Monitorday.com – Pemerintah menargetkan aturan baru ojek online (ojol) terbit pada Agustus 2026. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bahkan berharap Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung regulasi ojol sudah terbit sebelum 17 Agustus.

“Diharapkan Agustus ini. Ya saya harapkan sebelum 17 Agustus,” ujar Dudy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Perpres tersebut untuk sementara akan fokus mengatur layanan ojek online roda dua. Sementara itu, layanan taksi online atau taksol kemungkinan tidak langsung masuk dalam aturan yang sama dan berpotensi diatur melalui regulasi terpisah.

Dudy mengatakan cakupan aturan juga dapat diperluas ke layanan pengantaran makanan dan barang. Untuk sektor tersebut, pemerintah akan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Sementara nggak ya, sementara nggak (perluasan aturan untuk taksol). Tapi kalau untuk hantaran barang dan makanan ada perluasan,” katanya.

Salah satu ketentuan yang akan dibawa ke dalam Perpres adalah skema pembagian pendapatan ojol yang saat ini telah diterapkan aplikator.

Berdasarkan aturan Kementerian Perhubungan, pembagian hasil ditetapkan 92% untuk pengemudi dan 8% untuk aplikator. Ketentuan tersebut mulai diterapkan pada 1 Juli dan akan dimasukkan ke dalam Perpres baru.

“Untuk kendaraan roda 2, itu yang angkutan penumpang, sudah mengikuti yang dari tanggal 1 Juli, nanti itu juga dimasukkan ke dalam Perpresnya,” ujar Dudy.

Untuk layanan pengantaran makanan, dokumen, dan barang lainnya, pengaturannya akan melibatkan Komdigi.

Pemerintah juga tengah mengkaji status pengemudi ojol. Salah satu opsi yang muncul adalah menempatkan pengemudi sebagai pengusaha mikro.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman sebelumnya mengatakan pemerintah sedang menyusun aturan yang mencakup status hingga tarif ojol.

“Nah, sekarang di dalam Perpres itu juga mendorong agar treatment kepada ojol itu di-treatment sebagai pengusaha mikro,” kata Maman pada 20 Juli 2026.

Di sisi lain, aspek perlindungan pekerja menjadi perhatian Kementerian Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan perlindungan kerja akan menjadi prioritas dalam penyusunan regulasi baru tersebut.

“Ya, kita pasti fokus utama kita kan perlindungan kerja ya. Itu nomor satu,” ujar Yassierli pada 31 Juli 2026.

Dengan target terbit sebelum 17 Agustus, Perpres ojol kini memasuki tahap akhir penyusunan. Aturan tersebut nantinya menjadi payung baru bagi layanan ojol, sekaligus menentukan arah hubungan antara pengemudi, aplikator, dan pemerintah.

JOMBANG, 17 Agustus 1958. Pada hari ketika Indonesia merayakan kemerdekaannya, lahir seorang anak bernama Abdul Hakim Mahfudz—kelak akrab disapa Gus Kikin. Boleh jadi ini adalah sebuah pertanda zaman. Karena sejarah terkadang memang pandai memilih kalimat pembuka. 

Dari ayahnya, KH Mahfudz Anwar, ia mengenal agama melalui keteladanan, kedisiplinan, dan kehangatan pesantren. Sementara sekolah umum, pendidikan pelayaran, dan Ilmu Komunikasi mempertemukannya dengan dunia yang lebih luas. 

Gus Kikin pun tumbuh di antara dua ruang belajar: serambi pesantren yang menjaga nilai dan kehidupan modern yang menuntut keberanian membaca perubahan. Kelak, perjumpaan keduanya membentuk cara pandangnya—berakar kuat, tetapi tidak takut berlayar jauh.

Sanad dzuriyah Gus Kikin tersambung langsung kepada Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari. Ibundanya, Nyai Abidah Ma’shum, adalah putri KH Ma’shum Ali dan Nyai Khoiriyah Hasyim—putri sulung pendiri NU tersebut. Dari jalur ayah, ia bersambung dengan keluarga Pesantren Paculgowang. Maka dalam diri Gus Kikin bertemu tiga mata air pesantren: Tebuireng, Seblak, dan Paculgowang. Namun nasab bukan sekadar nama dalam silsilah; ia adalah anugrah sejarah, yang perlu terus kita jaga bersama.

