Monitorday.com – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang semakin pesat dinilai membawa peluang sekaligus tantangan besar bagi dunia pendidikan. Teknologi ini dapat memperkaya proses pembelajaran, namun perlu disikapi secara bijak agar tidak menggeser nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat membuka seminar internasional bertajuk Navigating the Future: English Language Education with AI and the Evolving Role of Educators di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Dalam sambutannya, Mu’ti menegaskan bahwa AI harus diposisikan sebagai alat pendukung pembelajaran, bukan pengganti peran guru.

“AI merupakan produk machine learning, algoritma, dan teknologi. Ia hanyalah alat. Pendidikan tetap tentang membangun karakter manusia yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, manusia yang mampu mengendalikan teknologi, serta menggunakan teknologi untuk kemaslahatan sesama dan kesejahteraan bumi kita,” ujar Mu’ti.

Menurut Mu’ti, tantangan pendidikan ke depan bukan hanya soal pemanfaatan AI, melainkan bagaimana memastikan teknologi tersebut tetap berada dalam bingkai nilai-nilai pendidikan yang humanis dan berorientasi pada pembentukan karakter.

Pada kesempatan yang sama, Mendikdasmen juga mengungkapkan rencana penguatan pembelajaran Bahasa Inggris sejak pendidikan dasar. Mulai 2027, Bahasa Inggris direncanakan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 sekolah dasar. Kebijakan ini diharapkan dapat membekali peserta didik dengan kemampuan komunikasi global sejak dini.

Mu’ti menekankan, pembelajaran Bahasa Inggris ke depan harus mengedepankan pendekatan deep learning yang menekankan pemahaman mendalam, bukan sekadar hafalan. Proses belajar perlu dirancang lebih aktif, kontekstual, dan bermakna agar siswa mampu menggunakan bahasa dalam situasi nyata.

Seminar internasional tersebut menghadirkan pakar pendidikan bahasa dari berbagai negara yang membahas perubahan lanskap pembelajaran akibat hadirnya teknologi generatif. Diskusi menyoroti pentingnya literasi kritis, etika, serta penguatan peran guru sebagai pengarah pembelajaran di tengah melimpahnya konten berbasis AI.

Guru Besar Bahasa Inggris UHAMKA, Herri Mulyono, menilai integrasi AI dalam pendidikan tidak boleh menggeser posisi guru. Menurutnya, guru perlu bertransformasi dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator berpikir kritis, refleksi etis, dan kesadaran budaya. Ia juga mengingatkan risiko ketergantungan berlebihan terhadap teknologi.

Pandangan serupa disampaikan pendiri ClarityEnglish asal Inggris, Andrew Stokes. Ia menilai AI efektif dimanfaatkan untuk tugas-tugas mikro seperti asesmen, personalisasi materi, dan pengayaan kosakata. Namun, relasi manusia di ruang kelas dan pembentukan karakter peserta didik tetap tidak tergantikan.

Sementara itu, Guru Besar Emeritus Universitas Asia Taiwan, Yinghuei Chen, menegaskan bahwa kehadiran AI justru membuat pembelajaran Bahasa Inggris semakin relevan. Di tengah banjir teks buatan mesin, kemampuan membaca kritis, memahami konteks, dan menafsirkan makna lintas budaya menjadi kompetensi utama.

Melalui forum tersebut, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk terus terlibat aktif dalam dialog global pendidikan di era AI.

“Kami berharap diskusi hari ini dapat memberi kontribusi nyata bagi peningkatan pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah-sekolah, dan pada akhirnya bagi kualitas pendidikan nasional,” tutup Mu’ti.

Monitorday.com- Presiden Prabowo Subianto menggelar sejumlah pertemuan penting dengan Menteri Luar Negeri serta jajaran pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam rangka membahas arah kebijakan luar negeri dan konsolidasi politik nasional.

Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri difokuskan pada perkembangan geopolitik global, termasuk konflik kawasan dan posisi strategis Indonesia di forum internasional. Presiden menekankan pentingnya menjaga prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menerima audiensi pimpinan PKB di Istana. Dalam pertemuan tersebut, dibahas dukungan politik terhadap langkah-langkah diplomasi pemerintah, termasuk keterlibatan Indonesia dalam berbagai inisiatif perdamaian internasional.

PKB menyampaikan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah selama tetap sejalan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat. Dialog ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas politik dan memperkuat dukungan lintas partai.

Rangkaian pertemuan ini mencerminkan pendekatan aktif Presiden Prabowo dalam mengonsolidasikan kekuatan politik domestik sekaligus memantapkan peran Indonesia di panggung global.

Monitorday.com- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace tidak bersifat mutlak. Indonesia, kata Prabowo, siap menarik diri apabila forum tersebut tidak sejalan dengan prinsip dasar politik luar negeri dan kepentingan nasional.

Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh Islam. Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak akan berkompromi terhadap isu kemanusiaan, khususnya terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan keadilan global.

Menurut Presiden, partisipasi Indonesia di berbagai forum internasional harus memberi ruang bagi sikap independen dan tidak boleh menjadikan Indonesia sebagai alat kepentingan negara besar. Prinsip politik luar negeri bebas dan aktif tetap menjadi fondasi utama setiap langkah diplomasi.

Prabowo juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap setiap kerja sama internasional yang diikuti. Evaluasi ini penting agar posisi Indonesia tetap konsisten dengan konstitusi dan aspirasi rakyat.

Penegasan Presiden Prabowo tersebut bertujuan meredam polemik publik sekaligus menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tetap berdiri di atas prinsip kedaulatan, keadilan, dan kepentingan nasional.

Monitorday.com– Indonesia memperkuat inisiatif B57+ sebagai langkah strategis memperdalam integrasi ekonomi halal global. Upaya ini ditegaskan dalam gelaran Indonesia Economic Summit (IES) 2026 yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor dari berbagai negara Islam.

Inisiatif B57+ dirancang sebagai platform kerja sama perdagangan dan investasi bagi negara-negara Islam, khususnya di kawasan Asia-Pasifik dan sekitarnya. Melalui forum ini, Indonesia mendorong terciptanya konektivitas pasar, harmonisasi kebijakan, serta kolaborasi bisnis lintas negara berbasis prinsip syariah.

Pemerintah menilai B57+ dapat menjadi pengungkit penting dalam memperluas akses pasar produk halal, memperkuat rantai pasok global, serta meningkatkan arus investasi syariah. Fokus kerja sama mencakup sektor keuangan syariah, industri halal, logistik, pariwisata ramah muslim, hingga ekonomi digital Islam.

Dalam IES 2026, para pelaku usaha menyambut positif inisiatif tersebut karena dinilai mampu menjembatani kesenjangan antarnegara Islam dalam hal standar, pembiayaan, dan akses pasar. B57+ juga dipandang sebagai ruang dialog strategis antara pemerintah dan sektor swasta.

Indonesia memosisikan diri sebagai fasilitator utama dalam inisiatif ini, memanfaatkan kekuatan pasar domestik, stabilitas ekonomi, serta pengalaman dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah nasional. Peran ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi Islam global.

Menurut pemberitaan media ekonomi nasional yang meliput Indonesia Economic Summit 2026, penguatan B57+ menjadi salah satu agenda utama Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi halal dunia yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Monitorday.com- Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam forum internasional Board of Peace terus menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Perdebatan ini berkembang luas di kalangan akademisi, pengamat politik, hingga warganet.

Kelompok yang mendukung menilai langkah tersebut sebagai strategi diplomasi aktif untuk memperluas ruang dialog internasional. Mereka berpandangan bahwa kehadiran Indonesia di Board of Peace justru memperkuat posisi Indonesia sebagai negara penengah yang berpengaruh, khususnya dalam isu kemanusiaan dan konflik global.

Namun, kelompok kritis mengingatkan adanya potensi risiko politis dan citra internasional. Mereka menilai Board of Peace berpotensi dimanfaatkan oleh kepentingan negara besar, sehingga Indonesia harus ekstra hati-hati agar tidak terseret dalam konflik geopolitik yang bertentangan dengan prinsip bebas dan aktif.

Sejumlah analis juga menyoroti pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan tujuan, peran, dan batas keterlibatan Indonesia di forum tersebut. Komunikasi publik yang lemah dinilai dapat memicu disinformasi dan kecurigaan di tengah masyarakat.

Perdebatan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap arah politik luar negeri pemerintah, sekaligus menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo dalam menjaga keseimbangan antara diplomasi global dan kepentingan nasional.

Monitorday.com– Indonesia aktif mendorong integrasi pasar ekonomi Islam global dengan memperkuat ekosistem investasi halal nasional. Upaya ini ditujukan untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama investasi syariah dunia sekaligus simpul penting perdagangan ekonomi Islam lintas negara.

Dorongan tersebut terlihat dari capaian transaksi investasi halal sepanjang 2023 yang mencapai sekitar 40 transaksi dengan nilai total USD 1,6 miliar. Angka ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap stabilitas, regulasi, dan potensi pasar ekonomi syariah di Indonesia.

Pemerintah menilai integrasi pasar ekonomi Islam global menjadi kebutuhan strategis di tengah pertumbuhan populasi Muslim dunia dan meningkatnya permintaan produk serta jasa halal. Indonesia memposisikan diri bukan hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai produsen dan pusat distribusi dalam rantai nilai halal global.

