Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan perwakilan Morgan Stanley Capital International (MSCI), membahas isu reformasi pasar modal. Pertemuan ini terjadi menyusul sorotan MSCI sebelumnya terkait transparansi pasar modal Indonesia, yang sempat memicu respons negatif di kalangan pelaku pasar dan berdampak pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Luhut menyebut diskusi selama hampir dua jam tersebut sebagai "momentum total" untuk perbaikan sistem pasar modal nasional. Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan berbagai langkah digitalisasi yang didorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan efisiensi, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial.

"MSCI menjadi momentum total untuk capital market reform, karena ini kemarin Morgan Stanley datang ke kantor saya. Kami diskusi hampir 2 jam," ungkap Luhut dalam acara Dinamika Ekonomi Global dan Nasional di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Luhut menjelaskan bahwa upaya digitalisasi pemerintah didasarkan pada asistensi World Bank dan penelitian Harvard Institute. Ia menegaskan kepada MSCI bahwa Indonesia tidak menghadapi masalah besar, sembari mengakui adanya perbaikan yang terus dilakukan, seperti efisiensi penyaluran bantuan sosial.

"Saya bilang sama dia, sekarang Indonesia sedang melanjutkan government technology. Kita sudah melakukan piloting satu di Banyuwangi. Kita tahu sekarang, kita paham setelah Banyuwangi sekarang. Betapa banyak salah kita. Dan sekarang kita perbaikin. Misalnya, bansos itu 77% of target. Anda bayangin 77%. Nah ini kita perbaikin," imbuhnya.

Lebih lanjut, Luhut juga memaparkan rencana reformasi pasar modal yang melibatkan pencarian sumber daya manusia (SDM) muda yang kompeten dan berintegritas tinggi. Selain itu, pemerintah berencana mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mencegah manipulasi. "Saya bilang sama dia, kita mau reform, kita ada usul ke Presiden supaya kapital market ini direform. Manusianya dicari yang muda, yang sekalian cari dari yang muda, yang paham uang, yang sulit untuk disogok-sogok dan digunakan AI, berbasis AI, supaya makin sulit untuk dipermainkan," tegasnya.

Monitorday.com – Di tengah dorongan global menuju energi terbarukan, banyak orang bertanya: mengapa mobil listrik belum dilengkapi panel surya di atapnya? Bukankah matahari tersedia gratis setiap hari? Secara logika awam, mobil listrik yang ditenagai panel surya terdengar seperti solusi sempurna: ramah lingkungan, mandiri energi, dan bebas biaya pengisian.

Namun kenyataannya, hingga kini hampir semua mobil listrik di pasaran belum mengandalkan panel surya sebagai sumber daya utama. Sejumlah analisis dari pelaku industri kendaraan listrik, termasuk ulasan dari Octopus EV, menjelaskan bahwa hambatan utamanya bukan pada ide, melainkan pada keterbatasan teknologi dan desain.

Efisiensi Panel Surya Masih Terbatas

Panel surya komersial saat ini rata-rata hanya mampu mengubah sekitar 15–22 persen cahaya matahari menjadi listrik. Dalam kondisi terbaik sekalipun, energi yang dihasilkan dari panel berukuran kecil—seperti di atap mobil—sangat minim dibanding kebutuhan energi mobil listrik yang besar.

Untuk menggerakkan mobil sejauh puluhan kilometer, dibutuhkan daya yang jauh lebih besar daripada yang bisa dipanen dari sinar matahari melalui permukaan atap kendaraan.

Luas Permukaan Mobil Terlalu Kecil

Atap mobil, kap mesin, dan bagasi memiliki luas terbatas. Bahkan jika seluruh bagian itu dilapisi panel surya, energi yang dihasilkan dalam sehari penuh paparan matahari biasanya hanya cukup untuk menambah jarak tempuh beberapa kilometer saja.

Artinya, mobil tetap harus diisi ulang dari sumber listrik eksternal seperti rumah atau stasiun pengisian daya umum.

Biaya Tidak Seimbang dengan Manfaat

Penambahan panel surya bukan hanya soal menempelkan modul di atap. Diperlukan sistem kelistrikan tambahan, pengatur daya, serta desain struktur yang menopang panel tersebut. Semua ini meningkatkan biaya produksi mobil, sementara manfaat jarak tempuh yang diperoleh sangat kecil.

