PARA menteri duduk berderet. Berkas-berkas terbuka di atas meja. Sebagian menatap lembar laporan, sebagian lagi memutar pelan bolpoin di jemarinya. Sore itu [20/7] Sidang Kabinet Paripurna yang dihelat di Istana Negara nyaris berakhir tanpa senyum. Harmoni ganjil nan sunyi, bak terperangkap dalam kanvas realisme Edward Hopper.

Untungnya, Presiden Prabowo membuka halaman terakhir naskah taklimatnya, lalu membagikan kabar yang seketika mengubah wajah seisi ruang sidang.

“Baru saja kita dapat kabar bagus dari PBB. Memberi penghargaan tertinggi dari 122 negara dalam kategori e-government dan kategori digitalisasi pendidikan,” ujar Presiden.

Kabar yang dimaksud ternyata bukan tentang capaian ekonomi, bukan pula tentang perubahan tata kelola MBG. Melainkan pengakuan dunia terhadap sebuah inovasi digital yang lahir dari sektor pendidikan, yaitu Rumah Pendidikan.

Rumah Pendidikan, superaplikasi layanan pendidikan milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menenngah, dinobatkan sebagai peraih Winner WSIS Prizes 2026 pada kategori Action Line C7: ICT Applications – e-Government. Penghargaan ini diberikan oleh International Telecommunication Union (ITU), badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), itu menempatkan Indonesia yang terbaik di antara 122 negara peserta.

Lebih dari Sebuah Aplikasi

Banyak inovasi digital lahir dengan janji yang sama: mempermudah kehidupan. Namun, tidak sedikit yang justru menambah kerumitan. Satu layanan melahirkan satu aplikasi, satu kebutuhan memunculkan satu portal baru. Lama-kelamaan, layar gawai para guru, kepala sekolah, siswa, hingga orang tua dipenuhi ikon-ikon yang berdiri sendiri, saling berdekatan tetapi nyaris tak pernah saling berbicara.

Di sekolah-sekolah, fragmentasi itu menjadi rutinitas yang nyaris tak disadari. Seorang guru dapat membuka beberapa platform berbeda hanya untuk menyelesaikan pekerjaan dalam satu hari. Murid berpindah dari satu akun ke akun lain untuk mengakses materi belajar. Kepala sekolah mengolah data pada sistem yang berbeda dengan sistem pelaporan. Orang tua pun kerap kebingungan menentukan pintu mana yang harus diketuk ketika ingin memperoleh informasi mengenai pendidikan anaknya.

Dalam dunia teknologi, keadaan semacam itu dikenal sebagai digital fragmentation. Teknologi memang bertambah, tetapi pengalaman penggunanya justru terpecah. Alih-alih menyederhanakan layanan, sistem yang dibangun secara terpisah menciptakan sekat-sekat baru yang tidak terlihat. Biayanya bukan hanya anggaran, melainkan waktu, energi, dan perhatian jutaan pengguna.

Di titik itulah gagasan Rumah Pendidikan di era Mendikdsmen Abdul Mu’ti menemukan relevansinya. Ia tidak lahir untuk menambah satu aplikasi lagi di layar telepon pintar masyarakat Indonesia. Sebaliknya, ia dibangun untuk menghubungkan aplikasi-aplikasi yang telah ada, menyatukan layanan, data, dan para pemangku kepentingan pendidikan ke dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. Pengembangannya menempatkan integrasi layanan, interoperabilitas data, tata kelola digital, dan penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi utama transformasi tersebut. 

Transformasi seperti ini sesungguhnya bukan semata-mata tentang teknologi. George Westerman dari MIT Sloan School of Management pernah menulis bahwa transformasi digital bukanlah proses mengubah sesuatu menjadi digital, melainkan mengubah cara organisasi menciptakan nilai melalui teknologi. Dalam konteks pendidikan, nilai itu bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah, melainkan dari seberapa mudah guru mengajar, murid belajar, orang tua mendampingi, dan pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data yang sama.

Karena itu, Rumah Pendidikan lebih tepat dipahami sebagai perubahan cara negara melayani pendidikan. Di dalamnya, teknologi hanya menjadi jembatan. Tujuan akhirnya tetap manusia. Ketika layanan saling terhubung, data dapat dipertukarkan, dan pengalaman pengguna menjadi lebih sederhana, yang sesungguhnya sedang dibangun bukan sekadar sebuah portal digital. Yang sedang dibangun adalah fondasi baru bagi tata kelola pendidikan Indonesia.

