Monitorday.com–Pemahaman akidah mengenai sosok Nabi Isa AS menjadi perhatian khusus dalam diskursus keagamaan, terutama menjelang dan selama bulan Desember. Dalam Islam, kisah Nabi Isa AS diuraikan secara komprehensif dalam Al-Qur’an, menyajikan perspektif yang berbeda dari narasi yang dikenal secara luas di luar ajaran Islam.

Pentingnya meluruskan pemahaman akidah ini ditekankan oleh para ulama tafsir guna memastikan umat Muslim memahami esensi ajaran Islam yang benar tentang salah satu nabi utama. Klarifikasi ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan memperkuat keyakinan berdasarkan sumber-sumber otentik Al-Qur’an dan Sunnah.

Al-Qur’an menggambarkan Nabi Isa AS sebagai seorang utusan Allah yang mulia, lahir dari Bunda Maryam tanpa ayah melalui mukjizat. Beliau diutus untuk Bani Israil dengan membawa pesan tauhid, menyerukan penyembahan hanya kepada Allah SWT, serta diberi berbagai mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati (dengan izin Allah), dan berbicara saat masih bayi di buaian.

Para ulama tafsir secara konsisten menjelaskan bahwa Nabi Isa AS adalah manusia pilihan Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Kelahirannya yang ajaib adalah bukti kekuasaan Allah, bukan indikasi ketuhanan. Tafsir-tafsir ini menegaskan status Nabi Isa sebagai hamba dan Rasul Allah yang patut dihormati, tetapi tidak disembah.

Selain itu, narasi Al-Qur’an juga membantah klaim penyaliban dan kematian Nabi Isa di kayu salib. Menurut keyakinan Islam, Allah SWT mengangkat Nabi Isa AS ke langit, dan orang lain yang serupa dengannya disalibkan. Beliau akan kembali ke bumi sebelum hari kiamat untuk menegakkan keadilan dan syariat Islam.

Dengan demikian, pemahaman akidah yang lurus mengenai Nabi Isa AS, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan tafsir ulama, menjadi fundamental bagi umat Muslim. Hal ini tidak hanya memperkaya wawasan keagamaan tetapi juga mengukuhkan keyakinan pada keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW sebagai penutup para nabi.

Monitorday.com – Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite maupun solar per 1 April 2026, menjawab kekhawatiran masyarakat terkait potensi lonjakan harga di tengah dinamika energi global.

Meski harga tetap, pemerintah menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Untuk kendaraan roda empat, pengisian dibatasi maksimal 50 liter per hari, angkutan umum roda empat hingga 80 liter per hari, dan kendaraan roda enam atau lebih hingga 200 liter per hari.

Kebijakan ini diperkuat oleh PT Pertamina (Persero) melalui unit usahanya, Pertamina Patra Niaga, yang merilis daftar harga BBM terbaru yang berlaku secara nasional. Dalam pengumuman tersebut, seluruh jenis BBM—baik subsidi maupun nonsubsidi—dipastikan tidak mengalami perubahan harga.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV, menyatakan bahwa kebijakan tersebut mengikuti arahan pemerintah.

“Pertamina Patra Niaga selalu menjalankan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penetapan harga BBM,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, harga BBM per 1 April 2026 adalah sebagai berikut:

Pertamax (RON 92): Rp 12.300 per liter
Pertamax Green 95: Rp 12.900 per liter
Pertamax Turbo (RON 98): Rp 13.100 per liter
Dexlite (CN 51): Rp 14.200 per liter
Pertamina Dex (CN 53): Rp 14.500 per liter
Rincian Harga di Berbagai Wilayah

Di sejumlah wilayah lain, harga BBM menunjukkan variasi, di antaranya:

Sumatera: Pertamax berkisar Rp 12.600–Rp 12.900, Dexlite Rp 14.500–Rp 14.800
Jabodetabek dan Jawa: Pertamax Rp 12.300, Dexlite Rp 14.200
Bali & NTB: Sama dengan Jawa, sementara NTT sedikit lebih tinggi
Kalimantan: Pertamax antara Rp 12.600–Rp 12.900
Sulawesi, Maluku, Papua: Pertamax umumnya Rp 12.600, Dexlite Rp 14.500

Sementara itu, harga BBM subsidi tetap:

Pertalite: Rp 10.000 per liter
Biosolar: Rp 6.800 per liter

Pemerintah menegaskan bahwa pembelian BBM yang melebihi kuota akan dikenakan harga nonsubsidi atau dihitung sebagai jenis bahan bakar umum (JBU). Selain itu, Pertamina diwajibkan mencatat nomor polisi kendaraan pada setiap transaksi BBM subsidi serta melaporkan pelaksanaannya secara berkala.

