Monitorday.com – Pemerintah Indonesia menjatuhkan “rapor merah” kepada perusahaan teknologi Google sebagai pemilik platform digital YouTube karena dinilai belum menunjukkan iktikad mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah tentang pelindungan anak di ruang digital (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital pada 7 April 2026 menemukan YouTube belum memenuhi kewajiban kepatuhan serta belum menyampaikan komitmen untuk segera mengikuti regulasi yang berlaku.

“Pemerintah memberikan catatan merah kepada pihak Google yang menaungi YouTube karena belum menunjukkan kepatuhan terhadap aturan,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Pemerintah pun menegaskan akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan turunan, sanksi bagi platform yang melanggar meliputi teguran administratif, penghentian akses sementara, hingga pemutusan akses.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah memberikan teguran resmi kepada Google melalui surat dari Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

“Sanksi diberikan secara bertahap, dengan harapan ada perubahan sikap dari pihak Google. Untuk saat ini, kami memberikan surat teguran,” kata Meutya.

Di sisi lain, pemerintah mengapresiasi kepatuhan perusahaan teknologi Meta Platforms yang menaungi Instagram, Facebook, dan Threads. Meta dinilai telah memenuhi ketentuan dengan membatasi akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Selain Meta, dua platform lain yang telah mematuhi penuh aturan hingga Kamis sore adalah X dan Bigo Live.

PP Tunas sendiri resmi diberlakukan pada 28 Maret 2026 dan pada tahap awal menyasar delapan platform digital, yakni Instagram, Facebook, Threads, X, Bigo Live, YouTube, TikTok, serta Roblox.

Monitorday.com–Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyerukan agar materi pelajaran matematika untuk tingkat dasar, khususnya Taman Kanak-kanak (TK) serta Sekolah Dasar (SD) kelas satu dan dua, dibuat tidak terlalu kompleks. Permintaan ini bertujuan untuk lebih mengedepankan pengasahan logika berpikir anak-anak dibandingkan menekankan pada hitungan rumit sejak dini.

Penekanan pada penyederhanaan ini disampaikan dalam peluncuran program Pencanangan Kolaborasi Multipihak untuk Penguatan Literasi dan Numerasi Nasional di Jakarta. Abdul Mu’ti menyoroti perbedaan pendekatan pendidikan matematika di Indonesia dengan negara lain seperti Australia, yang umumnya masih fokus pada permainan untuk mengembangkan logika anak.

Ia mengungkapkan keprihatinannya atas materi matematika kompleks yang diajarkan terlalu dini di Indonesia, seperti perkalian dan pembagian yang sudah dikenalkan sejak kelas dua SD, bahkan TK. “Padahal harusnya masa-masa awal itu yang penting ditekankan adalah logic-nya. Karena logic-nya, maka seringkali itu hanya bermain-main saja. Sementara di sini sudah ditekankan pada hitung-hitungan matematika sudah pakai rumus-rumus begitu, yang itu seharusnya tidak diberikan pada masa awal,” kata Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti berpendapat bahwa pengenalan soal matematika yang rumit tanpa mempertimbangkan kesiapan logika anak dapat menumbuhkan rasa takut terhadap pelajaran tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang pada jenjang pendidikan selanjutnya, menciptakan persepsi negatif terhadap matematika.

“Dan kemudian kesulitan yang mereka hadapi ketika belajar matematika di masa awal itu akan terdampak terus dalam jenjang berikutnya. Sehingga ada yang bicara ‘math’ itu identik dengan ‘dead’, sehingga ada yang bilang matematika itu ‘mati-matian’,” ujarnya menambahkan.

Menyikapi hal tersebut, Kemendikdasmen berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan Program Pencanangan Kolaborasi Multipihak untuk Penguatan Literasi dan Numerasi Nasional. Program ini akan dilaksanakan di enam kabupaten/kota yang tersebar di empat provinsi, mencakup Sumatera Utara (Kota Medan dan Kota Pematangsiantar), Jambi (Kabupaten Batang Hari), Jawa Tengah (Kabupaten Tegal), dan Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende).

Monitorday.com–Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menargetkan produksi mobil sedan listrik secara besar-besaran mulai tahun 2028. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang, Jawa Tengah.

Menurutnya, langkah yang dilakukan VKTR saat ini, dengan memproduksi bus dan truk listrik, menjadi fondasi penting bagi pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Pemerintah berencana untuk membentuk perusahaan sendiri guna memproduksi sedan listrik sebagai produk utama.