Bagi produsen, ini bukan investasi yang ekonomis untuk pasar massal.

Tantangan Desain dan Aerodinamika

Mobil listrik dirancang sangat memperhatikan aerodinamika untuk menghemat energi. Penambahan panel surya berukuran besar dapat mengubah desain bodi, menambah berat, dan justru menurunkan efisiensi kendaraan.

Dalam dunia otomotif modern, setiap tambahan hambatan angin berarti tambahan konsumsi energi.

Sudah Ada yang Mencoba, Tapi Belum Masif

Beberapa perusahaan sebenarnya sudah bereksperimen dengan konsep mobil listrik bertenaga surya. Salah satu yang paling dikenal adalah Lightyear dari Belanda yang merancang mobil dengan panel surya terintegrasi di hampir seluruh bodi atas kendaraan.

Hasilnya memang menjanjikan di atas kertas, tetapi biaya produksi sangat tinggi dan belum layak untuk pasar luas. Model seperti ini masih berada di ranah inovasi dan belum menjadi standar industri.

Solusi yang Lebih Realistis: Panel Surya di Rumah

Alih-alih memasang panel di mobil, pendekatan yang lebih efisien adalah memasang panel surya di rumah atau gedung, lalu menggunakan listrik tersebut untuk mengisi baterai mobil.

Dengan luas atap rumah yang jauh lebih besar, energi matahari bisa dipanen lebih optimal, disimpan, dan digunakan untuk pengisian daya kendaraan listrik secara signifikan.

Pendekatan ini dinilai jauh lebih masuk akal secara teknis maupun ekonomis.

Masa Depan Masih Terbuka

Bukan berarti ide mobil listrik bertenaga surya mustahil. Jika efisiensi panel meningkat drastis dan bobotnya makin ringan, konsep ini bisa menjadi lebih realistis di masa depan.

Untuk saat ini, mobil listrik tetap bergantung pada pengisian daya dari jaringan listrik, sementara energi surya berperan lebih efektif sebagai sumber listrik di rumah, kantor, atau pembangkit skala besar.

Intinya, bukan karena industri otomotif mengabaikan matahari. Tetapi karena, dengan teknologi yang ada sekarang, matahari belum bisa “mengecas” mobil listrik secara signifikan hanya dari atap kendaraan.

Peningkatan minat terhadap kendaraan listrik (EV) di pasar global mendorong pengembangan berbagai solusi komprehensif untuk mendukung adopsi massal. Inisiatif ini tidak hanya menyasar konsumen individu tetapi juga sektor bisnis, menawarkan kemudahan akses dan operasional EV tanpa hambatan.

Perkembangan infrastruktur dan layanan pendukung ini mencakup penyediaan kendaraan sebagai fasilitas karyawan, solusi armada bisnis, hingga inovasi dalam sistem pengisian daya. Tujuannya adalah menghilangkan kendala kepemilikan dan penggunaan EV, membuatnya lebih menarik dan praktis bagi berbagai segmen pengguna.

Bagi perusahaan, akses terhadap kendaraan listrik kini dapat diintegrasikan sebagai bagian dari tunjangan karyawan, menawarkan kemudahan operasional. Berbagai skema tersedia yang mencakup perawatan, bantuan darurat, dan asuransi, sehingga membebaskan perusahaan dari kerumitan manajemen armada.

Model kepemilikan baru juga diperkenalkan, seperti skema “bayar untuk mengemudi bukan memiliki” yang sudah mencakup perawatan. Selain itu, teknologi canggih seperti Vehicle-to-Grid (V2G) memungkinkan mobil listrik untuk mengekspor energi kembali ke jaringan listrik, menawarkan potensi efisiensi energi yang lebih luas.

Sisi lain dari pengembangan ekosistem EV adalah kemudahan pengisian daya di rumah. Berbagai solusi pengisi daya rumah yang profesional telah tersedia, lengkap dengan tarif khusus yang diklaim sangat kompetitif bagi pengemudi EV tertentu, menjadikan pengisian daya di rumah lebih hemat biaya dan nyaman.

