Monitorday.com– Pemerintah Indonesia tengah mendorong percepatan pembentukan Indonesia Financial Center sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi negara dalam peta ekonomi global. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, inisiatif ini diarahkan untuk menarik arus modal internasional, khususnya dari kawasan Timur Tengah, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik.

Langkah ini tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga pada penguatan koordinasi antar lembaga keuangan nasional. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diproyeksikan akan berkolaborasi dalam satu ekosistem terintegrasi. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan stabilitas sektor keuangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi lain, istilah Indonesia Financial Center juga merujuk pada infrastruktur fisik yang telah eksis, seperti International Financial Centre Jakarta. Kompleks perkantoran premium yang terletak di kawasan Sudirman ini menjadi salah satu pusat aktivitas bisnis dan keuangan utama di ibu kota. Dengan fasilitas kelas dunia dan akses langsung ke transportasi publik seperti MRT, kawasan ini menjadi simbol modernisasi sektor keuangan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan pendekatan tematik melalui Indonesia Islamic Financial Center yang difokuskan pada ekonomi syariah. Kawasan ini menjadi pusat integrasi berbagai sektor halal, mulai dari perbankan syariah hingga industri makanan dan pariwisata halal. Kehadirannya mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam ekonomi syariah global.

Tidak kalah penting, istilah ini juga berkaitan dengan peran Indonesia Financial Group (IFG), holding BUMN yang mengelola sektor asuransi, penjaminan, dan investasi. IFG menaungi sejumlah perusahaan besar seperti Jasa Raharja dan Jamkrindo, serta berperan penting dalam menjaga stabilitas industri keuangan non-bank.

Dengan berbagai pendekatan—mulai dari kebijakan strategis, pengembangan kawasan fisik, hingga penguatan kelembagaan—Indonesia Financial Center menjadi simbol transformasi ekonomi nasional. Jika terealisasi optimal, inisiatif ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan baru di kawasan Asia, sekaligus memperkuat daya saing global di tengah dinamika ekonomi dunia.

Monitorday.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan nama-nama pengganti untuk tiga posisi direktur jenderal (dirjen) di Kementerian Keuangan yang baru saja mengalami pergantian.

Ketiga posisi tersebut sebelumnya diisi oleh Luky Alfirman (Dirjen Anggaran), Febrio Nathan Kacaribu (Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal), serta jabatan Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang ditinggalkan Masyita Crystallin.

Saat ini, ketiga posisi tersebut masih diisi oleh pelaksana harian (Plh). Untuk posisi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, jabatan sementara diemban oleh Herman Saheruddin.

Purbaya menyatakan bahwa proses seleksi kandidat pengganti tengah berlangsung. Nama-nama yang terpilih nantinya akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.

“Nanti sekalian diajukan ke Presiden. Kemungkinan awal atau pertengahan Mei,” ujar Purbaya di Jakarta.

Ia juga memastikan bahwa untuk posisi Dirjen Anggaran dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal telah ditunjuk pejabat sementara sejak 21 April 2026.

Pergantian ini merupakan bagian dari penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Masyita Crystallin diketahui telah mendapat penugasan baru sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di PT Danantara Investment Management.

Sementara itu, Purbaya menyebut Luky Alfirman dan Febrio Nathan Kacaribu akan dipersiapkan untuk posisi lain, meski belum merinci jabatan yang dimaksud.

“Istirahat dulu, nanti dicari tempat yang pas,” ujarnya.

Luky Alfirman dikenal sebagai birokrat senior di Kementerian Keuangan dengan pengalaman panjang sejak 1995, termasuk pernah menjabat di Badan Kebijakan Fiskal serta posisi strategis lain di bidang pembiayaan dan perimbangan keuangan.

Adapun Febrio Nathan Kacaribu merupakan ekonom yang bergabung ke Kemenkeu pada 2020 dan sebelumnya menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Ia memiliki latar belakang akademik dari Universitas Indonesia, Australian National University, hingga meraih gelar doktor dari University of Kansas.

Pergantian ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat struktur kebijakan fiskal dan ekonomi di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Monitorday.com–Sebuah startup deep-tech berbasis di Inggris, Simulacra AI, berhasil mengumpulkan hampir $2 juta dalam pendanaan untuk mengembangkan mesin simulasi kuantum berbasis kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini diklaim mampu merevolusi penemuan obat, material canggih, dan energi dengan mengurangi biaya komputasi secara signifikan.

Perusahaan tersebut menyatakan bahwa inovasi mereka mampu memberikan output dengan akurasi tinggi pada sebagian kecil dari biaya historis. Fokus utamanya adalah memanfaatkan kimia kuantum untuk mempercepat proses riset dan pengembangan di berbagai sektor industri krusial.

Simulacra AI didirikan oleh trio visioner, Aleksei Ustimenko selaku CEO, Elena Orlova sebagai Chief Scientist, dan Fabio Falcioni. Mereka berkolaborasi dalam membawa terobosan ilmiah ke aplikasi praktis melalui pendekatan interdisipliner.

Inti dari pengembangan ini adalah mesin simulasi kuantum asli AI yang mereka bangun. Mesin ini dirancang untuk memproses data kimia kuantum dengan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya, memungkinkan simulasi kompleks dengan kecepatan dan ketepatan tinggi.

Dalam sebuah pracetak, perusahaan mengklaim potensi besar teknologi mereka. Mereka menyatakan, “teknologi mereka dapat memangkas biaya komputasi 15 hingga 50 kali lipat dibandingkan dengan baseline AI terkemuka.”

Kemampuan untuk secara drastis mengurangi beban biaya komputasi ini diharapkan dapat mempercepat siklus penelitian dan pengembangan, membuka jalan bagi penemuan-penemuan baru yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan waktu.

Monitorday.com – Penguatan kualitas pembelajaran menjadi inti dari transformasi pendidikan nasional dalam menyiapkan Generasi Emas Indonesia, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, pada Seminar Pendidikan Nasional yang diselenggarakan Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) di Universitas Majalengka, Jawa Barat, pada Selasa (21/4).

Pada kesempatan tersebut, Wamendikdasmen Fajar menegaskan bahwa transformasi pendidikan harus berfokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran yang mampu memperkuat kompetensi dasar peserta didik, khususnya dalam aspek literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir. “Transformasi pendidikan perlu ditopang oleh pemahaman yang utuh terhadap capaian belajar peserta didik, sehingga langkah perbaikan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” ujar Wamen Fajar.

Ia menjelaskan bahwa penguatan asesmen pembelajaran menjadi bagian penting dalam transformasi pendidikan, karena mampu memberikan gambaran kondisi riil kemampuan peserta didik. Data tersebut menjadi dasar dalam merancang strategi peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Wamen Fajar menekankan bahwa keberhasilan transformasi pendidikan sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran (instructional leader) dan penjaga mutu pendidikan di satuan pendidikan. “Peran kepala sekolah sangat menentukan arah transformasi pendidikan di sekolah. Kepala sekolah adalah penggerak utama ekosistem pembelajaran,” tegasnya.

Menurutnya, kepala sekolah perlu mengedepankan fungsi pembinaan terhadap guru, mendorong pengembangan profesional berkelanjutan, serta memastikan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi peserta didik.

Selain itu, Wamen Fajar juga mendorong penguatan budaya kolaborasi melalui komunitas pembelajaran, termasuk melalui organisasi profesi seperti AKSI. Organisasi ini diharapkan menjadi wadah berbagi praktik baik serta penguatan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah. “Transformasi pendidikan membutuhkan budaya belajar bersama. Kepala sekolah perlu saling berbagi pengalaman dan solusi untuk meningkatkan mutu pembelajaran,” tambahnya.

Tak hanya itu, pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan menjadi bagian integral dari transformasi pendidikan. Guru didorong untuk terus meningkatkan kapasitas profesionalnya secara terencana dan berkesinambungan.

Wamen Fajar juga menekankan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat berjalan sendiri di lingkungan sekolah, tetapi memerlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang utuh. “Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat,” jelasnya.

Wamendikdasmen Fajar turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendorong transformasi pendidikan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Dengan penguatan kualitas pembelajaran, kepemimpinan pendidikan yang efektif, dan kolaborasi yang solid, kita optimistis dapat mewujudkan Generasi Emas Indonesia yang unggul dan berdaya saing,” pungkasnya.

Monitorday.com– Imam Besar Mesir, Dr. Nazir Ayyad, mengeluarkan peringatan serius kepada umat Muslim mengenai penggunaan aplikasi kecerdasan buatan (AI) untuk menafsirkan Al-Qur’an. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan secara agama dan berisiko menyebabkan pemahaman yang menyimpang dari teks suci.

Pernyataan yang diterbitkan di situs resmi Dar Al Ifta Al Misriyyah ini menekankan bahwa memanfaatkan perangkat AI secara mandiri untuk menarik makna dari Al-Qur’an dilarang di bawah hukum Islam. Dr. Ayyad menyoroti potensi risiko integritas dan kesucian pesan ilahi jika interpretasi dilakukan tanpa verifikasi ahli.

Dalam pernyataannya, Dr. Ayyad secara tegas menyatakan, “Penggunaan alat AI secara independen untuk menarik makna dari Al-Qur’an dilarang di bawah hukum Islam.” Ia menambahkan bahwa hal ini dapat mengarah pada pemahaman yang terdistorsi terhadap teks suci tersebut.

