Monitorday.com – PT Pertamina (Persero) mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang akan berlaku mulai Minggu, 1 Juni 2025.

Penyesuaian harga ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Di wilayah DKI Jakarta, harga BBM non-subsidi mengalami penurunan sebagai berikut:

• Pertamax (RON 92): Rp12.100 per liter, turun dari Rp12.400 per liter.
• Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.050 per liter, turun dari Rp13.300 per liter.
• Pertamax Green 95 (RON 95): Rp12.800 per liter, turun dari Rp13.150 per liter.
• Dexlite (CN 51): Rp12.740 per liter, turun dari Rp13.350 per liter.
• Pertamina Dex (CN 53): Rp13.200 per liter, turun dari Rp13.750 per liter.medcom.id+2Menpan+2iNews.ID+2

Sementara itu, harga Pertalite dan solar subsidi tetap tidak berubah.

Berikut adalah daftar lengkap harga BBM non-subsidi Pertamina per 1 Juni 2025 di Jakarta:

Dengan penurunan harga ini, masyarakat di Jakarta dapat menikmati harga BBM non-subsidi yang lebih terjangkau, seiring dengan implementasi kebijakan pemerintah yang berfokus pada penyesuaian harga BBM berdasarkan formula harga dasar yang telah ditetapkan.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi PT Pertamina (Persero) atau menghubungi layanan pelanggan Pertamina.

Monitorday.com – Harga BBM non-subsidi di seluruh SPBU Pertamina resmi turun per 1 Juni 2025. Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite dan Pertamina Dex dijual lebih murah dari harga Mei 2025.
Pengumuman harga BBM setiap bulan itu berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Per 1 Juni 2025, harga Pertamax turun dari Rp12.400 menjadi Rp12.100 per liter mulai 1 Juni 2025 di seluruh SPBU  Pertamina di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali.

Lalu, Pertamax Turbo juga turun dari Rp13.300 ke Rp13.050 per liter, Pertamax Green 95 dari Rp13.150 menjadi Rp12.800 per liter, Dexlite turun Rp13.350 menjadi Rp12.740 per liter, serta Pertamina Dex Rp13.750 menjadi Rp13.200 per liter.

Sementara harga BBM subsidi semuanya tetap. Pertalite masih Rp10 ribu per liter, Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

Berikut daftar harga BBM Pertamina per 1 Juni 2025:
Pertalite Rp10.000 per liter
Pertamax Rp12.100 per liter
Pertamax Turbo Rp13.050 per liter
Pertamax Green 95 Rp12.800 per liter
Dexlite Rp12.740 per liter
Pertamina Dex Rp13.200 per liter
Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

Monitorday.com – PT Pertamina International Shipping (PIS) terus memperluas pasar dan mendiversifikasi kargo sebagai langkah strategis menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin fluktuatif.

Perusahaan subholding logistik energi dan maritim dari Pertamina Group ini kini telah menjangkau pelayaran internasional ke 65 negara, serta mengoperasikan tiga kantor perwakilan di Singapura, Dubai, dan London.

Langkah ekspansi dan diversifikasi ini diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar dan produk tertentu, sekaligus memperkuat posisi PIS sebagai pemain global di sektor maritim.

“Langkah ini kami ambil untuk mencegah ketergantungan perusahaan terhadap suatu pasar dan produk kargo tertentu,” ujar Eka Suhendra, Direktur Perencanaan Bisnis PIS, dalam keterangan resmi, Jumat (23/5/2025).

Eka menjelaskan, ketidakpastian global seperti perang Rusia-Ukraina, ketegangan India-Pakistan, serta konflik di kawasan Timur Tengah, berdampak signifikan pada dunia usaha, termasuk industri perkapalan. Untuk itu, PIS terus menggencarkan strategi ekspansi dan diversifikasi produk sebagai bentuk antisipasi.

“Keberhasilan langkah ini terbukti meningkatkan kontribusi pendapatan dari pasar non-captive hingga 64 persen sepanjang 2024, dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya.

PIS tidak hanya memperluas cakupan pasar, tetapi juga aktif mengeksplorasi peluang di luar sektor energi. Meski tetap fokus pada pengangkutan energi sebagai bisnis inti, PIS kini mulai masuk ke pasar dry bulk sebagai bentuk diversifikasi produk.

“Penetrasi di pasar dry bulk adalah contoh konkret kami dalam mengembangkan bisnis PIS ke tahap lebih jauh. Langkah ini juga bagian dari respons kami terhadap dinamika geopolitik yang cepat berubah,” ujar Eka.