Selain solusi rumahan, aksesibilitas terhadap jaringan pengisi daya publik juga menjadi fokus utama. Pengguna EV kini dapat mengakses lebih dari satu juta titik pengisian daya publik di berbagai wilayah melalui satu aplikasi terpadu, menghilangkan kekhawatiran akan ketersediaan infrastruktur saat bepergian.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam memproteksi masa depan generasi muda melalui penguatan karakter di lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan usai menghadiri peluncuran program Integrasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN) dalam rangka Ananda Bersinar yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Kamis (12/2).

Program IKAN merupakan inisiatif kolaboratif dalam payung kerja sama antara BNN dan Kemendikdasmen untuk membentengi masa depan anak bangsa. Dalam sambutannya, Menteri Mu’ti menegaskan bahwa Kemendikdasmen berkomitmen penuh mendukung program ini sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden RI, khususnya poin keempat dan ketujuh. Ia memandang sekolah harus menjadi oase yang aman bagi tumbuh kembang anak secara utuh.

“Program ini merupakan langkah nyata dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bekerja sama dengan BNN untuk membangun lingkungan dan budaya sekolah yang bersih dari narkoba,” ujar Menteri Mu’ti.

Ia menambahkan, program IKAN sejalan dengan program kebijakan kementerian yakni 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH) serta visi Presiden untuk membangun budaya ASRI (Aman, Sehat, Ramah, dan Indah). Sekolah yang aman dan nyaman, menurut Mu’ti, tidak hanya bebas dari kekerasan fisik, tetapi juga terlindungi dari perilaku yang merusak fisik, mental, hingga spiritual murid.

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menjelaskan bahwa program IKAN merupakan bagian dari transformasi aksi nasional BNN untuk menciptakan “Indonesia Bersinar” (Bersih Narkoba). Ia memberikan apresiasi tinggi kepada Kemendikdasmen dan UNESA atas percepatan kurikulum ini yang kini menyasar murid mulai tingkat TK hingga SMA.

“Kegiatan atau kurikulum integrasi antinarkoba ini akan diakselerasi ke seluruh sekolah di Indonesia. Mata pelajarannya masuk ke subjek yang sudah ada, seperti Biologi, Matematika, dan lainnya, sehingga tidak mengganggu atau menambah beban anak-anak kita,” jelas Suyudi. Ia berharap melalui pemahaman sejak dini, para murid sebagai calon pemimpin bangsa tidak terjerumus ke dunia narkoba yang mengancam kecerdasan dan kesehatan mereka.

Sementara itu, Rektor UNESA, Nurhasan, menekankan pentingnya aksi kolektif dalam implementasi di lapangan. UNESA sebagai mitra strategis telah memulai praktik baik dengan mengintegrasikan materi program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) ke dalam ekosistem Labschool UNESA dan melakukan tes urin rutin bagi pimpinan serta mahasiswa.

Ke depan, Kemendikdasmen berencana memperkuat program ini melalui pelatihan guru serta aktivasi peran murid lewat organisasi siswa (OSIS) dan kegiatan ekstrakurikuler. Langkah ini bertujuan agar nilai-nilai antinarkoba tidak berhenti sebagai teori, melainkan menjadi gaya hidup.

“Kami ingin mengintegrasikan pemahaman dan sikap agar murid kita berhati-hati terhadap bahaya narkotika, serta membangun budaya hidup positif agar menjadi generasi yang kuat secara jasmani dan memiliki spiritualitas yang kokoh,” pungkas Menteri Mu’ti.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, secara simbolis menyerahkan Buku Pedoman Integrasi Kurikulum Anti Narkoba di Satuan Pendidikan kepada Mendikdasmen. Buku ini dirancang sebagai panduan bagi sekolah di bawah naungan Kemendikdasmen maupun Kementerian Agama, dengan pendampingan dari penyuluh BNN di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Apresiasi atas implementasi nyata juga diberikan oleh Kepala BNN Provinsi Jawa Timur kepada Ketua Yayasan Dharma Wanita UNESA dan Ketua Lembaga Labschool UNESA. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Labschool UNESA mengintegrasikan kurikulum antinarkoba di seluruh jenjang pendidikan mereka, yang disaksikan langsung oleh Mendikdasmen, Kepala BNN, dan Rektor UNESA, Nurhasan.