Menjahit Kepingan yang Berserakan

Transformasi digital sering kali dipersepsikan sebagai perlombaan menghadirkan teknologi terbaru. Setiap persoalan dianggap selesai ketika sebuah aplikasi diluncurkan. Namun, dalam praktiknya, teknologi yang lahir tanpa keterhubungan justru dapat menciptakan persoalan baru: layanan bertambah, tetapi pengalaman pengguna menjadi semakin rumit.

Fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, banyak negara menghadapi tantangan serupa ketika layanan publik berkembang secara sektoral. Setiap unit membangun sistemnya sendiri, mengumpulkan datanya sendiri, dan melayani penggunanya melalui portal yang berbeda. Secara teknis, semua berjalan. Namun, dari sudut pandang warga, layanan terasa seperti lorong-lorong panjang yang tidak saling terhubung.

Ekosistem pendidikan Indonesia pun tidak sepenuhnya lepas dari tantangan tersebut. Seiring berkembangnya kebutuhan digital, berbagai layanan hadir untuk menjawab fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfokus pada pembelajaran, ada yang menangani data pendidikan, ada pula yang mendukung pengembangan kompetensi guru, asesmen, atau administrasi sekolah. Masing-masing menjawab kebutuhan tertentu, tetapi tidak selalu berada dalam pengalaman pengguna yang utuh.

Berangkat dari kondisi itulah, Rumah Pendidikan menempatkan integrasi sebagai gagasan utama. Rumah Pendidikan bukan sebagai aplikasi tunggal, melainkan sebagai portal layanan digital yang menyatukan layanan, data, serta para pemangku kepentingan pendidikan dalam satu ekosistem yang lebih mudah diakses, aman, dan berkelanjutan. Fondasi itu dibangun di atas tiga pilar utama: teknologi dan infrastruktur digital, tata kelola beserta kebijakan digital, serta pengembangan sumber daya manusia. 

Cara pandang ini memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak berhenti pada pembangunan perangkat lunak. Yang diubah bukan hanya tampilan antarmuka atau jumlah fitur, melainkan hubungan antarlayanan. Dalam pendekatan seperti itu, teknologi berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan berbagai proses bekerja sebagai satu kesatuan, bukan sebagai sistem-sistem yang berdiri sendiri.

Sekilas, penghargaan yang diterima Rumah Pendidikan tampak mengundang pertanyaan. Mengapa sebuah platform pendidikan justru dinobatkan sebagai pemenang kategori e-Government, bukan e-Learning? Jawabannya terletak pada cara dunia memandang transformasi digital. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, ukuran keberhasilan tidak lagi berhenti pada kecanggihan teknologi, tetapi pada kemampuan teknologi menghadirkan layanan publik yang lebih sederhana, terintegrasi, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat.

Rumah Pendidikan dinilai tidak sekadar menyediakan ruang belajar digital. Platform ini mengintegrasikan beragam layanan pendidikan, menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, serta membangun tata kelola berbasis data dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Pendekatan tersebut sejalan dengan arah pengembangan layanan publik digital yang menempatkan interoperabilitas, kolaborasi, dan integrasi sebagai fondasi utama transformasi pemerintahan digital. 

Barangkali di situlah letak makna penghargaan tersebut. Pengakuan internasional itu bukan semata diberikan kepada sebuah aplikasi, melainkan kepada sebuah pendekatan dalam membangun layanan publik. Di mata dunia, transformasi digital pendidikan tidak hanya berbicara tentang bagaimana teknologi digunakan untuk belajar, tetapi juga tentang bagaimana negara menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, lebih terhubung, dan lebih mudah dijangkau oleh warganya

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) Tahun Ajaran 2026/2027. Pendaftaran dibuka mulai 21 hingga 27 Juli 2026 bagi calon murid kelas VII SMP dan kelas X SMA pada 17 lokasi penyelenggaraan SNT di berbagai daerah Indonesia.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengajak calon murid dan orang tua di wilayah penyelenggaraan SNT untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan segera mempersiapkan seluruh persyaratan pendaftaran. “Kami mengajak calon murid dan orang tua di 17 wilayah penyelenggaraan SNT untuk memanfaatkan kesempatan ini. Siapkan dokumen dengan lengkap dan lakukan pendaftaran melalui portal resmi sebelum 27 Juli 2026,” ujar Dirjen Gogot.