Dalam sambutan virtual pada Kamis (9/4/2026), Prabowo mengungkapkan, “Rencana kita saya harap di 2028 kita akan produksi besar-besaran mobil sedan dari listrik sekarang ini kan sudah ada bus listrik, truk listrik dengan kemampuan besar, membanggakan.”

Prabowo juga melaporkan bahwa VKTR memiliki kapasitas untuk memproduksi 10.000 bus listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 40%.

Menindaklanjuti inisiatif tersebut, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah. “Kita juga akan bentuk perusahaan untuk produksi sedan, sedan dari listrik. Saya sudah putuskan,” tegas Prabowo.

Pembentukan perusahaan khusus untuk memproduksi sedan listrik ini menandai langkah serius pemerintah dalam mendorong kemandirian dan daya saing industri otomotif listrik di Indonesia.

VKTR atau PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk merupakan pemain baru namun strategis dalam industri kendaraan listrik Indonesia. Berada di bawah naungan Bakrie Group, perusahaan ini tidak menyasar pasar mobil penumpang, melainkan kendaraan listrik komersial seperti bus dan truk. Fokus ini menunjukkan pendekatan yang lebih realistis dan berdampak langsung, terutama dalam mendukung transportasi publik dan sektor logistik yang menjadi tulang punggung mobilitas nasional.

Meski berstatus sebagai perusahaan Indonesia, VKTR tidak berjalan sendiri. Mereka membangun ekosistem berbasis kolaborasi global, terutama dengan mitra dari China yang sudah lebih matang dalam teknologi kendaraan listrik. Salah satu kemitraan paling penting adalah dengan BYD Auto, produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Melalui kerja sama ini, VKTR menghadirkan bus listrik yang kini sudah beroperasi di layanan publik seperti Transjakarta. Dalam skema ini, teknologi inti seperti sasis dan sistem penggerak disuplai oleh BYD, sementara proses perakitan dilakukan di dalam negeri dengan melibatkan karoseri lokal.

Kemitraan VKTR tidak berhenti di kendaraan utuh, tetapi juga menyentuh aspek paling krusial dalam ekosistem EV: baterai dan motor listrik. Untuk pengembangan baterai, VKTR bekerja sama dengan Gotion High-Tech, salah satu produsen baterai besar dunia. Sementara itu, dalam pengembangan motor listrik dan konversi kendaraan konvensional menjadi listrik, VKTR menggandeng Suzhou Synland Technology. Bahkan untuk segmen khusus seperti truk tambang listrik, VKTR berkolaborasi dengan Yutong, memperluas jangkauan bisnisnya ke sektor industri berat.

Di sisi domestik, VKTR mulai membangun fondasi manufaktur melalui fasilitas perakitan di Magelang, Jawa Tengah, yang dikelola oleh anak usahanya, PT VKTR Sakti Industries. Pabrik ini mengadopsi skema Completely Knocked Down (CKD), di mana komponen utama diimpor lalu dirakit di Indonesia. Strategi ini bukan sekadar efisiensi biaya, tetapi juga bagian dari upaya memenuhi target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah, sekaligus mendorong tumbuhnya industri pendukung lokal.

Pada akhirnya, VKTR mencerminkan model industrialisasi baru Indonesia: bukan membangun dari nol, tetapi mengakselerasi kemampuan nasional melalui kemitraan strategis global. Dengan menggabungkan teknologi asing dan kapasitas produksi dalam negeri, VKTR berada di posisi penting dalam transisi energi dan elektrifikasi transportasi. Tantangan ke depan tentu tidak ringan—mulai dari peningkatan TKDN, efisiensi biaya, hingga daya saing produk—namun langkah awal yang dibangun menunjukkan arah yang cukup menjanjikan bagi masa depan industri kendaraan listrik Indonesia.

Monitorday.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat upaya peningkatan daya saing lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar mampu menembus pasar kerja internasional. Salah satunya melalui program sertifikasi kompetensi dan penguasaan bahasa asing yang didukung anggaran ratusan miliar rupiah pada 2026.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp112,5 miliar untuk sertifikasi kompetensi dan Rp75 miliar untuk sertifikasi bahasa asing bagi siswa SMK.

“Lulusan SMK harus memiliki hard skill dan soft skill yang kuat, mentalitas kompetitif, serta daya adaptasi tinggi. Dunia kerja kini bergerak cepat dan lintas negara,” ujar Fajar saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK 2026 di Tangerang, Banten.