Antusiasme terasa saat Menteri Mu’ti berinteraksi melalui _video conference_ dengan Kepala SD Negeri 3 Pagar Alam, Sumatra Selatan. Menanggapi praktik baik sekolah tersebut yang rutin mengundang penyuluh BNN ke sekolah, Menteri Mu’ti menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari dalam ekosistem sekolah sendiri.

“Saya kira perlu dilibatkan secara aktif para murid melalui OSIS atau UKS dan kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah yang aman dan nyaman adalah sekolah yang bebas dari segala perilaku yang merusak fisik, mental, dan spiritual anak-anak kita,” pesan Menteri Mu’ti menutup interaksi tersebut.

Melalui peluncuran IKAN, Kemendikdasmen dan BNN berkomitmen mempercepat penyuluhan serta pelatihan bagi guru agar sekolah benar-benar menjadi benteng pertahanan bagi generasi masa depan yang kuat, hebat, dan bermartabat.

Monitorday.com – Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, menanggapi rencana Indonesia mengirim 8.000 tentara untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Jalur Gaza, Palestina.

ISF disebut sebagai bagian dari inisiatif Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna menyelesaikan konflik di wilayah tersebut.

Dalam wawancara dengan media berbasis di Qatar, Al Jazeera Mubasher, Rabu (11/2), Hamdan menegaskan Hamas dan warga Palestina di Gaza menolak segala bentuk pengerahan pasukan asing di wilayah mereka. Ia menyebut sikap tersebut telah disampaikan kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia.

“Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina, tidak membutuhkan kekuatan atau pasukan (asing),” ujar Hamdan.

Menurut dia, pengiriman pasukan asing justru berpotensi memperburuk situasi jika bertindak sebagai pengganti pendudukan Israel. Hamdan menilai, dunia internasional seharusnya tidak mengirim pasukan yang berpotensi berbenturan dengan rakyat Palestina atas nama penjajahan atau melemahkan perjuangan mereka.

“Hal terakhir yang seharusnya dipikirkan dunia adalah mengirim pasukan yang bertindak sebagai pengganti pendudukan, pasukan yang bentrok dengan rakyat Palestina atas nama penjajahan atau berupaya melemahkan kehendak mereka alih-alih menghadapi tentara pendudukan. Hal seperti itu tidak akan pernah diterima oleh rakyat Palestina,” katanya.

Meski demikian, Hamdan menyatakan ada kemungkinan pasukan internasional dapat diterima dengan syarat tertentu. Ia menuturkan, jika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk mengirim pasukan, maka penempatannya harus difokuskan di perbatasan untuk mencegah Israel kembali melakukan agresi ke Gaza.

“Mereka harus mencegah penyusupan, penembakan, pendudukan ulang, atau serangan kembali ke Jalur Gaza seperti yang telah terjadi sebelumnya. Jika pasukan itu datang dengan dasar dan mandat seperti itu, maka hal tersebut dapat diterima,” ucapnya.

Hamdan juga mengungkapkan bahwa Hamas telah berkomunikasi dengan sejumlah negara terkait wacana pengiriman pasukan asing ke Gaza, termasuk Indonesia. Ia mengklaim negara-negara tersebut memastikan tidak akan menjalankan agenda Israel terhadap rakyat Palestina.

“Kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini bahwa mereka tidak akan menjadi pihak yang melaksanakan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau melakukan agresi terhadap mereka,” kata Hamdan.

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia secara eksplisit disebut menyatakan tidak akan menjadi pelaksana agenda Israel di Jalur Gaza.

Rencana pengiriman pasukan Indonesia ke ISF sendiri menjadi perhatian publik di tengah dinamika politik dan keamanan yang terus berkembang di kawasan Timur Tengah.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/02/2026). Dalam rapat tersebut, Kepala Negara membahas progres sejumlah program prioritas nasional, mulai dari sektor pangan dan energi hingga hilirisasi industri.

Di sektor energi dan sumber daya mineral, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan sejumlah proyek strategis, termasuk terkait aktivitas pertambangan di Sumatera Utara. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas mengenai kepastian hukum dan perlindungan investasi.

“Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran harus kita pulihkan hak-hak investor, dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional,” ungkapnya merujuk pada tambang Martabe di Sumatera Utara.

