sektor pendidikan.“Kami akan berupaya memonitor PIP dapat terlaksanakan dengan baik lancar dan sukses. Tujuannya tentu untuk mengawal penyaluran program PIP agar tepat sasaran sehingga para pelajar Indonesia, anak-anak Indonesia menjadi manusia-manusia yang berkualitas dan unggul,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pemerintah melalui Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,8 triliun untuk PIP yang akan diberikan kepada sekitar 19,48 juta murid di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan bahwa sekitar 24,4 persen anggaran Kemendikdasmen digunakan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, PIP bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan jembatan harapan bagi anak-anak Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu.

“Program ini bukan hanya sekadar angka yang ada di dokumen anggaran, melainkan jembatan harapan bagi anak Indonesia, khususnya anak yang kurang mampu dan miskin,” ujar Suharti.

Pada tahun 2026, lanjut Suharti, cakupan PIP juga diperluas hingga jenjang taman kanak-kanak (TK) sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan wajib belajar 13 tahun. Perluasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan masih rendahnya partisipasi pendidikan kelompok masyarakat miskin pada jenjang pendidikan usia dini.
Ia berharap seluruh satuan pendidikan memastikan peserta didik yang diusulkan sebagai penerima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.

“Kami menyambut baik sinergi Kejaksaan dan Kemendikdasmen. Kolaborasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi jajaran dinas pendidikan dan satuan pendidikan serta memastikan penyaluran dana yang bersih dari segala bentuk penyimpangan,” ujarnya.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 280 peserta dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri se- Provinsi Jawa Barat, unsur Apegnas, dan perwakilan Kepala Satuan Pendidikan tersebut turut diwarnai penandatanganan komitmen bersama pengawalan PIP melalui aplikasi JagaIndonesiaPintar.id sebagai bentuk konkrit penguatan sinergi dalam mewujudkan penyaluran bantuan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran

Monitorday.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 yang mencapai 5,61 persen (year on year/y-on-y) mendapat sambutan positif dari tokoh relawan Prabowo–Gibran, Syafrudin Budiman.

Koordinator Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG) itu menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa visi besar Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Visi-Misi Asta Cita Presiden Prabowo Subanto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming semakin nyata dirasakan masyarakat. Kenaikan dari Triwulan IV 2025 sebesar 5,39% menjadi 5,61% pada Triwulan I 2026 adalah prestasi keberhasilan Presiden Prabowo,” kata Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budinan SIP disampaikan kepada media, Kamis (7/5/2026) di Jakarta.

Ketua Umun DPP Perhimpunan UKM Indonesia ini, sangat yakin pertumbuhan ekonomi akan terus tumbuh di atas 6% di 2026. Penilaian ini akibat banyak serapan lapangan kerja yang baik, akibat masuknya investasi asing, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan dan progam-program lainnya.

“Indonesia akan keluar kutukan pertumbuhan ekonomi 5% dari tahun ke tahun. Hari ini bisa kita lihat sudah 5,61% dan sedikit lagi akan terus tumbuh di atas 6% pada 2026,” ucap Ketua Umum Barisan Pembaharuan 08 (BP-08) ini.

Berdasrkan data BPS dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 terhadap triwulan IV-2025 terkontraksi sebesar 0,77 persen (q-to-q).

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,20 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-P mengalami kontraksi terdalam sebesar 30,13 persen.

“Pada triwulan I-2026, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur perekonomian Indonesia secara spasial, dengan kontribusi mencapai 57,24 persen dan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen (y-on-y),” kata Gus Din yang juga Komisaris PT. Jasa Marga Related Business (JMRB).

Pada triwulan I-2026, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur perekonomian Indonesia secara spasial, dengan kontribusi mencapai 57,24 persen dan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen (y-on-y).

Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen

Sebelumnya kata Gus Din, Perekonomian Indonesia tahun 2025 berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau USD 5.083,4.

“Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (c-to-c). Data ini menunjukkan dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi terus meningkat,” tandas Gus Din.

Dari sisi produksi pada 2025, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03 persen.

“Ekonomi Indonesia triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,39 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,98 persen,” jelas Gus Din sesuai data BPS 2025.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,12 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2025 terhadap triwulan III-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 0,86 persen (q-to-q).

“Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,59 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 37,68 persen,” tutup Gus Din.

