Monitorday.com – Jan Hwa Diana, pemilik perusahaan CV Sentoso Seal di Surabaya, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan mobil. Tak hanya itu, sang suami, Hendy Soenaryo, juga ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan oleh Polrestabes Surabaya.

Penetapan ini dibenarkan oleh Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanti. “Iya, sudah ditetapkan tersangka,” ujar Rina saat dikonfirmasi, Jumat (9/5).

Ia menambahkan bahwa penetapan tersangka dilakukan terhadap pasangan suami istri secara bersamaan, meski enggan merinci lebih lanjut terkait kasusnya.

Kasus ini bermula dari laporan Paul Stephnus, seorang kontraktor yang mengaku diminta oleh Diana dan suaminya untuk mengerjakan kanopi otomatis di lantai lima rumah mereka di kawasan Jalan Prada, Dukuh Pakis, Surabaya, pada 2024 lalu. Paul menyebutkan bahwa pekerjaannya sudah mencapai sekitar 75 persen.

Saat hendak mengambil peralatan proyek bersama rekannya, Nimus, mereka datang membawa mobil sedan dan mobil pikap. Namun, Diana dan Hendy melarang keduanya mengambil alat-alat tersebut, bahkan meneriaki mereka sebagai maling.

Menurut pengakuan Paul, Diana juga memerintahkan anaknya dan seorang pegawai untuk merusak ban kedua kendaraan mereka.

“Ban mobil dicopotin, terus ban mobil teman saya digerinda, supaya tidak bisa bawa barang dari situ,” katanya.

Peristiwa ini berujung pada laporan ke SPKT Polrestabes Surabaya dengan nomor: LP/B/353/IV/2025/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jatim. Dalam laporan tersebut, Paul melaporkan Diana, suaminya Hendy, tiga anak mereka, serta seorang pegawai bernama Iwan yang diduga terlibat dalam perusakan.

Diana sendiri sebelumnya telah terseret kasus dugaan penahanan ijazah puluhan mantan karyawan CV Sentoso Seal. Kasus itu saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Timur, dan sempat menarik perhatian publik karena menyeret nama Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

Monitorday.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi resmi mengembalikan status internasional kepada tiga bandara yang sebelumnya dicabut selama masa pandemi Covid-19.

Ketiga bandara tersebut adalah Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) di Palembang, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin di Bangka Belitung, dan Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang.

Pengembalian status ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, memperkuat sektor pariwisata, serta meningkatkan mobilitas masyarakat, termasuk untuk keperluan keagamaan seperti ibadah haji dan umrah.

“Ini yang kami buka kembali statusnya menjadi bandara internasional. Kami memberikan penekanan pada aspek ekonomi, pariwisata, dan keagamaan. Itu tiga pertimbangan utama kenapa kami ambil keputusan ini,” kata Menhub Dudy, Kamis (8/5), seperti dikutip dari Antara.

Dudy menjelaskan, ketiga bandara tersebut memang pernah berstatus internasional sebelum dicabut akibat turunnya drastis lalu lintas penerbangan selama pandemi. Namun kini, kondisi penerbangan telah pulih, bahkan trafik penumpang di beberapa bandara telah melampaui masa sebelum pandemi.

Ia menambahkan, pemulihan status internasional juga bertujuan memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan daerah melalui pembukaan kembali rute penerbangan internasional yang potensial.

Monitorday.com – Fenomena munculnya “generasi stroberi” menjadi perhatian serius Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Dalam pidatonya di Denpasar Education Festival, Kamis (8/5),

Mu’ti menyebut generasi ini sebagai kelompok muda yang tampak kreatif namun memiliki mental rapuh dan daya tahan rendah.

“Istilah generasi stroberi menggambarkan anak-anak muda yang tampak menarik dari luar, tapi mudah hancur saat menghadapi tekanan,” ujar Mu’ti di Dharma Negara Alaya, Denpasar.

