Monitorday.com – Turki menegaskan Pakta Pertahanan Bersama Mekkah bersama Arab Saudi dan Pakistan tidak dibentuk untuk menghadapi Iran maupun negara tertentu lainnya.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan tidak ada negara yang secara tertulis ditetapkan sebagai ancaman bersama dalam pakta pertahanan trilateral tersebut.

“Tidak ada ancaman bersama yang kami tuangkan secara tertulis,” kata Fidan kepada Anadolu Agency, Sabtu (8/8).

Fidan menegaskan pakta tersebut tidak ditujukan untuk negara mana pun yang tidak menyerang salah satu anggota. Menurutnya, pembahasan mengenai kerja sama pertahanan itu bahkan telah berlangsung jauh sebelum pecahnya perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Ia juga menepis anggapan bahwa Turki, Arab Saudi, dan Pakistan memiliki agenda ekspansionis.

“Mereka adalah negara-negara yang peduli dengan perbatasan mereka sendiri, masalah mereka sendiri, dan pembangunan mereka,” ujar Fidan.

Ketiga negara, lanjut dia, justru ingin menjaga hubungan baik dengan negara-negara di sekitarnya dan berkontribusi positif terhadap stabilitas kawasan.

Fidan menekankan pakta tersebut bersifat defensif, bukan ofensif.

“Ini berorientasi pada pertahanan, bukan serangan dan bukan pula pendekatan ofensif,” katanya.

Ia menambahkan, aliansi tersebut tidak akan memiliki konflik dengan negara mana pun selama tidak ada serangan terhadap salah satu anggotanya, baik dari dalam maupun luar kawasan.

Fidan menyebut pembentukan pakta tersebut sebagai momen bersejarah sekaligus salah satu tonggak penting dalam kebijakan luar negeri Turki di bawah pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Pakta Mekkah menjadi sorotan karena memiliki mekanisme pertahanan bersama yang menyerupai NATO. Dalam NATO, serangan terhadap satu anggota dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Prinsip serupa tercantum dalam Pakta Pertahanan Bersama Mekkah. Serangan terhadap salah satu dari Turki, Arab Saudi, atau Pakistan akan diperlakukan sebagai serangan terhadap ketiga negara.

Pembentukan pakta ini berlangsung di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran. Arab Saudi juga sempat terlibat dalam ketegangan dengan kelompok Houthi yang didukung Iran.

Riyadh sendiri merupakan salah satu sekutu penting Washington di Timur Tengah. Namun, Fidan menegaskan posisi tersebut tidak mengubah karakter pakta Mekkah yang diklaim berorientasi pada pertahanan dan tidak diarahkan terhadap negara tertentu.

Monitorday.com – Konflik Timur Tengah yang belum mereda membuat jalur energi global kembali berada dalam tekanan. Selat Hormuz masih belum aman dilalui, sementara ancaman kelompok Houthi di Yaman turut membayangi jalur Bab el-Mandeb.

Dua selat strategis itu menjadi urat nadi perdagangan energi dunia. Hormuz mengalirkan sekitar 20-25% pasokan minyak global, sedangkan Bab el-Mandeb menjadi jalur bagi sekitar 10-12% pasokan minyak dunia.

Gangguan di dua jalur tersebut berisiko mengerek harga minyak sekaligus mengganggu rantai pasok energi, termasuk ke Indonesia.

Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) pun mulai mengubah strategi. Ketergantungan terhadap pasokan dari Timur Tengah dikurangi dengan memperluas sumber impor ke Amerika Serikat, Afrika, Asia, dan negara-negara ASEAN.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) memprioritaskan minyak mentah domestik untuk memasok kilang nasional. Operasi kilang dioptimalkan, sementara sumber alternatif LPG terus dicari.

Pertamina pun bergerak memperlebar jaringan pemasok hingga ke Afrika. Tujuannya jelas: memastikan kebutuhan BBM dan LPG dalam negeri tetap aman meski jalur pelayaran utama terganggu.

