Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengumumkan hasil dari pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Pham Minh Chinh dari Vietnam, di mana mereka menyepakati enam kerja sama strategis.

Retno menyampaikan bahwa dalam sektor perdagangan, kedua pemimpin menyambut baik pencapaian target perdagangan sebesar US$10 miliar atau setara dengan Rp155,3 triliun.

“Bapak Presiden Jokowi dan PM Chinh sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan serta memperluas akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan,” ungkap Retno dalam konferensi pers pada Jumat (12/01).

Selanjutnya, Retno menegaskan bahwa keduanya menetapkan target perdagangan yang lebih tinggi, mencapai US$15 miliar atau Rp233 triliun pada tahun 2028.

Dalam konteks investasi, Retno menyebutkan bahwa Presiden Jokowi meminta dukungan dari PM Chinh untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif, terutama dalam melindungi para investor, khususnya investor Indonesia di Vietnam.

“Banyak investor Indonesia yang telah beroperasi di sini. Ini mencerminkan dukungan Bapak Presiden terhadap para Investor Indonesia yang melakukan kegiatan di luar negeri,” ucap Retno.

Retno juga menyampaikan bahwa mereka mencapai kesepakatan dalam meningkatkan kerja sama di bidang ketahanan pangan, khususnya dalam komoditas pangan strategis, termasuk penelitian, pengendalian mutu, dan smart farming.

Dalam sektor perikanan, Presiden Jokowi mengapresiasi peningkatan ekspor perikanan ke Vietnam yang hampir dua kali lipat pada tahun 2022.

“Bapak Presiden dan PM Chinh sepakat pentingnya upaya bersama untuk terus mendorong kolaborasi dan investasi, termasuk untuk kemajuan industri perikanan dan upaya pemberantasan IUU fishing,” jelasnya.

Kerja sama di bidang energi terbarukan juga menjadi fokus, dengan Retno menegaskan kesepakatan bahwa kolaborasi antara negara-negara ASEAN sangat penting untuk mencapai kemandirian di sektor ini.

Terakhir, Retno menjelaskan bahwa Presiden Jokowi dan PM Chinh sepakat untuk terus bekerja sama menyelesaikan berbagai agenda di forum ASEAN, termasuk penanganan krisis di Myanmar.