Ia menilai kondisi ini sebagai tantangan besar dalam dunia pendidikan. “Mereka adalah generasi yang secara mental sangat lemah, tidak cukup memiliki daya tahan. Bahkan ada yang sampai melukai dirinya sendiri ketika menghadapi tekanan kecil,” tambahnya.

Tak hanya generasi stroberi, Mu’ti juga menyoroti fenomena “generasi barcode”, yakni generasi muda di kota-kota besar yang mudah mengalami guncangan psikologis akibat masalah sepele. Menurutnya, perubahan sosial dan budaya yang cepat menciptakan kesenjangan antara orang tua dan anak, yang memperparah situasi.

“Banyak orang tua masih terpaku pada pola pikir lama, sementara anak-anak hidup dengan nilai-nilai dan cara pandang yang berbeda,” kata Mu’ti.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Mu’ti menegaskan pentingnya pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga spiritual, jasmani, dan moral.

“Kita perlu membentuk generasi tangguh yang mampu beradaptasi dan bertahan dalam berbagai kondisi. Itu hanya bisa terwujud jika mereka memiliki kekuatan dalam dirinya,” ungkap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Mu’ti juga menyinggung tantangan dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. Ia menyebut dua hambatan utama: keterbatasan kesiapan lembaga pendidikan dalam menyediakan tenaga pengajar khusus, serta resistensi budaya dari sebagian orang tua.

“Masih banyak satuan pendidikan yang belum siap karena membutuhkan lebih banyak pendidik dan anggaran tambahan. Di sisi lain, belum semua orang tua menerima keberadaan anak penyandang disabilitas di kelas umum,” jelasnya.

Mu’ti menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar menerima pendidikan inklusif sebagai bagian dari membangun masyarakat yang adil dan menghargai perbedaan.

“Pendidikan inklusif bukan hanya untuk anak berkebutuhan khusus, tetapi juga untuk membangun kepercayaan diri mereka dan rasa kemanusiaan kita semua,” tandasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program pendidikan inklusif, khususnya melalui sekolah luar biasa yang menjadi kewenangan provinsi.

Monitorday.com — Gereja Katolik Roma kini dipimpin oleh Paus pertama yang berasal dari Amerika Serikat. Kardinal Robert Francis Prevost, yang mengambil nama kepausan Paus Leo XIV, terpilih sebagai Paus ke-267 menggantikan mendiang Paus Fransiskus yang wafat pada 21 April lalu.

Pemilihan dilakukan melalui konklaf selama tiga putaran yang dimulai pada Rabu (7/5), dengan hasil akhir diumumkan setelah munculnya asap putih dari Kapel Sistina, simbol terpilihnya Paus baru.

Lahir di Chicago pada 1955, Paus Leo XIV berusia 69 tahun dan memiliki kewarganegaraan ganda, Amerika Serikat dan Peru. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Uskup Chiclayo di Peru dari 2015 hingga 2023 dan merupakan salah satu kardinal yang diangkat langsung oleh Paus Fransiskus. Ia juga dikenal sebagai Uskup Agung Chicago, wilayah keuskupan terbesar di Amerika Utara.

Selama kariernya, Paus Leo XIV banyak menghabiskan waktu sebagai misionaris di Amerika Selatan, termasuk selama satu dekade di Trujillo, Peru. Pada 2023, ia memimpin Dikasteri untuk Uskup, salah satu jabatan penting di Vatikan yang bertugas menyeleksi calon uskup di seluruh dunia.

Sebagai kepala Komisi Kepausan untuk Amerika Latin, Paus Leo XIV memiliki peran penting dalam menjaga hubungan erat dengan gereja-gereja di wilayah yang menjadi rumah bagi hampir 40 persen umat Katolik dunia.

Dalam wawancara sebelumnya dengan Vatican News, Prevost menyatakan bahwa dirinya tetap merasa sebagai misionaris. “Panggilan saya, seperti setiap orang Kristen, adalah menjadi misionaris, untuk mewartakan Injil di mana pun seseorang berada,” ujarnya.