Selain memperkuat regulasi dan insentif investasi, Indonesia juga mendorong kolaborasi lintas negara Islam melalui berbagai forum ekonomi internasional. Kerja sama ini mencakup sektor keuangan syariah, industri halal, logistik, hingga pengembangan sumber daya manusia ekonomi Islam.

Langkah tersebut sejalan dengan visi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional berbasis nilai-nilai syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi pasar dinilai mampu membuka akses pembiayaan lebih luas serta mempercepat pertumbuhan usaha halal domestik.

Menurut laporan dan data pemerintah yang dirujuk oleh KNEKS dan Kementerian Investasi, penguatan integrasi pasar ekonomi Islam global menjadi fondasi penting agar Indonesia mampu berperan sebagai pemain utama dalam peta ekonomi syariah dunia.

Monitorday.com- Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas arah kebijakan strategis pemerintah di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial nasional.

Dalam pertemuan itu, Presiden mendengarkan berbagai masukan terkait pengelolaan sumber daya alam, reformasi birokrasi, hingga penguatan ekonomi nasional. Dialog berlangsung terbuka dan mencerminkan pendekatan konsultatif yang ditempuh pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Beberapa tokoh yang hadir dikenal sebagai figur kritis terhadap pemerintah. Kehadiran mereka dinilai sebagai sinyal bahwa Presiden membuka ruang dialog lintas pandangan demi menjaga stabilitas dan kohesi nasional.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan perspektif yang beragam agar kebijakan yang diambil tidak terjebak pada pandangan sempit kekuasaan. Menurutnya, kritik dan masukan justru menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.

Pertemuan dengan tokoh nasional ini mencerminkan upaya Presiden Prabowo membangun komunikasi politik yang inklusif serta menjaga legitimasi kebijakan pemerintah di mata publik.

Monitorday.com- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa politik luar negeri bebas dan aktif tetap menjadi prinsip utama Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.

Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan terjebak dalam blok kekuatan mana pun, baik militer maupun politik. Menurutnya, independensi sikap diplomasi merupakan modal utama Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.

Prabowo juga mengingatkan pemerintah daerah agar memahami konteks geopolitik global, karena dampaknya langsung terasa hingga ke level daerah, terutama dalam sektor energi, pangan, dan investasi. Sinergi pusat dan daerah dinilai penting agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara konsisten.

Selain itu, Presiden menekankan pentingnya menjaga stabilitas dalam negeri sebagai fondasi utama diplomasi luar negeri. Tanpa stabilitas politik dan sosial di dalam negeri, posisi Indonesia di panggung internasional akan melemah.

Penegasan Presiden dalam Rakornas 2026 ini menjadi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo akan tetap berhati-hati dalam menyikapi dinamika global, sambil memastikan kepentingan nasional tetap berada di garis terdepan.

Monitorday.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024. Penangkapan ini terjadi ketika para kepala daerah tersebut belum genap satu tahun menjabat.

OTT dilakukan di lokasi berbeda dan berkaitan dengan dugaan suap serta penyalahgunaan wewenang dalam proyek dan perizinan daerah. KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, dokumen, serta perangkat elektronik yang diduga terkait tindak pidana korupsi.

Kasus ini kembali menyoroti tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Sejumlah pengamat menilai tekanan untuk mengembalikan modal politik sering kali menjadi pemicu praktik korupsi di tingkat daerah.

KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik korupsi tanpa pandang jabatan maupun afiliasi politik. Lembaga antirasuah juga mengingatkan partai politik agar lebih ketat dalam proses rekrutmen dan pembinaan kader yang diusung dalam Pilkada.

Penangkapan tiga kepala daerah ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi sistem politik daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar, khususnya dalam menekan politik biaya tinggi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

Monitorday.com- Isu independensi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Kapolri dalam rapat kerja dengan DPR RI. Dalam forum tersebut, Kapolri menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pernyataan tersebut memicu diskusi di kalangan anggota DPR, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan profesionalisme kepolisian dalam sistem demokrasi. Sejumlah legislator menilai penegasan itu perlu diimbangi dengan penguatan kontrol sipil agar Polri tetap netral dan tidak terseret kepentingan politik praktis.

Di sisi lain, pemerintah menilai posisi Polri di bawah Presiden justru dimaksudkan untuk memastikan garis komando yang jelas serta akuntabilitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk terus mendorong reformasi institusi kepolisian.

Pengamat hukum dan politik menilai polemik ini mencerminkan tantangan klasik dalam demokrasi, yakni mencari keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan prinsip independensi institusi. Transparansi serta penguatan mekanisme pengawasan eksternal dinilai menjadi kunci.

Menghangatnya kembali isu independensi Polri menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan masih menjadi agenda penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo.