Monitorday.com – Ruang digital kita hari ini riuh, namun tanpa arah. Suara bersahut-sahutan, kritik berhamburan tanpa jeda, namun sering kali tidak saling bertemu dalam makna.

Dalam satu guliran, muncul banyak tudingan, mulai dari tudingan keras kepala, hingga politik gentong babi. Di guliran lain, potongan pernyataan beredar tanpa konteks, memantik emosi yang cepat membesar. Bahkan narasi yang lebih ekstrem ikut menyelinap—mengaburkan batas antara kritik, opini, dan agitasi.

Nama Prabowo Subianto berada di pusat pusaran itu. Kritik datang bertubi-tubi—sebagian tajam dan relevan, tetapi tidak sedikit yang terfragmentasi, dipotong, lalu dipertukarkan tanpa kedalaman.

Pernyataan dari Saiful Mujani yang mengajak untuk menjatuhkan Prabowo pun terseret dalam arus tersebut. Di ruang digital, narasi tidak selalu utuh. Ia bergerak cepat, sering kali melampaui maksud awalnya.

ketika kritik kehilangan arah, ia tidak lagi menjadi alat koreksi, melainkan energi yang menggerus kepercayaan.

Di titik ini, ruang publik tidak lagi sekadar menjadi tempat bertukar gagasan. Ia berubah menjadi arena gema; keras, tetapi tidak selalu jernih.

Demokrasi membutuhkan kritik. Itu tidak terbantahkan. Namun ketika kritik kehilangan arah, ia tidak lagi menjadi alat koreksi, melainkan energi yang menggerus kepercayaan. Setiap isu dibelah. Setiap kebijakan dipertentangkan. Setiap pernyataan dicurigai.

Yang tersisa bukan lagi percakapan, melainkan kebisingan. Kita tidak kekurangan suara. Kita kekurangan kedalaman.

Politik membangun jembatan

Di tengah situasi itu, pendekatan yang dibawa oleh Prabowo Subianto justru bergerak ke arah berbeda: membangun jembatan, bukan memperlebar jurang.

Alih-alih mempertajam perbedaan, pendekatan ini berupaya merangkul. Mengajak pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan untuk duduk dalam satu orbit kerja. Bagi sebagian pihak, ini mungkin dibaca sebagai kompromi. Namun dalam konteks global yang tidak stabil, ini bisa dilihat sebagai strategi menjaga fondasi bangsa tetap utuh.

Dalam dunia yang semakin tidak pasti, jembatan menjadi lebih penting daripada tembok. Pendiri 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti mengatakan, dalam guncangan geopolitik global saat ini, stabilitas nasional adalah “harga yang tidak ternilai”. Ia menilai bahwa kondisi Indonesia yang relatif kondusif—baik secara ekonomi maupun politik—bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa.

Lebih jauh, Haris menegaskan bahwa menjaga situasi damai dan stabil adalah kewajiban moral bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

Yang menarik, kata Haris, pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto tidak menutup ruang kritik. Ia justru mengakui bahwa kritik terhadap program pemerintah—termasuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis—adalah bagian dari proses perbaikan.

Namun mengutip perkataan Prabowo, Haris menekankan satu hal penting: kritik tidak boleh membuat bangsa ini kehilangan arah. Dalam pandangannya, Presiden Prabowo bersama Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad justru aktif membuka ruang dialog. Diskusi lintas kelompok terus dilakukan, bahkan dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda.

“Tidak beralasan jika ada yang mengatakan pemerintah anti kritik,” ujar Haris dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Haris juga menolak pendekatan politik yang memecah belah. Ia menyebut bahwa arah pemerintahan saat ini bukan “divide et impera”, melainkan pengelolaan persaudaraan—peaceful management—yang berakar pada nilai Pancasila. 

Dalam membaca situasi global, Haris mengingatkan bahwa banyak negara saat ini menghadapi krisis energi dan pangan. Bahkan, di beberapa tempat, masyarakat harus antre untuk mendapatkan bahan bakar.

Dalam konteks itu, Indonesia dinilai masih relatif stabil. Pasokan energi terjaga, harga kebutuhan pokok terkendali, dan program ketahanan pangan mulai menunjukkan hasil. 