Penerimaan murid baru tahun ini dilaksanakan di 17 wilayah, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone Bolango, Kota Tidore Kepulauan, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Jepara, Kota Subulussalam, Kota Tarakan, Kabupaten Donggala, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kupang, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

SPMB SNT memprioritaskan calon murid yang berdomisili di kecamatan atau kabupaten/kota yang sama dengan lokasi SNT. Sementara itu, calon murid berprestasi dari wilayah sekitar juga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan dan daya tampung yang tersedia.

Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal snt.kemendikdasmen.go.id/spmb. Pada laman tersebut, pendaftar dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran, serta tahapan seleksi. Pendaftar perlu membuat akun, mengisi data secara lengkap, mengunggah dokumen persyaratan, serta menyimpan bukti pendaftaran.

Dokumen yang perlu disiapkan antara lain kartu keluarga, akta kelahiran, NISN, ijazah atau surat keterangan lulus, rapor lima semester terakhir, sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA), identitas orang tua atau wali, pasfoto, serta surat pernyataan orang tua atau wali. Calon murid yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik dapat melampirkan sertifikat prestasi. Dokumen kepesertaan program perlindungan sosial dapat disertakan untuk afirmasi ekonomi.

Pelaksanaan SPMB SNT meliputi lima tahapan, yaitu pengumuman dan sosialisasi pada 21–24 Juli 2026, pendaftaran pada 21–27 Juli 2026, proses seleksi pada 27–31 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi pada 3 Agustus 2026, serta daftar ulang pada 4–7 Agustus 2026. Proses seleksi dilakukan melalui seleksi administrasi dan Tes Skolastik yang mengukur kemampuan penalaran verbal, numerik, pemecahan masalah, serta penalaran logis calon murid.

Kemendikdasmen juga mengajak pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan di sekitar lokasi SNT untuk turut membantu menyosialisasikan informasi serta memberikan pendampingan kepada calon murid yang mengalami kendala akses internet maupun penyiapan dokumen.

Pada Tahun Ajaran 2026/2027, kegiatan pembelajaran SNT dapat dilaksanakan terlebih dahulu di lokasi operasional yang telah disiapkan pemerintah daerah. Murid yang diterima tetap berstatus sebagai murid Sekolah Nasional Terintegrasi dan tidak perlu mengikuti proses seleksi ulang ketika kegiatan belajar mengajar berpindah ke bangunan permanen.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), terus memperkuat upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui kegiatan validasi dan pemutakhiran data yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan mitra strategis. 

Menutup Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) tahun 2026, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa penguatan tata kelola, kualitas pembelajaran, serta kapasitas satuan pendidikan merupakan agenda utama dalam pembangunan pendidikan nasional.

“Pemerintah terus berupaya menempatkan pendidikan nonformal sebagai bagian yang setara dalam ekosistem pendidikan nasional. Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran tidak lagi hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dapat di lingkungan keluarga, masyarakat, komunitas, maupun lembaga pendidikan nonformal,” ungkap Wamendikdasmen, Fajar Riza Ul Haq, di Cimahi, Selasa (21/7).

Kepada seluruh peserta acara, Wamen Fajar menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola data satuan pendidikan. Data yang akurat menurutnya menjadi fondasi penting dalam penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan operasional satuan pendidikan dan berbagai intervensi kebijakan lainnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan mutu layanan pembelajaran, serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik menjadi langkah penting agar pendidikan nonformal mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada.

“Tujuan besar pembangunan pendidikan nasional adalah membangun masyarakat pembelajar. Yaitu masyarakat yang terus belajar sepanjang hayat tanpa dibatasi oleh usia maupun jalur pendidikan yang ditempuh,” ujar Wamen Fajar. 

Sementara itu, Direktur PNFI, I Gusti Made Ardana, mengatakan bahwa fokus utama kegiatan ini adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta satuan pendidikan nonformal. Melalui kolaborasi ini, diharapkan proses pendataan dan penjangkauan anak-anak yang belum bersekolah dapat dilakukan secara lebih efektif.