Menurutnya, perubahan pola pikir menjadi kunci utama. Lulusan SMK, meskipun bekerja di daerah, dituntut memiliki perspektif global agar mampu masuk dalam rantai pasok talenta dunia, baik sebagai tenaga profesional, teknisi industri, maupun wirausaha.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa penguasaan bahasa asing menjadi pintu masuk utama ke pasar kerja internasional. Program sertifikasi tahun 2026 mencakup berbagai bahasa strategis seperti Inggris, Jepang, Mandarin, Prancis, dan Jerman yang sesuai kebutuhan industri global.

Pada tahun ini, target penerima manfaat program meningkat signifikan menjadi 250 ribu siswa dari sebelumnya sekitar 100 ribu siswa. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses sertifikasi sekaligus mendorong pemerataan kualitas lulusan SMK di seluruh Indonesia.

Penguatan pendidikan vokasi ini sejalan dengan agenda revitalisasi SMK yang menjadi prioritas nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lulusan SMK masih menghadapi tantangan dalam memasuki dunia kerja, sehingga sertifikasi berbasis kompetensi dan kemampuan bahasa asing dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing dan mobilitas kerja lintas negara.

Selain membuka peluang kerja di luar negeri, pemerintah juga mendorong lulusan SMK untuk mengembangkan kewirausahaan. Sertifikasi dinilai mampu meningkatkan kredibilitas usaha sekaligus memperluas jaringan bisnis global.

Kegiatan Bimtek ini juga menjadi forum strategis bagi para kepala sekolah untuk menyelaraskan implementasi program agar sesuai standar nasional, sekaligus berbagi praktik terbaik antar-SMK dalam membangun ekosistem pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan industri.

Dengan kombinasi keterampilan teknis, penguasaan bahasa asing, dan mentalitas global, pemerintah optimistis lulusan SMK Indonesia dapat mengisi posisi strategis di industri internasional serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Monitorday.com — Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda pada penyelenggaraan haji tahun ini. Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai tawaran keberangkatan haji menggunakan visa tersebut.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa satu-satunya visa yang sah untuk ibadah haji adalah visa haji resmi.

“Tidak ada visa haji furoda tahun ini. Yang jelas, visa yang legal itu adalah visa haji,” ujar Dahnil di Jakarta.

Ia mengingatkan, maraknya promosi haji tanpa antrean yang beredar di media sosial patut dicurigai. Tawaran semacam itu berpotensi menjadi modus penipuan atau praktik haji ilegal.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenhaj bersama Kepolisian RI akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal. Satgas ini bertugas menindak berbagai modus pemberangkatan haji non-prosedural.

“Ini yang ingin kita cegah. Jika masih berulang, maka pihak kepolisian akan melakukan penindakan pidana,” tegasnya.

Dahnil juga menegaskan bahwa hanya terdapat dua jalur resmi untuk menunaikan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia, yakni haji reguler dan haji khusus. Di luar kedua jalur tersebut dipastikan tidak sesuai ketentuan.

“Tidak ada haji tanpa antre. Haji itu pasti antre,” ujarnya.

Saat ini, masa tunggu haji reguler berkisar sekitar 26 tahun, lebih singkat dibandingkan sebelumnya yang bisa mencapai hampir 50 tahun di beberapa daerah. Sementara itu, masa tunggu haji khusus berada di kisaran enam tahun.

Ia menambahkan, klaim keberangkatan cepat tanpa antrean—yang kerap disebut sebagai “Haji Tenol”—merupakan indikasi praktik ilegal yang harus dihindari.

Pemerintah, lanjut Dahnil, terus melakukan pembenahan tata kelola penyelenggaraan haji sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk upaya menekan masa tunggu agar lebih rasional.

Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran yang tidak sesuai prosedur dan memastikan proses pendaftaran dilakukan melalui jalur resmi guna menghindari kerugian serta potensi masalah hukum.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme kuat terhadap kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan besar dunia atau “Rising Giant” saat meresmikan fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik PT VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (09/04/2026). Momentum ini disebut sebagai bagian dari fase kebangkitan nasional yang ditopang oleh kemandirian dan kekuatan sumber daya bangsa.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang sangat kuat untuk menghadapi tantangan global, terutama di sektor energi. Kepala Negara menilai kekayaan sumber daya alam menjadi modal besar untuk melangkah dengan optimisme di tengah ketidakpastian dunia.

“Kita harus waspada, tapi kita optimis, kita akan menghadapi tantangan beberapa bulan yang akan datang, tapi kita punya resources, kita punya sumber-sumber yang sangat kuat, sangat banyak, walaupun bagaimana kita harus hemat energi, walaupun bagaimana kita harus sekarang menuju energi yang bersih, energi terbarukan,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemandirian pangan dan energi merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk bertahan dan terus tumbuh sebagai bangsa besar. 