Stabilitas ini, menurut Haris, bukan kebetulan. Ia merupakan hasil dari kebijakan yang sejak awal dirancang untuk mengantisipasi guncangan global—termasuk percepatan swasembada pangan dan pengamanan energi.

“Stabilitas jangan dipersepsikan semata soal politik dan keamanan semata. Kita bisa bayangkan, jika situasi ekonomi tidak stabil, harga-harga kebutuhan tidak terkendali, maka banyak pabrik bisa tutup dan terjadi PHK yang merugikan buruh. Pelaku UMKM juga tidak bisa berdagang karena harga bahan bakunya tidak terjangkau,” jelas Haris.

Pesannya sederhana, tetapi kuat: jangan sampai kita meremehkan sesuatu yang justru menjadi penyangga utama bangsa.

Lebih dari Sekadar Kritik

Di tengah dunia yang bergejolak, satu pelajaran menjadi jelas: negara yang kuat dari dalam memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Bahkan negara seperti Iran, yang berada dalam tekanan konflik dan keterbatasan, menunjukkan bagaimana ketahanan internal menjadi faktor penentu keberlangsungan.

Indonesia tentu memiliki konteks berbeda. Namun pelajarannya sama: kekuatan internal adalah kunci. Karena itu, kritik tetap penting—tetapi tidak cukup. Yang lebih dibutuhkan hari ini adalah ide yang membangun, gagasan yang memperkuat, dan kontribusi nyata untuk menjaga fondasi bangsa.

Seperti yang diingatkan Haris, persatuan bukan untuk melindungi kekuasaan, tetapi untuk menjaga keselamatan bersama—dari risiko ekonomi, dari ancaman krisis, dari kemungkinan yang lebih buruk. 

Ruang digital boleh tetap riuh. Kritik boleh terus hidup. Namun bangsa ini tidak boleh kehilangan arah.

Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, kita tidak hanya membutuhkan keberanian untuk mengkritik—tetapi juga kedewasaan untuk membangun.

Karena pada akhirnya, yang akan menentukan bukan seberapa keras kita bersuara,
melainkan seberapa kuat kita berdiri bersama.

Monitorday.com – Dalam beberapa hari terakhir ini ketegangan benar-benar meninggi di berbebagai belahan dunia. Perang Amerika-Israeli terhadap Iran telah memaksa dunia mengambil sikap karena dampak ekonomi yang cukup parah. Di Amerika sendiri harga minyak naik 100%, yang secara langsung berdampak kepada harga berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Sangat wajar jika masyarakat Amerika pada akhir pekan lalu secara serempak di berbagai kota-kota besar melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut agar Presiden Trump dimakzulkan. Konon ini adalah demo terbesar dalam sejarah negara adi daya ini.

Demo anti Trump ini bukan baru. Dan sebenarnya bukan juga sekedar karena keterlibatan Amerika dalam perang Israel menyerang Iran. Sejak awal terpilihnya, Trump telah melakukan banyak hal yang dianggap tidak sejalan dengan Konstitusi dan nilai-nilai Amerika (American values (kebebasan dan keadilan untuk semua). Berbagai kebijakan rasis yang dinilai anti minoritas (non white) sangat terbuka. Hal itu secara gamblang dapat dilihat pada kebijakan imigrasi yang tidak manusiawi. Namun kemuakan masyarakat memuncak ketika kasus kriminal pelecehan kepada wanita-wanita di bawah umur yang dikenal dengan “the Epstein Files” itu terbuka ke publik.

Sayangnya tuntutan masyarakat ini tidak bisa ditindak lajuti secara politik karena saat ini badan legislatif (Senate dan Kongress) maupun yudikatif (Mahkamah Agung) masih didominasi oleh Republikan yang umumnya loyalis Trump. Mereka yang membelok dari Trump akan diintimidasi dan cenderung dikriminalkan dengan bersenjatakan Kejaksaan Agung (Department of Justice). Pada akhirnya memang Presiden Trump ingin menempatkan diri sebagai “raja”, bertindak sesuai kehendaknya tanpa mempedulikan hukum. Wajar saja jika tema demo akhir-akhir ini adalah menolak kerajaan (No King).