Menurut Bahlil, langkah tersebut ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlanjutan investasi.

“Semua ini sekali lagi kita lakukan dalam rangka untuk memastikan terhadap investasi dan kepastian hukum juga bisa terjadi, dan sekaligus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Sumatra,” tegasnya.

Selain itu, dalam rapat tersebut Bahlil juga melaporkan perkembangan program hilirisasi sebagai bagian dari agenda besar transformasi ekonomi nasional. Bahlil mengungkapkan bahwa sejumlah proyek telah memasuki tahap implementasi dan pihaknya telah menyiapkan tambahan program hilirisasi baru guna memperkuat kemandirian industri nasional.

“Jadi tadi dari Danantara, dari 18 proyek yang sudah disampaikan, enamnya sudah di groundbreaking, sisanya juga akan dilakukan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil turut melaporkan kesiapan pasokan energi menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dalam kondisi aman. 

“Dan yang ketiga adalah BBM untuk menyangkut dengan puasa dan Hari Raya Idulfitri, baik LPG maupun BBM, dan saya sampaikan bahwa semuanya terkendali dan cukup batas minimum dari pada stok nasional,” kata Bahlil.

Rapat terbatas ini mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada stabilitas ekonomi, keberlanjutan investasi, serta penguatan industri nasional berbasis hilirisasi. Di tengah dinamika global, pemerintah terus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, akselerasi pembangunan, dan keamanan pasokan energi bagi masyarakat. 

Monitorday.Com – Rektor Universitas Padjadjaran, Prof Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, mengajak mahasiswa untuk tidak alergi terhadap perkembangan Artificial Intelligence (AI). Bagi Arief, teknologi ini justru perlu dirangkul sebagai alat bantu dalam aktivitas akademik, selama tetap berada dalam koridor etika ilmiah.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut diambil karena Unpad ingin menjadi bagian dari ekosistem AI yang terus berkembang. Kampus, menurutnya, tidak boleh tertinggal dalam arus transformasi teknologi yang kian cepat.

“Jadi secara umum bisa disampaikan bahwa kami di Unpad ingin justru terlibat dalam ekosistem AI, dan bisa menggunakan AI ini menjadi alat bantu yang sangat powerful dalam menghasilkan karya ilmiah, tetapi di dalam koridor academic integrity yang kuat,” ujar Prof Arief dalam laman Unpad, dikutip Kamis (12/2/2026).

Untuk mendukung langkah tersebut, Unpad telah menerbitkan Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2025 tentang Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif dalam Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Padjadjaran. Aturan ini menjadi payung kebijakan pemanfaatan AI di kampus, sekaligus menegaskan batasan-batasan penggunaannya.

Tak hanya berhenti pada regulasi, sosialisasi dan pelatihan penggunaan AI juga telah dilakukan kepada para pengajar. Arief bahkan meminta pimpinan fakultas untuk memperkuat literasi AI di kalangan dosen dan ketua program studi.

“Saya mohon para pimpinan bisa melakukan intensifikasi untuk literasi AI ini untuk para dosen dan para kaprodinya. Agar kaprodi dan dosen harus lebih tahu, atau minimal sama tahunya dengan generasi baru dalam penggunaan AI,” pesan Arief.

Langkah ini menunjukkan bahwa Unpad tidak hanya fokus pada mahasiswa sebagai pengguna, tetapi juga memastikan tenaga pengajar memiliki pemahaman yang memadai agar mampu membimbing penggunaan AI secara tepat.

Kepala Pusat Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Unpad, Dr Intan Nurma Yulita, menambahkan bahwa kampus akan segera meluncurkan pedoman etis penggunaan AI. Pedoman tersebut akan mengatur sejauh mana AI dapat dimanfaatkan dalam tugas akademik, dengan penyesuaian berdasarkan karakteristik setiap mata kuliah.

Selain itu, Unpad juga akan menggelar workshop AI bekerja sama dengan Google. Fasilitas teknologi turut diperkuat melalui akses Gemini Pro dan NotebookLM bagi sivitas akademika.

“Jadi kalau mahasiswa dan para dosen ketika masuk ke Google dengan menggunakan afiliasi Unpad, itu bukan lagi yang basic, tetapi sudah next level,” ucap Dr Intan.