Dr. Ayyad lebih lanjut menegaskan, “Interpretasi Al-Qur’an adalah tanggung jawab keilmuan yang serius yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu Islam yang sudah mapan.” Menurutnya, tafsir membutuhkan landasan keilmuan yang kokoh dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada teknologi.

Imam Besar Mesir itu juga menjelaskan bahwa, “Pedoman ini bertujuan untuk melindungi Al-Qur’an dari spekulasi dan interpretasi spekulatif, serta untuk mencegah makna yang tidak terverifikasi beredar tanpa dasar keilmuan yang tepat.” Peringatan ini merupakan upaya menjaga kemurnian ajaran.

Sebagai penutup, Dr. Ayyad menekankan, “Menafsirkan Al-Qur’an harus tetap menjadi tanggung jawab mereka yang memiliki alat dan metodologi tafsir yang diakui, sebagaimana dikembangkan oleh para ulama yang memenuhi syarat dalam penafsiran Al-Qur’an dan yurisprudensi Islam.” Kerangka keilmuan ini, ujarnya, sangat penting untuk menjaga akurasi dan melindungi Al-Qur’an dari salah tafsir.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara mengejutkan memperpanjang masa gencatan senjata dengan Iran hanya beberapa jam sebelum tenggat berakhir pada Senin (21/4) malam waktu setempat.

Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan, setelah sebelumnya Trump melontarkan ancaman akan kembali melancarkan serangan militer jika perundingan lanjutan gagal terlaksana.

Melalui pernyataan di media sosial, Trump menyebut perpanjangan gencatan senjata dilakukan untuk memberi waktu kepada pemerintah Iran menyatukan posisi dalam negosiasi yang disebutnya masih terpecah.

Ia juga mengklaim langkah tersebut diambil atas permintaan Pakistan sebagai mediator, termasuk dorongan dari pimpinan militernya dan pemerintah setempat.

Di sisi lain, rencana perundingan putaran kedua di Islamabad mengalami ketidakpastian. Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden JD Vance tidak jadi berangkat untuk memimpin delegasi Amerika Serikat.

Penundaan ini menambah ketidakjelasan arah diplomasi antara kedua negara yang telah berkonflik sejak beberapa waktu terakhir.

Meski memperpanjang gencatan senjata, Trump menegaskan bahwa kebijakan tekanan maksimal terhadap Iran tetap diberlakukan. Salah satunya adalah melanjutkan blokade laut selama masa perpanjangan berlangsung.

“Saya telah memerintahkan militer untuk tetap siap dan melanjutkan blokade. Gencatan akan diperpanjang sampai proposal diajukan dan pembahasan selesai,” ujarnya.

Namun, Iran bersikukuh tidak akan melanjutkan perundingan selama blokade tersebut masih diberlakukan.

Pengamat kebijakan luar negeri AS, Barbara Slavin, menilai keputusan Trump sebagai langkah taktis untuk menghindari tekanan politik dan diplomatik.

Ia menyebut perpanjangan gencatan senjata bisa menjadi upaya menutupi situasi yang tidak menguntungkan bagi AS, terutama setelah rencana pengiriman delegasi tingkat tinggi tidak berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, konflik ini tidak berkembang sesuai ekspektasi awal Washington, sementara Iran justru memperoleh posisi tawar yang lebih kuat, termasuk melalui pengaruhnya di Selat Hormuz.

Slavin juga menilai Amerika Serikat perlu melonggarkan tuntutan dalam negosiasi jika benar-benar ingin mencapai penyelesaian damai.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa dinamika hubungan AS-Iran masih penuh ketidakpastian, dengan jalur diplomasi dan potensi konflik militer berjalan beriringan.

Monitorday.com – Upaya penataan guru dan penguatan pendidikan inklusif merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia dan harusnya menjadi perhatian bersama. Kolaborasi segenap pemangku kepentingan di sektor pendidikan sangat dibutuhkan guna meningkatkan mutu layanan pendidikan inklusi yang mencakup penyiapan satuan pendidikan yang memadai, penyediaan guru yang kompeten, serta materi pembelajaran yang sesuai dengan ragam kebutuhan murid.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terus memperkuat layanan pendidikan inklusif melalui kolaborasi berbagai pihak. Oleh karena itu, guna menjawab kebutuhan layanan pendidikan inklusif bagi lebih dari 170 ribu murid penyandang disabilitas di sekolah umum, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pendidikan inklusif membutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

Kolaborasi antara pemerintah, legislatif, satuan pendidikan, serta partisipasi aktif para Guru dan Tenaga Pendidik akan memberikan dorongan bagi tumbuh dan berkembangnya pendidikan inklusif secara lebih masif dan berkelanjutan. Menteri Mu’ti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bergotong royong mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia.