Monitorday.com– Sejumlah isu politik nasional menjadi perhatian publik dalam pemberitaan yang dirangkum Monitorday pada Rabu (6/5/2026) dan Kamis (7/5/2026). Mulai dari langkah pemerintah menggandeng ekosistem media digital melalui New Media Forum hingga usulan memasukkan pelaku politik uang ke dalam daftar hitam atau blacklist dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mulai merangkul New Media Forum sebagai mitra strategis untuk memperluas jangkauan komunikasi publik di era digital. Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, menilai keterlibatan media baru menjadi langkah penting agar pemerintah mampu menjangkau masyarakat lebih luas melalui platform digital yang terus berkembang.

Di sisi lain, pembahasan reformasi institusi kepolisian juga kembali mencuat. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyebut revisi RUU Polri berpotensi menjadi usul inisiatif pemerintah. Hal itu dikaitkan dengan rekomendasi yang telah disampaikan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Anggota KPRP Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri mengatakan Presiden menginginkan seluruh lembaga pemerintahan direformasi, termasuk Polri. Reformasi dinilai penting karena aparat penegak hukum menjadi institusi yang paling banyak mendapat sorotan publik dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, isu pengawasan pemilu turut menjadi perhatian. Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, mengusulkan agar revisi RUU Pemilu mengatur sanksi lebih tegas terhadap pelaku politik uang. Usulan tersebut mencakup pemberian sanksi blacklist bagi pihak yang terbukti melakukan praktik politik uang agar tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya.

Selain itu, DPR juga menyoroti dinamika politik daerah terkait penggunaan hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai polemik tersebut harus menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain agar lebih sensitif terhadap aspirasi dan kritik publik.

Dinamika peristiwa di Indonesia pada Kamis (7/5/2026) diwarnai oleh sejumlah isu krusial, mulai dari perkembangan kasus hukum di Jawa Tengah dan Yogyakarta, hingga kabar terkini mengenai keberangkatan jemaah haji Indonesia

Masyarakat Pati, Jawa Tengah, dikejutkan dengan mencuatnya kasus dugaan asusila yang terjadi di salah satu lembaga pendidikan keagamaan. Berdasarkan laporan terkini, penyelidikan intensif sedang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat setelah adanya laporan mengenai seorang santriwati yang hamil. Dampak dari kejadian ini, pihak pengelola dilaporkan telah memulangkan ratusan santri lainnya demi menjaga stabilitas dan keamanan di lingkungan pesantren selama proses hukum berlangsung.

Di Yogyakarta, ketegangan menyelimuti Balai Kota saat sejumlah orang tua korban dugaan penganiayaan di Daycare Little Aresha datang menuntut keadilan. Mereka meminta intervensi langsung dan bantuan hukum dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Kasus ini menjadi sorotan tajam terkait pengawasan lembaga penitipan anak di wilayah perkotaan.

Kabar baik datang dari penyelenggaraan ibadah haji 2026. Jemaah haji Indonesia yang tergabung dalam Gelombang II dilaporkan telah mulai mendarat di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Setelah melalui proses imigrasi, para jemaah langsung diberangkatkan menuju Mekah untuk melaksanakan Umrah Wajib. Hingga saat ini, proses kedatangan dilaporkan berjalan lancar dengan pendampingan ketat dari petugas haji.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Rabu menyatakan bahwa konflik militer antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berpotensi dihentikan, asalkan Teheran menyetujui ketentuan dalam sebuah kesepakatan yang saat ini tengah dipertimbangkan.

Melalui akun Truth Social miliknya, Trump mengatakan bahwa persetujuan Iran terhadap kesepakatan tersebut akan menjadi kunci berakhirnya operasi militer yang ia sebut sebagai “Epic Fury”.

“Dengan asumsi Iran menyetujui apa yang telah disepakati—yang mungkin merupakan asumsi besar—maka ‘Epic Fury’ yang sudah melegenda akan berakhir, dan blokade yang sangat efektif akan memungkinkan Selat Hormuz terbuka untuk semua, termasuk Iran,” tulis Trump.

Namun demikian, Trump tidak merinci isi kesepakatan yang dimaksud. Ia juga tidak mengungkapkan tuntutan spesifik yang diajukan kepada Iran maupun jadwal kemungkinan langkah militer berikutnya.