Sebelumnya, dosen Unpad sekaligus kreator konten, Ira Mirawati, menegaskan bahwa penggunaan AI oleh mahasiswa diperbolehkan, tetapi tidak tanpa batas. AI dapat digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti proses berpikir.

“Jadi ada poin-poin di mana AI diperbolehkan. Tapi meskipun tadinya boleh ya mengedit, pakai itu, itu juga jangan keseluruhan jadi tetep bagian-bagian yang menurut mahasiswa tuh, ini gimana ya padanan katanya, jadi per kalimat aja,” tuturnya di Jakarta, pada Senin (29/9/2025) lalu.

Ia juga mengingatkan agar mahasiswa tidak sekadar menyalin hasil keluaran AI tanpa pemahaman.

“AI itu boleh digunakan tapi jangan sampai copas (copy-paste). Hasilnya tetap harus ada elaborasi dengan pemikiran mahasiswa itu,” tegasnya.

Para dosen pun didorong untuk aktif memastikan mahasiswa benar-benar memahami materi yang dipelajari. Evaluasi tidak hanya pada hasil akhir tulisan, tetapi pada kedalaman pemahaman.

“Kita akan tanya, gimana sih pemahamannya mereka dari hasil belajarnya itu. Apa yang mereka dapatkan. Jadi gak akan tuh ada copas,” katanya.

Dengan kebijakan ini, Unpad menegaskan posisinya: AI bukan ancaman bagi dunia akademik, melainkan instrumen yang harus dikelola dengan integritas.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bidang ekonomi bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/02/2026). Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan perkembangan indikator makroekonomi nasional yang menunjukkan tren positif di tengah dinamika global.

Menurut Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV mencapai 5,39 persen, menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G20. Secara tahunan (year-on-year), pertumbuhan juga tercatat sebesar 5,11 persen. “Kemudian pertumbuhan 5,11 persen secara year-on-year ini juga sangat baik,” ujar Airlangga dalam keterangannya.

Dari sektor riil, aktivitas manufaktur masih berada di zona ekspansi dengan indeks sebesar 52,6. Indeks keyakinan konsumen pada Januari juga mengalami kenaikan dibandingkan Desember, mencapai angka 127. Selain itu, Mandiri Spending Index tercatat berada pada level 372,5, yang menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Kinerja konsumsi domestik turut menunjukkan penguatan. Penjualan riil tumbuh 7,9 persen secara tahunan, meningkat signifikan dibandingkan Desember tahun lalu yang hanya tumbuh 3,5 persen. Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia terus mencatat surplus selama 68 bulan berturut-turut, dengan capaian 2,51 miliar dolar AS pada Desember.

Airlangga juga menyampaikan realisasi investasi PMA dan PMDN yang mencapai Rp1.931,2 triliun. Cadangan devisa tetap tinggi di angka 154,6 miliar dolar AS, sementara pertumbuhan kredit mencapai 9,69 persen. Menurutnya, berbagai lembaga pemeringkat internasional masih menempatkan Indonesia pada level investment grade, meskipun pemerintah tetap mencermati outlook negatif dari Moody’s sebagai catatan penting.

Rapat terbatas ini, menurut Airlangga, menjadi forum evaluasi sekaligus penegasan arah kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong akselerasi ekonomi. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat serta prospek pertumbuhan yang semakin terstruktur.

Monitorday.com– Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa pemenuhan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus didukung oleh ketersediaan komoditas pangan yang memadai di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan dalam rangka memastikan keberlanjutan program prioritas pemerintah tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh ANTARA.

Ia menekankan bahwa kebutuhan bahan baku MBG tidak boleh mengganggu stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan rantai pasok berjalan optimal, mulai dari produksi di tingkat petani hingga distribusi ke titik-titik pelaksanaan program.

Menurut Zulhas, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar ketersediaan komoditas tetap terjaga. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi pangan nasional, termasuk melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, guna mendukung kebutuhan bahan baku MBG dalam jangka panjang.

Program MBG sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, pelaksanaannya harus dirancang secara matang agar tidak menimbulkan tekanan pada pasar pangan domestik maupun merugikan produsen kecil.