Sebelum kembali sepenuhnya ke dunia pesantren, Gus Kikin menempuh jalan sebagai profesional muda. Ia pernah bekerja di PT Djakarta Lloyd pada 1980–1992, antara lain memimpin cabang Cilegon dan menjalankan kepemimpinan harian cabang Medan. Pada 1997 ia mendirikan BBS Group, kemudian aktif dalam dunia energi dan pernah memimpin bidang energi Kadin Jawa Timur. Jadi, Gus Kikin tidak hanya mengenal kitab dan ruang musyawarah; ia juga memahami kapal, logistik, neraca perusahaan, serta kenyataan bahwa tagihan usaha tidak dapat dilunasi hanya dengan kalimat “insyaallah”.

Jejak profesional itu tidak menjauhkannya dari NU, apalagi gerkan muda Nahdliyin kala itu. Ia mengabdi sebagai Wakil Ketua PWNU Jawa Timur pada 2008–2022, mendapat amanah di PBNU bidang ekonomi sejak 2022, menjadi Penjabat Ketua PWNU, lalu terpilih sebagai Ketua PWNU Jawa Timur masa khidmat 2024–2029. Setelah wafatnya KH Salahuddin Wahid, Gus Kikin menjadi Pengasuh Tebuireng kedelapan pada 2020. Amanah tersebut bukan turun begitu saja dari langit atau dari papan nama keluarga, melainkan telah dipersiapkan melalui musyawarah dzuriyah sejak 2016. Di Tebuireng, bahkan sebuah warisan pun harus melewati musyawarah.

Dari perjalanan itulah gagasan menghidupkan kembali Qanun Asasi memperoleh maknanya. Bagi Gus Kikin, Qanun Asasi bukan dokumen tua yang cukup disimpan rapi, dibacakan ketika seminar, lalu dilupakan setelah konsumsi dibagikan. Qanun adalah ruh, fondasi nilai, sekaligus kompas perjuangan NU. Di dalamnya terdapat paradigma keilmuan, kepemimpinan ulama, budaya organisasi, tradisi sanad, ukhuwah, serta orientasi pengabdian kepada agama, umat, bangsa, dan kemanusiaan. Tanpa ruh itu, organisasi besar bisa berubah menjadi kantor besar—banyak stempel, tetapi sedikit arah. 

Memurnikan gerakan NU bukan berarti sibuk mencari siapa yang dianggap paling NU dan siapa yang kurang NU. Pemurnian berarti mengembalikan pertanyaan paling mendasar: apakah keputusan organisasi benar-benar membawa kemaslahatan umat? Apakah kepemimpinan berdiri di atas ilmu dan amanah? Apakah perbedaan diselesaikan dengan ukhuwah Islamiyah atau dengan saling mengunci pintu? Dalam semangat Qanun Asasi, politik dan ekonomi harus tunduk kepada khidmah—bukan khidmah yang dipaksa menjadi pelayan politik dan ekonomi.

Tantangan zaman kini jauh lebih rumit. Peningkatan teknologi, kecerdasan buatan, ketidakpastian ekonomi, konflik geopolitik, krisis lingkungan, dan polarisasi politik bergerak lebih cepat daripada jeda waktu shalat. Dahulu kabar disampaikan melalui utusan dan kentongan; sekarang satu pesan WhatsApp yang belum tentu benar dapat merubah sebuah keputusan besar yang berdampak langsung pada rakyat. Karena itu NU tidak cukup hanya besar secara jumlah. NU harus tangguh secara penggunaan teknologi, membangun benteng ekonomi keunatan, serta kebijaksanaan dan negarawan dalam politik. Dengan kembali pada prinsip-prinsip Qanun Asasi gerakan kaum Nahdliyin menjadi sangat relevan dalam merespon situasi domestik nasional dan tantangan global internasional.

Dalam keadaan seperti itu, PBNU jangan sampai dipersempit menjadi alat politik untuk menjaga kepentingan-kepentingan hitam, atau merawat kepentingan elit yang hanya sesaat. Jam’iyyah sebesar NU terlalu rendah apabila hanya dijadikan bumper kepentingan segelintir orang, yang mengabaikan mayoritas Nahdliyin. PBNU harus menjadi rumah besar seluruh Nahdliyin: tempat ulama memberi arah, profesional menawarkan kemampuan, pengusaha memperkuat kemandirian, dan rakyat kecil merasakan manfaat. Kekuasaan boleh didekati, tetapi marwah tidak boleh ditinggalkan di ruang tunggu.

Gus Kikin perlu secara seksama kita pahami sebagai transformasi kharisma Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Bukan, hanya karena sanad dzuriyah-nya, melaikan sejak dalam pikirannya memurnikan NU melalui Qanun Asasi.