“Negara yang sebesar kita kalau masih mau merdeka, kalau masih mau survive, bertahan hidup, mau tidak mau kita harus mandiri di bidang-bidang yang paling menentukan, yaitu di antaranya yang paling utama tentu pangan, habis itu energi,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo turut menyampaikan pesan optimisme kepada masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa masa depan Indonesia sangat cerah dan penuh harapan. Presiden menegaskan bahwa pandangan pesimistis tidak mencerminkan realitas kekuatan bangsa saat ini.

“Indonesia tidak gelap, Indonesia sangat cerah, kita sangat kuat, makin kuat, pertumbuhan kita baik. Untuk anak-anak muda, masa depan kita cerah,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tengah memasuki era kebangkitan besar dan tidak lagi menjadi “raksasa tidur”. Dengan keyakinan penuh, Kepala Negara menyampaikan pesan bahwa Indonesia kini bangkit dan siap menjadi kekuatan global yang diperhitungkan.

“Tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia, Indonesia sedang bangkit. This giant is waking up, we will not be anymore the sleeping giant, we are rising,” pungkas Presiden.

Monitorday.com – Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penguatan literasi dan numerasi menjadi kunci utama dalam mengatasi kesenjangan capaian pendidikan nasional, khususnya pada kemampuan dasar peserta didik.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara pencanangan kolaborasi multipihak penguatan literasi dan numerasi di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurut Abdul Mu’ti, berbagai tantangan pendidikan seperti learning loss dan learning poverty harus dipandang sebagai momentum untuk mempercepat transformasi sistem pendidikan nasional.

“Berbagai tantangan bukanlah akhir, tetapi justru menjadi pemicu untuk bekerja lebih baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penguatan literasi dan numerasi merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus mendukung visi pembangunan sumber daya manusia unggul yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan hasil evaluasi terbaru, kemampuan dasar siswa Indonesia dalam membaca dan berhitung dinilai belum menunjukkan pemulihan signifikan. Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 disebut masih sejalan dengan capaian asesmen sebelumnya, termasuk Programme for International Student Assessment (PISA).

“Kita belum sepenuhnya pulih dari persoalan mendasar terkait rendahnya kemampuan literasi dan numerasi. Ini menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Untuk itu, pemerintah akan memfokuskan penguatan pada jenjang pendidikan dasar, terutama di kelas awal sekolah dasar sebagai fondasi utama pembelajaran. Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) disebut sebagai prasyarat penting dalam penguasaan ilmu lainnya.

Dalam implementasinya, terdapat tiga pendekatan utama yang akan diperkuat. Pertama, peningkatan kompetensi melalui pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa serta mendorong kemampuan berpikir dasar.

Kedua, pembangunan kebiasaan membaca melalui penyediaan bahan bacaan yang menarik dan relevan bagi anak, sehingga kemampuan membaca berkembang seiring dengan minat baca.

Ketiga, pembentukan budaya membaca sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang didukung lingkungan belajar yang kondusif dan ketersediaan sumber belajar.

“Literasi bukan sekadar kemampuan membaca, tetapi kemampuan memahami dan mengolah informasi. Numerasi juga bukan sekadar angka, tetapi kemampuan berpikir logis dan sistematis,” jelas Abdul Mu’ti.

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan metode pembelajaran yang tepat di lapangan, mengingat masih terdapat praktik yang belum optimal dalam mengembangkan kemampuan dasar siswa secara menyeluruh.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai mitra pembangunan, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Langkah tersebut sekaligus mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkelanjutan.

Monitorday.com– Produksi minyak Venezuela kembali menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan target mencapai sekitar 1,1 juta barel per hari pada 2026. Momentum ini muncul setelah Amerika Serikat melonggarkan sanksi energi, membuka jalan bagi investor global untuk kembali masuk ke sektor migas negara tersebut. Peningkatan ini diproyeksikan menjadi salah satu faktor penting dalam menyeimbangkan pasar minyak global yang sedang bergejolak.

Kebangkitan ini tidak lepas dari kembalinya perusahaan energi besar seperti Chevron yang mulai memperluas operasi di Venezuela. Apa yang terjadi adalah perubahan kebijakan geopolitik energi, di mana AS memberikan lisensi khusus bagi perusahaan Barat untuk kembali beroperasi. Siapa yang terlibat jelas: pemerintah AS, perusahaan migas global, dan otoritas energi Venezuela yang kini lebih terbuka terhadap investasi asing.