Pembatasan ini merupakan langkah antisipatif pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah.

Dengan kebijakan ini, masyarakat diharapkan tetap dapat menikmati harga BBM yang stabil, sekaligus mendukung distribusi energi yang lebih tepat sasaran.

Monitorday.com – Pemerintah resmi meluncurkan delapan poin Kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional dan Kebijakan Energi sebagai respons terhadap dinamika global yang dipicu konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi langkah mitigasi sekaligus momentum transformasi menuju sistem kerja dan pengelolaan energi yang lebih efisien dan modern.

“Program ini merupakan bagian dari transformasi struktural untuk menghadapi tantangan global dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual.

Pemerintah menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil dengan fundamental yang kuat, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang aman serta fiskal yang terjaga.

Berikut delapan poin lengkap kebijakan tersebut:

1. Di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif, resilien, dan tangguh.

“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan yang modern dan efisien. Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” Untuk itu kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap positif.

2. Sebagai langkah adaptif dan preventif, guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Kebijakan ini mencakup beberapa langkah utama sebagai berikut:

a. penerapan work from home (WFH) bagi ASN, aparat sipil negara, di instansi pusat dan daerah, yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) dan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), termasuk di dalam skema work from home yang diatur sebagai berikut:

– Mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital,

– Efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik.

– Efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50%, dan luar negeri hingga 70%.

– Khusus untuk daerah, ini ada himbuan untuk penambahan jumlah hari, waktu, dan takupan daripada ruas jalan dalam car free day, sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh surat edaran dari Menteri Dalam Negeri.

b. Penerapan work from home bagi sektor swasta, yang diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.

c. Terdapat sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH, dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan/minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

d. Sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah selama lima hari dalam seminggu, dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya.

Sementara untuk pendidikan tinggi, semester 4 ke atas, menyesuaikan dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

3. Himbauan umum bagi masyarakat terkait:

a. Terkait efisiensi energi, masyarakat agar menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja, yang

b. Mobilitas cerdas, yaitu memprioritaskan penggunaan transportasi publik,

c. Masyarakat diminta tetap produktif, menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa.

4. Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan, dan pengaturan teknis ini akan dituangkan dalam surat edaran Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan.

5. Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun.

6. Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara, melalui prioritasisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga. Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non operasional, dan kegiatan seremonial menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga, serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran. Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

7. Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026. Pertamina telah siap untuk menimplementasikan blending. Ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter dan ini dalam satu tahun. Tentu ini dalam 6 bulan, ada penghematan dari fosil, ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun.

Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode My Pertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan. Tetapi ini tidak berlaku uintuk kendaraan umum dan untuk detailnya nanti akan disampaikan untuk energi ini oleh Pak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

8. Kemudian selain langkah di atas, pemerintah mendorong optimalisasi daripada program makan bergizi gratis sebagai program dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun.

“Dan keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini,” pungkas Airlangga.

Monitorday.com – Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat, mulai 1 April 2026. Kebijakan ini akan diterapkan selama dua bulan dan selanjutnya dievaluasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut berlaku bagi ASN di instansi pusat maupun daerah. Pengaturannya akan dituangkan melalui surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) serta Menteri Dalam Negeri.

“Penerapan WFH dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa.

Selain sektor pemerintahan, pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan serupa. Ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sektor usaha.

Namun, tidak semua sektor dapat menerapkan WFH. Pemerintah mengecualikan sejumlah bidang, terutama layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Selain itu, sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta keuangan juga tetap beroperasi normal.

Di sektor pendidikan, kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka penuh selama lima hari dalam seminggu tanpa pembatasan, termasuk kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Sementara itu, perguruan tinggi—khususnya mahasiswa semester empat ke atas—akan menyesuaikan dengan kebijakan dari kementerian terkait.

Sebagai bagian dari upaya efisiensi mobilitas, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional dan kendaraan listrik. Perjalanan dinas dalam negeri dikurangi hingga 50 persen, sedangkan perjalanan luar negeri ditekan hingga 70 persen.