Dilansir dari The Telegraph, Paus Leo XIV dikenal sebagai tokoh reformis. Salah satu langkah progresifnya adalah melibatkan tiga perempuan dalam proses seleksi uskup, keputusan yang menunjukkan keterbukaan terhadap inklusivitas dalam struktur gereja.

Pemilihan Paus Leo XIV menandai babak baru dalam sejarah Gereja Katolik, dengan kepemimpinan yang menggabungkan semangat misioner, pengalaman lintas budaya, serta visi reformasi yang diwarisi dari pendahulunya.

Monitorday.com – Dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Badan Intelijen Negara (BIN), Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR RI, sekaligus penerima Brevet dan Warga Kehormatan BIN, menegaskan bahwa di era disrupsi teknologi ini, BIN tidak bisa lagi bergantung pada metode konvensional semata dalam menjaga kedaulatan bangsa. Menurutnya, digitalisasi, penguatan analisis prediktif, dan investasi pada teknologi intelijen terkini harus menjadi bagian integral dalam upaya menjaga integritas dan profesionalisme personel intelijen.

Bamsoet mengungkapkan bahwa transformasi digital di tubuh BIN menjadi keniscayaan untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan beragam, terutama dalam konteks ancaman siber yang terus berkembang. Pada usia yang ke-79, BIN tidak hanya merayakan sejarah panjang pengabdiannya, tetapi juga memikirkan tantangan yang akan datang. Keamanan dan kedaulatan Indonesia tidak bisa lagi dipertahankan dengan metode lama, mengingat ancaman yang semakin canggih dan berpotensi merusak.

Ancaman siber, yang kini bukan hanya sebatas peretasan situs web atau serangan DDoS, melainkan lebih kompleks berupa spionase siber, serangan terhadap infrastruktur kritis nasional, hingga pencurian data sensitif secara besar-besaran, mengharuskan BIN untuk beradaptasi. Tidak hanya itu, adanya operasi disinformasi dan misinformasi yang bertujuan mengganggu stabilitas politik dan sosial juga menambah tantangan bagi lembaga ini.

Berbagai insiden kebocoran data di lembaga pemerintah dan swasta yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir semakin memperjelas pentingnya transformasi ini. “BIN dituntut untuk tidak hanya reaktif, tetapi lebih dari itu, harus proaktif dalam memetakan dan mengidentifikasi aktor-aktor yang menjadi ancaman di dunia maya,” ujar Bamsoet dengan tegas.

Tidak hanya masalah teknologi, Bamsoet juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar lembaga negara. TNI, Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta lembaga-lembaga terkait lainnya harus bersatu untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan kerja BIN dalam menjaga keamanan Indonesia. Kolaborasi antar lembaga ini diharapkan dapat menciptakan respons yang lebih cepat dan akurat dalam menghadapi ancaman yang semakin variatif.

Bamsoet juga menegaskan bahwa di balik segala tantangan, komitmen BIN untuk melindungi bangsa dan negara tetap tak tergoyahkan. “Perjalanan senyap BIN dalam menjaga negeri harus terus berlanjut, memastikan setiap warga negara dapat merasa aman dan terlindungi,” tegasnya.

Sebagai penutup, Bamsoet menekankan bahwa dalam menghadapi ancaman siber dan terorisme global yang semakin canggih, Indonesia membutuhkan keahlian, teknologi, dan kerja sama antar lembaga. Transformasi BIN yang kini lebih mengedepankan teknologi dan data akan menjadi pondasi utama untuk masa depan keamanan nasional yang lebih terjamin.

Monitorday.com – Peluang emas bagi mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah di luar negeri kembali terbuka. Pemerintah Hungaria menawarkan 110 beasiswa penuh setiap tahun untuk pelajar Indonesia melalui program Stipendium Hungaricum.

Hal ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lilla Karsay, saat bertemu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kemdiktisaintek, Rabu (7/5).

“Indonesia memiliki kuota tertinggi di kawasan ASEAN. Kami memberikan 110 beasiswa setiap tahun khusus untuk warga Indonesia,” ujar Lilla.