Saya tidak bermaksud membahas berbagai kebijakan, apalagi karakter pribadi Trump yang ditenggarai oleh sebagian sedang mengidap “psychological disorder”. Hal sama yang sedang menimpa pemimpin dunia di beberapa negara: yang mengalami ketidak stabilan mental (mental instability). Sehingga berbagai kebijakan yang diambilnya lebih mementingkan kepentingan pribadi (senang dipuji) dan keluarga (membangun bisnis empire). Hal yang terlihat pada apa yang disebut Board of Peace. Sesungguhnya bertujuan terutama agar Trump terpilih sebagai penerima Nobel Perdamaian. Ambisi lama dicurigai sebagai keinginan balas dendam dengan Obama yang menerima Nobel Perdamaian sejak awal kepresidennya.

Perang Isral-Amerika ke Iran

Kalimat di atas mengandung dua hal penting. Pertama, perang yang terjadi di Timur Tengah saat ini adalah perang Israel terhadap Iran. Saya katakan demikian, karena sesungguhnya dorongan utama di balik serangan itu adalah ambisi negara Zionis untuk melakukan ekspansi apa yang disebut “The Great Israeli” (Israeli Raya). Amerika, sebagaimana di beberapa negara sebelumnya hanya dipakai untuk memenuhi hasrat dan ambisi Israel itu. Amerika tidak mendapatkan kecuali kerugian baik secara ekonomi maupun citra di mata dunia.

Kedua, perang ini secara mendasar bukan perang yang diinginkan oleh Iran. Hanya saja selama ini dilabelkan dengan kata-kata: “Iran war” (perang Iran). Padahal yang benar ada perang atau serangan Israel (Israel aggression and war) terhadap Iran yang didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Iran adalah pihak yang diserang (attacked) dan dipaksa melakukan pembelaan diri (self defense). Meminjam ayat Al-Quran: “telah diizinkan mereka yang diperangi (untuk berperang) karena sesungguhnya mereka telah dizholimi” (QS Al-Hajj: 39).

Perang Israel yang memaksa Amerika menjalaninya telah membawa konsekwensi yang sangat buruk bagi Amerika, dan dunia global secara keseluruan. Tidak saja masyarakat sipil yang terus berjatuhan, dari Gaza, Ramallah dan kini bumi Persia, tapi terjadi goncangan perekonomian dunia akibat menaiknya harga bahan bakar. Di Amerika sendiri harga minyak yang biasanya rata-rata kurang dari $3 per galon, kini naik menjadi $5 bahkan lebih. Hal ini menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, gula, dan seterusnya juga melonjak tinggi.

Sekali lagi, serangan Israel ke Iran dengan dukungan penuh Amerika ini tidak memberikan keuntungan apapun bagi Amerika dan dunia. Israel lah yang mencoba mengail keuntungan di balik perang ini. Tentu harapannya serangan Amerika ke Iran ini berhasil melumpuhkan pertahanan Iran. Kenyataannya Iran lebih kuat dari apa yang mereka perkirakan. Dalam dua minggu peperangan Iran mampu menunjukkan kekuatan, tidak saja pada bidang pertahanan, tapi juga pada strategi politik ekonomi termasuk memblok selat Hormuz yang vital bagi perekonomian dunia.

Puncaknya dua hari kemarin Donald mencoba memaksa Iran menyerah dan membuka Selat Hormuz dengan ancaman, sekaligus pelecehan agama dengan mengucapkan: “Akan menghancurkan peradaban Iran dan mengembalikan mereka ke zaman batu”. Dia juga menambahkan: “segala puji untuk Tuhan (alhamdulillah)”. Ungkapan yang dinilai oleh sebagian sebagai pelecehan yang disengaja oleh Donald Trump.

Ancaman Trump itu ternyata tidak sama sekali mampu menggertak Iran. Negara yang yang telah lama disanksi oleh Amerika dan sekutunya itu tidak gentar. Bahkan dengan tegas membalas ancaman itu dengan kesiapan menghadapi agresi Amerika dan Israeli. Sebaliknya justeru memaksa Amerika untuk menerima 10 poin bagi terjadinya gencatan senjata sementara (dua minggu).