Presiden Prabowo Subianto menilai pengelolaan energi nasional masih mampu menjaga Indonesia dari kepanikan di tengah gejolak geopolitik.

“Walaupun banyak negara lain sudah agak panik, Indonesia masih cool,” kata Prabowo dalam acara peluncuran dan bedah buku di Djakarta Theatre, Jakarta, Jumat (7/8).

Prabowo menyebut kinerja Kementerian ESDM dan Pertamina menjadi salah satu faktor yang membuat pasokan energi nasional tetap terjaga.

“Juga karena Menteri ESDM dan Pertamina bagus mengelola energi kita, kita bisa menjaga BBM yang disubsidi masih tidak naikkan,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi juga menilai langkah diversifikasi Pertamina mulai membuahkan hasil. Menurutnya, perusahaan telah mencari pasokan alternatif dari Afrika hingga Amerika untuk mengantisipasi gangguan dari kawasan konflik.

Ia mengakui sempat terjadi keterlambatan distribusi pada awal konflik akibat terganggunya rantai pasok. Namun, kondisi tersebut kini mulai stabil.

“Namun sekarang sudah stabil pengirimannya,” ujar Bambang, Senin (3/8).

Menurut dia, persoalan yang sempat memicu antrean BBM juga telah ditangani. Stok BBM saat ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengamat energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai Pertamina masih mampu menjaga pasokan energi nasional di tengah meningkatnya risiko geopolitik.

“Penilaian saya, Pertamina masih mampu menjaga pasokan agregat,” kata Yayan, Senin (27/7).

Namun, ia mengingatkan strategi pengadaan minyak mentah dan BBM jadi tidak bisa disamakan. Keduanya memiliki karakteristik risiko dan rantai pasok yang berbeda.

Untuk BBM jadi, Yayan mendorong pemerintah memperkuat jalur Singapura-Malaysia-India. Rute tersebut dinilai lebih aman karena tidak melewati Selat Hormuz dan sudah terhubung dengan rantai pasok Indonesia.

“Prioritas pertama perdalam poros Singapura-Malaysia-India untuk bensin. Rute ini tidak melewati Hormuz, waktu tunggunya pendek, dan kontraknya sudah ada,” ujarnya.

Untuk minyak mentah, Nigeria dan Angola dinilai menjadi alternatif utama pasokan dari Timur Tengah. Amerika Serikat dan Brasil dapat menjadi sumber cadangan, meski waktu pengirimannya relatif lebih panjang.

Selain memburu sumber impor baru, Pertamina memperkuat pasokan dari dalam negeri.

Hingga semester I 2026, produksi migas Pertamina Hulu Energi (PHE) mencapai 935 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD). Angka itu terdiri atas produksi minyak 459 ribu barel per hari (MBOPD) dan gas 2.756 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Sepanjang Januari-Juni 2026, PHE menyelesaikan 278 pengeboran sumur eksploitasi, 601 kegiatan workover, serta 13.870 kegiatan well service.

Di sektor eksplorasi, PHE telah menyelesaikan sembilan sumur eksplorasi hingga Juni 2026. Perusahaan juga melakukan survei seismik 2D sepanjang 189 kilometer dan survei 3D seluas 2.848 kilometer persegi.

Kegiatan tersebut menghasilkan penemuan sumber daya kontingen 2C sebesar 108 juta barel setara minyak (MMBOE) serta tambahan cadangan terbukti P1 sebesar 24,9 MMBOE.

PHE juga memperluas jejak eksplorasinya melalui akuisisi wilayah kerja baru dan kerja sama dengan perusahaan energi global, seperti Petronas, BP, ENI, KUFPEC, SK Earthon, PetroChina, POSCO, TPAO, dan Woodside.

Sepanjang 2023-2026, PHE memperoleh delapan wilayah kerja eksplorasi baru di Indonesia, yakni Bunga, Peri Mahakam, East Natuna, Melati, Binaiya, Lavender, Bobara, dan North Ketapang. PHE juga mendapatkan Blok SK-510 di Malaysia.