Sebagai BUMN di sektor logistik dan energi, PIS juga menjalankan peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui rantai pasok laut yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia.

Monitorday.com – PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling), anak usaha dari Subholding Upstream Pertamina, terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui layanan pengeboran migas yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan mengoperasikan 52 unit rig di berbagai wilayah Indonesia, Pertamina Drilling menghadirkan solusi pengeboran yang andal sekaligus selaras dengan prinsip energi ramah lingkungan. Perusahaan ini juga menjawab tantangan efisiensi dan transisi energi rendah karbon lewat pengembangan skema Integrated Project Management (IPM), yang telah terbukti efektif selama lebih dari tujuh tahun terakhir.

Layanan IPM mengintegrasikan berbagai aspek pengeboran, mulai dari rig services, associated drilling services, hingga dukungan umum dan teknis, dalam satu paket terpadu. Skema ini mempercepat proses pengadaan dan mengurangi biaya operasional secara signifikan.

“Kami tidak hanya menyediakan rig, tetapi juga menghadirkan solusi komprehensif berbasis teknologi dan efisiensi energi. Pendekatan terintegrasi ini menjadi kunci dalam mendukung eksplorasi dan produksi migas yang lebih berkelanjutan,” ujar Direktur Utama Pertamina Drilling, Avep Disasmita.

Saat ini, Pertamina Drilling mengoperasikan 49 unit land rig dengan kapasitas 200–2000 HP, 1 unit jack up rig, dan 2 unit offshore workover rig. Perusahaan juga menyediakan berbagai layanan penunjang pengeboran, seperti directional drilling, gas monitoring, casing & tubing running, geomechanics, dan well logging.

Untuk mendukung penguatan SDM, Pertamina Drilling memiliki Indonesia Drilling Training Center (IDTC) di Indramayu sebagai pusat pelatihan tenaga ahli pengeboran.

Dalam ajang IPA CONVEX 2025, Ahmad Burhan Noviaris, Manager Bidding and Business Performance Pertamina Drilling, memaparkan bahwa skema IPM memungkinkan pengelolaan proyek pengeboran secara menyeluruh—meliputi penyediaan drilling fluid, wellhead, surface facilities, hingga tenaga ahli seperti company man dan drilling engineer.

“Dengan pendekatan IDESS dan IPM, kami mampu memberikan fleksibilitas serta efisiensi yang dibutuhkan industri hulu migas saat ini, baik untuk proyek eksplorasi maupun pengembangan lapangan,” ungkap Burhan.

Pertamina Drilling memosisikan diri sebagai mitra strategis dalam mendorong transformasi sektor hulu migas nasional.

Melalui kekuatan teknis, inovasi digital, dan komitmen terhadap keberlanjutan, perusahaan optimistis dapat terus berkontribusi dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia dan mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih

Monitorday.com – Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Garut, Jawa Barat, pada 10 Mei 2025.

Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan perkebunan aren milik masyarakat yang berlokasi tidak jauh dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Kamojang, yang dikelola oleh anak usaha Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE).

Dalam kunjungan tersebut, Pertamina NRE bersama Kementerian Kehutanan menjajaki potensi pengembangan bioetanol berbasis nira aren sebagai bagian dari upaya pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Tanaman aren dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi bahan baku bioetanol, sekaligus membuka peluang nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal.

Raja Juli menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dalam mewujudkan transisi energi berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa energi bersih harus hadir tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga tumbuh dan berkembang dari desa-desa seperti Garut. Keterpaduan antara sumber daya lokal dan teknologi menjadi kunci dalam membangun masa depan energi Indonesia.

Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menyatakan bahwa kedekatan kebun aren dengan sumber panas bumi menjadi keunggulan strategis dalam rencana pembangunan pabrik bioetanol. Ia menyebutkan bahwa energi panas bumi dapat menjadi sumber energi utama dalam proses pengolahan bioetanol ke depan.

Inisiatif ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat sekitar yang berharap dapat memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan tanaman aren yang selama ini mereka kelola. Proyek ini juga sejalan dengan misi Pertamina NRE dalam memperluas portofolio energi bersih di Tanah Air, sekaligus mendorong pemanfaatan energi berbasis kearifan lokal.

Selain meninjau kebun aren, Menteri Raja Juli juga mengunjungi fasilitas pengelolaan energi panas bumi milik PGE di Area Kamojang yang telah lama beroperasi sebagai pionir geothermal di Indonesia. Keberadaan fasilitas ini dinilai memperkuat rencana pembangunan pabrik bioetanol yang akan terintegrasi dengan sumber energi panas bumi.