Kesepuluh poin yang ditawarkan Iran adalah sebagai berikut:

1). Non-Agresi: AS berkomitmen untuk tidak menyerang Iran.
2). Kontrol Seliran Hormuz: Iran akan memiliki kontrol atas Seliran Hormuz, dengan manajemen yang dikoordinasikan.
3). Penerimaan Pengayaan: AS menerima hak Iran untuk memperkaya uranium.
4). Pencabutan Sanksi: AS akan mencabut semua sanksi primer dan sekunder terhadap Iran.
5). Penghentian Resolusi PBB/IAEA: Semua resolusi Dewan Keamanan PBB dan Dewan Gubernur IAEA akan dihentikan.
6). Kompensasi: Iran akan menerima kompensasi untuk biaya rekonstruksi.
7). Penarikan Pasukan AS: Pasukan tempur AS akan ditarik dari wilayah tersebut.
8). Penghentian Perang: Gencatan senjata segera di semua front, termasuk Lebanon dan Yaman.
9). Tilak Ada Senjata Nuklir: Iran berkomitmen untuk tidak mencari senjata nuklir.
10). Kebebasan Navigasi: Menetapkan protokol untuk perjalanan aman melalui Seliran Hormuz.

Poin-poin yang ditawarkan Iran di atas sangat jelas memperlihatkan soliditas Iran dalam Pertahanan, baik secara militer maupun diplomasi. Iran beda dari negara lain yang dengan sangat mudah didikte dan akhirnya tersungkur bersujud mengikuti kemauan Amerika yang merugikan negaranya. Posisi tegas Iran seharusnya menjadi contoh bagi negara lain untuk tidak mudah kehilangan harga diri, ketakutan dengan ancaman Trump.

Gencatan Senjata Yang Rapuh

Walaupun 10 poin itu diterima oleh Trump dengan istilah “workable” (bisa dilaksanakan) saya melihat persetujuan gencatan senjata selama dua pekan itu sangat rapuh dan rentang dikhianati. Ada banyak alasan yang bisa disampaikan mendukung hipotesis itu. Tapi yang terpenting adalah keterlibatan langsung Israel dalam perang ini. Bahkan sebenarnya otak dari perang ini adalah Israel. Sepanjang sejarah yang kita ingat, Israel adalah bangsa yang tidak pernah menepati janji. Mungkin kata yang lebih tegas adalah Israel itu adalah bangsa pengkhianat. Dan karenanya sangat berat untuk diyakini jika persetujuan tersebut memang murni ingin mengakhiri perang.

Kita jangan lupa serangan Israel ke Iran bukan karena tuduhan yang dipaksakan selama ini kalau Iran mengembangkan senjata nuklir. Apalagi karena ingin membawa kebebasan dan demokrasi untuk bangsa Iran. Semua itu hanya penghias bibir sebagai “cover” niat jahat mereka untuk melumpuhkan semua negara yang dianggap penghalang bagi terwujudnya “The Great Israel” (Israeli Raya). Sangat tidak logis Israel akan menerima Perjanjian yang jelas menguntungkan Iran. Kecurigaan saya Israel (dan Amerika) menerima Kesepuluh poin itu karena mereka memang sangat terdesak. Serangan Iran ke Israel cukup serius fatal. Apalagi dengan Iran menutup Selat Hormuz menyadarkan Israel dan Amerika bisa menjadi pintu kejatuhan Trump. Resistensi masyarakat Amerika (dan Israel) kepada Trump dan Natanyahu semakin tidak terkendalikan.

Karenanya gencatan senjata dua minggu ini akan dicermati secara seksama oleh Iran dan dengan penuh kehati-hatian. Karena boleh jadi ketika Selat Hormuz dibuka, pedagangan normal, harga minyak mulai menurun, tiba-tiba saja Israel kembali menyerang Iran. Tentu harapannya ketika itu negara-negara yang berusaha dijadikan “korban” (Saudi, Emirates, Qatar) ikut membantu. Akankah itu terjadi? Israel adalah bangsa pengkhianat yang telah kehilangan rasa (sense). Itu terlihat jelas dengan prilakunya terhadap Gaza yang masih terus dibom bahkan di tenda-tenda pengungsian warga yang tiada berdaya.

Intinya gencatan senjata saat ini perlu disikapi dengan seksama: secercah harapan dalam kecemasan!