Karena itu, NU ke depan harus kokoh, bersatu, dan kembali percaya kepada kekuatan kakinya sendiri. Politik penting agar NU tidak hanya menjadi penonton; bisnis penting agar NU tidak mudah dibeli; tetapi Qanun Asasi jauh lebih penting agar NU mengetahui untuk apa kekuasaan dan kekuatan ekonomi itu digunakan. 

Bersama Gus Kikin, semangat yang ditawarkan bukan NU yang menjauhi politik, melainkan NU yang tidak diperbudak politik; bukan NU yang alergi bisnis, melainkan NU yang menjadikan bisnis sebagai jalan kemaslahatan. Inilah NU yang berilmu, berukhuwah, berdaulat, dan tetap setia kepada ruh para muassis.

Abi Rekso Pangalih
[Wakil Ketua Umum PP. Pengusaha dan Profesional Nahdliyin]

Monitorday.com – Pemerintah Kanada memperketat kebijakan imigrasinya. Sebanyak 3.323 warga negara India telah dideportasi dari Kanada sepanjang enam bulan pertama 2026, menempatkan India sebagai negara dengan jumlah warga paling banyak yang dipulangkan dari Negeri Maple.

Angka tersebut hampir menyamai 88 persen dari total 3.779 warga India yang dideportasi sepanjang 2025. Lonjakan ini sekaligus menjadi salah satu angka deportasi terbesar terhadap warga India dalam sejarah terbaru sistem imigrasi Kanada.

Data resmi Canada Border Services Agency (CBSA) menunjukkan India kini berada di posisi teratas daftar negara asal warga asing yang dideportasi Kanada. Meksiko berada di urutan kedua dengan 1.573 warga yang dipulangkan pada periode yang sama.

Lonjakan deportasi terjadi ketika Pemerintah Kanada memperketat sistem imigrasi dan berupaya mengurangi jumlah penduduk sementara, termasuk pekerja asing dan mahasiswa internasional.

Otoritas Kanada melakukan deportasi terhadap warga asing karena berbagai alasan, mulai dari pelanggaran aturan imigrasi, penolakan klaim suaka atau status pengungsi, overstay, hingga dugaan penggunaan atau penipuan dokumen visa.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah warga India yang dideportasi terus meningkat.

Pada 2024, Kanada mendeportasi 2.004 warga India. Setahun kemudian, angka tersebut melonjak menjadi 3.779 orang.

Kenaikan tersebut berlanjut secara tajam pada 2026. Dalam enam bulan pertama tahun ini saja, jumlah warga India yang dideportasi sudah mencapai 3.323 orang.

Lonjakan deportasi membuat India kembali menduduki posisi teratas. Dalam lima tahun terakhir, Meksiko secara konsisten menjadi negara dengan jumlah warga terbanyak yang dideportasi Kanada, sementara India umumnya berada di posisi kedua.

India terakhir kali menempati posisi pertama pada 2020, ketika 1.424 warga negara India dipulangkan dari Kanada.

Data CBSA juga menunjukkan masih ada 7.669 warga India dalam daftar tunggu pemulangan dan tengah menjalani proses deportasi.

Kebijakan Kanada terhadap warga India bahkan mencatat angka deportasi jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat.

Kementerian Luar Negeri India mencatat otoritas AS mendeportasi 1.273 warga negara India dalam periode 1 Januari hingga 22 Juli 2026.

Dengan demikian, jumlah warga India yang dipulangkan Kanada dalam enam bulan pertama tahun ini mencapai sekitar 2,6 kali angka deportasi oleh Amerika Serikat dalam periode yang lebih panjang.

Lonjakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Kanada kini semakin agresif menertibkan sistem imigrasinya, terutama di tengah upaya pemerintah mengendalikan jumlah penduduk sementara di negara tersebut.

Monitorday.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kado khusus bagi warga ibu kota saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI akan dikenakan tarif hanya Rp1 pada 17 Agustus 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh moda transportasi yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Semua transportasi pada tanggal 17 Agustus, yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, bayarnya hanya Rp1 rupiah saja,” kata Pramono di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/8), dikutip dari Antara.

Pramono menyebut tarif khusus tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus kado bagi masyarakat Jakarta dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Kebijakan tarif Rp1 juga diharapkan mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi publik untuk bepergian selama momentum perayaan kemerdekaan.

“Saya memutuskan untuk memberikan kado semua transportasi pada tanggal 17 Agustus yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Pramono.