Pemerintah daerah turut diimbau untuk memperluas pelaksanaan car free day, baik dari segi hari, waktu, maupun cakupan wilayah, sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Airlangga menambahkan, kebijakan ini berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp6,2 triliun dari sisi kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Secara keseluruhan, penghematan konsumsi BBM masyarakat diperkirakan dapat mencapai Rp59 triliun.

Kebijakan WFH ini menjadi bagian dari implementasi delapan butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang tengah didorong pemerintah guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Monitorday.com – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dijadwalkan menggelar rapat darurat pada Selasa (31/3) menyusul tewasnya tiga prajurit TNI dalam serangan di Lebanon Selatan. Permintaan rapat tersebut diajukan oleh Prancis setelah insiden mematikan yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyatakan bahwa serangan terhadap pasukan UNIFIL merupakan insiden serius yang tidak dapat diterima. Ia mengecam keras serangan yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di kalangan personel penjaga perdamaian.

“Serangan semacam itu di sekitar pos UNIFIL tidak bisa diterima dan tidak dapat dibenarkan. Prancis menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban serta solidaritas kepada Indonesia,” ujar Barrot dalam pernyataannya di media sosial.

Pemerintah Prancis juga mendoakan kesembuhan bagi para prajurit yang terluka akibat serangan tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, turut mendesak dilaksanakannya rapat darurat DK PBB setelah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Ia menekankan pentingnya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas insiden tersebut.

“Kami menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB serta investigasi yang komprehensif dan transparan,” kata Sugiono.

Dalam dua hari terakhir, tiga prajurit TNI yang bertugas di bawah misi UNIFIL dilaporkan gugur akibat meningkatnya eskalasi konflik di wilayah tersebut. Dua korban terbaru tewas akibat ledakan di dekat Bani Hayyan pada Senin (31/3), yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan. Sehari sebelumnya, satu prajurit lainnya dilaporkan tewas di wilayah Adchit Al Qusayr.

Ketegangan di Lebanon Selatan meningkat tajam sejak akhir Februari, ketika operasi militer yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat memicu konflik lebih luas dengan kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Serangan balasan pun terus terjadi, memperburuk situasi keamanan di kawasan tersebut.

Rapat darurat DK PBB diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk meredakan konflik serta memberikan perlindungan lebih bagi pasukan penjaga perdamaian di wilayah rawan tersebut.

Monitorday.com — Pemerintah Jepang dan Indonesia sepakat memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), energi, hingga keamanan maritim, usai pertemuan bilateral tingkat tinggi di Tokyo.

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyampaikan bahwa kolaborasi di bidang AI akan menjadi salah satu fokus utama dalam hubungan kedua negara ke depan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuannya dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Akasaka.

Takaichi menegaskan komitmen Jepang untuk terus mendukung pengembangan industri Indonesia, termasuk melalui kerja sama pengembangan sumber daya manusia di sektor teknologi mutakhir seperti AI.

“Dukungan berkelanjutan untuk pengembangan industri Indonesia dan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia termasuk sektor AI,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Jepang memandang kemitraan dengan Indonesia sebagai langkah strategis, khususnya dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik tetap bebas dan terbuka.

Selain teknologi, kedua negara juga sepakat memperluas kerja sama di sektor maritim dan penanggulangan bencana. Hal ini didasarkan pada kesamaan karakteristik sebagai negara maritim yang rentan terhadap bencana alam.

Kerja sama tersebut mencakup penguatan industri perikanan serta peningkatan kapasitas dalam manajemen risiko bencana, termasuk upaya pengendalian banjir.

Dalam bidang energi dan sumber daya, Jepang dan Indonesia menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan, terutama terkait pengelolaan mineral kritis dan transisi energi. Implementasi inisiatif seperti Asia Zero Emission Community (AZEC) akan terus didorong sebagai bagian dari upaya tersebut.

Sementara itu, di sektor keamanan, kedua negara sepakat mempererat kerja sama melalui peningkatan kapasitas angkatan laut serta penguatan keamanan maritim.

“Melalui upaya-upaya ini, kedua negara kita akan bekerja sama untuk lebih mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia,” kata Takaichi.

Pertemuan tersebut juga membahas berbagai isu regional dan global, termasuk situasi di Timur Tengah, Laut Cina Selatan, serta respons terhadap Korea Utara.

Takaichi menekankan bahwa kerja sama erat antara Indonesia dan Jepang sangat penting dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkuat ketahanan energi global.