Menutup kunjungannya, Raja Juli menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah dibangun antara sektor energi dan lingkungan. Ia menyebut bahwa inisiatif ini mencerminkan wajah masa depan Indonesia di mana alam, masyarakat, dan energi bersih dapat berjalan beriringan. Ia juga berharap program serupa dapat direplikasi di daerah lain untuk mendorong transisi energi yang adil dan inklusif.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa Pertamina terus mendorong sinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan energi bersih. Hal ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pencapaian target net zero emission pada 2060, atau bahkan lebih cepat.

Monitorday.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina Patra Niaga tengah mengembangkan aplikasi khusus bagi subpangkalan LPG 3 kg sebagai bagian dari upaya pengawasan distribusi gas subsidi agar lebih tepat sasaran.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan bahwa aplikasi ini merupakan versi sederhana dari sistem MAP (Merchant Application Pertamina) yang saat ini digunakan di tingkat pangkalan. “Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk merancang sistem pencatatan yang lebih mudah dipahami oleh subpangkalan,” ujar Heppy di Jakarta, Rabu (7/5).

Saat ini, aplikasi MAP hanya mencatat transaksi antara pangkalan dan subpangkalan, sehingga belum menjangkau data pembelian oleh konsumen. Dengan aplikasi baru ini, diharapkan subpangkalan dapat mulai mencatat langsung pembelian LPG 3 kg oleh konsumen akhir.

“Kehadiran aplikasi ini akan membantu pendataan konsumen, sehingga distribusi gas subsidi bisa lebih tepat sasaran,” kata Heppy.

Pengembangan aplikasi ini juga merupakan tindak lanjut dari perubahan kebijakan pemerintah terkait tata kelola distribusi LPG 3 kg. Sejak 1 Februari 2025, pengecer resmi diubah statusnya menjadi subpangkalan berdasarkan keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan tersebut awalnya ditujukan untuk menstabilkan harga di tingkat pengecer, yang selama ini kerap menjual di atas harga eceran tertinggi.

Namun, setelah diberlakukan selama tiga hari, kebijakan tersebut menimbulkan tantangan baru di masyarakat, termasuk kesulitan dalam akses pembelian gas. Presiden Prabowo Subianto kemudian meminta Kementerian ESDM untuk kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 kg, disertai penertiban harga secara parsial.

Pertamina dan Kementerian ESDM saat ini masih menyempurnakan sistem aplikasi baru tersebut dan berencana segera melakukan uji coba.

“Kami berharap sistem yang lebih mudah ini bisa memperlancar proses pendataan di lapangan,” pungkas Heppy.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan tekad besar untuk mewujudkan swasembada bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dalam lima tahun ke depan. Dalam acara Halalbihalal Purnawirawan TNI AD di Jakarta pada Selasa, 6 Mei 2025, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor BBM selama masa kepemimpinannya.

“Padahal, kita sebenarnya tidak perlu impor dan saya, dalam pemerintahan yang saya pimpin, bertekad bahwa Indonesia dalam lima tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi,” ujar Prabowo penuh semangat.

Swasembada energi, menurut Prabowo, bukan hanya sebuah target ekonomi, tetapi juga langkah strategis untuk kemandirian bangsa. “Indonesia harus menjadi bangsa yang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri,” katanya, menyuarakan kebanggaan terhadap kekayaan alam Indonesia yang melimpah.

Prabowo menyadari bahwa meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, negara ini tidak lepas dari tantangan global. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia sedang diganggu oleh negara-negara lain karena kekayaan alam yang dimilikinya, meskipun Indonesia sendiri tidak berniat mengganggu negara lain. “Kita harus sadar Indonesia akan diganggu dan sedang diganggu. Kita tidak mau ganggu bangsa lain tapi bangsa lain ganggu kita karena kita kaya,” lanjutnya.

Di antara kekayaan alam Indonesia, Prabowo menyoroti potensi nikel dan kelapa sawit yang menjadi kunci penting dalam ekonomi nasional. Indonesia, lanjutnya, merupakan negara penghasil nikel terbesar di dunia, yang menjadi komoditas strategis global. Tak hanya itu, kelapa sawit kini menjadi bahan baku penting bagi berbagai produk olahan yang juga dapat diolah menjadi bahan bakar.