New York City, 8 April 2026

*Poetra Kajang Al-Nuyorki

Monitorday.com – Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, kepemimpinan Prabowo Subianto dinilai berhasil menjaga situasi nasional tetap kondusif, stabil, dan bersatu, baik dari sisi politik maupun ekonomi.

Hal tersebut disampaikan oleh Haris Rusly Moti dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (8/4/2026). Ia menegaskan bahwa stabilitas nasional merupakan aset berharga yang patut dijaga bersama, terutama ketika berbagai negara di dunia menghadapi situasi yang tidak menentu.

“Ketika situasi global sedang kacau, menjadi kewajiban moral kita semua untuk menjaga kondisi dalam negeri tetap aman demi keselamatan bersama,” ujar Haris.

Menurut Haris, upaya menjaga persatuan dan stabilitas juga tercermin dari sikap terbuka pemerintah terhadap dialog. Presiden Prabowo bersama Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, disebut aktif berinteraksi dengan berbagai kelompok, termasuk pihak yang kritis terhadap pemerintah.

Ia menilai tudingan bahwa pemerintah anti kritik tidak berdasar. “Berbagai forum diskusi formal dan informal dihadiri, bahkan pandangan kritis didengar langsung,” katanya.

Haris juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menggunakan pendekatan politik pecah belah (divide et impera), melainkan mengedepankan nilai-nilai Pancasila yang berfokus pada kerja sama, persaudaraan, dan gotong royong.

Terkait kritik terhadap program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Haris menyebut hal tersebut sebagai masukan yang konstruktif. Pemerintah, kata dia, telah melakukan sejumlah perbaikan tata kelola, termasuk menindak penyimpangan.

Presiden Prabowo bahkan memerintahkan investigasi terhadap pelaksanaan program tersebut, yang berujung pada penutupan sejumlah dapur MBG yang bermasalah.

“Ini menunjukkan pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik,” tegas Haris.

Ia juga membandingkan dengan program bantuan sosial yang telah berjalan lama, yang menurutnya masih menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola.

Di sektor energi, Haris menyoroti keberhasilan pemerintah menjaga pasokan tetap stabil di tengah krisis global. Ia menyebut, meskipun sempat terjadi kelangkaan gas elpiji di beberapa titik, kondisi tersebut berhasil diatasi tanpa kenaikan harga BBM subsidi.

“Di banyak negara, krisis energi menyebabkan antrean panjang hingga lumpuhnya transportasi. Kita bersyukur kondisi itu tidak terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga dinilai berhasil memperkuat ketahanan pangan melalui percepatan program swasembada. Kebijakan tersebut dinilai tepat, terutama di tengah meningkatnya persaingan global dalam mendapatkan sumber pangan.

Haris menekankan pentingnya menjaga stabilitas tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga ekonomi. Ia mengingatkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dapat berdampak pada kenaikan harga, penutupan usaha, hingga meningkatnya pengangguran.

Dalam konteks tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bersama tanpa mengabaikan hak demokratis dalam menyampaikan pendapat.

“Kita perlu bersatu menghadapi ancaman krisis global, bukan untuk melindungi kekuasaan, tetapi untuk menjaga keselamatan bangsa,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Haris juga mengingatkan aparatur negara, termasuk ASN, TNI, dan Polri, agar bekerja sesuai tugas dan fungsi serta tidak menyalahgunakan kebijakan pemerintah untuk kepentingan pribadi.

Ia menegaskan bahwa berbagai program prioritas seperti MBG, koperasi, swasembada pangan dan energi bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sebagai pendukung pemerintah akan terus mengawal agar program-program tersebut berjalan dengan baik dan bebas dari penyimpangan,” tutupnya.

Monitorday.com–Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk membangun Pusat Finansial Khusus (special financial center). Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang aman di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Inisiatif pembentukan pusat finansial ini diharapkan dapat mengoptimalkan daya tarik investasi asing ke dalam negeri. Lokasi spesifik untuk fasilitas ini masih dalam tahap pencarian, dengan beberapa usulan yang telah diajukan sebelumnya.

“Rencana kita mau bikin Special Financial Center. Kita lagi cari tempat,” kata Prabowo, saat memberikan taklimat kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga eselon I kementerian, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Usulan serupa sebelumnya pernah disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, beberapa tahun lalu, yang direncanakan berlokasi di Provinsi Bali.