Pertamina tak hanya menggenjot produksi domestik. Perusahaan juga menjalankan strategi Bring Barrel Home, yakni membawa minyak mentah hasil produksi aset luar negeri ke Indonesia untuk diolah di kilang dalam negeri.

Skema tersebut ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembelian minyak mentah dari pihak lain sekaligus mengamankan pasokan kilang nasional.

Terbaru, PT Pertamina Internasional EP (PIEP) mengirim sekitar 450 ribu barel minyak mentah dari Lapangan Menzel Lejmat, Aljazair, menuju Kilang Cilacap, Jawa Tengah.

Pertamina saat ini juga mengembangkan aset hulu migas di sejumlah negara, termasuk Aljazair, Malaysia, Irak, Nigeria, Gabon, dan Tanzania.

Di tengah ancaman gangguan jalur energi global, strategi Pertamina kini bertumpu pada tiga langkah: memperluas sumber impor, menggenjot produksi domestik, dan membawa pulang minyak dari aset luar negeri. Tujuannya satu, menjaga pasokan energi Indonesia tetap aman ketika jalur minyak dunia semakin penuh risiko.

Monitorday.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menggeber pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah langkah baru disiapkan, mulai dari memperketat pengawasan dapur, memasang CCTV terintegrasi, membatasi waktu konsumsi makanan, hingga menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tak memenuhi standar higiene.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan Presiden Prabowo Subianto memintanya berani menghadapi persoalan di tubuh lembaga tersebut, bukan menghindarinya.

“Pak Presiden satu arahan. You have to run into the problem. Kita harus mau lari, kita selesaikan persoalan. Caranya bagaimana? Love your people and use your common sense,” ujar Sudaryono di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).

Prabowo, kata Sudaryono, juga menargetkan BGN mampu bekerja secara efektif, efisien, dan cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Tak Lagi Bergantung pada Individu

Sudaryono menilai pembenahan harus dimulai dari sistem kerja. Ia ingin tata kelola BGN tidak lagi bergantung pada individu tertentu, melainkan berjalan berdasarkan sistem yang transparan dan terukur.

“Yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person, orang-orang, tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system. Trust in system,” katanya.

Setiap pekerjaan, lanjut dia, harus mengacu pada petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta sistem yang telah dibangun. BGN juga membuka ruang bagi masukan dari pegawai internal, mitra, masyarakat, hingga media sebagai bahan evaluasi.

Pejabat BGN Wajib Turun ke Daerah

Pengawasan MBG tak lagi hanya berpusat di Jakarta. BGN membagi wilayah kerja kepada pejabat eselon I dan II untuk memastikan pelaksanaan program terpantau hingga tingkat daerah.

Pejabat eselon I akan mengampu sejumlah provinsi, sedangkan pejabat eselon II bertanggung jawab atas sejumlah kabupaten.

“Dapur itu kan nggak ada di gedung ini. Dapur itu ada di daerah-daerah. Jadi kami telah membagi eselon 1, eselon 2 dan di bawahnya, membagi habis provinsi dan membagi habis kabupaten,” ujar Sudaryono, Jumat (7/8).

Dengan skema tersebut, para pejabat tidak hanya menjalankan fungsi struktural, tetapi juga memegang tanggung jawab kewilayahan.

CCTV Bakal Pantau Semua Dapur

BGN juga menyiapkan CCTV yang terhubung ke kantor pusat untuk mengawasi aktivitas seluruh dapur MBG.

Sistem itu nantinya memungkinkan pengawasan dilakukan berlapis, mulai dari pusat hingga tingkat kecamatan. Dengan begitu, aktivitas SPPG dapat dipantau secara langsung.

“Kami sedang bagaimana caranya mengintegrasikan CCTV di semua dapur bisa terintegrasi kepada kami seluruhnya di kantor pusat. Itu juga salah satu fungsi pengawasan yang kami ingin capai ke sana,” kata Sudaryono.