Beasiswa ini menjadi bagian dari komitmen Hungaria dalam memperkuat kerja sama bilateral dengan Indonesia, terutama di sektor pendidikan tinggi, riset, dan sains teknologi.

Menurut Lilla, program Stipendium Hungaricum menjadi salah satu inisiatif diplomatik paling sukses yang menghubungkan kedua negara. Saat ini, hampir 1.000 beasiswa diberikan untuk kawasan ASEAN.

Ia juga menegaskan bahwa kerja sama dengan Kemdiktisaintek akan terus dilanjutkan. Pendidikan menjadi pilar utama dalam membangun hubungan yang lebih erat antara kedua negara.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyambut positif dukungan Hungaria tersebut, apalagi tahun ini bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Hungaria.

“Program ini sangat luar biasa. Ke depan, kami ingin meningkatkan bentuk kolaborasi, termasuk program bersama, joint degree, dan double degree,” tutur Brian.

Ia juga menyampaikan ketertarikan Indonesia untuk menghadirkan profesor tamu asal Hungaria di sejumlah kampus nasional. Brian menyebut bidang ketahanan pangan, energi, air bersih, semikonduktor, dan industri hilirisasi sebagai prioritas nasional yang bisa dikolaborasikan.

Hungaria dinilai memiliki keunggulan dalam bidang-bidang strategis tersebut. Oleh karena itu, negara Eropa Tengah itu menjadi mitra yang potensial dalam membangun inovasi dan jaringan pendidikan global Indonesia.

Monitorday.com – Semarang menjadi saksi gebrakan baru Divisi Humas Polri dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) 2025 yang digelar pada 7 Mei 2025 di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol). Dengan semangat progresif, Rakernis ini tak sekadar forum rutin, tetapi diorkestrasi sebagai momen strategis untuk memperkuat komunikasi publik dan menyalakan semangat baru menuju Polri yang makin dekat dan dipercaya rakyat.

Mengusung tema “Melalui Optimalisasi Manajemen Media, Divhumas Polri Siap Mendukung Kebijakan Kapolri dalam rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Menuju Indonesia Emas 2045”, acara ini dibuka penuh semangat oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho. Dalam sambutannya, Irjen Sandi menekankan bahwa peran Humas Polri tak lagi cukup sebatas penyampai informasi, tetapi harus menjadi pionir dalam membentuk opini publik yang sehat, presisi, dan kredibel.

“Tantangan kita hari ini bukan hanya bagaimana menyampaikan informasi, tetapi bagaimana membangun kepercayaan dan memperkuat kehadiran Polri dalam benak masyarakat,” tegas Irjen Sandi dalam pernyataan yang menggetarkan ruangan Rakernis.

Lebih lanjut, Irjen Sandi menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas SDM kehumasan di semua level—dari pusat hingga Polres. Ia mendorong agar seluruh jajaran Humas Polri mampu menguasai teknologi digital, gesit dalam merespons isu strategis, dan cerdas dalam membangun narasi yang menyatukan. Bagi Humas Polri, ini bukan era defensif, melainkan momentum untuk proaktif dan adaptif di tengah dinamika ruang publik yang makin kompleks.

Rakernis ini pun jadi ajang refleksi dan evaluasi atas efektivitas kanal komunikasi Polri. Dari Tribrata News, TV Polri, media sosial, hingga layanan pengaduan masyarakat, semua ditinjau tajam. Hasil survei internal menunjukkan kesadaran publik terhadap kanal-kanal resmi Polri masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Humas Polri berkomitmen memperkuat program literasi media dan pelatihan rutin bagi para operator kehumasan di lapangan.

Tak hanya itu, Rakernis juga menjadi panggung apresiasi. Sejumlah Polda dengan kinerja komunikasi publik terbaik mendapat penghargaan khusus. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong semangat kompetitif yang sehat, sekaligus menyebarkan semangat inovasi di seluruh unit kehumasan kepolisian.

Irjen Sandi menutup sesi pleno dengan pesan lugas: “Komunikasi publik adalah ujung tombak stabilitas. Dengan kehumasan yang kuat, kita menjaga keutuhan bangsa dan menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045.”

