Monitorday.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan kecaman keras atas pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, yang menyebut pendudukan Israel di Tepi Barat sebagai langkah yang dapat diterima.

Kecaman tersebut dituangkan dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Minggu, melibatkan Indonesia bersama sejumlah negara lain, yakni Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Lebanon, Suriah, dan Palestina.

Pernyataan itu juga didukung oleh sekretariat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Negara-Negara Arab (LNA), serta Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

Dalam pernyataan bersama tersebut, negara-negara penandatangan menyampaikan kecaman keras dan keprihatinan mendalam atas pernyataan Dubes AS yang dinilai mengindikasikan bahwa tindakan Israel untuk mengambil alih wilayah milik negara Arab, termasuk Tepi Barat yang diduduki, merupakan sesuatu yang dapat diterima.

Mereka menilai pernyataan tersebut berbahaya dan provokatif, serta merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sikap tersebut juga dinilai menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas kawasan.

Negara-negara Arab dan Muslim menegaskan bahwa dukungan terhadap pendudukan Israel bertentangan dengan visi yang sebelumnya disampaikan Presiden AS, Donald Trump, serta tidak sejalan dengan Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza.

“Rencana tersebut bertumpu pada penguatan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Pernyataan yang berupaya melegitimasi penguasaan atas tanah pihak lain justru merusak tujuan tersebut, memicu ketegangan, dan merupakan bentuk hasutan alih-alih mendorong perdamaian,” demikian isi pernyataan bersama.

Para menteri luar negeri yang terlibat juga menegaskan kembali penolakan terhadap setiap upaya aneksasi Tepi Barat atau pemisahannya dari Jalur Gaza. Mereka menentang keras perluasan aktivitas permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, serta menolak segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab.

“Israel tidak memiliki kedaulatan apa pun atas Wilayah Palestina yang Diduduki maupun wilayah Arab lain yang diduduki,” tegas pernyataan tersebut.

Lebih lanjut, mereka memperingatkan bahwa kebijakan ekspansionis dan langkah-langkah yang melanggar hukum internasional hanya akan memperburuk kekerasan dan konflik di kawasan, sekaligus merusak prospek perdamaian. Negara-negara tersebut juga menyerukan penghentian pernyataan-pernyataan yang dinilai menghasut.

Sebagai penutup, mereka menegaskan komitmen terhadap hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka berdasarkan garis 4 Juni 1967, serta menyerukan pengakhiran pendudukan atas seluruh wilayah Arab.

 Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan keberlanjutan program Revitalisasi Satuan Pendidikan pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran yang telah diamankan dalam APBN. Fokus kebijakan diarahkan secara tegas pada tiga prioritas utama, yakni sekolah dengan kondisi rusak berat, sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah di daerah terdampak bencana.
 
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp14 triliun untuk pelaksanaan program pada tahun 2026. Saat ini, proses verifikasi dan validasi (verval) satuan pendidikan calon penerima bantuan tengah berlangsung.
 
“Untuk tahun 2026, yang sudah aman di APBN ada Rp14 triliun untuk revitalisasi. Sementara yang kami alokasikan, sekarang sudah proses verval, sekitar 11.470 satuan pendidikan,” ujar Mendikdasmen di Kabupaten Jember, Sabtu (21/2).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia belajar di lingkungan yang aman dan layak. Infrastruktur pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan.
 
Lebih lanjut, Mendikdasmen mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Guru Nasional 2025, cakupan revitalisasi pada 2026 akan diperluas secara signifikan. Pemerintah menargetkan tambahan 60.000 satuan pendidikan untuk direvitalisasi, sehingga total pada 2026 diproyeksikan mencapai lebih dari 71.000 satuan pendidikan.
 
Arahan tersebut, menurutnya, menunjukkan komitmen kuat Presiden dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Presiden memandang pendidikan sebagai kunci untuk memberantas kemiskinan.

“Bapak Presiden berkomitmen mengubah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang maju dengan pendidikan sebagai prioritasnya. Berkali-kali beliau menyampaikan bahwa memberantas kemiskinan itu formulanya adalah pendidikan,” jelasnya.
 
Pada tahun 2026, pelaksanaan program tetap menggunakan mekanisme swakelola, sebagaimana diterapkan sebelumnya. Skema ini dinilai mampu mendorong partisipasi aktif satuan pendidikan sekaligus memastikan kualitas pembangunan lebih terjaga karena sekolah terlibat langsung dalam prosesnya.
 