Dengan kebijakan ini, warga Jakarta dapat menikmati layanan transportasi umum milik Pemprov DKI dengan tarif simbolis hanya Rp1 sepanjang 17 Agustus 2026.

Monitorday.com – Turki menegaskan Pakta Pertahanan Bersama Mekkah bersama Arab Saudi dan Pakistan tidak dibentuk untuk menghadapi Iran maupun negara tertentu lainnya.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan tidak ada negara yang secara tertulis ditetapkan sebagai ancaman bersama dalam pakta pertahanan trilateral tersebut.

“Tidak ada ancaman bersama yang kami tuangkan secara tertulis,” kata Fidan kepada Anadolu Agency, Sabtu (8/8).

Fidan menegaskan pakta tersebut tidak ditujukan untuk negara mana pun yang tidak menyerang salah satu anggota. Menurutnya, pembahasan mengenai kerja sama pertahanan itu bahkan telah berlangsung jauh sebelum pecahnya perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Ia juga menepis anggapan bahwa Turki, Arab Saudi, dan Pakistan memiliki agenda ekspansionis.

“Mereka adalah negara-negara yang peduli dengan perbatasan mereka sendiri, masalah mereka sendiri, dan pembangunan mereka,” ujar Fidan.

Ketiga negara, lanjut dia, justru ingin menjaga hubungan baik dengan negara-negara di sekitarnya dan berkontribusi positif terhadap stabilitas kawasan.

Fidan menekankan pakta tersebut bersifat defensif, bukan ofensif.

“Ini berorientasi pada pertahanan, bukan serangan dan bukan pula pendekatan ofensif,” katanya.

Ia menambahkan, aliansi tersebut tidak akan memiliki konflik dengan negara mana pun selama tidak ada serangan terhadap salah satu anggotanya, baik dari dalam maupun luar kawasan.

Fidan menyebut pembentukan pakta tersebut sebagai momen bersejarah sekaligus salah satu tonggak penting dalam kebijakan luar negeri Turki di bawah pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Pakta Mekkah menjadi sorotan karena memiliki mekanisme pertahanan bersama yang menyerupai NATO. Dalam NATO, serangan terhadap satu anggota dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Prinsip serupa tercantum dalam Pakta Pertahanan Bersama Mekkah. Serangan terhadap salah satu dari Turki, Arab Saudi, atau Pakistan akan diperlakukan sebagai serangan terhadap ketiga negara.

Pembentukan pakta ini berlangsung di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran. Arab Saudi juga sempat terlibat dalam ketegangan dengan kelompok Houthi yang didukung Iran.

Riyadh sendiri merupakan salah satu sekutu penting Washington di Timur Tengah. Namun, Fidan menegaskan posisi tersebut tidak mengubah karakter pakta Mekkah yang diklaim berorientasi pada pertahanan dan tidak diarahkan terhadap negara tertentu.

Monitorday.com – Konflik Timur Tengah yang belum mereda membuat jalur energi global kembali berada dalam tekanan. Selat Hormuz masih belum aman dilalui, sementara ancaman kelompok Houthi di Yaman turut membayangi jalur Bab el-Mandeb.

Dua selat strategis itu menjadi urat nadi perdagangan energi dunia. Hormuz mengalirkan sekitar 20-25% pasokan minyak global, sedangkan Bab el-Mandeb menjadi jalur bagi sekitar 10-12% pasokan minyak dunia.

Gangguan di dua jalur tersebut berisiko mengerek harga minyak sekaligus mengganggu rantai pasok energi, termasuk ke Indonesia.

Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) pun mulai mengubah strategi. Ketergantungan terhadap pasokan dari Timur Tengah dikurangi dengan memperluas sumber impor ke Amerika Serikat, Afrika, Asia, dan negara-negara ASEAN.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) memprioritaskan minyak mentah domestik untuk memasok kilang nasional. Operasi kilang dioptimalkan, sementara sumber alternatif LPG terus dicari.

Pertamina pun bergerak memperlebar jaringan pemasok hingga ke Afrika. Tujuannya jelas: memastikan kebutuhan BBM dan LPG dalam negeri tetap aman meski jalur pelayaran utama terganggu.

Presiden Prabowo Subianto menilai pengelolaan energi nasional masih mampu menjaga Indonesia dari kepanikan di tengah gejolak geopolitik.

“Walaupun banyak negara lain sudah agak panik, Indonesia masih cool,” kata Prabowo dalam acara peluncuran dan bedah buku di Djakarta Theatre, Jakarta, Jumat (7/8).