Di tengah arus informasi yang deras dan sesekali menyesatkan, peran Humas Polri menjadi lebih krusial dari sebelumnya. Rakernis 2025 membuktikan bahwa Polri tak tinggal diam. Mereka berlari cepat, menata strategi, memperkuat sinergi, dan siap menghadapi segala tantangan dengan semangat kolaboratif.

Semangat Rakernis ini bukan sekadar slogan. Ini adalah nyala komitmen Polri untuk lebih transparan, lebih profesional, dan lebih dekat dengan rakyat. Dari Semarang, gema komitmen ini menyebar ke seluruh Indonesia, menandai langkah tegas Polri dalam memperkuat kepercayaan publik demi masa depan bangsa yang gemilang.

Monitorday.com – Meski total biaya penyelenggaraan haji untuk jemaah asal Indonesia sebenarnya lebih murah dibanding Malaysia, namun jemaah Tanah Air justru harus membayar lebih.

Hal ini diungkapkan pengamat haji dan umrah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, dalam pernyataan resminya, Rabu (7/5/2025).

Menurut Dadi, total biaya haji per jemaah Indonesia mencapai Rp89,4 juta, sedangkan Malaysia sekitar Rp98 juta. Namun dalam praktiknya, jemaah Indonesia membayar sebesar Rp55,4 juta, lebih tinggi dibanding jemaah Malaysia yang hanya membayar antara Rp38–45 juta.

Dadi menyebut, perbedaan itu disebabkan oleh beberapa faktor utama, terutama durasi ibadah haji yang lebih lama bagi jemaah Indonesia.

“Kita tinggal di Arab Saudi selama 40 hari, sementara Malaysia hanya 30 sampai 35 hari. Tambahan waktu itu otomatis menambah biaya penginapan dan konsumsi,” jelas Dadi.

Selain itu, perbedaan besarnya subsidi pemerintah juga menjadi faktor penting. Malaysia memberikan subsidi besar melalui lembaga Tabung Haji, sedangkan Indonesia hanya memberikan subsidi sekitar 38 persen dari total biaya, melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dadi menilai, untuk menekan biaya haji, pemerintah perlu mempertimbangkan solusi jangka panjang. Salah satunya adalah dengan memperpendek masa tinggal jemaah yang bisa menghemat hingga Rp150–250 miliar per musim haji.

Ia juga menyarankan pembangunan fasilitas permanen seperti asrama atau “Kampung Indonesia” di Arab Saudi. Meski membutuhkan investasi awal yang besar, langkah ini diyakini akan mengurangi ketergantungan pada hotel sewaan yang mahal setiap tahunnya.

“Investasi awal besar, tapi dalam jangka panjang akan lebih efisien dan menguntungkan bagi jemaah,” tegasnya.

Namun, Dadi juga mengingatkan agar pengurangan biaya tidak mengorbankan kualitas layanan. Ia mendorong adanya perencanaan matang dan pengelolaan dana haji yang lebih cerdas untuk menjamin kenyamanan dan keamanan jemaah.

Pernyataan ini datang setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BP Haji) untuk menekan biaya haji Indonesia agar bisa lebih murah dari Malaysia.

“Saya belum puas, kita harus capai yang terbaik. Kalau bisa, lebih murah dari Malaysia,” kata Presiden Prabowo saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2025).

Arahan tersebut disampaikan kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf, yang hadir dalam peresmian tersebut.

Monitorday.com — Pemerintah Pakistan mengajak Indonesia untuk memainkan peran sebagai penengah dalam meredam konflik yang kembali memanas antara Pakistan dan India.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Charge d’Affaires Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Roshan Lal, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/5).

Lal menyebut Indonesia memiliki posisi strategis karena memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan kedua negara, serta sejarah panjang persahabatan dengan Pakistan.

“Kita punya hubungan bersejarah. Indonesia juga memiliki hubungan yang baik dengan India. Sebagai negara saudara dekat, Indonesia jelas bisa berperan,” ujar Lal.