Sambil menunggu sistem CCTV terintegrasi, seluruh dapur MBG diwajibkan menggunakan pencatatan digital atau logbook POP. Sistem tersebut merekam seluruh tahapan pengolahan makanan, dari bahan baku tiba, proses memasak, pendinginan, pengemasan, pengiriman, hingga makanan diterima sekolah.

Makanan MBG Wajib Habis dalam 4 Jam

BGN juga memperketat batas waktu konsumsi makanan MBG. Makanan wajib dikonsumsi maksimal empat jam setelah selesai dimasak.

Setiap ompreng akan diberi label batas waktu konsumsi. Jika makanan telah melewati batas tersebut, siswa dianjurkan tidak mengonsumsinya.

Kebijakan ini diambil setelah BGN mengevaluasi sejumlah kasus dugaan keracunan MBG, termasuk kasus di Jayapura.

Sudaryono mencontohkan makanan dalam kasus tersebut mulai dimasak sekitar pukul 19.00, tetapi baru tiba di sekolah sekitar pukul 11.00 keesokan harinya. Rentang waktu yang terlalu panjang itu dinilai menjadi salah satu faktor risiko.

Sekolah Elite Mulai Disisir

BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat MBG. Ratusan sekolah swasta yang dikategorikan elite disebut telah menyatakan tidak membutuhkan program tersebut.

BGN masih menghitung dampak penataan ulang itu terhadap jumlah penerima manfaat. Sudaryono belum membeberkan angka final karena proses pendataan masih berlangsung.

“Kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah. Ada beberapa sekolah, ada sekian ratus yang sudah menyatakan tidak perlu,” ujarnya.

Menurut dia, sekolah swasta dengan biaya pendidikan tinggi menjadi salah satu kelompok yang dinilai tidak membutuhkan MBG sehingga sasaran program dapat dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

Dapur Tanpa SLHS Terancam Tutup Permanen

BGN juga memasang batas tegas bagi dapur MBG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Seluruh SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut diberi waktu hingga 10 Agustus 2026 untuk menyelesaikan proses pengurusan. Jika tetap beroperasi tanpa memenuhi persyaratan, dapur akan ditutup permanen.

“SLHS ini bukan soal baik atau cukup, ini antara nol atau satu. Memenuhi persyaratan SLHS atau tidak. Kalau enggak, tutup permanen,” tegas Sudaryono, Rabu (5/8).

Ia menekankan SLHS bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat mutlak untuk memastikan standar higiene dan sanitasi dapur MBG terpenuhi.

Orang Tua Bakal Bisa Pantau Menu

Pengawasan MBG juga akan diperluas ke publik. BGN tengah menyiapkan aplikasi yang memungkinkan orang tua memantau menu makanan yang diterima anak mereka.

Melalui sistem tersebut, orang tua dapat mengetahui sekolah anak, menu harian, kandungan gizi, dapur yang memasak makanan, hingga kepala SPPG yang bertanggung jawab.

Akses akan dilakukan melalui sistem dengan memasukkan NIK anak sebagai bagian dari proses verifikasi. Informasi tersebut nantinya juga dapat diakses guru, kepala sekolah, serta instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

“Orang tua siswa bisa mengakses by system itu kemudian anaknya sekolah di mana, sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana dan kepala SPPG-nya siapa,” ujar Sudaryono, Senin (27/7).

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan BGN tengah mengubah pola pengelolaan MBG dari sekadar mengejar penyaluran menjadi memperketat pengawasan, memperkuat sistem, dan memastikan program berjalan lebih tepat sasaran.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya diplomatik untuk mendukung kemerdekaan Palestina, menegakkan hukum internasional, serta mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Yerusalem di Amman, Yordania, Rabu (05/08/2026).