Prabowo menyebut kinerja Kementerian ESDM dan Pertamina menjadi salah satu faktor yang membuat pasokan energi nasional tetap terjaga.

“Juga karena Menteri ESDM dan Pertamina bagus mengelola energi kita, kita bisa menjaga BBM yang disubsidi masih tidak naikkan,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi juga menilai langkah diversifikasi Pertamina mulai membuahkan hasil. Menurutnya, perusahaan telah mencari pasokan alternatif dari Afrika hingga Amerika untuk mengantisipasi gangguan dari kawasan konflik.

Ia mengakui sempat terjadi keterlambatan distribusi pada awal konflik akibat terganggunya rantai pasok. Namun, kondisi tersebut kini mulai stabil.

“Namun sekarang sudah stabil pengirimannya,” ujar Bambang, Senin (3/8).

Menurut dia, persoalan yang sempat memicu antrean BBM juga telah ditangani. Stok BBM saat ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengamat energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai Pertamina masih mampu menjaga pasokan energi nasional di tengah meningkatnya risiko geopolitik.

“Penilaian saya, Pertamina masih mampu menjaga pasokan agregat,” kata Yayan, Senin (27/7).

Namun, ia mengingatkan strategi pengadaan minyak mentah dan BBM jadi tidak bisa disamakan. Keduanya memiliki karakteristik risiko dan rantai pasok yang berbeda.

Untuk BBM jadi, Yayan mendorong pemerintah memperkuat jalur Singapura-Malaysia-India. Rute tersebut dinilai lebih aman karena tidak melewati Selat Hormuz dan sudah terhubung dengan rantai pasok Indonesia.

“Prioritas pertama perdalam poros Singapura-Malaysia-India untuk bensin. Rute ini tidak melewati Hormuz, waktu tunggunya pendek, dan kontraknya sudah ada,” ujarnya.

Untuk minyak mentah, Nigeria dan Angola dinilai menjadi alternatif utama pasokan dari Timur Tengah. Amerika Serikat dan Brasil dapat menjadi sumber cadangan, meski waktu pengirimannya relatif lebih panjang.

Selain memburu sumber impor baru, Pertamina memperkuat pasokan dari dalam negeri.

Hingga semester I 2026, produksi migas Pertamina Hulu Energi (PHE) mencapai 935 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD). Angka itu terdiri atas produksi minyak 459 ribu barel per hari (MBOPD) dan gas 2.756 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Sepanjang Januari-Juni 2026, PHE menyelesaikan 278 pengeboran sumur eksploitasi, 601 kegiatan workover, serta 13.870 kegiatan well service.

Di sektor eksplorasi, PHE telah menyelesaikan sembilan sumur eksplorasi hingga Juni 2026. Perusahaan juga melakukan survei seismik 2D sepanjang 189 kilometer dan survei 3D seluas 2.848 kilometer persegi.

Kegiatan tersebut menghasilkan penemuan sumber daya kontingen 2C sebesar 108 juta barel setara minyak (MMBOE) serta tambahan cadangan terbukti P1 sebesar 24,9 MMBOE.

PHE juga memperluas jejak eksplorasinya melalui akuisisi wilayah kerja baru dan kerja sama dengan perusahaan energi global, seperti Petronas, BP, ENI, KUFPEC, SK Earthon, PetroChina, POSCO, TPAO, dan Woodside.

Sepanjang 2023-2026, PHE memperoleh delapan wilayah kerja eksplorasi baru di Indonesia, yakni Bunga, Peri Mahakam, East Natuna, Melati, Binaiya, Lavender, Bobara, dan North Ketapang. PHE juga mendapatkan Blok SK-510 di Malaysia.

Pertamina tak hanya menggenjot produksi domestik. Perusahaan juga menjalankan strategi Bring Barrel Home, yakni membawa minyak mentah hasil produksi aset luar negeri ke Indonesia untuk diolah di kilang dalam negeri.

Skema tersebut ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembelian minyak mentah dari pihak lain sekaligus mengamankan pasokan kilang nasional.

Terbaru, PT Pertamina Internasional EP (PIEP) mengirim sekitar 450 ribu barel minyak mentah dari Lapangan Menzel Lejmat, Aljazair, menuju Kilang Cilacap, Jawa Tengah.

Pertamina saat ini juga mengembangkan aset hulu migas di sejumlah negara, termasuk Aljazair, Malaysia, Irak, Nigeria, Gabon, dan Tanzania.

