Monitorday.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hari ini menghadiri rapat di DPR RI membahas persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun dalam agenda tersebut, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo tidak hadir.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal mengatakan bahwa KAI mengajukan PMN Rp 1,8 triliun. Hal ini mengacu berdasarkan hasil rapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada 7 Juni 2024.

“Ada usulan PMN untuk 2025. Yaitu satu untuk PT KAI sebesar Rp 1,8 triliun, PT INKA sebesar Rp 976 miliar, untuk PT PELNI Rp 1 triliun dan untuk Perum Damri Rp 1 triliun. Hari ini kita ingin mendengar dan melanjutkan pendalaman yang sudah dilakukan diskusi sebelumnya,” ucapnya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Setelah diberikan kesempatan berbicara, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya, memperkenalkan jajaran manajemen KAI yang hadir. Namun melihat Direktur Utama KAI tidak hadir, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam, spontan mencecar Salusra.

“Interupsi pimpinan, bapak tidak jelaskan dirut bapak di mana pak? Ini rapat penting loh pak,” kata Mufti.

Menjawab hal tersebut, Salusra menjelaskan bahwa Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo sedang rapat dengan Siemens. Siemens disebutnya sebagai operator teknis LRT Jabodebek untuk persinyalan dan telekomunikasi. Ia mengatakan, agenda sudah dijadwalkan sejak pekan lalu dan berusaha direvisi, namun Dirut PT KAI tetap tidak bisa menghadiri.

“Ini sudah diagendakan dari minggu lalu dan berusaha untuk direvisi. Namun, satu dan lain hal tidak bisa diubah pak,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Mufti Anam kembali mengungkit bahwa KAI hadir untuk meminta persetujuan PMN. Oleh sebab itu, ia menilai ketidakhadiran Dirut KAI adalah tanda bahwa PMN tidak dianggap penting.

“Mohon izin pimpinan, ini kita mau bahas soal persetujuan PMN pak. Artinya PMN tidak penting buat pak dirut, lebih penting dengan Siemens tadi, kalau perlu ditunda saja kalau memang tidak penting. Atau ditiadakan saja dengan KAI ini pak,” tegasnya.

Sementara Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, turut mencecar jajaran KAI. Ia mengatakan bahwa PMN yang bakal diajukan nilainya tidak kecil.

“Pimpinan, nilainya tidak kecil pimpinan, tapi ini dirutnya tidak hadir,” tuturnya.

Baca juga:
Penumpang Makin Banyak, KAI Minta Suntikan Modal Rp 2 T buat Pengadaan KRL
Melihat polemik tersebut, Wakil Ketua Komisi VI Mohammad Hekal, menjelaskan dirinya sudah menerima surat dari KAI pada 5 Juli 2024. Isinya, Dirut PT KAI mengaku tidak bisa hadir karena sedang bertemu CEO Siemens Asia Pacific di Paris, Prancis. Walhasil, dia menugaskan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI serta Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan KAI mewakili dirinya.

“Ini beliau kenapa sebetulnya kemarin (rapat terakhir) pun tidak bisa hadir, dan itu dikomunikasikan kepada pimpinan sehingga kita minta paling tidak beliau bisa hadir untuk menjelaskan, lalu selanjutnya kita berikan diwakilkan. Kalau nggak tadinya nggak ada. Ada di Eropa pak. Itu ditunda berangkatnya karena saya minta hadir dulu ketemu teman-teman,” tutur Haekal.

Menambah penjelasan Haekal, Salusra menuturkan bahwa pihaknya sudah diberi kewenangan oleh Dirut KAI. Kewenangan sudah dilimpahkan secara hukum kepada dirinya untuk mewakili Direktur Utama KAI.

“Izin, secara hukum memang sudah dilimpahkan pak kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI untuk memegang kuasa Direktur Utama,” jelas Salusra.

Haekal pun menilai bahwa rapat bisa dilanjutkan. “Ya, sudah bisa diterima? Lanjut, oke. terima kasih,” pungkasnya.