Prabowo menilai bahwa gagasan tersebut semakin relevan saat ini, guna menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia tetap menarik di tengah dinamika global yang berlangsung.

Sebagai contoh, ia menjelaskan fenomena banyaknya warga asal Rusia dan Ukraina yang memilih berpindah dan menetap di Bali sejak konflik antara kedua negara tersebut dimulai pada tahun 2022, yang menunjukkan potensi daya tarik lokasi tersebut.

Monitorday.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pengadaan puluhan ribu sepeda motor diperuntukkan bagi wilayah dengan akses transportasi terbatas guna menunjang operasional program pemerintah.

Ditemui menjelang taklimat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, Dadan menyebutkan bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari rencana tahun 2025. Dari total 25 ribu unit yang dipesan, sebanyak 21.801 unit telah terealisasi.

Motor tersebut akan digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung operasional di lapangan, khususnya di daerah terpencil.

“Kita akan distribusikan nanti untuk operasional, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau,” kata Dadan.

Ia menjelaskan, pengadaan kendaraan roda dua ini menjadi penting karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar wilayah-wilayah yang sulit diakses kendaraan besar.

“Program ini menjangkau desa-desa dan daerah yang hanya bisa diakses menggunakan motor,” ujarnya.

Menurut Dadan, kendaraan tersebut akan membantu kelancaran distribusi MBG sekaligus menunjang aktivitas SPPG di berbagai wilayah terpencil di Indonesia.

Namun demikian, untuk tahun ini pemerintah belum berencana menambah jumlah unit motor. Ia juga memastikan bahwa kendaraan yang dianggarkan sejak 2025 tersebut hingga kini belum didistribusikan secara resmi.

Sebelum digunakan, motor-motor tersebut masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN). Proses realisasi pengadaan sendiri dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025.

Pernyataan ini disampaikan Dadan sebagai klarifikasi atas beredarnya video di media sosial yang menampilkan sepeda motor berlogo BGN, yang memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat.

Monitorday.com — Presiden Prabowo Subianto memastikan biaya haji untuk tahun 2026 tetap mengalami penurunan sebesar Rp2 juta per calon jamaah, meskipun terjadi kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur).

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Di hadapan ratusan birokrat, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak membebani masyarakat, khususnya calon jamaah haji, di tengah tekanan kenaikan harga energi global.

“Kita pastikan bahwa biaya haji 2026 kita turunkan sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87.409.366 per jamaah, atau turun Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan agar setiap potensi kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jamaah.

Menurut Irfan, kenaikan biaya haji terutama dipicu oleh lonjakan biaya penerbangan akibat konflik geopolitik yang berdampak pada harga avtur. Sebelum konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, rata-rata biaya penerbangan per jamaah berada di kisaran Rp33,5 juta.

Namun setelah konflik memicu kenaikan harga bahan bakar, biaya penerbangan melonjak signifikan. Tanpa perubahan rute penerbangan, biaya diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta per orang atau meningkat hampir 40 persen. Jika maskapai harus melakukan pengalihan rute untuk menghindari wilayah konflik, biaya bahkan bisa mencapai Rp50,8 juta per orang, atau naik lebih dari 50 persen.

Sejumlah maskapai juga mengusulkan penyesuaian tarif. Maskapai nasional Garuda Indonesia mengajukan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per jamaah. Sementara maskapai Saudi Airlines mengusulkan kenaikan sebesar 480 dolar AS per orang.

Meski demikian, Irfan menegaskan bahwa arahan Presiden tetap menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan.

“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami untuk ditindaklanjuti, termasuk menghitung kebutuhan riil yang diperlukan,” kata Irfan.

Monitorday.com–Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan sebuah pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (9/4/2026). Acara ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong transisi energi dan penggunaan kendaraan berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi agenda tersebut dari Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/4/2026). Peresmian ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke solusi energi yang lebih berkelanjutan.

Prasetyo Hadi membenarkan bahwa peresmian tersebut telah masuk dalam agenda Presiden. “Jadi memang besok Bapak Presiden ada agenda, ada rencana untuk meresmikan salah satu pabrik yang memproduksi kendaraan berbasis listrik,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo tidak memerinci detail lebih lanjut mengenai pabrik yang akan diresmikan. Namun, ia menekankan bahwa mobil listrik merupakan alternatif krusial untuk mengurangi emisi dan ketergantungan pada energi fosil, serta menyoroti perlunya kerja keras untuk mengubah kebiasaan masyarakat.