Ia menambahkan bahwa Pakistan telah meminta negara-negara sahabat untuk turut mendesak India agar menahan diri dan tidak memperburuk situasi yang sudah tegang.

“Sebagai negara bersahabat bagi India maupun Pakistan, Indonesia bisa mengambil peran dalam kepemimpinan untuk mendorong penyelesaian damai,” lanjut Lal.

Ketegangan terbaru ini dipicu oleh serangan militer India ke wilayah Pakistan pada Rabu dini hari. India dilaporkan meluncurkan 24 rudal ke enam titik strategis, dan mengerahkan hingga 80 jet tempur. Sebagai balasan, militer Pakistan menembak jatuh lima jet tempur India dan menahan sejumlah tentara.

Akibat aksi saling serang tersebut, tercatat 43 orang tewas — terdiri dari 31 warga sipil di Pakistan dan 12 orang di pihak India — serta puluhan lainnya luka-luka.

Situasi ini mendorong sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomatik.

Monitorday.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan dengan tegas bahwa Soeharto seharusnya sudah mendapatkan gelar tersebut jauh sebelumnya. Menurut Fadli, pengakuan terhadap peran besar Soeharto dalam sejarah Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata.

“Dari dulu Pak Harto itu sangat layak untuk mendapatkan pahlawan nasional,” ujar Fadli di Jakarta Selatan, Selasa (6/5) malam WIB, menanggapi pertanyaan wartawan terkait penulisan ulang sejarah Indonesia.

Pernyataan Fadli Zon menegaskan pentingnya pengakuan terhadap kontribusi Soeharto dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama melalui Serangan Umum 1 Maret 1949. Peristiwa tersebut, yang melibatkan perlawanan sengit terhadap Belanda, menjadi simbol penting perlawanan bangsa Indonesia. “Setiap orang yang membaca dan mengetahui sejarah seharusnya setuju Soeharto menjadi pahlawan sejak dulu,” tegas Fadli. Baginya, apa yang telah dilakukan Soeharto dalam memimpin pertempuran itu tidak hanya penting dalam konteks sejarah Indonesia, tetapi juga dalam konteks pengakuan internasional atas perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi momen bersejarah yang menunjukkan bahwa Indonesia masih melawan penjajahan Belanda, meskipun kondisi politik saat itu sangat sulit. Soeharto, yang pada waktu itu menjabat sebagai Letnan Kolonel, memiliki peran sentral dalam mengatur strategi perlawanan yang membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia. Tidak hanya berhasil menggalang kekuatan untuk melawan Belanda, tetapi juga mengirimkan pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih bertahan dalam memperjuangkan kemerdekaannya.

Fadli Zon menambahkan bahwa dalam sejarah manapun, siapa pun yang mengklaim bahwa Soeharto bukan pemimpin dalam pertempuran tersebut tidak memahami fakta sejarah. “Jelas itu Letkol Soeharto yang memimpin, tidak ada bantahan,” tegasnya dengan percaya diri. Pernyataan ini juga menanggapi keraguan yang sempat muncul dari beberapa pihak yang mempertanyakan peran Soeharto dalam peristiwa bersejarah tersebut.

Beberapa waktu lalu, nama Soeharto memang tercatat dalam daftar 10 usulan Kementerian Sosial untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional pada 2025 mendatang. Namun, meskipun usulan ini mendapat dukungan, tidak sedikit pihak yang menyuarakan penolakan. Usulan ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan sejarawan, dengan alasan-alasan yang beragam.

Bagi Fadli Zon, pro dan kontra yang muncul tidak mengurangi fakta bahwa Soeharto sangat berhak mendapatkan gelar tersebut. Ia juga menegaskan bahwa penetapan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto bukan hanya soal politik atau popularitas, tetapi tentang pengakuan yang adil terhadap perjuangan nyata seorang pemimpin dalam momen kritis bangsa. “Kami tidak bisa menutup mata terhadap sejarah yang sudah jelas tertulis. Soeharto memang layak,” tegas Fadli Zon.