Dalam pernyataannya, Trump turut melontarkan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa jika Iran menolak syarat-syarat tersebut, maka serangan militer akan dilanjutkan dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Jalur ini menjadi salah satu titik vital bagi distribusi energi global.

Gangguan terhadap aktivitas di kawasan tersebut dikhawatirkan dapat memicu dampak signifikan terhadap pasar energi dunia serta memperburuk stabilitas keamanan regional.

Monitorday.com – Pemerintah menargetkan Program Revitalisasi Sekolah menjangkau sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp14 triliun. Program ini menjadi bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan target tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia.

“Presiden beberapa kali menyampaikan hal ini, sehingga pada 2026 program revitalisasi dapat menyasar 71.744 satuan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program untuk tahun 2026 telah mulai berjalan. Hingga saat ini, pemerintah telah merampungkan ribuan perjanjian kerja sama dengan satuan pendidikan serta menyalurkan bantuan senilai Rp2,6 triliun.

Secara rinci, sebanyak 4.838 satuan pendidikan telah menandatangani perjanjian kerja sama, dengan penyaluran bantuan yang sudah menjangkau 3.408 sekolah. Sejumlah proyek revitalisasi juga telah memasuki tahap awal pembangunan di berbagai daerah.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan program tersebut. Sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam menjadi fokus utama revitalisasi pada 2026.

“Revitalisasi diprioritaskan untuk sekolah yang rusak akibat bencana, baik di Sumatera maupun wilayah lain di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat meskipun tidak berada di wilayah bencana maupun kawasan 3T.

Program ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan kualitas pendidikan sekaligus memastikan lingkungan belajar yang lebih layak bagi siswa di seluruh Indonesia.

Monitorday.com — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji, termasuk upaya pencegahan praktik haji non-prosedural pada musim haji 1447 H/2026 M.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menyampaikan bahwa hingga Selasa (5/5/2026), operasional haji berjalan lancar, tertib, dan terkendali. Berdasarkan data per 4 Mei 2026, sebanyak 229 kloter dengan total 89.051 jemaah serta 912 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci.

“Seluruh proses, mulai dari pemberangkatan hingga pergerakan jemaah, terus didampingi petugas untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan,” ujar Maria.

Dari jumlah tersebut, 219 kloter yang terdiri dari 85.039 jemaah telah tiba di Madinah. Sementara itu, 68 kloter dengan 26.037 jemaah sudah bergerak menuju Makkah untuk menjalankan umrah wajib dan persiapan puncak ibadah haji.

Dari sisi kesehatan, tercatat 10.746 jemaah menjalani rawat jalan, 139 dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan 208 dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi, dengan 76 jemaah masih dalam perawatan.

Di tengah kelancaran operasional, Kemenhaj juga menyoroti penanganan haji ilegal. Berdasarkan informasi dari KJRI Jeddah, dalam sepekan terakhir sebanyak 10 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap otoritas Arab Saudi karena diduga terlibat dalam promosi dan praktik jual beli haji ilegal.

“Pemerintah Indonesia mendukung penuh kebijakan Arab Saudi, La Haj bila Tasrih—tidak ada haji tanpa izin resmi. Penanganan hukum sepenuhnya menjadi kewenangan otoritas Arab Saudi, dan pemerintah tidak akan melakukan intervensi,” tegas Maria.

Penindakan tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak-pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, hingga mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.

Di dalam negeri, Satgas Haji Ilegal yang melibatkan Kemenhaj, Polri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus memperketat pengawasan di berbagai titik keberangkatan. Sejumlah upaya keberangkatan ilegal juga telah berhasil digagalkan.

Maria mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur tidak resmi. Selain berisiko mengalami kerugian finansial, praktik tersebut juga dapat berujung pada sanksi pidana, deportasi, hingga larangan masuk Arab Saudi selama bertahun-tahun.

“Ibadah haji harus dilaksanakan secara sah, aman, dan sesuai aturan. Jika menemukan indikasi penipuan, segera laporkan kepada aparat,” ujarnya.

Kemenhaj juga mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan, mengingat suhu di Madinah dan Makkah berkisar antara 37 hingga 39 derajat Celsius. Jemaah diminta cukup istirahat, memperbanyak konsumsi air, serta menggunakan pelindung diri.

“Prioritaskan kesehatan dan keselamatan agar ibadah dapat dijalankan dengan optimal,” tutup Maria.