Transisi menuju energi terbarukan menjadi prioritas nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih hijau. “Ini sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, kita memang kemudian harus bekerja keras untuk sesegera mungkin ya merubah budaya kita, merubah cara bekerja kita dengan kemudian kita mesti beralih ke energi berbasis fosil menjadi energi-energi baru terbarukan atau EBT yang salah satunya adalah berbasis listrik,” ucap Prasetyo.

Peresmian pabrik mobil listrik ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengakselerasi pengembangan industri kendaraan listrik nasional sekaligus mendukung target pemerintah dalam mencapai bauran energi baru terbarukan di Indonesia.

Monitorday.com–Pemerintah Indonesia mewacanakan penerapan bahan bakar B50, yaitu campuran 50 persen biodiesel berbasis kelapa sawit dan 50 persen bahan bakar fosil, yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam negeri.

Menurut Fitra Eri yang dikutip dalam video di kanal Berita Satu, B50 merupakan langkah lanjutan dari program biodiesel sebelumnya seperti B30 dan B40. Dengan komposisi setengah bahan nabati, pemerintah berharap dapat menekan konsumsi solar berbasis fosil secara signifikan, sekaligus memperkuat industri kelapa sawit domestik.

Dari sisi teknis, penerapan B50 diperkirakan akan berdampak pada performa mesin kendaraan diesel. Energi yang dihasilkan biodiesel cenderung lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil, sehingga berpotensi menurunkan tenaga mesin. Hal ini membuat pengemudi mungkin perlu meningkatkan tekanan pada pedal gas untuk mencapai performa yang sama, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efisiensi konsumsi bahan bakar.

Selain itu, penggunaan biodiesel dalam kadar tinggi juga berimplikasi pada aspek perawatan kendaraan. Salah satu dampak yang disoroti adalah lebih cepat kotornya filter bahan bakar. Menurut Fitra Eri, jika sebelumnya filter diganti setiap tiga bulan, maka dengan B50 kemungkinan perlu diganti lebih sering, sekitar dua bulan sekali, untuk menjaga performa mesin tetap optimal.

Dalam hal kompatibilitas, kendaraan diesel keluaran terbaru dinilai relatif lebih siap karena produsen otomotif telah mengantisipasi penggunaan biodiesel dengan kadar tinggi. Namun, kendaraan lama yang belum dirancang untuk bahan bakar jenis ini kemungkinan memerlukan penyesuaian atau modifikasi di bengkel resmi agar tetap aman digunakan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, tantangan juga muncul dari aspek ekonomi dan logistik. Pemanfaatan kelapa sawit dalam jumlah besar untuk kebutuhan domestik harus diimbangi dengan perhitungan matang agar tidak mengganggu ekspor yang selama ini menjadi sumber devisa negara. Menurut Fitra Eri, masyarakat sebagai pengguna kendaraan juga turut “berkorban” dari sisi performa dan biaya perawatan, sehingga implementasi kebijakan ini diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan ketahanan energi nasional.

Sebagai langkah antisipatif, masyarakat pengguna kendaraan diesel disarankan untuk segera berkonsultasi dengan bengkel resmi menjelang penerapan kebijakan ini. Hal ini penting untuk memastikan kesiapan kendaraan serta menghindari risiko kerusakan mesin akibat penggunaan bahan bakar dengan spesifikasi baru.

Pemerintah dijadwalkan akan terus mengkaji dan mengevaluasi implementasi B50 sebelum diberlakukan secara penuh pada pertengahan 2026, dengan mempertimbangkan kesiapan industri, infrastruktur, serta dampaknya terhadap masyarakat luas.

Monitorday.com — Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata sementara selama dua pekan sebagai langkah awal menuju pembicaraan damai yang lebih luas. Kesepakatan ini dicapai setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan menunda rencana serangan terhadap fasilitas energi Iran.

Dalam pernyataan resminya pada Selasa (7/4), Trump mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah adanya permintaan dari pihak mediator, yakni Pakistan. Ia menyebut telah berdiskusi dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Marsekal Lapangan Asim Munir sebelum menyetujui penundaan serangan.

