Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan dukungan tanpa kompromi Indonesia terhadap perjuangan Palestina, dengan tegas menentang pernyataan baru-baru ini yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap adanya negara Palestina.
“Saya telah memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk terus menyuarakan sikap teguh Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ini harus disampaikan dengan tegas,” ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor pada Jumat, 26 Januari 2024.
“Saya menentang keras pernyataan Perdana Menteri Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan bagi solusi dua negara. Pernyataan ini benar-benar tidak dapat diterima,” tegasnya.
Presiden Jokowi juga mengutuk serangan brutal terhadap kamp pengungsi di Khan Younis, Gaza, yang menyebabkan banyak korban jiwa dan luka.
Menurutnya, daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel sudah terlalu panjang. Ditambah lagi, berita baru-baru ini mengenai kapal Israel juga menambah keprihatinan.
“Saya ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel. Ini adalah sikap tegas,” tandas Presiden Jokowi.
Dalam tindakan protes yang mencolok, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan aksi walk out atau keluar dari ruangan saat Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menyampaikan pidato dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB pada Selasa, 23 Januari 2024.
“Saya di sini untuk ketiga kalinya dalam tiga bulan, untuk menegaskan kembali komitmen teguh Indonesia dalam membela Palestina. Indonesia tidak akan berhenti hingga kita melihat kembalinya keadilan dan martabat rakyat Palestina,” papar Menteri Luar Negeri Retno dalam rapat terbuka Dewan Keamanan PBB pada Selasa, 23 Januari 2024.
Seperti dilansir VOA Indonesia, Menlu Retno mengajukan tiga tuntutan dalam debat terbuka DK PBB. Yaitu gencatan senjata permanen sesegera mungkin, penghentian pasokan senjata ke Israel, dan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB.
“Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang, untuk mewujudkan solusi dua negara, serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel,” tegas Menlu Retno.
“Saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar,” cetusnya.
