Monitorday.com – Sebanyak 18 gubernur dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyampaikan protes terhadap pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Mereka bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (7/10) itu menjadi sorotan publik, mengingat para kepala daerah menyuarakan kekhawatiran serius terhadap pemangkasan anggaran yang dinilai menghambat pembangunan dan pelayanan publik.
“Dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini, hanya cukup untuk belanja rutin. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan jadi terancam,” kata Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, usai pertemuan.
Menurut Sherly, Provinsi Maluku Utara menerima TKD sebesar Rp6,7 triliun untuk tahun 2026, turun signifikan dari Rp10 triliun pada 2025. Penurunan terbesar terjadi pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia juga menyebut beban tambahan seperti pembayaran gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) akan semakin menyulitkan daerah. Beberapa daerah bahkan menghadapi pemangkasan TKD hingga 60–70 persen, seperti yang terjadi di Jawa Tengah.
Senada dengan Sherly, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengaku anggarannya dipotong hingga 25 persen. Ia berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi.
“Semua kami mengusulkan supaya anggaran tidak dipotong. Itu beban besar di provinsi kami masing-masing,” katanya.
Ketua Umum APPSI, yang juga Gubernur Jambi, Al Haris, menyampaikan bahwa pemotongan anggaran telah berdampak nyata terhadap kemampuan daerah, bahkan untuk membayar gaji pegawai.
“Kalau PAD kecil dan daerah sangat bergantung pada TKD, bagaimana mereka bisa bicara soal visi dan misi pembangunan? Sekarang hanya fokus agar roda pemerintahan tetap jalan,” ujarnya.
Meski begitu, Al Haris menyebut Menteri Purbaya cukup responsif terhadap keluhan kepala daerah. Pemerintah pusat disebut akan melakukan evaluasi terhadap TKD 2026 seiring berjalannya tahun anggaran.
Menanggapi aksi protes para gubernur, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggap hal itu normal, namun menekankan pentingnya perbaikan tata kelola anggaran di daerah.
“Kalau mereka mau bangun daerahnya, seharusnya dari dulu anggarannya dikelola dengan baik. Jangan ada yang hilang sana-sini. Sekarang kalau mau semuanya ditanggung pusat, ya kita lihat dulu kemampuan APBN,” jelas Purbaya.
Ia menyebut bahwa perekonomian nasional saat ini tengah melambat, sehingga kemampuan fiskal pemerintah terbatas. Namun, ia membuka peluang untuk menambah alokasi TKD jika penerimaan negara membaik pada pertengahan 2026.
Sebagai informasi, TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, meningkat dari rencana awal Rp650 triliun, tetapi masih jauh lebih rendah dibanding alokasi 2025 sebesar Rp919,9 triliun.
Purbaya menegaskan, jika pertumbuhan ekonomi membaik dan penerimaan pajak serta bea cukai meningkat, maka anggaran daerah akan ditambah.
“Kalau penerimaan negara naik, ya kita bagi. Tapi kalau ekonominya masih melambat, ya kita tunggu momentum yang tepat,” tutupnya.