Dengan memastikan ketersediaan komoditas yang cukup dan sistem distribusi yang efisien, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan efektif sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.

Monitorday.com– Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergi dan komitmen menjaga persatuan bangsa saat menghadiri kegiatan retret Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah yang digelar oleh Muhammadiyah. Penegasan tersebut disampaikan dalam rangka memperkuat soliditas elemen masyarakat di tengah berbagai tantangan nasional.

Menurut ANTARA, Kapolri menyampaikan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat terwujud tanpa dukungan seluruh komponen bangsa. Dalam forum tersebut, ia mengapresiasi peran Kokam sebagai bagian dari organisasi kepemudaan yang konsisten berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial maupun kebencanaan.

Kapolri menegaskan bahwa persatuan menjadi fondasi utama dalam menghadapi dinamika global maupun tantangan dalam negeri. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus dikelola dengan bijak agar tidak memecah belah bangsa. Oleh karena itu, sinergi antara aparat keamanan dan organisasi kemasyarakatan dinilai sangat penting.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif antara Polri dan elemen masyarakat. Ia berharap kegiatan seperti retret ini dapat memperkuat semangat kebersamaan, meningkatkan kapasitas kepemimpinan kader, serta menumbuhkan komitmen untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Retret Kokam tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan antara aparat negara dan organisasi masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan upaya menjaga persatuan, keamanan, dan stabilitas nasional dapat terus diperkuat demi mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Monitorday.com — Indonesia memfokuskan keketuaannya di kelompok Developing Eight (D-8) pada lima agenda prioritas guna memperkuat kerja sama konkret antarnegara anggota. Selain itu, Indonesia juga akan mendorong pembahasan solusi dua negara (two state solution) untuk konflik Israel-Palestina dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 mendatang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela, dalam keterangan resmi pada Selasa (10/2/2026), menyampaikan bahwa lima prioritas tersebut terdiri atas empat agenda kerja sama ekonomi dan satu agenda reformasi organisasi.

Menurut Vahd Nabyl, agenda pertama adalah peningkatan kerja sama perdagangan yang dinilai sangat prospektif, mengingat besarnya jumlah penduduk negara anggota D-8 yang mayoritas berpenduduk Muslim. “Potensi ini ingin ditingkatkan melalui kerja sama D-8,” ujarnya.

Prioritas kedua adalah pengembangan ekonomi halal, sejalan dengan karakteristik negara-negara anggota. Sementara itu, agenda ketiga menitikberatkan pada pengembangan ekonomi biru dan hijau, khususnya melalui optimalisasi potensi sektor kelautan dan pangan.

Agenda keempat mencakup peningkatan konektivitas dan penguatan ekonomi digital, termasuk pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta perluasan hubungan antarmasyarakat (people-to-people contact).

Untuk mendukung efektivitas keempat agenda ekonomi tersebut, Indonesia mendorong prioritas kelima berupa reformasi internal organisasi D-8. Reformasi ini meliputi penyesuaian tata kelola, mekanisme pengambilan keputusan, serta pengelolaan anggaran agar implementasi kerja sama menjadi lebih efektif dan berdampak nyata.

“Prioritas itu mencakup penyesuaian tata kelola, mekanisme pengambilan keputusan, dan anggaran agar implementasi kerja sama D-8 lebih efektif dan berdampak nyata,” kata Vahd Nabyl.

Secara terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir pada Senin (9/2/2026) menyatakan bahwa Indonesia juga akan menggelar forum khusus dalam rangkaian KTT untuk membahas konflik Israel-Palestina. Pemerintah akan menyoroti perkembangan terkini serta langkah-langkah yang dapat ditempuh, termasuk yang telah disepakati dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Tentu ujungnya adalah Two State Solution,” tegas Arrmanatha.

KTT D-8 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada April 2026. Dalam periode keketuaan saat ini, Indonesia mengusung tema “Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama.” Tema tersebut menekankan pentingnya adaptasi terhadap dinamika ekonomi global, penguatan inklusivitas, serta peningkatan ketahanan bersama.

D-8 merupakan kelompok kerja sama ekonomi yang dibentuk pada 1997 oleh delapan negara berkembang, yakni Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Azerbaijan resmi bergabung sebagai anggota ke-9 pada 2025.