Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, telah mendeteksi kemungkinan adanya gelombang massa yang akan turun ke jalan untuk menolak hasil pemilu. Dia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk meredam potensi tersebut.

“Gelombang massa yang diperkirakan akan muncul selama proses bahkan setelah hasil rekapitulasi KPU selesai, saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang,” kata Hadi dalam jumpa pers di kantor Menko Polhukam, Jumat (15/3).

Menurut Hadi, laporan tentang kemungkinan gelombang massa tersebut didapat setelah berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS). Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci identitas kelompok massa yang dimaksud.

Hadi juga memastikan bahwa pihaknya terus bekerja sama dengan kepolisian dan TNI untuk mencegah eskalasi yang lebih besar.

Selain itu, Hadi menyatakan keyakinannya bahwa KPU akan menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan tingkat nasional tepat waktu, yakni tanggal 20 Maret. Dia juga berjanji akan terus berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan aman dan lancar.

Pada konteks yang sama, anggota KPU RI August Mellaz mengatakan bahwa ada kemungkinan proses rekapitulasi selesai pada Senin (18/3).

Mellaz menjelaskan bahwa KPU telah mengesahkan perolehan suara Pilpres di 18 provinsi di tingkat nasional hingga saat ini. Proses rekapitulasi suara nasional dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan jumlah pemilih sebanyak 204.807.222 orang.