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir yang hadir mewakili Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kekerasan warga Israel dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, kompleks Masjid Al Aqsa, dan Tepi Barat, tidak boleh dibiarkan dan dinormalisasi.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap Hashemite Custodianship atas tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Al Haram Al Syarif, serta kemerdekaan Negara Palestina sesuai dengan hukum internasional.

“Indonesia mendorong agar komunitas internasional tidak lagi menggunakan cara-cara lama. Tidak lagi membiarkan pelanggaran Israel, dan tidak lagi menghadapinya secara terpecah. Perpecahan adalah celah yang selalu dimanfaatkan oleh Israel,” tegas Wamenlu.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Indonesia mengusulkan lima langkah konkret, yaitu membangun strategi bersama di atas persatuan, mengambil langkah untuk menegakkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional, memperluas pengakuan internasional terhadap Palestina, memperkuat upaya pelindungan terhadap Masjid Al Aqsa, serta mendukung rekonstruksi Gaza, persatuan nasional Palestina, dan mandat UNRWA.

Langkah tersebut merupakan bentuk penerjemahan sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia.

Pemerintah juga terus mendorong keterlibatan masyarakat internasional, termasuk negara-negara Global South, untuk membangun koalisi yang lebih kuat dalam mendukung Palestina.

“Global South bersama kita. Bahkan negara-negara yang selama ini dekat dengan Israel telah menjatuhkan sanksi kepada pemukim warga Israel di Tepi Barat,” ucap Wamenlu.

Pertemuan Tingkat Menteri di Amman dihadiri para Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, dan pejabat dari sejumlah Aljazair, Arab Saudi, Irak, Mesir, Turki, Tunisia, Somalia, Pakistan, Maroko, Palestina, Malaysia, dan Qatar, serta Sekretaris Jenderal Liga Arab.

Pertemuan tersebut menyepakati Joint Statement yang antara lain mendukung penguatan institusi Palestina di Yerusalem, menolak tindakan unilateral berupa pemindahan misi diplomatik ke Yerusalem, serta mendorong kampanye media untuk menyebarluaskan dampak tindakan Israel terhadap perdamaian dan keamanan regional maupun internasional. 

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meraih Popular Government Institution Award 2026 dalam ajang 7th Indonesia Public Relations Summit (IPRS) 2026 di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja komunikasi publik kementerian yang dinilai aktif, adaptif, dan informatif.

Usai menerima penghargaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan komunikasi publik di era digital tak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, pemahaman, dan memperkuat persatuan.

Menurutnya, derasnya arus informasi membuat komunikator publik harus mampu membedakan “noise” dan “voice”. “Kita harus mampu membedakan mana yang sekadar kegaduhan untuk menarik perhatian dan mana yang benar-benar menjadi suara substantif yang bisa menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Abdul Mu’ti menekankan komunikasi publik harus berlandaskan akurasi, integritas, dan tanggung jawab untuk menangkal misinformasi serta disinformasi. Ia juga mengingatkan bahwa komunikasi yang baik harus mengedepankan empati dan tidak mengorbankan martabat seseorang demi menarik perhatian publik.

Selain kemampuan berbicara, Abdul Mu’ti menilai kemampuan deep listening atau mendengarkan secara mendalam sama pentingnya dalam membangun komunikasi yang efektif. Menurutnya, empati tercermin bukan hanya dari cara menyampaikan pesan, tetapi juga dari kemampuan memahami lawan bicara.

Sementara itu, Founder dan CEO The Iconomics Bram S. Putro mengatakan IPRS 2026 mengusung tema “Komunikasi Empati, Narasi, dan Strategi” sebagai respons atas tantangan komunikasi di era keterbukaan informasi. Menurutnya, empati menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan publik, mengelola krisis, dan menciptakan hubungan yang lebih bermakna.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya Kemendikdasmen membangun komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Monitorday.com – Perubahan demografi, tingginya Angka Tidak Sekolah (ATS), serta dinamika penyelenggaraan pendidikan menjadi tantangan yang harus dijawab oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong satuan pendidikan terus bertransformasi dengan menempatkan peningkatan mutu sebagai fokus utama pengembangannya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, saat memberikan arahan kepada para kepala sekolah, guru, dan pengelola satuan pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Cisaat, Jawa Barat, Rabu (5/8). Menurutnya, perubahan yang terjadi saat ini menuntut sekolah tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah peserta didik, tetapi mampu menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas.

