NARASI “Sell Indonesia” sempat ramai dan seolah menggambarkan Indonesia sebagai negara yang mulai ditinggalkan. Namun kunjungan PM Singapura ke Jakarta justru memperlihatkan fakta berbeda: Singapura datang bukan untuk menjauh, tetapi justru memperkuat kerja sama dengan Indonesia.

Narasi “Indonesia gelap”, “Indonesia bangkrut”, “Sale Indonesia”, hingga “1998 Redux” bukan sekadar slogan politik biasa. Di baliknya, ada dugaan upaya membangun kepanikan publik demi mengulang pola lama: krisis direkayasa, negara dilemahkan, lalu kekayaan Indonesia dijarah.

Di tengah sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia, minat investor global terhadap aset Indonesia tetap kuat. Hal ini tercermin dari suksesnya penerbitan global bond perdana Danantara yang mendapat respon besar dari pasar internasional.

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Moti, menilai narasi seperti Indonesia Gelap, Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Kabur dari Indonesia, hingga Buang Rupiah sebagai narasi yang melemahkan ke- mandirian bangsa. Menurutnya, gerakan sosial seharusnya melahirkan gagasan yang membangun, bukan menyebarkan rasa putus asa.

Rupiah boleh tertekan dan IHSG bergejolak, tetapi Indonesia tidak bisa dinilai hanya dari pasar jangka pendek. Di balik tekanan itu, ekonomi nasional masih menunjukkan daya tahan: pertumbuhan tetap positif, konsumsi terjaga, investasi bergerak, APBN bekerja, dan neraca perdagangan masih surplus.

Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, politik luar negeri Indonesia bergeserdari pendekatan non-blok pasif menuju strategi multi-alignment yang lebih asertif. Melalui pembentukan Danantara dan kebijakan ekspor komoditas satu pintu, Indonesia memperkuat stabilitas domestik sekaligus meningkatkan daya tawar ekonomi di panggung global.

Belakangan ramai isu bahwa jurusan Teknik di perguruan tinggi akan dihapus dan diganti menjadi Rekayasa. Faktanya pemerintah menegaskan tidak ada penghapupsan istilah Teknik, yang terjadi adalah penyesuaian dan perluasan nomenklatur dalam rumpun Engineering.

Presiden Prabowo Subianto terus mengawal pengembalian uang hasil penegakan hukum ke kas negara. Hingga Mei 2026, total uang tunai yang berhasil diselamatkan mencapai lebih dari Rp40 triliun.

kemendikdasmen menerbitkan SE MendikdasmenNo. 7 Tahun 2026 sebagai kabar gembira bagi ribuan guru honorer di Indonesia. Kebijakan ini memastikan hak mereka untuk terus mengajar dan menerima gaji, meskipun masih berada dalam status non-ASN, di tengah dinamika perubahan sistem kepegawaian imbasUU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.

pemerintahan Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada nasib guru honorer, yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan Indonesia. Melalui Undang-Undang Sisdiknas dan UU ASN, pemerintah berkomitmen memberikan solusi permanen dengan Surat Edaran Mendikdasmen sebagai kebijakan transisi yang memberikan jaminan kepada guru non-ASN.