Dari sisi waktu, peningkatan produksi diperkirakan terjadi sepanjang 2026, dengan tambahan produksi sekitar 300–400 ribu barel per hari dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana dampaknya terasa? Tidak hanya di Venezuela, tetapi juga di pasar global yang tengah menghadapi ketidakpastian pasokan, terutama akibat konflik dan sanksi terhadap Iran. Kondisi ini membuat minyak Venezuela berfungsi sebagai “penyeimbang” suplai dunia.

Mengapa kebangkitan ini penting? Selain menjaga stabilitas harga minyak global, pasokan dari Venezuela juga berpotensi mengamankan kebutuhan energi negara besar seperti China, terutama untuk mendukung infrastruktur teknologi dan kecerdasan buatan yang terus berkembang. Namun, dinamika geopolitik tetap kompleks, mengingat sebelumnya China merupakan pembeli utama minyak Venezuela sebelum terganggu oleh sanksi dan blokade.

Bagaimana realisasinya di lapangan? Tantangan terbesar justru datang dari dalam negeri Venezuela sendiri. Infrastruktur migas yang sudah tua, minimnya investasi selama bertahun-tahun, serta keterbatasan tenaga ahli menjadi hambatan utama. Bahkan, laporan terbaru menunjukkan bahwa sektor ini membutuhkan investasi hingga puluhan miliar dolar untuk benar-benar pulih dan beroperasi secara konsisten.

Dengan demikian, meskipun prospek produksi minyak Venezuela terlihat menjanjikan, keberlanjutan peningkatan ini masih sangat bergantung pada reformasi struktural, stabilitas politik, serta komitmen investasi jangka panjang dari pemain global.

Monitorday.com – Ruang digital kita hari ini riuh, namun tanpa arah. Suara bersahut-sahutan, kritik berhamburan tanpa jeda, namun sering kali tidak saling bertemu dalam makna.

Dalam satu guliran, muncul banyak tudingan, mulai dari tudingan keras kepala, hingga politik gentong babi. Di guliran lain, potongan pernyataan beredar tanpa konteks, memantik emosi yang cepat membesar. Bahkan narasi yang lebih ekstrem ikut menyelinap—mengaburkan batas antara kritik, opini, dan agitasi.

Nama Prabowo Subianto berada di pusat pusaran itu. Kritik datang bertubi-tubi—sebagian tajam dan relevan, tetapi tidak sedikit yang terfragmentasi, dipotong, lalu dipertukarkan tanpa kedalaman.

Pernyataan dari Saiful Mujani yang mengajak untuk menjatuhkan Prabowo pun terseret dalam arus tersebut. Di ruang digital, narasi tidak selalu utuh. Ia bergerak cepat, sering kali melampaui maksud awalnya.

ketika kritik kehilangan arah, ia tidak lagi menjadi alat koreksi, melainkan energi yang menggerus kepercayaan.

Di titik ini, ruang publik tidak lagi sekadar menjadi tempat bertukar gagasan. Ia berubah menjadi arena gema; keras, tetapi tidak selalu jernih.

Demokrasi membutuhkan kritik. Itu tidak terbantahkan. Namun ketika kritik kehilangan arah, ia tidak lagi menjadi alat koreksi, melainkan energi yang menggerus kepercayaan. Setiap isu dibelah. Setiap kebijakan dipertentangkan. Setiap pernyataan dicurigai.

Yang tersisa bukan lagi percakapan, melainkan kebisingan. Kita tidak kekurangan suara. Kita kekurangan kedalaman.

Politik membangun jembatan

Di tengah situasi itu, pendekatan yang dibawa oleh Prabowo Subianto justru bergerak ke arah berbeda: membangun jembatan, bukan memperlebar jurang.

Alih-alih mempertajam perbedaan, pendekatan ini berupaya merangkul. Mengajak pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan untuk duduk dalam satu orbit kerja. Bagi sebagian pihak, ini mungkin dibaca sebagai kompromi. Namun dalam konteks global yang tidak stabil, ini bisa dilihat sebagai strategi menjaga fondasi bangsa tetap utuh.

Dalam dunia yang semakin tidak pasti, jembatan menjadi lebih penting daripada tembok. Pendiri 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti mengatakan, dalam guncangan geopolitik global saat ini, stabilitas nasional adalah “harga yang tidak ternilai”. Ia menilai bahwa kondisi Indonesia yang relatif kondusif—baik secara ekonomi maupun politik—bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa.

Lebih jauh, Haris menegaskan bahwa menjaga situasi damai dan stabil adalah kewajiban moral bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

Yang menarik, kata Haris, pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto tidak menutup ruang kritik. Ia justru mengakui bahwa kritik terhadap program pemerintah—termasuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis—adalah bagian dari proses perbaikan.