Prabowo mengungkapkan bahwa kelapa sawit Indonesia telah menjadi komoditas yang sangat dicari oleh negara-negara dunia. “Setiap saya ke mana, negara-negara mana, mereka minta, ‘Yang mulia tolong kelapa sawit Indonesia prioritas kepada kami’. Mesir, Pakistan, India bahkan Eropa,” kata Prabowo. Ia juga menjelaskan bahwa kelapa sawit dapat menghasilkan hingga 67 produk olahan, termasuk di antaranya bahan bakar.

Selain itu, Prabowo menekankan dampak besar dari ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. Biaya impor BBM yang mencapai US$40 miliar per tahun menjadi beban yang sangat besar bagi negara. Oleh karena itu, Prabowo bertekad untuk mengubah ketergantungan tersebut dengan mengoptimalkan potensi kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif. “Di antaranya kita bikin BBM dari kelapa sawit, negara kita sesungguhnya tidak perlu impor BBM darimana pun,” tambahnya.

Visi Prabowo untuk swasembada BBM ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi domestik dan mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri. Jika tercapai, ini akan menjadi lompatan besar bagi Indonesia dalam mencapai kemandirian energi, yang tidak hanya akan meningkatkan ketahanan ekonomi tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Monitorday.com – PT Pertamina (Persero) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan dunia otomotif nasional dengan menjadi bagian dari Scooter Prix 2025, ajang balap skuter paling bergengsi di Indonesia.

Kompetisi ini akan digelar dalam lima putaran di Sentul International Karting Circuit, dimulai pada 26–27 April 2025 untuk putaran pertama. Putaran berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 28–29 Juni, 9–10 Agustus, 11–12 Oktober, dan 29–30 November 2025.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa dukungan terhadap Scooter Prix adalah bentuk nyata kontribusi Pertamina dalam membangun ekosistem otomotif nasional.

“Pertamina hadir di ajang ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan komunitas, pengembangan talenta motorsport, serta budaya otomotif di Indonesia,” ujar Fadjar.

Tingginya antusiasme masyarakat terhadap ajang ini menjadi alasan kuat di balik keterlibatan Pertamina. Selain sebagai ajang kompetisi, Scooter Prix juga dinilai sebagai sarana edukasi keselamatan berkendara serta pengembangan karakter generasi muda pecinta otomotif.

“Kami tidak hanya hadir sebagai sponsor, tapi juga membawa misi edukatif bagi masyarakat dan komunitas. Termasuk dalam hal keselamatan berkendara dan pengenalan BBM berkualitas dan ramah lingkungan,” tambahnya.

Andar Titi Lestari, Manager Corporate Brand Pertamina, menyampaikan optimismenya terhadap penyelenggaraan Scooter Prix tahun ini.

“Tahun lalu euforianya luar biasa. Dampak ekonominya juga sangat positif bagi masyarakat sekitar. Tahun ini kami yakin akan lebih meriah dan bermanfaat,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, 21 April 2025.

Andar juga menekankan bahwa ajang ini memberi ruang aktualisasi bagi generasi muda untuk mengasah bakat dan potensi mereka di dunia balap.

“Dari ajang ini akan lahir talenta-talenta berbakat yang bukan tidak mungkin akan menembus ajang nasional bahkan internasional,” tambahnya.

Selain itu, ajang Scooter Prix juga dimanfaatkan untuk mengampanyekan penggunaan BBM ramah lingkungan, sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung transisi energi dan mencapai target Net Zero Emission 2060.

“Kami ingin komunitas dan peserta menjadi agen perubahan, menyampaikan pentingnya penggunaan bahan bakar berkualitas dan ramah lingkungan kepada masyarakat luas,” ujar Andar.

Partisipasi Pertamina dalam Scooter Prix 2025 sejalan dengan strategi perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sebagai pemimpin dalam transisi energi, Pertamina berkomitmen untuk tidak hanya mendukung ajang balap, tetapi juga menyuarakan pentingnya energi bersih dan bertanggung jawab melalui berbagai kanal, termasuk event komunitas seperti ini.

Monitorday.com – PT Pertamina (Persero) mengusulkan agar pemerintah mengintegrasikan data dari Samsat dalam sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi.

Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Patra Niaga, Rahman Pramono Wibowo, menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI pada Kamis (24/4). Menurutnya, saat ini Pertamina telah menggunakan data dari Korlantas Polri untuk memverifikasi nomor polisi (nopol) kendaraan yang didaftarkan konsumen melalui aplikasi MyPertamina maupun website.

Namun, ia menilai akurasi data bisa ditingkatkan lebih lanjut melalui integrasi dengan data dari Samsat dan pembayaran pajak kendaraan.