“Era kita mengejar kuantitas sudah berlalu. Sekarang saatnya kita bergerak menuju mutu. Setiap satuan pendidikan harus memiliki visi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat tata kelola, serta membangun budaya belajar yang lebih baik,” ujar Fajar.

Fajar menegaskan bahwa transformasi satuan pendidikan harus dimulai dari kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan. Kepala sekolah dituntut memiliki visi yang jelas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu membangun kolaborasi dengan guru dan tenaga kependidikan dalam menghadirkan lingkungan belajar yang berkualitas.

Selain kepemimpinan sekolah, kualitas guru juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan kompetensi pendidik melalui berbagai kebijakan dan program peningkatan kapasitas agar mampu menjawab perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan peserta didik yang terus berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga menyoroti masih tingginya Angka Tidak Sekolah (ATS), khususnya di Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu daerah dengan jumlah ATS terbesar di Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar semakin banyak anak memperoleh kembali haknya untuk belajar. Pendidikan tidak hanya bertumpu pada jalur formal. 

Semua jalur pendidikan perlu dioptimalkan agar anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dapat kembali belajar sesuai dengan kebutuhannya,” katanya.

Untuk memperluas akses pendidikan, Kemendikdasmen terus mengembangkan berbagai layanan, termasuk pendidikan nonformal dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), sehingga pendidikan dapat menjangkau peserta didik dengan kondisi dan latar belakang yang beragam.

Fajar menambahkan bahwa satuan pendidikan swasta memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Pemerintah pun terus memperkuat kolaborasi dengan penyelenggara pendidikan masyarakat agar semakin banyak praktik baik yang dapat dikembangkan di berbagai daerah.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan penyempurnaan sejumlah kebijakan, termasuk melalui pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Salah satu arah pembaruan tersebut adalah memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat, sehingga setiap satuan pendidikan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Menutup arahannya, Fajar menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi penyelenggara pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadirkan layanan pendidikan yang semakin bermutu.

“Kalau kita ingin mutu pendidikan meningkat, maka kita harus bergerak bersama. Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak dalam menghadirkan layanan pendidikan yang semakin baik bagi anak-anak Indonesia,” tutup Fajar.

Monitorday.com – Kepala badan intelijen Israel, Mossad, Roman Gofman, memecat dua pejabat senior menyusul kegagalan rencana untuk menggulingkan pemerintahan Iran.

Laporan Channel 12 dan Haaretz menyebut salah satu pejabat yang dicopot menjabat sebagai Kepala Direktorat Intelijen Mossad sejak Desember. Sementara satu pejabat lainnya memimpin divisi Iran di badan intelijen tersebut.

Mengutip Al Jazeera, kedua pejabat itu disebut menyusun rencana tertulis untuk menggulingkan kepemimpinan Iran dengan memobilisasi kelompok-kelompok minoritas agar melancarkan pemberontakan. Mereka juga dituduh merancang strategi memicu gelombang protes massal guna menjatuhkan pemerintahan Ayatollah.

Pemecatan ini terjadi ketika operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berlangsung sejak Februari belum menghasilkan target utama, yakni menggulingkan rezim di Teheran.

Di tengah kebuntuan tersebut, AS dan Iran sempat menyepakati gencatan senjata, meski pertempuran kembali pecah dalam beberapa pekan terakhir.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengklaim kesepakatan dengan Iran dapat tercapai dalam beberapa hari ke depan. Namun, Teheran membantah tengah membuka kembali perundingan dengan Washington.