Di tengah ancaman gangguan jalur energi global, strategi Pertamina kini bertumpu pada tiga langkah: memperluas sumber impor, menggenjot produksi domestik, dan membawa pulang minyak dari aset luar negeri. Tujuannya satu, menjaga pasokan energi Indonesia tetap aman ketika jalur minyak dunia semakin penuh risiko.

Monitorday.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menggeber pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah langkah baru disiapkan, mulai dari memperketat pengawasan dapur, memasang CCTV terintegrasi, membatasi waktu konsumsi makanan, hingga menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tak memenuhi standar higiene.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan Presiden Prabowo Subianto memintanya berani menghadapi persoalan di tubuh lembaga tersebut, bukan menghindarinya.

“Pak Presiden satu arahan. You have to run into the problem. Kita harus mau lari, kita selesaikan persoalan. Caranya bagaimana? Love your people and use your common sense,” ujar Sudaryono di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).

Prabowo, kata Sudaryono, juga menargetkan BGN mampu bekerja secara efektif, efisien, dan cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Tak Lagi Bergantung pada Individu

Sudaryono menilai pembenahan harus dimulai dari sistem kerja. Ia ingin tata kelola BGN tidak lagi bergantung pada individu tertentu, melainkan berjalan berdasarkan sistem yang transparan dan terukur.

“Yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person, orang-orang, tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system. Trust in system,” katanya.

Setiap pekerjaan, lanjut dia, harus mengacu pada petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta sistem yang telah dibangun. BGN juga membuka ruang bagi masukan dari pegawai internal, mitra, masyarakat, hingga media sebagai bahan evaluasi.

Pejabat BGN Wajib Turun ke Daerah

Pengawasan MBG tak lagi hanya berpusat di Jakarta. BGN membagi wilayah kerja kepada pejabat eselon I dan II untuk memastikan pelaksanaan program terpantau hingga tingkat daerah.

Pejabat eselon I akan mengampu sejumlah provinsi, sedangkan pejabat eselon II bertanggung jawab atas sejumlah kabupaten.

“Dapur itu kan nggak ada di gedung ini. Dapur itu ada di daerah-daerah. Jadi kami telah membagi eselon 1, eselon 2 dan di bawahnya, membagi habis provinsi dan membagi habis kabupaten,” ujar Sudaryono, Jumat (7/8).

Dengan skema tersebut, para pejabat tidak hanya menjalankan fungsi struktural, tetapi juga memegang tanggung jawab kewilayahan.

CCTV Bakal Pantau Semua Dapur

BGN juga menyiapkan CCTV yang terhubung ke kantor pusat untuk mengawasi aktivitas seluruh dapur MBG.

Sistem itu nantinya memungkinkan pengawasan dilakukan berlapis, mulai dari pusat hingga tingkat kecamatan. Dengan begitu, aktivitas SPPG dapat dipantau secara langsung.

“Kami sedang bagaimana caranya mengintegrasikan CCTV di semua dapur bisa terintegrasi kepada kami seluruhnya di kantor pusat. Itu juga salah satu fungsi pengawasan yang kami ingin capai ke sana,” kata Sudaryono.

Sambil menunggu sistem CCTV terintegrasi, seluruh dapur MBG diwajibkan menggunakan pencatatan digital atau logbook POP. Sistem tersebut merekam seluruh tahapan pengolahan makanan, dari bahan baku tiba, proses memasak, pendinginan, pengemasan, pengiriman, hingga makanan diterima sekolah.

Makanan MBG Wajib Habis dalam 4 Jam

BGN juga memperketat batas waktu konsumsi makanan MBG. Makanan wajib dikonsumsi maksimal empat jam setelah selesai dimasak.

Setiap ompreng akan diberi label batas waktu konsumsi. Jika makanan telah melewati batas tersebut, siswa dianjurkan tidak mengonsumsinya.

Kebijakan ini diambil setelah BGN mengevaluasi sejumlah kasus dugaan keracunan MBG, termasuk kasus di Jayapura.

Sudaryono mencontohkan makanan dalam kasus tersebut mulai dimasak sekitar pukul 19.00, tetapi baru tiba di sekolah sekitar pukul 11.00 keesokan harinya. Rentang waktu yang terlalu panjang itu dinilai menjadi salah satu faktor risiko.

Sekolah Elite Mulai Disisir

BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat MBG. Ratusan sekolah swasta yang dikategorikan elite disebut telah menyatakan tidak membutuhkan program tersebut.

