Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyoroti isu potensi kecurangan yang ditudingkan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam sebuah pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, Zulhas mengungkapkan keraguan mengenai kemungkinan terjadinya kecurangan di era keterbukaan informasi seperti sekarang.
“Zaman gini mana bisa curang. Masa zaman gini masih bisa curang. Itu gimana? Semua terbuka. Rapat yang paling rahasia pun juga enggak ada rahasia. Terus kalau curang itu gimana caranya?” tegas Zulhas, yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan.
Pertanyaan tentang integritas penyelenggaraan Pemilu 2024 semakin santer terdengar dari berbagai kalangan sipil hingga akademisi, menjelang beberapa pekan sebelum pemilihan dilakukan. Isu ini semakin diperbincangkan dengan munculnya film berjudul ‘Dirty Vote’ pada Ahad, 11 Februari 2024.
Film tersebut menampilkan tiga Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, yang mengungkapkan dugaan kecurangan pemilu secara sistematis dalam pemerintahan Jokowi. Beberapa kecurangan yang dibahas dalam film termasuk operasi pemenangan pasangan calon tertentu, pengerahan penjabat kepala daerah, pembagian bansos, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran ikut dalam Pilpres 2024. Pemberitaan mengenai kecurangan dalam pemilu juga telah diangkat oleh Majalah Tempo dalam beberapa edisinya.
Menyikapi hal ini, Zulhas menegaskan bahwa proses pemilu saat ini sangat transparan, dapat diakses oleh media maupun masyarakat melalui berbagai perangkat teknologi, sehingga sulit bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan. Dia juga menekankan bahwa rakyat memiliki pilihan masing-masing.
Namun, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto memiliki pandangan berbeda. Dia menilai film ‘Dirty Vote’ sebagai bentuk kampanye hitam untuk mendukung pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Airlangga menegaskan bahwa pemilu telah berjalan dengan lancar.
“Itu kan namanya black movie. Black campaign. Ya kalau itu kan nggak perlu dikomentari,” ujar Airlangga, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemilihan umum termasuk pemilihan legislatif dan presiden dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pasangan Prabowo-Gibran akan bertarung melawan pasangan Calon Presiden Anies Baswedan – Wakil Muhaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan. Selain itu, kandidat lain yang turut serta dalam Pilpres 2024 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