Trump menyatakan bahwa penangguhan aksi militer dilakukan dengan syarat Iran membuka Selat Hormuz secara penuh, aman, dan segera. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat akan menghentikan operasi militer selama dua minggu.

Ia juga menegaskan bahwa gencatan senjata ini bersifat dua arah, meski tidak secara rinci menyebut keterlibatan Israel yang sebelumnya turut melakukan serangan di wilayah Iran dan Lebanon.

Lebih lanjut, Trump mengklaim bahwa langkah tersebut diambil setelah Amerika Serikat menilai telah mencapai sebagian besar tujuan militernya. Ia juga menyebut adanya proposal 10 poin dari Iran yang berpotensi menjadi dasar negosiasi damai jangka panjang.

Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengonfirmasi kesepakatan tersebut dan menyebutnya sebagai kemenangan bagi Teheran. Kesepakatan ini dilaporkan telah mendapat persetujuan dari Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei.

Menurut pernyataan resmi yang dikutip dari media Iran, negosiasi lanjutan akan berlangsung di Islamabad, Pakistan. Proses perundingan akan dilakukan dalam suasana penuh kehati-hatian dan ketidakpercayaan terhadap pihak Amerika Serikat.

Iran juga menegaskan bahwa selama periode dua minggu tersebut, persatuan nasional harus dijaga dan seluruh elemen masyarakat diminta mendukung proses negosiasi. Namun demikian, Teheran tetap mengingatkan bahwa militernya siap merespons setiap pelanggaran dari pihak lawan.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, turut menegaskan bahwa penghentian serangan dari pihak lawan akan diikuti dengan penghentian operasi defensif oleh Iran. Ia juga menyebut jalur aman di Selat Hormuz akan dibuka melalui koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran, meski tetap mempertimbangkan keterbatasan teknis.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi momentum awal untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah serta membuka jalan menuju perjanjian damai yang lebih permanen.

Monitorday.com – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Pemkab Sirap), Sulawesi Selatan, resmi menjalin sinergi strategis dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) untuk memperkuat sistem perlindungan risiko pembangunan daerah. 

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait layanan Surety Bond.

Prosesi penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Sirap Syafruddin Alrif dan Plt Direktur Utama PT Jamkrindo Abdul Bari di Gedung Jamkrindo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 7 April 2026.

Jaring Pengaman Proyek Infrastruktur

Bupati Sirap Syafruddin Alrif menegaskan bahwa kehadiran Jamkrindo merupakan instrumen krusial dalam memitigasi potensi kegagalan proyek di lapangan. 

Menurutnya, kerja sama ini bertujuan memberikan rasa aman bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha.

“Kami ingin memastikan Jamkrindo hadir memberikan jaminan bagi pelaku usaha dan kontraktor agar akses proyek pemerintah ini dapat berjalan dengan baik dan lebih cepat,” ujar Syaharuddin dalam sambutannya.

Ia tidak menampik bahwa dinamika di lapangan sering kali menghadapi kendala non-teknis, seperti cuaca ekstrem hingga kendala teknis dari sisi kontraktor. Dengan adanya Surety Bond, Pemkab Sirap,  memiliki jaring pengaman finansial jika terjadi wanprestasi atau kegagalan kontrak.

“Meski harapan kita semua pekerjaan berjalan mulus, namun jika kontraktor gagal, ada jaminan yang melindungi daerah. Ini penting agar anggaran yang sudah dialokasikan tetap terproteksi,” tambahnya.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Makro

Selain perlindungan teknis, sinergi ini diharapkan mampu memberikan dampak domino pada indikator makroekonomi Kabupaten Sidrap. 

Kelancaran pembangunan infrastruktur diyakini akan mempercepat arus barang dan jasa yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Keuangan dan Investasi PT Jamkrindo, Alia Nur Fitri, mengapresiasi langkah progresif Pemkab Sidrap. Ia menilai penggunaan instrumen penjaminan modern merupakan bukti tata kelola pembangunan yang akuntabel.

“Pembangunan infrastruktur adalah fondasi kemajuan. Kami berkomitmen berkontribusi memastikan dinamika pembangunan di Sidrap berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” kata Alia.