Mendikdasmen menegaskan bahwa tiga kriteria prioritas akan menjadi dasar utama penentuan penerima bantuan. “Prioritas untuk 2026 adalah sekolah yang rusak berat, sekolah di daerah 3T, dan sekolah di daerah terdampak bencana. Tiga itu yang menjadi fokus revitalisasi tahun 2026,” pungkasnya.
 
Melalui keberlanjutan program ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan dan pemerataan kualitas infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan lingkungan belajar yang aman, layak, dan bermartabat, diharapkan pendidikan semakin mampu menjadi jalan keluar dari ketimpangan dan kemiskinan, sekaligus mengantarkan Indonesia menuju kemajuan yang berkelanjutan.

Monitorday.com – Salman bin Abdulaziz Al Saud memerintahkan pencairan lebih dari 3 miliar riyal Saudi atau sekitar Rp13 triliun untuk bantuan Ramadan bagi para penerima manfaat jaminan sosial di Arab Saudi.

Informasi tersebut disampaikan Saudi Press Agency (SPA) sebagaimana dikutip Arab News, Sabtu (21/2/2026).

Dalam skema bantuan tersebut, setiap kepala keluarga akan menerima 1.000 riyal Saudi (sekitar Rp4,5 juta), sementara masing-masing tanggungan memperoleh 500 riyal Saudi (sekitar Rp2,5 juta). Dana bantuan itu dijadwalkan langsung ditransfer ke rekening bank penerima dalam beberapa jam setelah pengumuman.

SPA menyebut, kebijakan ini mencerminkan komitmen kepemimpinan Arab Saudi dalam memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat, khususnya selama bulan suci Ramadan. Arahan pencairan bantuan tersebut disebutkan berasal dari rekomendasi Putra Mahkota, Mohammed bin Salman.

Sebelumnya, Raja Salman juga meluncurkan program buka puasa bersama dan pembagian hadiah kurma bagi umat Islam di Indonesia melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, menyampaikan bahwa program tersebut dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia sebagai bagian dari inisiatif pemerintah Kerajaan Arab Saudi selama Ramadan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya diplomasi kemanusiaan Arab Saudi yang rutin digelar setiap bulan suci, baik di dalam negeri maupun di berbagai negara dengan populasi Muslim besar, termasuk Indonesia.

Monitorday.com – Ramadan disebut sebagai bulan al-Qur’an bukan sekadar tradisi lisan, melainkan penegasan langsung dari al-Qur’an. Allah berfirman:

“Syahru Ramadhānal ladzī unzila fīhil Qur’ān…”
“Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Bahkan ditegaskan lagi:

“Innā anzalnāhu fī lailatil qadr.” (QS. Al-Qadar: 1)
“Innā anzalnāhu fī lailatin mubārakah.” (QS. Ad-Dukhān: 3)

Para ulama menjelaskan, al-Qur’an diturunkan pada malam Lailatul Qadar—malam yang diberkahi. Maka Ramadan bukan hanya bulan puasa, tetapi bulan turunnya petunjuk hidup.

Ramadan dan Al-Qur’an Tak Terpisahkan

Dalam riwayat sahih disebutkan:

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadhan tatkala itu Jibril menemui beliau… Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadhan, lalu mengajarkan Al-Qur’an…” (HR. Bukhari no. 3554 dan Muslim no. 2307)

Setiap malam Ramadan, Rasulullah SAW mudarasah (saling menyimak dan mempelajari) al-Qur’an bersama Jibril. Bahkan di tahun wafatnya, beliau mengkhatamkan dua kali (HR. Bukhari no. 4998).

Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lathaif Al-Ma’arif menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan anjuran memperbanyak tilawah dan mempelajari al-Qur’an di bulan Ramadan.

Al-Qur’an pun lebih kuat menyentuh jiwa ketika dibaca malam hari:

“Sesungguhnya di waktu malam lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.” (QS. Al-Muzammil: 6)

Karena itu, Ramadan adalah momentum pulang—pulang kepada wahyu.

Tahapan Interaksi dengan Al-Qur’an

Agar Ramadan benar-benar menjadi bulan al-Qur’an, interaksi kita tidak boleh berhenti pada bacaan. Setidaknya ada empat tahapan yang bisa ditempuh:

1️. Tilawah: Membaca dengan Tartil

Tahap paling dasar adalah membaca dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar.

“Membaca satu huruf Al-Qur’an mendatangkan 10 kebaikan.”

Tilawah adalah fondasi. Di Ramadan, banyak orang menargetkan satu juz per hari. Ini baik. Tetapi jangan berhenti di sana.

2. Qira’ah: Membaca dan Memahami Makna

Tidak semua Muslim menguasai bahasa Arab. Maka membaca terjemahan adalah jembatan menuju pemahaman.

Qira’ah berarti membaca dengan kesadaran makna. Satu ayat yang dipahami seringkali lebih mengubah hidup dibanding satu halaman yang hanya dilafalkan.

3️. Tadarus: Menggali Tafsir dan Diskusi

Tadarus bukan sekadar membaca bersama, tetapi mendalami tafsir dan asbāb al-nuzūl agar tidak salah memahami ayat.

Contoh klasik adalah ayat:

“Al-fitnatu asyaddu minal qatl.”

Tanpa konteks, orang bisa salah kaprah memaknai “fitnah” secara sempit. Tadarus melindungi kita dari pemahaman yang tergesa.

4️. Tadabbur: Menghidupkan Al-Qur’an dalam Realitas

Inilah puncaknya. Tadabbur bukan lagi soal berapa juz yang selesai dibaca, tetapi sejauh mana Al-Qur’an mengubah diri kita. Pada tahap ini, setiap ayat terasa personal. Jika ia perintah, kita bertanya: sudahkah saya jalankan? Jika ia larangan, kita gelisah: sudahkah saya tinggalkan? Tadabbur adalah keberanian untuk bercermin—membiarkan ayat-ayat itu menegur, membimbing, sekaligus meluruskan langkah.

Di sinilah Al-Qur’an benar-benar hidup. Ia tidak berhenti sebagai bacaan yang merdu, tetapi menjelma menjadi kompas dalam keputusan, sikap, dan tindakan. Ia hadir dalam cara kita bekerja, memimpin, berbicara, dan memperlakukan sesama. Al-Qur’an tidak diturunkan sekadar untuk dilantunkan, melainkan untuk dihidupkan—dan tadabbur adalah saat wahyu itu benar-benar bekerja dalam kehidupan kita.

Transformasi

KH. Ahmad Dahlan memberi contoh konkret bagaimana berinteraksi dengan al-Qur’an secara utuh. Beliau tidak hanya membaca (tilawah), tetapi memahami (qira’ah), mendalami tafsir (tadarus), lalu mengamalkan (tadabbur).

Ketika membaca Surah al-Ma’un, beliau tidak berhenti pada hafalan. Beliau bertanya: bagaimana ayat ini diwujudkan? Maka lahirlah gerakan sosial yang menolong fakir miskin dan anak yatim—yang kemudian menjadi cikal bakal gerakan Muhammadiyah.

Inilah tafsir transformatif: Al-Qur’an turun dari langit, tetapi bekerja di bumi.

Momentum Naik Level

Ramadan seharusnya menjadi tangga peningkatan spiritual. Kita memulainya dari tilawah—membaca dengan tartil dan penuh hormat. Lalu naik ke qira’ah—membaca dengan memahami makna. Tidak berhenti di sana, kita melangkah ke tadarus—mendalami tafsir dan mendiskusikan pesan-pesannya. Hingga akhirnya sampai pada puncaknya: tadabbur, ketika al-Qur’an benar-benar menyentuh cara berpikir dan bertindak kita.

Karena itu, jangan sampai al-Qur’an hanya menjadi ritual seremonial—khatam karena target, atau dibaca karena kebiasaan tahunan. Interaksi sejati tidak bisa diwakilkan. Ia harus dilakukan sendiri, meski hanya satu ayat. Satu ayat yang direnungkan dengan sungguh-sungguh dan diamalkan, seringkali lebih bermakna daripada lembaran-lembaran yang berlalu tanpa bekas.

Pada akhirnya, Ramadan disebut Bulan Al-Qur’an bukan hanya karena wahyu pertama turun di dalamnya, tetapi karena di bulan inilah al-Qur’an seharusnya paling hidup dalam diri kita. Ramadan memang bulan puasa. Namun lebih dari itu, ia adalah bulan pulang—pulang kepada wahyu, pulang kepada petunjuk, pulang kepada cahaya yang menuntun hidup.

Monitorday.com – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) yang berorientasi pada kepentingan publik dan pembangunan sosial dalam ajang India AI Impact Summit 2026 di New Delhi, Kamis (19/2/2026).

Dalam forum tingkat tinggi tersebut, Indonesia tampil bersama negara-negara Global South seperti Togo dan Mesir pada panel diskusi yang membahas strategi negara berkembang dalam mengarahkan pemanfaatan AI agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Partisipasi Indonesia mencerminkan pergeseran penting dalam tata kelola teknologi global. Negara-negara Global South kini tidak lagi sekadar menjadi pengguna teknologi, melainkan mulai mengambil peran aktif dalam membentuk arah pengembangan AI dunia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dampak global AI saat ini masih berada pada level “enam dari sepuluh”. Ia menekankan bahwa kemajuan teknologi harus dibarengi dengan upaya memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata, khususnya di negara-negara berkembang.

Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menciptakan teknologi AI yang semakin canggih, tetapi memastikan teknologi tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, mulai dari layanan kesehatan dan pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi lokal.

Delegasi Indonesia juga menyoroti pentingnya konsep “meaningful access” atau akses yang bermakna. Transformasi digital, tegasnya, tidak boleh berhenti pada penyediaan infrastruktur semata, melainkan harus benar-benar menghadirkan solusi konkret yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam diskusi yang sama, perwakilan Togo menekankan pentingnya pembangunan kapasitas talenta digital serta kesiapan institusi publik untuk mengadopsi AI secara bertanggung jawab. Sementara itu, Mesir menyoroti urgensi kerangka tata kelola AI yang mampu menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan masyarakat serta kedaulatan data nasional.

Indonesia turut membagikan pengalamannya sebagai negara kepulauan dengan keragaman geografis tinggi, di mana konektivitas digital menjadi instrumen kunci pemerataan layanan publik. Dengan lebih dari 80 persen populasi telah terjangkau internet, fokus pembangunan digital Indonesia kini bergeser pada peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi, termasuk penggunaan AI untuk layanan publik dan pembangunan sosial.

Forum ini menjadi momentum penguatan kolaborasi Global South dalam membangun AI yang inklusif, dapat dipercaya, dan berorientasi pada kemanfaatan publik. Indonesia menegaskan, keberhasilan AI pada akhirnya tidak diukur dari kecanggihan teknologinya semata, melainkan dari kemampuannya meningkatkan kualitas hidup manusia dan menghadirkan keadilan digital bagi seluruh lapisan masyarakat.

[domain_caiptal]- Indonesia telah ditunjuk sebagai salah satu wakil komandan Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) yang rencananya akan dikirim ke Gaza. Penunjukan ini diumumkan pada pertemuan perdana “Dewan Perdamaian” yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada hari Kamis lalu, menandai peran signifikan Indonesia dalam upaya stabilisasi di wilayah tersebut.

Menanggapi pengumuman ini, kelompok Hamas telah buka suara mengenai kehadiran pasukan internasional di Gaza. Pernyataan dari juru bicara Hamas menggarisbawahi posisi mereka terhadap intervensi asing serta harapan dan kekhawatiran terkait misi ISF di Jalur Gaza.

Juru bicara Hamas, Qassem, menyatakan, “Posisi kami mengenai pasukan internasional sudah jelas,” seperti dilansir AFP, Sabtu (21/2/2026).

Ia melanjutkan pandangannya kepada AFP, “Kami menginginkan pasukan penjaga perdamaian yang memantau gencatan senjata, memastikan pelaksanaannya, dan bertindak sebagai penyangga antara tentara pendudukan dan rakyat kami di Jalur Gaza, tanpa mencampuri urusan internal Gaza.”

ISF direncanakan akan memiliki kekuatan sebanyak 20.000 tentara, ditambah dengan pembentukan pasukan polisi baru. Indonesia sendiri telah menyatakan kesiapan untuk mengirimkan hingga 8.000 tentara. Sementara itu, Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi untuk Gaza yang ditunjuk AS, mengumumkan pada pertemuan Dewan Perdamaian tentang dimulainya rekrutmen untuk pasukan polisi pasca-Hamas di Gaza.