Terkait dengan hal tersebut, Direktorat PNFI menargetkan seluruh proses validasi data dapat diselesaikan paling lambat pada 31 Agustus 2026. Dengan demikian, data yang sudah diverifikasi benar-benar mencerminkan kondisi lapangan guna memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena ketidakakuratan data.

Dalam pelaksanaan program, Made menuturkan bahwa Kemendikdasmen terus memperkuat kerja sama dengan dinas pendidikan dan dinas sosial di berbagai daerah. Selain itu, organisasi masyarakat yang telah menunjukkan praktik baik dalam penanganan ATS juga dilibatkan sebagai mitra strategis. 

Salah satu praktik baik penanganan ATS berasal dari Provinsi Jawa Barat. Dari sekitar 13 ribu data ATS yang ditangani, lebih dari 8 ribu telah berhasil diverifikasi dan ditindaklanjuti. Bahkan, sekitar 64,6 persen anak yang telah diverifikasi berhasil dikembalikan ke layanan pendidikan. 

“Capaian penanganan ATS di Jawa Barat menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan mampu memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka ATS,” tutup Made.

Monitorday.com– Nilai tukar rupiah bergerak terbatas terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis, 23 Juli 2026. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia tercatat sebesar Rp17.915 per dolar AS, melemah tipis dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di Rp17.909 per dolar AS.

Pergerakan rupiah di pasar spot sempat menunjukkan arah yang beragam pada awal perdagangan. Sejumlah data pasar mencatat rupiah berada di kisaran Rp17.914–Rp17.917 per dolar AS, sehingga perubahan nilainya relatif terbatas dibandingkan penutupan sebelumnya.

Pergerakan tersebut terjadi setelah Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI-Rate pada level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada 21–22 Juli 2026. Suku bunga Deposit Facility juga tetap sebesar 4,75 persen, sedangkan Lending Facility dipertahankan pada level 6,50 persen.

Keputusan menahan suku bunga diambil setelah Bank Indonesia menaikkan BI-Rate secara kumulatif sebesar 100 basis poin sejak Mei 2026. Kebijakan tersebut sebelumnya ditempuh untuk menjaga daya tarik aset rupiah, mendorong masuknya modal asing, dan meredam tekanan terhadap nilai tukar.

Bank Indonesia memilih memperkuat stabilisasi rupiah melalui sejumlah kebijakan tambahan, termasuk memperluas insentif bagi investasi portofolio dan menekan biaya lindung nilai valuta asing. Strategi tersebut diarahkan untuk menarik aliran modal masuk tanpa kembali meningkatkan biaya pinjaman di dalam negeri.

Tekanan terhadap mata uang Garuda masih berasal dari tingginya ketidakpastian global. Perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah, fluktuasi harga minyak, serta perubahan ekspektasi kebijakan moneter Amerika Serikat dapat mendorong investor memindahkan dana menuju aset yang dianggap lebih aman.

Bank Indonesia menegaskan stabilisasi nilai tukar tetap menjadi bagian penting dari kebijakan moneter. Intervensi dapat dilakukan melalui pasar spot maupun instrumen transaksi berjangka untuk menjaga pergerakan rupiah agar tetap sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, stabilnya suku bunga memberikan ruang bagi pemerintah dan bank sentral untuk tetap mendukung kegiatan ekonomi domestik. Bank Indonesia mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dalam kisaran 4,9–5,7 persen, dengan inflasi diproyeksikan tetap berada dalam sasaran 1,5–3,5 persen.

Pelaku pasar selanjutnya akan mencermati aliran modal asing, pergerakan indeks dolar AS, harga komoditas, serta langkah lanjutan Bank Indonesia. Faktor-faktor tersebut diperkirakan menjadi penentu utama arah rupiah dalam perdagangan beberapa hari mendatang.

Monitorday.com– Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melaju kencang pada perdagangan sesi pertama Kamis, 23 Juli 2026. Indeks ditutup menguat 95,67 poin atau 1,51 persen ke level 6.430,15 setelah bergerak di rentang 6.338 hingga 6.437.

Penguatan berlangsung cukup luas. Sebanyak 450 saham berada di zona hijau, 166 saham melemah, dan 177 saham tidak berubah. Nilai perdagangan mencapai sekitar Rp11,89 triliun dengan volume 34,81 miliar saham dan frekuensi transaksi sekitar 1,75 juta kali.

Seluruh indeks sektoral tercatat menguat pada jeda siang. Sektor properti memimpin kenaikan sebesar 4,46 persen, disusul sektor energi 4,32 persen, teknologi 2,83 persen, barang baku 2,71 persen, dan perindustrian 2,36 persen.

Saham-saham komoditas dan perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok konglomerasi menjadi penggerak utama pasar. BUMI, TPIA, dan DEWA tercatat sebagai tiga saham dengan nilai transaksi terbesar sepanjang sesi pertama.

Saham BUMI membukukan nilai transaksi sekitar Rp1,23 triliun, sedangkan TPIA dan DEWA masing-masing mencatat transaksi sekitar Rp838,6 miliar dan Rp691,9 miliar. Investor asing juga mencatat pembelian bersih sekitar Rp164 miliar pada sesi pertama.

Analis menilai penguatan saham energi dan barang baku berkaitan dengan kenaikan harga minyak mentah dan emas di pasar global. Harga komoditas terdorong meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan energi akibat kembali memanasnya konflik di Timur Tengah.

Sentimen domestik turut dipengaruhi keputusan Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate pada level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur 21–22 Juli 2026. Bank sentral juga memperluas kebijakan insentif untuk mendorong aliran masuk investasi portofolio asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kinerja indeks saham unggulan juga bergerak positif. Indeks LQ45 naik 0,98 persen ke posisi 638,75, sementara Jakarta Islamic Index menguat 2,56 persen menjadi 390,40. Penguatan tersebut menunjukkan kenaikan pasar tidak hanya terpusat pada saham lapis kedua, tetapi turut menjangkau sejumlah saham berkapitalisasi besar dan saham syariah.

Meski demikian, posisi 6.430 merupakan data penutupan sesi pertama dan dapat berubah hingga berakhirnya perdagangan. Investor tetap perlu mencermati perkembangan harga komoditas global, aliran modal asing, pergerakan rupiah, serta dinamika geopolitik yang dapat memengaruhi arah IHSG.

Monitorday.com – Berbagai negara Asia saat ini tengah berjuang meredam pukulan krisis energi yang tidak merata. Kondisi sulit ini terjadi sebagai imbas langsung dari peperangan yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah. Di saat yang sama, kawasan ini juga dihadapkan berbarengan dengan tren melambatnya aktivitas pabrik di berbagai sentra industri utama.

Tekanan berat pada sektor industri ini dipastikan akan semakin diperberat oleh sejumlah faktor eksternal. Salah satunya adalah munculnya sentimen pelemahan daya beli yang kini membayangi pasar. Selain itu, ketidakpastian kebijakan tarif perdagangan global yang baru juga turut menambah beban dan tantangan bagi para pelaku usaha.

Menghadapi situasi yang kurang menguntungkan ini, sebuah langkah responsif sangat dibutuhkan. Rantai pasok industri di Asia kini dituntut meracik strategi adaptasi dengan cepat. Penyesuaian operasional tersebut menjadi kunci utama demi meredam dampak stagnasi permintaan tersebut.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDMP sebagai salah satu program strategis pemerintah.

Sejumlah menteri mulai berdatangan ke Istana sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta sejumlah menteri koordinator yang membidangi pangan, perekonomian, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, politik, dan hukum.

Purbaya mengatakan dirinya membawa sejumlah bahan untuk membahas perkembangan Koperasi Merah Putih. Dalam rapat tersebut, pemerintah juga diperkirakan mengevaluasi aspek pembiayaan serta pengelolaan fasilitas koperasi yang pembangunannya melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara.

Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan berperan dalam pembayaran cicilan pembiayaan program. Sementara itu, urusan manajemen dan pelaksanaan pembangunan koperasi berada dalam tanggung jawab badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Ia juga menyatakan akan memeriksa lebih lanjut sejumlah kebutuhan anggaran yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut.

Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembahasan dalam rapat tidak hanya mencakup Koperasi Merah Putih. Pemerintah turut membicarakan perkembangan ekonomi, hilirisasi industri, dan ketahanan energi sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudiyanto, mengatakan Presiden Prabowo secara berkala mengevaluasi pelaksanaan berbagai program prioritas. Selain Koperasi Merah Putih, evaluasi juga dilakukan terhadap program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional, dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Menteri lain yang hadir antara lain Yusril Ihza Mahendra, Djamari Chaniago, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Pratikno, Ferry Juliantono, Andi Amran Sulaiman, Sakti Wahyu Trenggono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Melalui penguatan kelembagaan, pembiayaan, distribusi, dan rantai pasok, koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi penghubung antara produksi masyarakat di daerah dan kebutuhan pasar yang lebih luas.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, Kash Patel, di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum penyerahan artefak budaya Indonesia yang sebelumnya diselundupkan secara ilegal ke Amerika Serikat.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan artefak tersebut dibawa dan diserahkan langsung oleh Kash Patel kepada Presiden Prabowo. Pengembalian benda budaya itu merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Kebudayaan dan FBI setelah dilakukan penelitian mengenai asal-usul atau provenance research terhadap koleksi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, artefak-artefak itu diketahui berasal dari Papua dan menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Dani, Asmat, serta komunitas di sekitar Danau Sentani. Koleksi yang dikembalikan antara lain berupa kapak batu yang dipoles dan sejumlah benda upacara tradisional.

Bagi masyarakat Papua, benda-benda tersebut tidak hanya digunakan sebagai peralatan sehari-hari. Kapak batu, misalnya, juga memiliki nilai sosial dan budaya karena menjadi simbol kekayaan, kedudukan, serta benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun.

Fadli Zon menilai pengembalian artefak tersebut menjadi bagian penting dari upaya Indonesia memulihkan kedaulatan budaya. Pemerintah terus berusaha melacak dan membawa pulang berbagai benda bersejarah Indonesia yang tersebar di luar negeri akibat pencurian, perdagangan ilegal, maupun praktik pengumpulan pada masa kolonial.

Kerja sama Indonesia dengan FBI dalam pengembalian benda budaya telah berlangsung sebelumnya. Lembaga penegak hukum Amerika Serikat tersebut tercatat pernah membantu mengembalikan arca perunggu dan artefak lain yang dicuri dari sejumlah situs sejarah dan arkeologi di Indonesia.

Pemerintah berharap kerja sama repatriasi dan restitusi artefak dengan Amerika Serikat dapat terus diperkuat. Dukungan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara juga dinilai penting untuk mempercepat pemulangan warisan budaya Indonesia lainnya.

Artefak Papua yang telah kembali ke Tanah Air selanjutnya akan dipamerkan di Museum Nasional. Langkah tersebut diharapkan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat, mempelajari, dan memahami nilai sejarah serta kekayaan budaya Papua sebagai bagian penting dari identitas nasional.

Monitorday.com – Kinerja perekonomian Korea Selatan mencatatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil sebesar 0,6% pada kuartal kedua tahun ini.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi sebuah kabar yang sangat positif bagi negara itu. Hal ini dikarenakan angka tersebut sukses melampaui proyeksi awal dari Bank of Korea (BOK). Tidak hanya itu, pencapaian ini juga berhasil melampaui ekspektasi pasar secara luas.

Momentum positif ekonomi ini ditopang oleh kinerja ekspor yang sangat kuat. Pertumbuhan ini sangat bertumpu pada kuatnya permintaan global terhadap perangkat semikonduktor. Di samping itu, tingginya permintaan untuk mesin dan peralatan pendukung juga menjadi fokus penggerak yang vital.

Tren penguatan ekonomi yang terjadi saat ini turut memberikan pengaruh pada arah kebijakan moneter. Pertumbuhan yang stabil ini turut membuka peluang kelanjutan kebijakan pengetatan suku bunga di negara tersebut.

Monitorday.com– Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik akan melambat secara signifikan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini terjadi akibat terganggunya pasar energi di tingkat global. Selain itu, jalur perdagangan juga ikut terdampak oleh konflik yang berkepanjangan di wilayah Timur Tengah.

Sebagai dampak regional dari ketegangan geopolitik tersebut, pertumbuhan ekonomi kawasan ini diperkirakan akan melambat. Pertumbuhan tersebut diproyeksikan turun ke level 4,7% pada tahun 2026 mendatang. Di saat yang bersamaan, tingkat inflasi di kawasan Asia diproyeksikan melonjak hingga mencapai 5,6%.

Menghadapi situasi perlambatan dan lonjakan harga ini, sebuah langkah strategis perlu segera diambil. Negara-negara berkembang di Asia dituntut untuk segera memperkuat ketahanan fiskal domestiknya masing-masing. Penguatan fiskal domestik ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah tantangan yang ada.