BGN masih menghitung dampak penataan ulang itu terhadap jumlah penerima manfaat. Sudaryono belum membeberkan angka final karena proses pendataan masih berlangsung.

“Kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah. Ada beberapa sekolah, ada sekian ratus yang sudah menyatakan tidak perlu,” ujarnya.

Menurut dia, sekolah swasta dengan biaya pendidikan tinggi menjadi salah satu kelompok yang dinilai tidak membutuhkan MBG sehingga sasaran program dapat dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

Dapur Tanpa SLHS Terancam Tutup Permanen

BGN juga memasang batas tegas bagi dapur MBG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Seluruh SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut diberi waktu hingga 10 Agustus 2026 untuk menyelesaikan proses pengurusan. Jika tetap beroperasi tanpa memenuhi persyaratan, dapur akan ditutup permanen.

“SLHS ini bukan soal baik atau cukup, ini antara nol atau satu. Memenuhi persyaratan SLHS atau tidak. Kalau enggak, tutup permanen,” tegas Sudaryono, Rabu (5/8).

Ia menekankan SLHS bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat mutlak untuk memastikan standar higiene dan sanitasi dapur MBG terpenuhi.

Orang Tua Bakal Bisa Pantau Menu

Pengawasan MBG juga akan diperluas ke publik. BGN tengah menyiapkan aplikasi yang memungkinkan orang tua memantau menu makanan yang diterima anak mereka.

Melalui sistem tersebut, orang tua dapat mengetahui sekolah anak, menu harian, kandungan gizi, dapur yang memasak makanan, hingga kepala SPPG yang bertanggung jawab.

Akses akan dilakukan melalui sistem dengan memasukkan NIK anak sebagai bagian dari proses verifikasi. Informasi tersebut nantinya juga dapat diakses guru, kepala sekolah, serta instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

“Orang tua siswa bisa mengakses by system itu kemudian anaknya sekolah di mana, sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana dan kepala SPPG-nya siapa,” ujar Sudaryono, Senin (27/7).

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan BGN tengah mengubah pola pengelolaan MBG dari sekadar mengejar penyaluran menjadi memperketat pengawasan, memperkuat sistem, dan memastikan program berjalan lebih tepat sasaran.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya diplomatik untuk mendukung kemerdekaan Palestina, menegakkan hukum internasional, serta mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Yerusalem di Amman, Yordania, Rabu (05/08/2026).

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir yang hadir mewakili Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kekerasan warga Israel dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, kompleks Masjid Al Aqsa, dan Tepi Barat, tidak boleh dibiarkan dan dinormalisasi.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap Hashemite Custodianship atas tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Al Haram Al Syarif, serta kemerdekaan Negara Palestina sesuai dengan hukum internasional.

“Indonesia mendorong agar komunitas internasional tidak lagi menggunakan cara-cara lama. Tidak lagi membiarkan pelanggaran Israel, dan tidak lagi menghadapinya secara terpecah. Perpecahan adalah celah yang selalu dimanfaatkan oleh Israel,” tegas Wamenlu.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Indonesia mengusulkan lima langkah konkret, yaitu membangun strategi bersama di atas persatuan, mengambil langkah untuk menegakkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional, memperluas pengakuan internasional terhadap Palestina, memperkuat upaya pelindungan terhadap Masjid Al Aqsa, serta mendukung rekonstruksi Gaza, persatuan nasional Palestina, dan mandat UNRWA.

Langkah tersebut merupakan bentuk penerjemahan sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia.

Pemerintah juga terus mendorong keterlibatan masyarakat internasional, termasuk negara-negara Global South, untuk membangun koalisi yang lebih kuat dalam mendukung Palestina.

“Global South bersama kita. Bahkan negara-negara yang selama ini dekat dengan Israel telah menjatuhkan sanksi kepada pemukim warga Israel di Tepi Barat,” ucap Wamenlu.

Pertemuan Tingkat Menteri di Amman dihadiri para Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, dan pejabat dari sejumlah Aljazair, Arab Saudi, Irak, Mesir, Turki, Tunisia, Somalia, Pakistan, Maroko, Palestina, Malaysia, dan Qatar, serta Sekretaris Jenderal Liga Arab.

Pertemuan tersebut menyepakati Joint Statement yang antara lain mendukung penguatan institusi Palestina di Yerusalem, menolak tindakan unilateral berupa pemindahan misi diplomatik ke Yerusalem, serta mendorong kampanye media untuk menyebarluaskan dampak tindakan Israel terhadap perdamaian dan keamanan regional maupun internasional. 

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meraih Popular Government Institution Award 2026 dalam ajang 7th Indonesia Public Relations Summit (IPRS) 2026 di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja komunikasi publik kementerian yang dinilai aktif, adaptif, dan informatif.

Usai menerima penghargaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan komunikasi publik di era digital tak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, pemahaman, dan memperkuat persatuan.

Menurutnya, derasnya arus informasi membuat komunikator publik harus mampu membedakan “noise” dan “voice”. “Kita harus mampu membedakan mana yang sekadar kegaduhan untuk menarik perhatian dan mana yang benar-benar menjadi suara substantif yang bisa menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Abdul Mu’ti menekankan komunikasi publik harus berlandaskan akurasi, integritas, dan tanggung jawab untuk menangkal misinformasi serta disinformasi. Ia juga mengingatkan bahwa komunikasi yang baik harus mengedepankan empati dan tidak mengorbankan martabat seseorang demi menarik perhatian publik.

Selain kemampuan berbicara, Abdul Mu’ti menilai kemampuan deep listening atau mendengarkan secara mendalam sama pentingnya dalam membangun komunikasi yang efektif. Menurutnya, empati tercermin bukan hanya dari cara menyampaikan pesan, tetapi juga dari kemampuan memahami lawan bicara.

Sementara itu, Founder dan CEO The Iconomics Bram S. Putro mengatakan IPRS 2026 mengusung tema “Komunikasi Empati, Narasi, dan Strategi” sebagai respons atas tantangan komunikasi di era keterbukaan informasi. Menurutnya, empati menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan publik, mengelola krisis, dan menciptakan hubungan yang lebih bermakna.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya Kemendikdasmen membangun komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Monitorday.com – Perubahan demografi, tingginya Angka Tidak Sekolah (ATS), serta dinamika penyelenggaraan pendidikan menjadi tantangan yang harus dijawab oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong satuan pendidikan terus bertransformasi dengan menempatkan peningkatan mutu sebagai fokus utama pengembangannya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, saat memberikan arahan kepada para kepala sekolah, guru, dan pengelola satuan pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Cisaat, Jawa Barat, Rabu (5/8). Menurutnya, perubahan yang terjadi saat ini menuntut sekolah tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah peserta didik, tetapi mampu menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas.

“Era kita mengejar kuantitas sudah berlalu. Sekarang saatnya kita bergerak menuju mutu. Setiap satuan pendidikan harus memiliki visi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat tata kelola, serta membangun budaya belajar yang lebih baik,” ujar Fajar.

Fajar menegaskan bahwa transformasi satuan pendidikan harus dimulai dari kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan. Kepala sekolah dituntut memiliki visi yang jelas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu membangun kolaborasi dengan guru dan tenaga kependidikan dalam menghadirkan lingkungan belajar yang berkualitas.

Selain kepemimpinan sekolah, kualitas guru juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan kompetensi pendidik melalui berbagai kebijakan dan program peningkatan kapasitas agar mampu menjawab perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan peserta didik yang terus berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga menyoroti masih tingginya Angka Tidak Sekolah (ATS), khususnya di Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu daerah dengan jumlah ATS terbesar di Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar semakin banyak anak memperoleh kembali haknya untuk belajar. Pendidikan tidak hanya bertumpu pada jalur formal. 

Semua jalur pendidikan perlu dioptimalkan agar anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dapat kembali belajar sesuai dengan kebutuhannya,” katanya.

Untuk memperluas akses pendidikan, Kemendikdasmen terus mengembangkan berbagai layanan, termasuk pendidikan nonformal dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), sehingga pendidikan dapat menjangkau peserta didik dengan kondisi dan latar belakang yang beragam.

Fajar menambahkan bahwa satuan pendidikan swasta memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Pemerintah pun terus memperkuat kolaborasi dengan penyelenggara pendidikan masyarakat agar semakin banyak praktik baik yang dapat dikembangkan di berbagai daerah.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan penyempurnaan sejumlah kebijakan, termasuk melalui pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Salah satu arah pembaruan tersebut adalah memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat, sehingga setiap satuan pendidikan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Menutup arahannya, Fajar menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi penyelenggara pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadirkan layanan pendidikan yang semakin bermutu.

“Kalau kita ingin mutu pendidikan meningkat, maka kita harus bergerak bersama. Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak dalam menghadirkan layanan pendidikan yang semakin baik bagi anak-anak Indonesia,” tutup Fajar.