Trump juga kembali mengancam Iran dengan serangan besar-besaran jika pemerintahan Ayatollah Mojtaba Khamenei tetap menolak bernegosiasi dengan Amerika Serikat.

Monitorday.com – Pemerintah resmi menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace yang semula dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Penundaan dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut belum akan diberlakukan dalam waktu dekat meski seluruh regulasi pendukung telah disiapkan.

“Penerapan pajak online mungkin kita tunda, tidak Agustus ini mulai berjalan,” kata Purbaya dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah tidak ingin kebijakan perpajakan justru menghambat konsumsi rumah tangga yang masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

“Saya selalu bilang, kalau daya beli ekonominya sudah membaik,” ujarnya saat menjelaskan syarat implementasi kebijakan tersebut.

Meski demikian, Kementerian Keuangan belum menetapkan jadwal baru pemberlakuan aturan tersebut. Pemerintah akan terus mengevaluasi kondisi ekonomi sebelum memutuskan waktu pelaksanaannya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk empat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut PPh Pasal 22, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Penunjukan itu efektif berlaku mulai 1 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Melalui aturan tersebut, marketplace yang ditunjuk diwajibkan memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang bertransaksi di platform mereka.

Pemerintah menegaskan PMK Nomor 37 Tahun 2025 tidak menciptakan jenis pajak baru. Regulasi tersebut hanya mengubah mekanisme pemungutan, dari sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut langsung oleh marketplace untuk menyederhanakan administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital.

Dalam aturan itu, tarif PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5 persen dari nilai peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pemungutan dilakukan saat pembayaran diterima melalui rekening escrow milik marketplace.

PMK tersebut juga memberikan pengecualian bagi pelaku usaha mikro. Wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22, sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace bahwa omzetnya tidak melebihi batas tersebut.

Selain itu, sejumlah transaksi juga dikecualikan dari pemungutan, antara lain penjualan pulsa dan kartu perdana, jasa ekspedisi mitra aplikasi, transaksi yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan, serta beberapa transaksi khusus lainnya.

Dengan penundaan ini, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace belum akan diterapkan hingga pemerintah menilai kondisi konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat telah cukup kuat untuk mendukung implementasinya.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penguatan sektor pendidikan merupakan fondasi utama untuk mendorong lahirnya inovasi, riset, dan berbagai terobosan yang akan menentukan daya saing Indonesia di masa depan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan taklimat dalam pertemuan dengan 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (06/08/2026).

Dalam sambutannya, Presiden menyoroti capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA) yang masih berada di bawah sejumlah negara. Meski demikian, Presiden Prabowo meminta agar hasil tersebut dipandang sebagai bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan nasional.

“Kita terima ini sebagai katakanlah peringatan, koreksi, dan kita cari bagaimana kita akan atasi. Kita pernah 2003-2006 cukup tinggi, habis itu kita merosot. Ini menurut pandangan mereka, dalam membaca, dalam matematik, dan sebagainya,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan bahwa tantangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan banyak negara lain karena luas wilayah dan besarnya jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani. Dengan ratusan ribu sekolah yang tersebar hingga daerah pegunungan, pulau-pulau terluar, dan wilayah terpencil, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

“Indonesia punya 388 ribu sekolah, kalau tidak salah nanti dicek. Ada di tengah gunung, ada di pulau terluar, jadi bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia. Jangankan Indonesia, mungkin Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara atau Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara bagaimana dia harus mengecek sekolah-sekolah di Miangas, di pulau-pulau terpencil,” imbuh Kepala Negara.

Kepala Negara menilai bahwa kemajuan riset dan inovasi tidak dapat dilepaskan dari kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan investasi di sektor pendidikan sebagai prioritas strategis untuk menyiapkan generasi penerus yang mampu menghasilkan berbagai penemuan, inovasi, dan paten yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

“Untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, paten-paten, dan sebagainya, itu dasarnya pendidikan, dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita,” jelas Presiden Prabowo.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kepala Negara mengungkapkan sejumlah langkah yang tengah dipersiapkan pemerintah, mulai dari memperbaiki kondisi fisik sekolah hingga membangun sekolah-sekolah unggulan bagi peserta didik berprestasi. Sekolah unggulan tersebut akan menerapkan kurikulum International Baccalaureate (IB) agar lulusannya memiliki standar pendidikan yang setara dengan institusi terbaik di dunia dan mampu bersaing untuk melanjutkan studi di universitas-universitas terkemuka dunia.

“Kita kerja sama, kita undang universitas-universitas terbaik di dunia, kerja sama dengan universitas kita di sini. Entah joint, entah KSO (Kerja Sama Operasi), entah. Jadi kita ada dua cara,” imbuh Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan komitmen berkelanjutan. Di sisi lain, Kepala Negara mengakui bahwa investasi Indonesia di bidang riset dan pengembangan masih belum optimal sehingga perlu terus ditingkatkan.

“Tapi ini investasi jangka panjang. Kita koreksi diri kita sebagai bangsa. Investasi kita di bidang research dan development sangat sedikit, jauh dari yang seharusnya. Ini koreksi kita dan juga ke depan kita akan berusaha memperbaiki itu,” ujar Kepala Negara.

Untuk mendukung peningkatan investasi di bidang pendidikan dan riset, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat efisiensi pengelolaan keuangan negara. “Untuk itu tentunya kita perlu dana. Dana itu kita cari. Dana itu dari mana? dari penghematan hal-hal korup, praktek-praktek koruptif, praktek-praktek penipuan, fraud, under-invoicing, mismanagement,” pungkas Presiden Prabowo

Monitorday.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengambil alih kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai bagian dari restrukturisasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Whoosh.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan proses pengalihan saham dari Danantara ke Kemenkeu ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026. Setelah pengalihan selesai, pengelolaan KCIC tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), melainkan langsung di bawah koordinasi Kemenkeu.

“Pembahasan yang pertama adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ini diserahkan dari Danantara ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September sudah selesai,” ujar Purbaya usai bertemu COO Danantara Dony Oskaria di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Purbaya menegaskan pengambilalihan tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, KCIC akan dikelola melalui salah satu Special Mission Vehicle (SMV) milik Kemenkeu, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sehingga pembiayaan restrukturisasi tidak langsung ditanggung APBN.

“KCIC akan dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui salah satu SMV fiskal yang kami miliki. Jadi tidak langsung menjadi beban APBN,” katanya.

Ia menjelaskan, kebutuhan pendanaan, termasuk pembayaran utang, dapat ditopang dari keuntungan SMV yang ditunjuk untuk mengelola KCIC.

Dalam skema baru tersebut, struktur kepemilikan saham KCIC tidak berubah. Porsi 60 persen milik konsorsium BUMN Indonesia melalui PSBI akan dialihkan ke Kemenkeu, sedangkan 40 persen saham tetap dimiliki konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Purbaya juga menyebut mitra China masih berkomitmen melanjutkan kerja sama pengembangan kereta cepat. Bahkan, pemerintah membuka peluang memperpanjang jalur Whoosh hingga Jawa Timur.

“China masih ingin melanjutkan proyek ini. Bahkan kalau memungkinkan, proyek ini bisa diperpanjang sampai Jawa Timur,” ujarnya.

Restrukturisasi dilakukan setelah kinerja keuangan KCIC belum memenuhi target. Berdasarkan laporan keuangan interim semester I 2026, PT PSBI membukukan rugi bersih Rp5,13 triliun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui restrukturisasi KCIC yang mencakup penataan utang, restrukturisasi korporasi, dan pengelolaan aset. Pemerintah juga tengah memfinalisasi pembentukan Komite Kereta Cepat Nasional melalui Peraturan Presiden untuk memperkuat tata kelola proyek strategis tersebut.