“Masukan dari kami, perlu diintegrasikan dengan data Samsat dan juga data pembayaran pajak kendaraan, sehingga datanya bisa menjadi lebih akurat,” ujar Rahman.

Ia menambahkan bahwa dengan menggabungkan data Korlantas dan Samsat, Pertamina dapat melacak seluruh nopol kendaraan yang terdaftar di Indonesia dengan lebih menyeluruh. Hal ini akan sangat membantu dalam memastikan subsidi BBM disalurkan tepat sasaran.

“Kalau bisa disatukan, ini akan sangat bermanfaat, khususnya agar penyaluran subsidi bisa lebih tepat,” tambahnya.

Rahman juga mengungkapkan bahwa saat ini seluruh konsumen yang ingin membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar wajib terdaftar di sistem Pertamina dan memiliki QR Code. Namun, pembatasan pembelian belum bisa diterapkan karena regulasi resmi dari pemerintah belum terbit.

“Untuk Pertalite belum ada regulasinya, artinya semua orang masih bisa membeli asalkan sudah terdaftar dan memiliki QR Code,” jelasnya.

Dengan usulan integrasi data ini, Pertamina berharap penyaluran BBM subsidi dapat dilakukan dengan lebih akurat dan adil, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan di lapangan.

Monitorday.com – Dalam suasana rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/4), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto langkah besar yang tengah disiapkan pemerintah. Tanpa basa-basi, Bahlil membeberkan rencana tambahan impor minyak mentah dan LPG dari Amerika Serikat senilai lebih dari US$10 miliar atau setara Rp168,2 triliun. Keputusan ini bukan sekadar transaksi dagang biasa, tapi bagian dari strategi besar untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan Indonesia-Amerika.

“Ini adalah langkah konkret untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kita dengan Amerika. Nilainya lebih dari 10 miliar dolar,” ujar Bahlil, penuh keyakinan. Bahlil menegaskan, Indonesia tidak sedang menambah kuota impor secara keseluruhan, melainkan mengubah arah sumber impor. Negara-negara pemasok minyak dan gas seperti Timur Tengah, Afrika, dan kawasan Asia Tenggara bakal sedikit tergeser. Posisinya kini bakal diisi oleh Amerika Serikat.

Langkah ini pun disebut sebagai taktik negosiasi yang cerdas di tengah tekanan tarif tinggi dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Diketahui, saat ini beberapa produk ekspor Indonesia dikenakan tarif impor hingga 32 persen oleh AS. Dengan menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan pembelian komoditas energi dari Negeri Paman Sam, pemerintah Indonesia berharap bisa meredam kebijakan proteksionis yang merugikan pelaku ekspor nasional.

“Ini kita switch aja, kita pindah ke Amerika. Tidak menambah beban APBN dan tidak menambah kuota. Cuma dipindahin,” jelas Bahlil santai namun tajam.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2024 Indonesia mencatatkan surplus perdagangan terhadap Amerika sebesar US$16,84 miliar. Bahkan, hingga Februari 2025, surplus masih terjaga di angka US$3,13 miliar. Namun Bahlil menilai surplus ini justru menjadi tekanan tersendiri karena memicu balasan tarif tinggi dari AS. Maka, dengan menambah impor dari AS, Indonesia mencoba menciptakan simetri dalam hubungan dagang kedua negara.

Dalam konteks global yang makin kompetitif dan dinamis, keputusan ini menunjukkan keberanian Indonesia dalam mengatur ulang peta dagangnya. Langkah taktis Bahlil juga mengindikasikan gaya kepemimpinan baru yang mulai mengemuka di era transisi menuju pemerintahan Prabowo Subianto. Tak hanya berani, tapi juga fleksibel dan penuh kalkulasi.

Meski keputusan ini bisa memicu pertanyaan soal keberlanjutan hubungan dagang dengan negara-negara lain pemasok minyak, Bahlil memastikan bahwa Indonesia tak terikat secara permanen dengan siapa pun. “Ini hanya soal dagang. Kita enggak terikat kontrak jangka panjang yang mewajibkan untuk tetap pada negara tertentu,” katanya dengan enteng.

Bahlil menutup pemaparannya dengan penegasan bahwa perdagangan global adalah soal strategi, bukan loyalitas. Dan kali ini, strategi itu mengarah ke barat, tepatnya ke Amerika. Dengan pilihan berani ini, pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa dalam pertarungan dagang global, negara ini tak hanya siap beradaptasi, tapi juga tampil sebagai pemain aktif yang tahu kapan harus memutar kemudi.