Namun mengutip perkataan Prabowo, Haris menekankan satu hal penting: kritik tidak boleh membuat bangsa ini kehilangan arah. Dalam pandangannya, Presiden Prabowo bersama Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad justru aktif membuka ruang dialog. Diskusi lintas kelompok terus dilakukan, bahkan dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda.

“Tidak beralasan jika ada yang mengatakan pemerintah anti kritik,” ujar Haris dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Haris juga menolak pendekatan politik yang memecah belah. Ia menyebut bahwa arah pemerintahan saat ini bukan “divide et impera”, melainkan pengelolaan persaudaraan—peaceful management—yang berakar pada nilai Pancasila. 

Dalam membaca situasi global, Haris mengingatkan bahwa banyak negara saat ini menghadapi krisis energi dan pangan. Bahkan, di beberapa tempat, masyarakat harus antre untuk mendapatkan bahan bakar.

Dalam konteks itu, Indonesia dinilai masih relatif stabil. Pasokan energi terjaga, harga kebutuhan pokok terkendali, dan program ketahanan pangan mulai menunjukkan hasil. 

Stabilitas ini, menurut Haris, bukan kebetulan. Ia merupakan hasil dari kebijakan yang sejak awal dirancang untuk mengantisipasi guncangan global—termasuk percepatan swasembada pangan dan pengamanan energi.

“Stabilitas jangan dipersepsikan semata soal politik dan keamanan semata. Kita bisa bayangkan, jika situasi ekonomi tidak stabil, harga-harga kebutuhan tidak terkendali, maka banyak pabrik bisa tutup dan terjadi PHK yang merugikan buruh. Pelaku UMKM juga tidak bisa berdagang karena harga bahan bakunya tidak terjangkau,” jelas Haris.

Pesannya sederhana, tetapi kuat: jangan sampai kita meremehkan sesuatu yang justru menjadi penyangga utama bangsa.

Lebih dari Sekadar Kritik

Di tengah dunia yang bergejolak, satu pelajaran menjadi jelas: negara yang kuat dari dalam memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Bahkan negara seperti Iran, yang berada dalam tekanan konflik dan keterbatasan, menunjukkan bagaimana ketahanan internal menjadi faktor penentu keberlangsungan.

Indonesia tentu memiliki konteks berbeda. Namun pelajarannya sama: kekuatan internal adalah kunci. Karena itu, kritik tetap penting—tetapi tidak cukup. Yang lebih dibutuhkan hari ini adalah ide yang membangun, gagasan yang memperkuat, dan kontribusi nyata untuk menjaga fondasi bangsa.

Seperti yang diingatkan Haris, persatuan bukan untuk melindungi kekuasaan, tetapi untuk menjaga keselamatan bersama—dari risiko ekonomi, dari ancaman krisis, dari kemungkinan yang lebih buruk. 

Ruang digital boleh tetap riuh. Kritik boleh terus hidup. Namun bangsa ini tidak boleh kehilangan arah.

Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, kita tidak hanya membutuhkan keberanian untuk mengkritik—tetapi juga kedewasaan untuk membangun.

Karena pada akhirnya, yang akan menentukan bukan seberapa keras kita bersuara,
melainkan seberapa kuat kita berdiri bersama.

Monitorday.com – Dalam beberapa hari terakhir ini ketegangan benar-benar meninggi di berbebagai belahan dunia. Perang Amerika-Israeli terhadap Iran telah memaksa dunia mengambil sikap karena dampak ekonomi yang cukup parah. Di Amerika sendiri harga minyak naik 100%, yang secara langsung berdampak kepada harga berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Sangat wajar jika masyarakat Amerika pada akhir pekan lalu secara serempak di berbagai kota-kota besar melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut agar Presiden Trump dimakzulkan. Konon ini adalah demo terbesar dalam sejarah negara adi daya ini.

Demo anti Trump ini bukan baru. Dan sebenarnya bukan juga sekedar karena keterlibatan Amerika dalam perang Israel menyerang Iran. Sejak awal terpilihnya, Trump telah melakukan banyak hal yang dianggap tidak sejalan dengan Konstitusi dan nilai-nilai Amerika (American values (kebebasan dan keadilan untuk semua). Berbagai kebijakan rasis yang dinilai anti minoritas (non white) sangat terbuka. Hal itu secara gamblang dapat dilihat pada kebijakan imigrasi yang tidak manusiawi. Namun kemuakan masyarakat memuncak ketika kasus kriminal pelecehan kepada wanita-wanita di bawah umur yang dikenal dengan “the Epstein Files” itu terbuka ke publik.