Qassem menambahkan mengenai pelatihan pasukan polisi, “Melatih pasukan polisi Palestina dalam kerangka nasional mereka bukanlah masalah jika tujuannya adalah untuk menjaga keamanan internal di Jalur Gaza dan menghadapi kekacauan yang ingin diciptakan oleh pendudukan dan milisinya.” Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengonfirmasi kesiapan Indonesia untuk mengerahkan 1.000 prajurit ke Gaza pada bulan April, dengan potensi peningkatan hingga 8.000 personel pada akhir Juni tahun ini.

Monitorday.com – Perum Bulog menargetkan penyaluran minyak goreng rakyat merek Minyakita hingga 100 ribu ton per bulan guna menjaga ketersediaan pasokan selama Ramadan dan menjelang Idulfitri. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat pada periode hari besar keagamaan.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya telah meminta produsen meningkatkan pasokan melalui skema Domestic Market Obligation (DMO). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas stok di pasar.

“Nanti kita maksimalkan kalau bisa 90 ribu ton atau 100 ribu ton untuk persiapan Ramadan dan Idulfitri sehingga daerah-daerah tidak kekurangan lagi stok Minyakita, termasuk juga beras dan lain sebagainya,” ujar Rizal di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Sabtu (21/2).

Ia menjelaskan, kebutuhan minyak goreng biasanya melonjak signifikan saat Ramadan dan Lebaran, bahkan dapat meningkat dua hingga tiga kali lipat dibandingkan kondisi normal. Selama ini, pasokan Minyakita yang diterima Bulog rata-rata mencapai 60 ribu ton per bulan. Namun, realisasi pada Februari baru menyentuh 45 ribu ton.

Selain Minyakita, Bulog juga memastikan ketersediaan dua komoditas utama lainnya, yakni beras dan gula. Untuk beras, lembaga tersebut menyalurkan dua jenis, yakni beras premium dan beras medium, sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

“Komoditas yang kami suplai sesuai tugas Bulog adalah beras, Minyakita, dan gula. Untuk stok, ketiganya dalam kondisi aman dan kami sudah perintahkan untuk mendorong DMO lebih banyak lagi di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran,” katanya.

Tak hanya menambah pasokan, Bulog juga memperkuat distribusi dengan membangun kios khusus di sejumlah pasar sebagai perpanjangan tangan gudang Bulog. Skema ini dirancang agar pengecer lebih mudah memperoleh pasokan beras, Minyakita, dan gula tanpa harus mengambil langsung dari gudang distribusi.

Program tersebut akan dimulai melalui proyek percontohan di 146 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya di Jakarta. Kios Bulog akan melayani pengecer yang telah direkomendasikan pengelola pasar dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai ketentuan distribusi pangan.

Sebagai bagian dari pengawasan harga, Bulog bersama pengelola pasar juga akan memasang papan informasi harga komoditas. Papan tersebut menampilkan harga acuan beras, minyak goreng, gula, dan bahan pokok lainnya guna mencegah penjualan di atas harga eceran tertinggi serta memudahkan pemantauan di lapangan.

Dengan langkah ini, Bulog optimistis pasokan pangan pokok tetap terjaga dan stabilitas harga dapat dikendalikan sepanjang Ramadan hingga Idulfitri.

Monitorday.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengimplementasikan program bayi tabung gratis sebagai upaya menjaga pertumbuhan populasi Orang Asli Papua (OAP) sekaligus mengatasi persoalan kesehatan reproduksi di wilayah tersebut. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan akses layanan fertilitas tanpa biaya bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, Agus, menegaskan bahwa layanan bayi tabung kini telah tersedia di wilayah Papua Tengah sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari pengobatan ke luar daerah. “Program bayi tabung jalan, sehingga masyarakat Papua tidak perlu lagi berobat ke luar daerah. Cukup ke Papua Tengah dan itu gratis,” ujarnya di Nabire, Jumat (20/2).

Ia menjelaskan, penurunan angka kelahiran di Papua Tengah dipengaruhi berbagai faktor, termasuk gangguan kesehatan reproduksi pada laki-laki maupun perempuan. Program bayi tabung diharapkan menjadi solusi bagi pasangan yang mengalami infertilitas sekaligus mendukung upaya menjaga keberlanjutan populasi OAP.