Monitorday.com – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi langkah Pengadilan Negeri Medan yang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Amsal Sitepu, terdakwa dalam kasus dugaan penggelembungan anggaran proyek di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Habiburokhman menilai keputusan tersebut mencerminkan kepekaan lembaga peradilan terhadap rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa Komisi III DPR RI sebelumnya turut mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Amsal.

“Kami mengapresiasi penangguhan penahanan Amsal Sitepu oleh Pengadilan Negeri Medan,” ujar Habiburokhman saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia berharap Amsal dapat memperoleh keadilan dalam sidang putusan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (1/4). Ia juga menyampaikan harapan agar terdakwa bisa mendapatkan putusan yang meringankan, bahkan bebas dari seluruh tuntutan.

Sementara itu, PN Medan resmi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Amsal pada Selasa. Sidang pembacaan vonis terhadap Amsal dijadwalkan digelar sehari setelahnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menyerukan agar majelis hakim mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya vonis ringan, dengan memperhatikan fakta persidangan serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan, Komisi III DPR RI juga menyatakan kesiapannya menjadi penjamin dalam pengajuan penangguhan penahanan Amsal Sitepu.

Monitorday.com – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar di seluruh jenjang pendidikan tetap berlangsung normal tanpa penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring.

Keputusan tersebut disampaikan Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan pemerintah dalam mitigasi risiko serta antisipasi dinamika global pada Selasa (31/3).

Dalam keterangannya, Airlangga menegaskan bahwa proses pembelajaran di sektor pendidikan akan tetap dilakukan secara tatap muka (luring). Kegiatan belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar hingga menengah berlangsung seperti biasa, yakni lima hari dalam sepekan.

“Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara normal dan tatap muka di sekolah,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga tidak memberlakukan pembatasan terhadap kegiatan lain di lingkungan sekolah, termasuk ajang olahraga maupun aktivitas ekstrakurikuler.

Sementara untuk perguruan tinggi, khususnya mahasiswa semester empat, kebijakan perkuliahan akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan pendidikan tetap optimal di tengah berbagai tantangan global.

Monitorday.com — Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan bahwa pengadaan 160 ribu kendaraan pikap untuk operasional koperasi desa/kelurahan Merah Putih tidak hanya berasal dari India, tetapi juga dari China dan Jepang.

“Semua kendaraan sudah dilakukan pengadaannya, sebanyak 160 ribu unit,” ujar Joao saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (31/3).

Joao menjelaskan, keputusan impor diambil karena kendaraan pikap dengan sistem penggerak empat roda (4×4) belum diproduksi di dalam negeri. Menurutnya, seluruh kendaraan dengan spesifikasi tersebut masih bergantung pada pasokan luar negeri.

“Semua mobil 4×4 yang ada saat ini masih impor, tidak ada produksi lokal,” katanya.

Ia merinci, kendaraan tersebut berasal dari berbagai pabrikan otomotif global. Dari Jepang, terdapat 13.600 unit Mitsubishi, 10 ribu unit Hino, dan 900 unit Isuzu. Sementara dari China, sebanyak 13 ribu unit dipasok oleh Foton. Adapun sisanya didatangkan dari India.

Secara keseluruhan, kendaraan yang diimpor mencakup pikap dan truk untuk mendukung distribusi dan operasional koperasi desa/kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Joao menambahkan, total anggaran pengadaan kendaraan tersebut mencapai Rp200 triliun. Dana tersebut berasal dari alokasi pembangunan sebesar Rp3 miliar untuk masing-masing koperasi desa/kelurahan.

Meski demikian, ia mengaku belum memiliki data pasti terkait jumlah unit yang sudah tiba di Indonesia dan siap didistribusikan.

Program ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur logistik di tingkat desa serta meningkatkan efisiensi distribusi barang melalui koperasi lokal.

Monitorday.com – Pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, per 1 April 2026. 

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mesnesneg) Prasetyo Hadi merespons ramainya informasi keliru bahwa harga BBM nonsubsidi bakal naik drastis.

“Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi,” ujar Mensesneg dalam pernyataannya, Selasa (31/03/2026). 

Mensesneg menambahkan, keputusan tersebut diambil setelah adanya koordinasi antara pemerintah dengan Pertamina serta adanya petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan.

“Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mensesneg juga memastikan ketersediaan BBM serta mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.

“Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian,” tegas Mensesneg