Sayangnya tuntutan masyarakat ini tidak bisa ditindak lajuti secara politik karena saat ini badan legislatif (Senate dan Kongress) maupun yudikatif (Mahkamah Agung) masih didominasi oleh Republikan yang umumnya loyalis Trump. Mereka yang membelok dari Trump akan diintimidasi dan cenderung dikriminalkan dengan bersenjatakan Kejaksaan Agung (Department of Justice). Pada akhirnya memang Presiden Trump ingin menempatkan diri sebagai “raja”, bertindak sesuai kehendaknya tanpa mempedulikan hukum. Wajar saja jika tema demo akhir-akhir ini adalah menolak kerajaan (No King).

Saya tidak bermaksud membahas berbagai kebijakan, apalagi karakter pribadi Trump yang ditenggarai oleh sebagian sedang mengidap “psychological disorder”. Hal sama yang sedang menimpa pemimpin dunia di beberapa negara: yang mengalami ketidak stabilan mental (mental instability). Sehingga berbagai kebijakan yang diambilnya lebih mementingkan kepentingan pribadi (senang dipuji) dan keluarga (membangun bisnis empire). Hal yang terlihat pada apa yang disebut Board of Peace. Sesungguhnya bertujuan terutama agar Trump terpilih sebagai penerima Nobel Perdamaian. Ambisi lama dicurigai sebagai keinginan balas dendam dengan Obama yang menerima Nobel Perdamaian sejak awal kepresidennya.

Perang Isral-Amerika ke Iran

Kalimat di atas mengandung dua hal penting. Pertama, perang yang terjadi di Timur Tengah saat ini adalah perang Israel terhadap Iran. Saya katakan demikian, karena sesungguhnya dorongan utama di balik serangan itu adalah ambisi negara Zionis untuk melakukan ekspansi apa yang disebut “The Great Israeli” (Israeli Raya). Amerika, sebagaimana di beberapa negara sebelumnya hanya dipakai untuk memenuhi hasrat dan ambisi Israel itu. Amerika tidak mendapatkan kecuali kerugian baik secara ekonomi maupun citra di mata dunia.

Kedua, perang ini secara mendasar bukan perang yang diinginkan oleh Iran. Hanya saja selama ini dilabelkan dengan kata-kata: “Iran war” (perang Iran). Padahal yang benar ada perang atau serangan Israel (Israel aggression and war) terhadap Iran yang didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Iran adalah pihak yang diserang (attacked) dan dipaksa melakukan pembelaan diri (self defense). Meminjam ayat Al-Quran: “telah diizinkan mereka yang diperangi (untuk berperang) karena sesungguhnya mereka telah dizholimi” (QS Al-Hajj: 39).

Perang Israel yang memaksa Amerika menjalaninya telah membawa konsekwensi yang sangat buruk bagi Amerika, dan dunia global secara keseluruan. Tidak saja masyarakat sipil yang terus berjatuhan, dari Gaza, Ramallah dan kini bumi Persia, tapi terjadi goncangan perekonomian dunia akibat menaiknya harga bahan bakar. Di Amerika sendiri harga minyak yang biasanya rata-rata kurang dari $3 per galon, kini naik menjadi $5 bahkan lebih. Hal ini menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, gula, dan seterusnya juga melonjak tinggi.

Sekali lagi, serangan Israel ke Iran dengan dukungan penuh Amerika ini tidak memberikan keuntungan apapun bagi Amerika dan dunia. Israel lah yang mencoba mengail keuntungan di balik perang ini. Tentu harapannya serangan Amerika ke Iran ini berhasil melumpuhkan pertahanan Iran. Kenyataannya Iran lebih kuat dari apa yang mereka perkirakan. Dalam dua minggu peperangan Iran mampu menunjukkan kekuatan, tidak saja pada bidang pertahanan, tapi juga pada strategi politik ekonomi termasuk memblok selat Hormuz yang vital bagi perekonomian dunia.

Puncaknya dua hari kemarin Donald mencoba memaksa Iran menyerah dan membuka Selat Hormuz dengan ancaman, sekaligus pelecehan agama dengan mengucapkan: “Akan menghancurkan peradaban Iran dan mengembalikan mereka ke zaman batu”. Dia juga menambahkan: “segala puji untuk Tuhan (alhamdulillah)”. Ungkapan yang dinilai oleh sebagian sebagai pelecehan yang disengaja oleh Donald Trump.

Ancaman Trump itu ternyata tidak sama sekali mampu menggertak Iran. Negara yang yang telah lama disanksi oleh Amerika dan sekutunya itu tidak gentar. Bahkan dengan tegas membalas ancaman itu dengan kesiapan menghadapi agresi Amerika dan Israeli. Sebaliknya justeru memaksa Amerika untuk menerima 10 poin bagi terjadinya gencatan senjata sementara (dua minggu).