Selain itu, program tersebut terintegrasi dengan Program KoHarus Sehat (Kartu Otsus Harapan Baru Sehat Papua Tengah), yang mencakup layanan promotif dan preventif seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, serta jaminan pembiayaan layanan medis bagi masyarakat.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyatakan pemerintah provinsi terus memperkuat sistem layanan kesehatan yang merata dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah memastikan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis melalui fasilitas kesehatan yang telah disiapkan.

Program bayi tabung gratis ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan angka kelahiran serta menjaga keberlangsungan populasi Orang Asli Papua di Papua Tengah.

Monitorday.com– Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat, 20 Februari 2026, menyatakan akan menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif global baru sebesar 10%. Keputusan ini diumumkan beberapa jam setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif bea masuk timbal balik (resiprokal) yang telah diterapkan sebelumnya.

Tarif “Pasal 122” yang baru ini direncanakan akan ditambahkan ke bea masuk yang sudah ada. Putusan Mahkamah Agung sebelumnya membatalkan dasar hukum dari banyak tarif yang menurut Trump sangat penting bagi perekonomian AS dan untuk membangun kembali basis manufaktur Amerika yang menyusut. Trump meluapkan kemarahannya atas putusan yang dinilai sangat mengecewakan tersebut.

Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menegaskan kebijakan barunya. “Tarif “Pasal 122″ yang baru ini akan ditambahkan ke bea masuk yang sudah ada yang tetap berlaku setelah keputusan Mahkamah Agung,” katanya.

Trump juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap lembaga peradilan. “Saya malu dengan beberapa anggota pengadilan, benar-benar malu karena tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang benar untuk negara kita,” tambahnya.

Mengenai pertanyaan mengapa ia tidak ingin bekerja sama dengan lembaga legislatif dalam memberlakukan tarif, Trump bersikeras. “Saya tidak harus,” katanya.

Presiden Trump sebelumnya telah menegaskan akan menemukan cara lain untuk memberlakukan tarif tanpa melibatkan Kongres. “Saya berhak memberlakukan tarif,” lanjutnya.

Monitorday.Com – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif hingga nol persen pada sejumlah produk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dalam dokumen agreement on reciprocal trade terdapat 1.819 pos tarif produk yang memperoleh tarif 0 persen.

“Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri. Antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah nol persen,” ucapnya dalam keterangan pers dengan awak media di Washington DC, pada Kamis, 19 Februari 2026.

Sementara untuk produk tekstil dan aparel, Menko Airlangga menyebut bahwa Amerika Serikat juga memberikan tarif nol persen dengan mekanisme tariff rate quota (TRQ). “Tentunya ini memberikan manfaat bagi empat juta pekerja di sektor ini. Dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat indonesia,” tambahnya.

Sebagai bagian dari kesepakatan timbal balik, Indonesia juga berkomitmen memberikan fasilitas tarif nol persen bagi sejumlah produk utama asal Amerika Serikat, khususnya komoditas pertanian seperti gandum dan kedelai. Menurut Airlangga, langkah ini memastikan masyarakat tidak terbebani biaya tambahan untuk produk berbahan baku impor tersebut.

“Masyarakat indonesia membayar nol persen untuk barang yang diproduksi dari soyabean ataupun wheat dalam hal ini, noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita impor dari Amerika Serikat,” jelasnya.

Di tingkat multilateral, kedua negara juga sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk atas transaksi elektronik sesuai posisi dalam forum World Trade Organization (WTO). Indonesia turut mendorong pengaturan transfer data lintas batas secara terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, serta memastikan adanya perlindungan data konsumen yang setara.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan bahwa pemerintah juga akan menerapkan strategic trade management guna menjaga agar perdagangan tetap aman dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tujuan perdamaian. Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, termasuk konsultasi dengan DPR RI, dan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan tertulis bersama.

“Dalam perjanjian ini tujuannya juga untuk mencapai Indonesia emas, sehingga perjanjian ini juga disebut sebagai new golden age bagi Indonesia maupun Amerika Serikat itu sendiri,” katanya.

Perjanjian ini, menurut Airlangga, berbeda dengan berbagai perjanjian Amerika Serikat dengan negara lain karena secara tegas difokuskan pada kerja sama perdagangan. “Amerika sepakat untuk mencabut pasal-pasal yang non kerja sama ekonomi, antara lain terkait pengembangan reaktor nuklir, kebijakan Laut Cina Selatan, serta pertahanan dan keamanan perbatasan, sehingga murni ART kita adalah terkait dengan perdagangan,” tandasnya.