“Melayani anak-anak berkebutuhan khusus adalah sebuah kemuliaan. Ini membutuhkan kerja bersama pemerintah, sekolah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan pendidikan inklusif dapat berjalan optimal,” ujarnya dalam acara peluncuran Program Pelatihan Pendidikan Inklusif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di SMP Negeri 16 Jakarta, Senin (20/4). 

Dewasa ini, tantangan bagi pendidikan inklusif yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana untuk terus memperkuat kapasitas guru dalam menghadirkan pembelajaran yang adaptif dan berkeadilan bagi semua murid, serta membekali seluruh Tenaga Kependidikan mengenai layanan pendidikan inklusif. Sebagai solusi, Menteri Mu`ti mengungkapkan bahwa penguatan kapasitas guru khususnya Guru Pendidikan Khusus (GPK) menjadi kunci dalam memperluas layanan pendidikan inklusif. Guru juga dapat mendorong lahirnya ruang pertemuan yang aman dan nyaman serta memungkinkan para murid di seluruh Indonesia membaur tanpa sekat diskriminasi, serta dapat bertumbuh mencapai potensi terbaik mereka.

”Dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat terutama dalam penguatan kapasitas guru, kita dapat memastikan bahwa seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan bermutu dan tumbuh menjadi generasi hebat,” tegasnya.

Dukungan terhadap program ini disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, yang mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pendidikan inklusif.

“Kami dari Komisi X DPR RI memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas peluncuran program ini. Ini merupakan jawaban atas tantangan di lapangan, khususnya terkait ketersediaan guru yang terlatih dalam pendidikan inklusif,” ujarnya.

Himmatul menekankan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan, termasuk melalui penyempurnaan regulasi.

“Kolaborasi antara satuan pendidikan, masyarakat, Kemendikdasmen, dan DPR RI  harus terus menguat. Selain guru, kita juga perlu memastikan ketersediaan sarana prasarana yang ramah disabilitas, kurikulum yang fleksibel, serta sosialisasi kepada masyarakat agar semakin terbuka terhadap keberagaman,” tambahnya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari para guru yang mengikuti pelatihan. Elydawati, guru SD Ceger 02 Jakarta, menyampaikan bahwa program pelatihan berjenjang ini memberikan bekal yang komprehensif bagi guru dalam menangani murid berkebutuhan khusus.

“Pelatihan ini sangat membantu kami karena disusun berjenjang, mulai dari dasar hingga mahir. Kami tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik melalui magang, sehingga lebih siap dalam mendampingi murid berkebutuhan khusus di sekolah,” ujarnya.

Ia juga menilai keberadaan Guru Pendidikan Khusus (GPK) sangat dibutuhkan di setiap satuan pendidikan, mengingat masih banyak sekolah yang memiliki murid berkebutuhan khusus namun belum didampingi secara optimal.

Senada dengan itu, Zulfan Hartadi, guru SDN Pulo 07 Jakarta, menyampaikan bahwa program ini memberikan pemahaman baru bagi guru dalam mengenali dan menangani kebutuhan belajar murid secara lebih tepat.

“Program ini benar-benar menjawab kebutuhan kami sebagai guru. Kami jadi memahami bahwa banyak murid yang sebelumnya dianggap reguler ternyata memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan berbeda,” ungkapnya seraya berharap program ini dapat menjangkau lebih banyak guru di seluruh Indonesia agar layanan pendidikan inklusif semakin merata.

Monitorday.com – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi sinyal harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax akan disesuaikan. Kepastiannya mengikuti harga minyak dunia.

Menurut Bahlil, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax mengikuti harga pasar minyak dunia. Artinya, jika ada kenaikan dan penurunan minyak global, maka dalam negeri akan mengikuti.

“Kalau harganya (minyak dunia) turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus (naik), ya mungkin (Pertamax) pasti ada penyesuaian,” ujarnya ditemui di kantornya, Senin (20/4).

Bahlil menekankan beberapa harga BBM nonsubsidi sudah naik karena mengikuti harga minyak global. Pasalnya, dalam APBN ditetapkan harga ICP dilevel US$70 per barel, sedangkan harga minyak masih di atas US$90 per barel.

BBM nonsubsidi yang sudah naik adalah Pertamax Turbo dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara, Pertamax masih dibanderol Rp12.300 per liter.

“Saya katakan bahwa kalau yang untuk BBM non-subsidi itu ada penyesuaian harga. Tahap pertama mungkin sekarang dilakukan seperti sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian,” terangnya.

Namun, Bahlil menekankan untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak akan ada kenaikan meski harga minyak dunia tak menentu. Sedangkan, untuk BBM nonsubsidi diserahkan ke badan usaha untuk mengatur harganya.

“Pemerintah bisa menjamin itu kan adalah harga subsidi dan itu kan peraturan Menteri ESDM 2022 kan sudah jelas itu ada formulasinya,” pungkasnya.