Kesepuluh poin yang ditawarkan Iran adalah sebagai berikut:

1). Non-Agresi: AS berkomitmen untuk tidak menyerang Iran.
2). Kontrol Seliran Hormuz: Iran akan memiliki kontrol atas Seliran Hormuz, dengan manajemen yang dikoordinasikan.
3). Penerimaan Pengayaan: AS menerima hak Iran untuk memperkaya uranium.
4). Pencabutan Sanksi: AS akan mencabut semua sanksi primer dan sekunder terhadap Iran.
5). Penghentian Resolusi PBB/IAEA: Semua resolusi Dewan Keamanan PBB dan Dewan Gubernur IAEA akan dihentikan.
6). Kompensasi: Iran akan menerima kompensasi untuk biaya rekonstruksi.
7). Penarikan Pasukan AS: Pasukan tempur AS akan ditarik dari wilayah tersebut.
8). Penghentian Perang: Gencatan senjata segera di semua front, termasuk Lebanon dan Yaman.
9). Tilak Ada Senjata Nuklir: Iran berkomitmen untuk tidak mencari senjata nuklir.
10). Kebebasan Navigasi: Menetapkan protokol untuk perjalanan aman melalui Seliran Hormuz.

Poin-poin yang ditawarkan Iran di atas sangat jelas memperlihatkan soliditas Iran dalam Pertahanan, baik secara militer maupun diplomasi. Iran beda dari negara lain yang dengan sangat mudah didikte dan akhirnya tersungkur bersujud mengikuti kemauan Amerika yang merugikan negaranya. Posisi tegas Iran seharusnya menjadi contoh bagi negara lain untuk tidak mudah kehilangan harga diri, ketakutan dengan ancaman Trump.

Gencatan Senjata Yang Rapuh

Walaupun 10 poin itu diterima oleh Trump dengan istilah “workable” (bisa dilaksanakan) saya melihat persetujuan gencatan senjata selama dua pekan itu sangat rapuh dan rentang dikhianati. Ada banyak alasan yang bisa disampaikan mendukung hipotesis itu. Tapi yang terpenting adalah keterlibatan langsung Israel dalam perang ini. Bahkan sebenarnya otak dari perang ini adalah Israel. Sepanjang sejarah yang kita ingat, Israel adalah bangsa yang tidak pernah menepati janji. Mungkin kata yang lebih tegas adalah Israel itu adalah bangsa pengkhianat. Dan karenanya sangat berat untuk diyakini jika persetujuan tersebut memang murni ingin mengakhiri perang.

Kita jangan lupa serangan Israel ke Iran bukan karena tuduhan yang dipaksakan selama ini kalau Iran mengembangkan senjata nuklir. Apalagi karena ingin membawa kebebasan dan demokrasi untuk bangsa Iran. Semua itu hanya penghias bibir sebagai “cover” niat jahat mereka untuk melumpuhkan semua negara yang dianggap penghalang bagi terwujudnya “The Great Israel” (Israeli Raya). Sangat tidak logis Israel akan menerima Perjanjian yang jelas menguntungkan Iran. Kecurigaan saya Israel (dan Amerika) menerima Kesepuluh poin itu karena mereka memang sangat terdesak. Serangan Iran ke Israel cukup serius fatal. Apalagi dengan Iran menutup Selat Hormuz menyadarkan Israel dan Amerika bisa menjadi pintu kejatuhan Trump. Resistensi masyarakat Amerika (dan Israel) kepada Trump dan Natanyahu semakin tidak terkendalikan.

Karenanya gencatan senjata dua minggu ini akan dicermati secara seksama oleh Iran dan dengan penuh kehati-hatian. Karena boleh jadi ketika Selat Hormuz dibuka, pedagangan normal, harga minyak mulai menurun, tiba-tiba saja Israel kembali menyerang Iran. Tentu harapannya ketika itu negara-negara yang berusaha dijadikan “korban” (Saudi, Emirates, Qatar) ikut membantu. Akankah itu terjadi? Israel adalah bangsa pengkhianat yang telah kehilangan rasa (sense). Itu terlihat jelas dengan prilakunya terhadap Gaza yang masih terus dibom bahkan di tenda-tenda pengungsian warga yang tiada berdaya.

Intinya gencatan senjata saat ini perlu disikapi dengan seksama: secercah harapan dalam kecemasan!

New York City, 8 April 2026

*Poetra Kajang Al-Nuyorki